JATIMPEDIA, Bojonegoro -Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan pagu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp 6,49 triliun. Penetapan ini merupakan hasil penyesuaian postur belanja setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD 2026.
Meski mengalami penurunan pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk menjaga agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti, menegaskan bahwa kepentingan publik tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran daerah.
“Meski pendapatan transfer mengalami penurunan, kami pastikan program-program daerah dan pelayanan dasar yang menyasar langsung ke masyarakat tetap berjalan maksimal,” ungkap Anie, Rabu (7/1/2026).
Sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor krusial jauh di atas ketentuan minimal (mandatory spending) yang ditetapkan pemerintah pusat.
Berdasarkan data BPKAD Kabupaten Bojonegoro, sektor kesehatan yang secara aturan hanya diwajibkan minimal 10 persen atau sekitar Rp 533 miliar, justru dialokasikan sebesar Rp 1,26 triliun (di luar gaji ASN). Terdapat penambahan signifikan sebesar Rp 727 miliar guna memastikan akses layanan kesehatan warga tetap terjamin.
Lebih lanjut, Pada sektor pendidikan, sebagai komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,38 triliun atau 36,63 persen dari total belanja daerah. Angka ini naik Rp 1,09 triliun dari batas minimal yang seharusnya hanya Rp 1,29 triliun.
Sementara itu, untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi, anggaran sektor infrastruktur ditetapkan sebesar Rp 2,35 triliun atau 43,95 persen dari belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer. Nilai tersebut lebih tinggi Rp 210 miliar dibanding kewajiban minimal sebesar Rp 2,14 triliun (40 persen).
“Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dalam pelayanan publik tetap menjadi prioritas demi mendukung produktivitas masyarakat,” tegasnya.
Dengan postur belanja APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2026 sebesar Rp 6,49 triliun, Pemkab Bojonegoro optimistis pembangunan dapat terus didorong secara inklusif dan merata di seluruh wilayah kabupaten.
Editor : Rofiq
