Pemprov Jatim Perketat Antisipasi Penyebaran PMK pada Hewan Ternak

JATIMPEDIA, Malang - Merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, melakukan peninjauan ke kandang komunal UPT pakan ternak milik Koperasi SAE Pujon di Kabupaten Malang, Sabtu (11/1), untuk memastikan langkah antisipasi PMK berjalan optimal.

Senin, 29 Sep 2025 11:17 WIB

Pelebaran Jalan Buduan BTS Bondowoso Sudah Berprogres 34,8 Persen, Dukung Penyelesaian Exit Tol Besuki

Adhy menegaskan pentingnya langkah preventif, seperti memperketat jalur lalu lintas perdagangan hewan ternak, membersihkan kandang menggunakan disinfektan, serta pemberian vaksinasi kepada ternak sehat. "Kami berupaya mengendalikan penyebaran PMK dengan berbagai langkah strategis, termasuk vaksinasi sebagai pencegahan," jelasnya.

Koperasi SAE Pujon dijadikan contoh dalam pelaksanaan vaksinasi mandiri. Adhy mengapresiasi inisiatif koperasi tersebut yang secara masif memberikan vaksinasi dan vitamin kepada hewan ternak, khususnya sapi. "Ini langkah strategis yang perlu ditiru koperasi lain untuk bersama-sama memerangi PMK," ujarnya.

Saat ini, Jawa Timur telah mendistribusikan 1,75 juta dosis vaksin, yang terdiri atas 25 ribu dosis yang sedang berjalan, 325 ribu dari APBD, dan 1,4 juta dari Kementerian Pertanian. Meski kebutuhan total mencapai 6–7 juta dosis, Pemprov berkomitmen mempercepat penyediaan vaksin untuk mengendalikan peningkatan kasus PMK.

Dari data terbaru, periode 1 Desember 2024 hingga 10 Januari 2025 mencatat 11.317 kasus sapi terkena PMK. Sebanyak 70 persen masih dalam proses penyembuhan, 22 persen sembuh, dan sisanya mati atau dipotong paksa. "Ini masih relatif kecil, hanya 3 persen dari total populasi," ujar Adhy.

Terkait kebijakan penutupan pasar hewan, tiga kabupaten, yaitu Tulungagung, Situbondo, dan Ponorogo, telah melaksanakannya selama 14 hari. Namun, Pemprov Jatim belum memberlakukan kebijakan serupa secara luas. "Kami masih mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Langkah penanganan PMK harus seimbang dengan upaya menjaga perekonomian tetap bergerak," tegasnya.(eka)