Jargas, PLTS dan Hilirasasi Jadi Program Prioritas ESDM di 2025 Senilai Rp8,1 Triliun

JATIMPEDIA, Jakarta –  Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana memaparkan rencana kerja dan anggaran kementeriannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR. Total pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 mencapai Rp8,117 triliun, yang sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur energi, perluasan akses masyarakat, hingga penguatan ketahanan energi nasional.

“Pagu anggaran ini sudah berdasarkan dari Kementerian Keuangan. Di dalamnya termasuk dukungan infrastruktur, pendidikan, survei sumber daya alam, serta program energi terbarukan,” ujar Dadan.

Dari total anggaran tersebut, belanja infrastruktur mendapat porsi besar, di antaranya:

• Pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) non-APBN senilai Rp2,9 triliun.
• Pembangunan PLTS terpusat 60 unit dengan nilai Rp460 miliar untuk daerah terpencil.
• Pengadaan 100 unit pompa air tenaga surya senilai Rp40 miliar guna mendukung ketahanan pangan.
• Penyelesaian pembangunan PLTMH sebanyak 3 unit dengan anggaran Rp53,09 miliar.
• Program Penyambungan Listrik (PPBL) sebesar Rp500 miliar, ditargetkan bagi 250 ribu rumah tangga setelah adanya efisiensi biaya penyambungan dengan PLN.

Selain itu, terdapat alokasi Rp258 miliar untuk penyelesaian pipa gas bumi sistem dan Rp2,1 triliun untuk proyek pipa gas bumi Dumai–Sei Mangke yang bersifat tahun jamak 2025–2027.

Kementerian ESDM juga menyiapkan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional dengan anggaran Rp50 miliar. Program ini berfokus pada penguatan rantai pasok energi, efisiensi distribusi, serta hilirisasi mineral strategis.

Alokasi pendidikan mendapat Rp165,6 miliar yang akan digunakan untuk program diklat berbasis masyarakat, sertifikasi industri, hingga vokasi di politeknik energi dan pertambangan. Dadan menyebut lebih dari 50% mahasiswa vokasi ESDM sudah terserap ke industri sebelum lulus.

Tak hanya mengandalkan pagu murni, Dadan juga menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui tambahan anggaran Rp15 triliun untuk percepatan akses energi, meski pelaksanaannya dibagi dalam dua tahun.
“Tahun ini Rp7,126 triliun sudah masuk DIPA dan mulai dilaksanakan, sisanya akan dikerjakan tahun depan,” jelasnya.

Tambahan anggaran ini diprioritaskan untuk:

• perluasan jaringan gas rumah tangga,
• pembangunan transmisi jargas dari Cirebon–Bandung dan Semarang–Solo–Yogyakarta,
• serta percepatan elektrifikasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Kementerian ESDM melalui Badan Geologi juga mengalokasikan anggaran untuk survei, mitigasi bencana geologi, penyusunan peta rawan bencana, serta konservasi air tanah. Tahun depan ditargetkan 1.400 pengawasan perizinan air tanah serta pembangunan sumur pantai untuk konservasi.

Dadan menegaskan bahwa pengawasan energi juga menjadi prioritas, termasuk program penyaluran LPG 3 kg yang lebih tepat sasaran. Ditjen Gakum ESDM memperoleh anggaran Rp40,28 miliar untuk pengawasan dan penegakan hukum.

“Seluruh program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi, memperluas akses masyarakat, dan memastikan transisi energi berjalan adil serta berkelanjutan,” pungkas Dadan. (raf)