Bisnis

Gabel Minta Kebijakan TKDN Produk Elektronik Diperluas

JATIMPEDIA, Jakarta – Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) menginginkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk sektor selain handphone, komputer genggam dan tablet (HKT) diperluas dan memiliki kebijakan tersendiri.

“Sebaiknya penerapan TKDN untuk elektronik diperluas dengan TKDN sektoral di mana setiap peralatan elektronik selain HKT punya kebijakan tersendiri,” kata Sekretaris Jenderal Gabel Daniel Suhardiman di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penerapan TKDN sektor elektronik penting untuk meningkatkan utilisasi industri tersebut lebih tinggi lagi, sekaligus untuk jaminan dan menarik investasi.

Apabila kebijakan ini dilonggarkan, pihaknya khawatir akan ada penurunan utilisasi industri terutama produk yang dibeli melalui program TKDN, serta adanya pengalihan investasi sektor elektronik ke negara lain.

Baca Juga  Bank Jatim Terima Penghargaan sebagai Dunia Usaha Peduli Anak

Ia menyampaikan Gabel menginginkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprioritaskan untuk pembelian produk domestik, supaya memberikan nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri terkait untuk dapat menentukan aturan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel sehingga mampu menjaga daya saing perindustrian Indonesia dengan negara-negara lain.

Hal ini disampaikan Presiden menanggapi saran dari ekonom kepada pemerintah untuk menjaga posisi Indonesia dalam industrialisasi global di dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (8/4)

“Kita harus realistis, TKDN dipaksakan kita akhirnya kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah,” kata Prabowo.

Baca Juga  Kemendag Luncurkan Program Minyak Goreng Curah Untuk Rakyat

Menurut dia, TKDN yang berlaku saat ini terkesan terlalu dipaksakan sehingga pada akhirnya investor tidak melirik Indonesia dan cenderung tertarik berinvestasi di negara lain.

Ia berpendapat terkait dengan implementasi TKDN ini agar bisa diubah mekanismenya, salah satunya dengan kemungkinan pemberian insentif.

“Mungkin diganti dengan insentif ya. Tolong ya para pembantu saya, para menteri saya, sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja,” kata Prabowo.

Terkait dengan kekhawatiran pengembangan produk di dalam negeri, menurut Prabowo, hal itu masih bisa dilakukan dengan berbagai cara yang lain. (raf)