Kementan Minta Tambahan Pupuk Bersubsidi Segera Disalurkan
JATIMPEDIA, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta penyaluran pupuk bersubsidi jangan sampai terlambat demi mendukung program pompanisasi yang sedang digalakkan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka perluasan areal tanam (PAT). Termasuk, distribusi tambahan pupuk bersubsidi yang sebesar 4,85 juta ton. Awalnya, alokasi pupuk bersubsidi 2024 hanya 4,7 juta ton, namun kemudian ditambah menjadi 9,55 juta ton.
Dalam laporan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, dari alokasi awal pupuk bersubsidi 2024 jenis urea 2,7 juta ton, terdapat 478 kabupaten yang mendapatkannya. Namun, per 11 Juli 2024, terdapat 12 kabupaten yang alokasinya telah habis (2,5%) dan 71 kabupaten alokasinya akan habis akhir Juli ini (14,8%).
Sedangkan dari alokasi awal jenis NPK 2 juta ton, terdapat 478 kabupaten yang mendapatkannya. Tapi, per 11 Juli 2024, terdapat 32 kabupaten yang alokasinya telah habis (6,7%) dan 88 kabupaten alokasinya akan habis di akhir Juli ini (18,4%). PIHC menyebutkan, situasi itu terjadi karena anggaran (DIPA) untuk tambahan pupuk bersubsidi 2024 belum keluar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut Mentan, hal strategis seperti itu mestinya segera dilaporkan ke dirinya selaku Mentan agar bila perlu bisa langsung menelepon Menteri Keuangan. Mentan khawatir apabila distribusi pupuk bersubsidi terlambat maka kabupaten yang habis alokasinya tidak bisa tanam dan Indonesia terancam terus impor beras. Hal itu lebih mengkhawatirkan apabila di negara produsen tidak tersedia beras.
“Hati-hati, jangan kita setengah mati (memasang) pompa tapi enggak ada pupuk, sama dengan nol. Jangan coba-coba. Kita ini sudah susah, jangan ditambah susah. Saya minta Pak Dirjen (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil), kalau perlu sama Pak Dirut (Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi), tongkrongin Kemenkeu, kalau perlu berkantor di sana. Salurkan saja (tambahan pupuk bersubsidi), saya yang tanggung (jawab) risikonya,” ungkap Mentan dalam pantauan daring, Senin.
Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi menjelaskan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per 12 Juli 2024 telah mencapai 3,41 juta ton atau 65,2% dari alokasi awal yang ditetapkan dalam Kepmentan No 744 Tahun 2023. Sedangkan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil menuturkan, kontrak awal antara Kementan selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) dengan PIHC hanya 5,2 juta ton, yakni 4,7 juta ton urea dan NPK ditambah pupuk organik 500 ribu ton.
“Untuk tambahan hingga menjadi 9,55 juta ton berproses di Kemenkeu, dari Kementan sudah selesai dan kini di Kemenkeu. Sekarang, kita sedang menunggu pergeseran anggaran dari BA-BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) dari Ibu Menkeu,” papar Ali Jamil. (raf)
