JATIMPEDIA, Gresik – Upaya mendorong kemandirian fiskal daerah terus digencarkan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik berkolaborasi dengan DPRD Gresik menggelar dialog publik bertema “Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah”, Kamis (22/1), di Hotel Horison GKB, Gresik.
Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI. Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber, di antaranya Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, serta Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir.
Dialog publik tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawan, Mujid Riduan, dan Ahmad Nurhamim, jajaran kepala OPD penghasil Pemkab Gresik, perwakilan dunia usaha, akademisi, hingga kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Gresik.
Ketua PWI Gresik Deni Alisetiono menegaskan, dialog ini merupakan bentuk komitmen pers dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, efektivitas anggaran menjadi kunci utama pembangunan daerah. “Bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu digunakan secara tepat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Deni juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ia menegaskan, pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga mitra kritis dalam memberikan solusi kebijakan publik.
Sementara itu, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menyoroti besarnya potensi ekonomi Gresik yang belum sepenuhnya tergarap maksimal. Ia menyebut keberadaan hampir seribu perusahaan besar seharusnya mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh lebih tinggi dari capaian saat ini.
“Kontribusi industri terhadap PDRB Gresik sangat besar, namun belum berbanding lurus dengan PAD. Pemerintah daerah perlu berani mencari terobosan baru, tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi,” tegasnya.
Lutfil juga mendorong optimalisasi peran BUMD serta pembenahan sektor perizinan agar Gresik tidak sekadar menjadi lokasi industri, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan bagi kesejahteraan warganya.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Pemkab Gresik terus melakukan langkah strategis untuk memperkuat PAD melalui pendekatan smart revenue. Salah satu sektor yang tengah dioptimalkan adalah pendapatan dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), terutama di kawasan industri.
“Potensi PBG sangat besar mengingat banyaknya perusahaan yang beroperasi di Gresik. Ini akan menjadi salah satu fokus peningkatan PAD ke depan,” jelasnya.
Ia mengakui, selama ini PAD Gresik masih didominasi pajak daerah. Pada tahun 2025, lebih dari 95 persen PAD bersumber dari pajak, khususnya PBB, BPHTB, dan PBJT listrik. Karena itu, Pemkab mulai menyusun strategi perluasan basis pajak, pembenahan data, peningkatan kualitas SDM, serta percepatan regulasi pendukung.
Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menambahkan, legislatif mendukung penuh kebijakan anggaran yang efisien dan berorientasi hasil. Ia menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 539 miliar yang berdampak pada pembangunan infrastruktur.
“Dengan berkurangnya TKD, PAD harus menjadi penopang utama. Namun kami meminta agar pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Syahrul juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Menurutnya, masuknya investasi akan menggerakkan ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah.
Dalam sesi diskusi, sejumlah masukan turut disampaikan dari kalangan dunia usaha dan akademisi. Di antaranya perlunya pembentukan badan riset industri, penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM lokal, serta optimalisasi BUMD sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah.
Editor : Eka Sapto
