JATIMPEDIA, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, menyediakan 26 lokasi belajar bagi masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan kesetaraan atau Kejar Paket.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati di Surabaya, Selasa, mengatakan puluhan lokasi tersebut terdiri atas sembilan lokasi Program Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat (KRISNA) serta 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di sejumlah wilayah di kota setempat.
"Sembilan lokasi KRISNA memanfaatkan fasilitas yang dekat dengan masyarakat, seperti aula kecamatan dan Balai RW yang memang bisa dipakai untuk sarana belajar," ujarnya.
Selain itu, kata dia, terdapat 17 PKBM yang turut menjadi bagian dari layanan pendidikan non-formal yang dapat diakses masyarakat.
"Kami juga punya 17 PKBM. Jadi 17 sama sembilan (KRISNA) itu ada 26 lokasi belajar, dimana Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, dan Kejar Paket C setara SMA," katanya.
Menurut Febri, penyediaan lokasi belajar tersebut merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk mendekatkan akses pendidikan kepada warga yang belum menuntaskan pendidikan formal.
"Karena pendidikan adalah hak semua orang. Artinya pemerintah, negara, harus hadir dalam semua elemen usia," katanya.
Ia menuturkan layanan pendidikan kesetaraan juga dapat dibuka di wilayah yang belum memiliki kelas apabila terdapat kebutuhan masyarakat. Disdik Surabaya dapat menyesuaikan lokasi pembelajaran berdasarkan kondisi di lapangan.
"Kalau di titik tertentu banyak masyarakat yang misal belum punya ijazah SMP, kami bisa langsung open class di situ, dan memang tugas kita menyelesaikan pendidikan masyarakat itu secara paripurna, meskipun harus melalui jalur non-formal," ucapnya.
Selain melalui KRISNA, masyarakat dapat mengikuti pendidikan kesetaraan melalui PKBM yang pengelolaannya berbasis masyarakat. Bahkan Surabaya juga memiliki Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nonformal.
"Masyarakat juga bisa melakukan pengelolaan PKBM, karena berbasis masyarakat sebetulnya. Nah, kalau di wilayah-wilayah ternyata belum ada yang ke akses itu, nanti bisa ke kelurahan atau ke kami. Jadi sifatnya memang open," ujar dia.
Febri menjelaskan Program KRISNA menyasar warga yang telah melewati usia pendidikan formal tetapi belum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Pendidikan kesetaraan menjadi alternatif bagi mereka yang sebelumnya terkendala melanjutkan sekolah.
"Jadi Kejar Paket atau pendidikan non-formal itu bisa diakses tidak pandang usia. Artinya kalau kita ngomong SD-SMP itu terbatas usianya. Nah bagaimana kalau yang belum kesempatan untuk menyelesaikan penuntasan itu maka bisa datang ke Kejar Paket," katanya.
Editor : Arif
