Jatimpedia

Tag: #EkonomiIndonesia

  • Utang Luar Negeri Indonesia Tembus 430,4 Miliar Dolar AS di Kuartal I 2025

    Utang Luar Negeri Indonesia Tembus 430,4 Miliar Dolar AS di Kuartal I 2025

    JATIMEPDIA, Jakarta – Di awal 2025, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencatat kenaikan menjadi 430,4 miliar dolar AS. Angka ini tumbuh sebesar 6,4% secara tahunan (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 4,3% pada kuartal IV 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya utang dari sektor pemerintah.

    Di sisi pemerintah, total ULN tercatat mencapai 206,9 miliar dolar AS dengan pertumbuhan tahunan 7,6%, lebih besar dari kuartal sebelumnya yang hanya 3,3%. Kenaikan tersebut disumbang oleh masuknya aliran modal asing melalui Surat Berharga Negara (SBN) internasional, serta penarikan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan. Kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap kuat, meskipun kondisi pasar global tengah diliputi ketidakpastian.

    Pemerintah menyatakan komitmennya dalam menjaga pengelolaan ULN tetap prudent dan transparan. Utang ini diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti layanan kesehatan dan sosial (22,4%), administrasi pemerintahan dan jaminan sosial (18,5%), pendidikan (16,5%), konstruksi (12%), dan transportasi serta logistik (8,7%). Menariknya, hampir seluruh utang pemerintah merupakan utang jangka panjang, mencapai 99,9% dari totalnya.

    Sementara itu, ULN swasta masih menunjukkan tren penurunan. Pada kuartal I 2025, ULN sektor swasta tercatat sebesar 195,5 miliar dolar AS, turun 1,2% dibanding tahun sebelumnya. Meski masih negatif, kontraksinya sedikit lebih kecil daripada kuartal IV 2024 yang turun 1,6%. Penurunan terbesar datang dari perusahaan non-lembaga keuangan.

    Sebagian besar ULN swasta masih berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, kelistrikan dan gas, serta sektor pertambangan—yang secara keseluruhan menyumbang 79,6% dari total ULN swasta. Sama halnya dengan pemerintah, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang, dengan proporsi 76,4%.

    Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri Indonesia masih berada dalam kondisi sehat. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terjaga di angka 30,6%, dan mayoritas (84,7%) terdiri dari utang jangka panjang. Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan ULN, memastikan peran strategisnya dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.(raf)

  • Prospek Penjualan Mobil di 2025: Pemulihan Bertahap di Tengah Tantangan Ekonomi

    Prospek Penjualan Mobil di 2025: Pemulihan Bertahap di Tengah Tantangan Ekonomi

    JATIMPEDIA, Jakarta – Industri otomotif nasional diperkirakan akan mengalami pemulihan secara bertahap sepanjang 2025, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Jongkie Sugiarto, mengungkapkan bahwa penjualan kendaraan roda empat di tahun ini diprediksi berada di kisaran 800 ribu hingga 900 ribu unit. Hal ini didasarkan pada realisasi penjualan ritel sepanjang 2024 yang tercatat sebanyak 889.680 unit, mengalami penurunan 10,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Jongkie Sugiarto kepada Kompas, Sabtu 8 Maret 2025, menyatakan lonjakan signifikan dalam penjualan mobil tidak akan langsung terjadi dalam waktu dekat, termasuk pada momentum Hari Raya Idul Fitri, mengingat tren penjualan kendaraan selama Ramadhan dan Idul Fitri cenderung stabil dari tahun ke tahun.

    Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, menambahkan bahwa bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025 masih menjadi periode yang menantang bagi industri otomotif. Hal ini disebabkan oleh jumlah hari kerja yang lebih sedikit serta pergeseran pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan Lebaran. Secara historis, penjualan kendaraan cenderung mengalami perlambatan selama bulan puasa, meskipun terdapat potensi pemulihan pasca-Lebaran. Namun, dalam jangka menengah, berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan penjualan kendaraan, terutama di segmen mobil penumpang dan kendaraan komersial ringan yang banyak digunakan untuk perjalanan jauh maupun keperluan bisnis.

    Beberapa kebijakan strategis yang dapat mendukung pemulihan sektor otomotif antara lain pencairan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) lebih awal serta pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen di sejumlah ruas utama guna meningkatkan mobilitas selama musim mudik. Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen bagi kendaraan listrik berbasis baterai (EV) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, serta 5 persen untuk kendaraan listrik dengan TKDN 20-40 persen. Mobil hibrida yang memenuhi kriteria kendaraan rendah emisi juga mendapat keringanan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen. Bus listrik dengan TKDN minimal 20 persen turut memperoleh insentif PPN DTP sebesar 5 persen.

    Selain insentif fiskal, perbaikan infrastruktur serta kebijakan moneter yang lebih longgar juga berpotensi mendukung pertumbuhan industri otomotif. Jika tren suku bunga global dan domestik terus menurun, maka biaya pembiayaan kendaraan melalui kredit bisa semakin terjangkau, sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat. Namun, di sisi lain, harga kendaraan yang masih relatif tinggi serta kebijakan kredit yang lebih ketat bisa menjadi kendala dalam percepatan pemulihan industri otomotif.

    Sementara itu, pasar mobil bekas diperkirakan akan tetap bertumbuh di tahun ini. PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, melalui platform ritel omnichannel Caroline.id, optimistis terhadap peningkatan permintaan mobil bekas menjelang Lebaran 2025. Hingga September 2024, volume lelang mobil bekas meningkat 33,1 persen secara tahunan menjadi 92.172 unit, sementara pendapatan dari bisnis lelang naik 37,6 persen menjadi Rp199,04 miliar. Caroline.id juga mencatat peningkatan penjualan mobil bekas sebesar 18,3 persen secara tahunan, dengan total penjualan lebih dari 2.400 unit dalam sembilan bulan pertama 2024. Hal ini berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan sebesar 35 persen secara tahunan menjadi Rp416,76 miliar.

    Untuk mendukung ekspansi bisnis, Caroline.id mengalokasikan belanja modal sebesar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar di tahun ini, termasuk pembukaan cabang showroom ke-17 yang ditargetkan beroperasi pada triwulan kedua 2025. Selain itu, perusahaan juga bekerja sama dengan PT Mandiri Utama Finance (MUF) dalam penyelenggaraan Mobil Bekas Expo (MOBEX) MUF X CAROLINE.ID pada 7-16 Maret 2025 di Caroline.id Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Presiden Direktur Autopedia Sukses Lestari, Jany Candra, menyatakan komitmennya dalam memperkuat ekosistem bisnis mobil bekas di Indonesia, dengan menghadirkan pilihan kendaraan berkualitas serta layanan yang transparan dan terpercaya. Hingga akhir 2024, perusahaan menargetkan pangsa pasar bisnis lelang mobil bekas di atas 40 persen. Dengan terus meningkatnya volume lelang mobil bekas dan pertumbuhan pendapatan yang signifikan, Caroline.id optimistis dapat meraih kinerja yang lebih baik pada tahun ini.(raf)

  • BI dan PBOC Perbarui Perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement Senilai CNY400 Miliar

    BI dan PBOC Perbarui Perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement Senilai CNY400 Miliar

    JATIMPEDIA, Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan the People’s Bank of China (PBOC) sepakat memperbarui perjanjian bilateral pertukaran mata uang lokal atau Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Perjanjian ini ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur PBOC, Pan Gongsheng, serta mulai berlaku pada 31 Januari 2025. Kerja sama ini memungkinkan kedua bank sentral untuk melakukan pertukaran mata uang lokal hingga senilai CNY400 miliar atau setara dengan USD55 miliar dalam nilai Rupiah yang berlaku.

    Pembaruan perjanjian BCSA ini bertujuan untuk memperkuat perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal serta menjaga stabilitas pasar keuangan kedua negara. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang pertama kali dijalin pada tahun 2009 dan telah mengalami beberapa kali pembaruan. Selain itu, perjanjian ini juga melengkapi kerja sama penyelesaian transaksi berbasis mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) yang telah berjalan sejak tahun 2021 dan kini menjadi skema utama dalam transaksi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China.

    Bank Indonesia menegaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan strategi bauran kebijakan dalam mendukung ketahanan sektor eksternal Indonesia, khususnya dalam pemenuhan kecukupan cadangan devisa. Perjanjian ini juga menjadi bagian dari upaya BI dalam mendukung Asta Cita, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat sistem keuangan nasional.

    BI memandang pembaruan perjanjian BCSA dengan PBOC sebagai langkah strategis dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Dengan adanya perjanjian ini, transaksi berbasis mata uang lokal antara Indonesia dan China diharapkan semakin berkembang, mendukung stabilitas pasar keuangan, serta memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha dalam kedua negara.(raf)

  • Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 156,1 Miliar Dolar AS pada Januari 2025

    Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 156,1 Miliar Dolar AS pada Januari 2025

    JATIMPEDIA, Jakarta – Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2025 tercatat sebesar 156,1 miliar dolar AS, mengalami peningkatan dibandingkan posisi akhir Desember 2024 yang sebesar 155,7 miliar dolar AS. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa di tengah upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah, yang dilakukan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

    Cadangan devisa yang tercatat pada akhir Januari 2025 tersebut setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional yang ditetapkan sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai bahwa posisi cadangan devisa ini cukup untuk mendukung ketahanan sektor eksternal, sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

    Ke depan, Bank Indonesia optimistis bahwa cadangan devisa Indonesia tetap memadai untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal. Prospek ekspor yang masih positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus menjadi faktor utama yang mendukung ketahanan eksternal. Hal ini juga didorong oleh persepsi positif investor terhadap perekonomian nasional serta imbal hasil investasi yang menarik.

    Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, terutama di tengah dinamika global yang terus berkembang.(raf)

  • Investasi Industri Manufaktur 2024 Capai Rp721,3 Triliun,

    Investasi Industri Manufaktur 2024 Capai Rp721,3 Triliun,

    JATIMPEDIA, Jakarta – Realisasi investasi industri manufaktur sepanjang tahun 2024 mencapai Rp721,3 triliun, memberikan kontribusi sebesar 42,1 persen terhadap total investasi nasional yang mencapai Rp1.714,2 triliun.

    Dari total investasi tersebut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp194,3 triliun, sementara penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp527 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan realisasi investasi industri manufaktur tahun 2023 yang hanya mencapai Rp596,3 triliun.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa capaian positif ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia, meskipun kondisi ekonomi dan politik global masih belum stabil. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara tujuan utama bagi investasi di sektor manufaktur, terutama sebagai basis produksi dan hub ekspor.

    Data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa total realisasi investasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 20,8 persen secara tahunan (year-on-year/y-o-y). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan Presiden sebesar Rp1.650 triliun (103,9 persen) serta melampaui target rencana strategis (Renstra) yang dipatok sebesar Rp1.239,3 triliun (138,3 persen). Dari total investasi tahun 2024, sebanyak 2.456.130 tenaga kerja terserap, meningkat 34,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Menteri Perindustrian mengapresiasi para pelaku industri manufaktur yang telah berinvestasi di Indonesia karena membawa dampak positif bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui investasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi dari perusahaan global seperti Apple untuk membangun pabrik di Indonesia, guna menciptakan nilai tambah yang lebih besar serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara.

    Menperin menegaskan bahwa investor tidak perlu ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Berbagai kebijakan pro-industri telah diterapkan, termasuk kepastian hukum bagi industri agar aktivitas produksi dapat berjalan lancar. Kepercayaan tinggi dari investor global terhadap sektor industri manufaktur juga mencerminkan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pada tahun 2024, sektor industri yang memberikan kontribusi besar terhadap realisasi PMA meliputi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya sebesar USD13,6 miliar (22,6 persen), industri kertas dan percetakan sebesar USD4,8 miliar (8 persen), serta industri kimia dan farmasi sebesar USD4,1 miliar (6,9 persen).

    Menperin optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dapat tercapai jika kebijakan pro-industri dapat berjalan secara optimal. Kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaku industri mencakup perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), penguatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), evaluasi kebijakan impor, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Langkah-langkah ini diyakini akan menjaga ketersediaan bahan baku, meningkatkan investasi dan ekspor, serta memperkuat daya saing sektor industri dalam negeri.

    Selain itu, Menperin juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri sebagai bagian dari misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri melalui industrialisasi.

    Menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi di bidang hilirisasi pada triwulan IV tahun 2024 mencapai Rp134,9 triliun, mencakup 29,8 persen dari total investasi nasional. Capaian ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yang hanya mencapai Rp109,4 triliun.(raf)

  • BI Sebut Pekan Ini Modal Asing Masuk Rp 1,08 Triliun

    BI Sebut Pekan Ini Modal Asing Masuk Rp 1,08 Triliun

    JATIMPEDIA, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik sebesar Rp1,08 triliun selama pekan ini yaitu periode 30 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Jumat, merinci bahwa nilai tersebut berasal dari modal asing masuk bersih di pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) masing-masing sebesar Rp0,32 triliun dan Rp1,94 triliun.

    Namun, terdapat modal asing keluar bersih di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp1,17 triliun, sehingga menjadikan modal asing masuk bersih hanya sebesar Rp1,08 triliun.

    Secara keseluruhan, sejak awal 2024 hingga 31 Desember 2024, tercatat modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp15,74 triliun, di pasar SBN Rp34,59 triliun, serta di SRBI Rp161,99 triliun.

    Selama tahun 2025, sejak awal 1 Januari hingga 2 Januari 2025, modal asing masuk bersih di pasar saham tercatat sebesar Rp0,56 triliun. Namun, terdapat modal asing keluar bersih di pasar SBN dan SRBI masing-masing sebesar Rp0,20 triliun dan Rp0,28 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 75,51 basis poin (bps) per 27 Desember 2024 menjadi 78,00 bps per 2 Januari 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka melemah di level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (3/2), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (2/1) di level Rp16.190 per dolar AS.

    Sementara indeks dolar AS (DXY) tercatat menguat ke level 109,39 pada akhir perdagangan Kamis (2/1). DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun turun ke level 6,95 persen pada Jumat (3/1) pagi, dari sebelumnya 6,97 persen pada akhir perdagangan Kamis (2/1).

    Di sisi lain, imbal hasil surat utang AS atau US Treasury Note tenor 10 tahun mengalami penurunan ke level 4,559 persen pada akhir perdagangan Kamis (2/1).

    BI pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. (cin)

  • BPS : Inflasi Tahunan Desember 2024 Tercatat 1,57 Persen

    BPS : Inflasi Tahunan Desember 2024 Tercatat 1,57 Persen

    JATIMPEDIA, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi tahunan mencapai sebesar 1,57 persen (yoy) pada Desember 2024.

    Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi November 2024 yang tercatat 1,55 persen, tetapi masih lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan Desember 2023 yang mencapai 2,61 persen.

    “Pada Desember 2024 terjadi inflasi 0,44 persen secara bulanan, atau kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,33 pada November 2024 menjadi 106,80 pada Desember 2024,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Inflasi tahunan Desember 2024 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencatat inflasi sebesar 1,9 persen dan memberikan andil 0,55 persen terhadap inflasi umum.

    Dalam kelompok ini, komoditas utama yang menyumbang inflasi adalah sigaret kretek mesin dengan andil 0,13 persen, dan minyak goreng dengan andil 0,11 persen.

    Kemudian, komoditas lain yang turut berkontribusi adalah beras, kopi bubuk, bawang merah, ikan segar, daging ayam ras dan bawang putih.

    Di luar kelompok tersebut, emas perhiasan dan nasi dengan lauk memberikan andil masing-masing sebesar 0,35 persen dan 0,06 persen terhadap inflasi.

    Sementara, kelompok pengeluaran transportasi tercatat mengalami deflasi sebesar 0,04 persen.

    “Deflasi tersebut didorong oleh deflasi pada tarif angkutan udara di bulan Desember 2024,” jelas Pudji.

    Lebih lanjut, berdasarkan komponen inflasi, Pudji merinci komponen inti mencatat inflasi tahunan sebesar 2,26 persen dengan andil 1,44 persen.

    Komoditas utama yang mendorong inflasi ini adalah emas perhiasan, minyak goreng, kopi bubuk, nasi dengan lauk dan biaya sewa rumah.

    Kemudian komponen yang diatur pemerintah mengalami inflasi 0,56 persen dengan andil 0,11 persen. Kontributor utamanya adalah sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, dan sigaret putih mesin.

    Selain itu, komponen bergejolak turut mencatat inflasi 0,12 persen dengan andil 0,02 persen, dipengaruhi oleh harga beras, bawang merah, daging ayam ras, bawang putih dan telur ayam ras.

    Berdasarkan wilayah, dari 38 provinsi sebanyak 37 provinsi mengalami inflasi sementara 1 provinsi mengalami deflasi.

    Inflasi tertinggi tercatat dialami Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,36 persen, sementara Provinsi Gorontalo mengalami deflasi terdalam sebesar 0,79 persen. (cin)

  • BPS Sebut Inflasi Pada Desember 2024 Capai 0,44 Persen

    BPS Sebut Inflasi Pada Desember 2024 Capai 0,44 Persen

    JATIMPEDIA, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan terdapat inflasi sebesar 0,44 persen pada Desember 2024 dibandingkan November 2024 (mtm).

    “Pada Desember 2024 terjadi inflasi 0,44 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 106,33 pada November 2024 menjadi 106,80 pada Desember 2024,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Kamis.

    Sementara, inflasi tahunan mencapai 1,57 persen (yoy) dan inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,57 persen (ytd).

    Melonjaknya inflasi akhir tahun menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini merupakan hal yang wajar mengingat adanya perayaan Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang turut mendorong konsumsi masyarakat.

    “Pada momen Natal Desember 2024, kembali terjadi inflasi sebesar 0,44 persen yang lebih tinggi dari bulan Desember 2023, tetapi tidak setinggi posisi Desember pada 2020 hingga 2022,” kata Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan data BPS, inflasi bulanan pada Desember 2023 tercatat 0,41 persen. Sementara, pada Desember 2020 sampai dengan 2022, inflasi akhir tahun tercatat di level 0,45 persen, 0,57 persen dan 0,66 persen.

    Pudji menjelaskan selama lima tahun terakhir pada setiap Desember, kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi kelompok utama penyumbang inflasi. Sementara itu, komoditas tarif angkutan udara menjadi peredam inflasi pada Desember 2024 dengan andil 0,01 persen.

    Untuk inflasi Desember 2024, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,33 persen, dan memberikan andil inflasi sebesar 0,38 persen.

    Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini yaitu telur ayam ras dan cabai merah yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

    “Sementara itu ada komoditas lain yang memberikan andil inflasi, antara lain ikan segar, cabai rawit, bawang merah dan minyak goreng yang memberikan andil sebesar 0,03 persen, dan bawang putih, sawi hijau, daging ayam ras dan beras yang memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Pudji merinci berdasarkan komponennya, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,17 persen dengan andil inflasi 0,11 persen.

    Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen ini adalah minyak goreng, emas perhiasan dan kopi bubuk.

    Selanjutnya, komponen diatur pemerintah mengalami inflasi 0,03 persen dan tidak memberikan andil signifikan.

    “Tidak ada komoditas dominan yang memberikan andil inflasi pada komponen ini,” jelas Pudji.

    Kemudian, komponen bergejolak mengalami inflasi sebesar 2,04 persen dengan andil inflasi 0,33 persen.

    Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi dalam komponen ini adalah telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih.

    Lebih lanjut berdasarkan wilayah, Pudji menambahkan bahwa 35 provinsi mengalami inflasi dan 3 provinsi mengalami deflasi.

    “Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan yaitu sebesar 2,39 persen, sementara deflasi terdalam terjadi di Maluku sebesar 0,41 persen,” ucapnya.

    BPS mencatat inflasi tahunan pada Desember 2024 mencapai 1,57 persen (yoy) dan inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,57 persen (ytd), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,80. (cin)

  • Sri Mulyani Jelaskan Kebijakan PPN 12% sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi

    Sri Mulyani Jelaskan Kebijakan PPN 12% sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi

    JATIMPEDIA, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dan merangsang perekonomian melalui berbagai kebijakan ekonomi, termasuk di bidang perpajakan. Pajak, menurutnya, adalah instrumen penting pembangunan yang berlandaskan prinsip keadilan dan gotong royong.

    Dalam Konferensi Pers bertajuk “Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan” di Jakarta, Senin (16/12), Sri Mulyani menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam perpajakan mengharuskan kelompok masyarakat mampu untuk membayar pajak sesuai kewajiban, sementara kelompok kurang mampu dilindungi dan diberi bantuan. Penerapan PPN 12% bersifat selektif dengan mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan masyarakat.

    Barang dan jasa penting seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum tetap dibebaskan dari PPN (PPN 0%). Namun, barang seperti tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita dikenakan PPN 12%, dengan beban kenaikan 1% yang ditanggung pemerintah. Sebaliknya, barang dan jasa mewah, seperti makanan premium, layanan rumah sakit VIP, dan pendidikan internasional berbiaya tinggi, dikenai tarif PPN 12%.

    Pemerintah juga memperkuat stimulus melalui berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah, seperti bantuan pangan, diskon listrik, serta insentif perpajakan untuk UMKM dan industri. Alokasi total insentif perpajakan untuk 2025 mencapai Rp265,6 triliun, yang mencakup PPh Final 0,5% untuk UMKM dan insentif PPN untuk mendukung dunia usaha.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan, mendukung ekonomi, dan memastikan keberlanjutan APBN. Pemerintah juga akan terus memperbaiki sistem perpajakan dengan mendengar masukan masyarakat.

    “Dengan data, masukan, dan keseimbangan, APBN dan perpajakan digunakan untuk menjaga ekonomi, mewujudkan keadilan, dan gotong royong,” tutupnya.(raf)

  • PMI Manufaktur Indonesia Masih Kontraksi, Tantangan Produk Impor Jadi Kendala

    PMI Manufaktur Indonesia Masih Kontraksi, Tantangan Produk Impor Jadi Kendala

    JATIMPEDIA, Jakarta – Menjelang akhir tahun 2024, Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia masih berada dalam posisi kontraksi, tercatat 49,6 pada November 2024, meskipun ada sedikit peningkatan dibandingkan Oktober yang berada di angka 49,2. Kondisi kontraksi ini telah terjadi selama lima bulan berturut-turut sejak Juli 2024.

    Menurut rilis dari S&P Global, meskipun masih dalam zona kontraksi, kenaikan skor PMI Indonesia sebesar 0,4 poin menunjukkan adanya ketahanan dalam sektor manufaktur domestik. Peningkatan ini terbilang lebih baik dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Vietnam yang mengalami penurunan PMI pada bulan November, masing-masing sebesar 0,3 dan 0,4 poin.

    Namun, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menyebutkan bahwa kondisi ini tidak mengejutkan mengingat masih banyak regulasi yang belum mendukung sektor industri dalam negeri. Ia mengungkapkan bahwa banyak regulasi yang justru mempersulit industri untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

    Salah satu faktor yang dianggap menjadi penyebab kontraksi PMI manufaktur Indonesia adalah derasnya arus produk impor, baik yang legal maupun ilegal. Pasar domestik terus dibanjiri oleh produk impor, yang turut menekan permintaan terhadap barang-barang produksi dalam negeri. Kebijakan relaksasi impor dianggap menjadi salah satu penyebab terbukanya pintu bagi produk impor yang semakin mendominasi pasar Indonesia.

    Perbandingan instrumen trade measures Indonesia dengan negara lain menunjukkan betapa terbukanya pasar domestik Indonesia terhadap produk impor. Indonesia memiliki 207 instrumen trade measures, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara anggota WTO lainnya seperti China dan Amerika Serikat yang memiliki 1.569 dan 4.597 instrumen, serta negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Filipina yang masing-masing memiliki 661 dan 562 instrumen.

    Kementerian Perindustrian pun terus mendorong pemberlakuan kebijakan pengamanan industri, seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan produk impor yang membanjiri pasar Indonesia.

    Menurut Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence, permintaan menjadi kunci utama bagi sektor manufaktur di masa depan. Tanpa adanya peningkatan penjualan, sektor ini diperkirakan akan terus tertekan. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian menegaskan pentingnya menjaga permintaan dalam negeri, agar industri domestik tetap menjadi tuan rumah di pasar Indonesia. Pemerintah juga menekankan untuk mengurangi masuknya barang-barang legal murah dan terus memerangi barang-barang ilegal yang masuk ke pasar domestik.(raf)