JATIMPEDIA, Tokyo – Pemerintah Jepang dan sejumlah produsen otomotif besar seperti Honda, Yamaha, serta Suzuki memperingatkan pemerintah Vietnam terkait rencana larangan motor bermesin bensin di pusat Hanoi mulai pertengahan 2026. Kebijakan yang dikeluarkan Perdana Menteri Pham Minh Chinh ini dinilai berisiko menimbulkan gelombang PHK massal dan mengganggu pasar roda dua senilai USD 4,6 miliar yang saat ini didominasi oleh Honda.
Dalam surat yang dikirim Kedutaan Besar Jepang di Hanoi, pemerintah Vietnam diminta meninjau kembali kebijakan tersebut dengan menerapkan “peta jalan elektrifikasi yang realistis” serta masa transisi yang memadai. “Larangan mendadak dapat berdampak pada lapangan kerja di sektor pendukung seperti diler dan pemasok komponen,” tulis pernyataan dari Kedubes Jepang, tanpa mengungkap isi lengkap surat tersebut.
Surat serupa juga dikirim Asosiasi Produsen Sepeda Motor Asing di Vietnam yang dipimpin Honda. Mereka memperingatkan potensi “gangguan produksi dan risiko kebangkrutan” bagi perusahaan dalam rantai pasok, termasuk 2.000 diler dan sekitar 200 pemasok suku cadang. Asosiasi ini meminta masa persiapan minimal dua hingga tiga tahun agar produsen dapat menyesuaikan lini produksi sekaligus memperluas jaringan stasiun pengisian daya dan standar keselamatan kendaraan listrik.
Namun hingga kini, pemerintah Vietnam belum menanggapi permintaan dari Jepang maupun para produsen. Otoritas menegaskan bahwa larangan ini penting untuk mengurangi polusi udara yang tinggi di Hanoi, sementara Ho Chi Minh City juga berencana menerapkan pembatasan serupa. Dalam pertemuannya dengan eksekutif Jepang pada Agustus lalu, Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengatakan bahwa pengurangan emisi adalah tanggung jawab global yang harus dilakukan “dengan solusi optimal dan peta jalan yang tepat.”
Honda, yang menguasai sekitar 80% pangsa pasar motor di Vietnam dengan penjualan 2,6 juta unit pada 2024, menjadi pihak paling terdampak. Tiga sumber menyebutkan bahwa Honda aktif melobi pemerintah agar merevisi kebijakan tersebut. Salah satu perwakilan perusahaan bahkan sempat menyinggung kemungkinan pengurangan produksi di Vietnam jika larangan itu tetap diberlakukan. Meski demikian, Honda menegaskan belum ada rencana untuk menutup pabrik.
Produsen asal Jepang itu memiliki empat pabrik di Vietnam, dan mereknya begitu kuat hingga kata “Honda” telah menjadi sinonim untuk “motor” di kalangan masyarakat setempat. Sebagian besar motor yang diproduksi masih berbahan bakar bensin, meski Honda mulai menawarkan model listrik seperti CUV e: dan ICON e:.
Sejak kebijakan larangan diumumkan pada Juli, penjualan Honda di Vietnam anjlok hampir 22% pada Agustus dibanding bulan sebelumnya, sebelum sedikit pulih di September. Penurunan dua digit juga tercatat dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, produsen lokal VinFast justru mencatat lonjakan penjualan motor listrik dan e-bike hingga 55% pada kuartal kedua 2025, mencapai hampir 70.000 unit. Survei pasar menunjukkan permintaan kendaraan listrik diprediksi melonjak setelah larangan motor bensin diterapkan.
Kebijakan lingkungan baru ini juga berdampak pada pasar mobil berbahan bakar bensin di Vietnam. Penjualan anggota Vietnam Automobile Manufacturers’ Association (VAMA) turun 18% pada September dibanding tahun lalu. Meski VAMA menyebut larangan motor tidak berdampak langsung, mereka mengakui banyak konsumen kini menunda pembelian mobil baru karena kebijakan tersebut.
Data VAMA mencatat Toyota memimpin pasar mobil Vietnam dengan lebih dari seperempat total penjualan pada September.
Kategori: Bisnis
Tag: Vietnam, Honda, Yamaha, Suzuki, VinFast, Motor Listrik, Larangan Motor Bensin, Kebijakan Lingkungan, Jepang, Industri Otomotif
Ringkasan (160 karakter):
Editor : Taufiq
