Jember Bidik Hilirisasi Kopi, PDP Kahyangan Didorong Naik Kelas

Reporter : Satriyo
Bupati Jember, Muhammad Fawait saat meninjau kawasan Kebun Sumberwadung dalam kegiatan gowes bersama

JATIMPEDIA, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember mendorong Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan memperkuat hilirisasi produk perkebunan, khususnya kopi. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan hal tersebut saat meninjau kawasan Kebun Sumberwadung dalam kegiatan gowes bersama pada Oktober 2026.

Baca juga: Kawal Pemerataan Pupuk Subsidi, HKTI Jember Siapkan Sekolah Lapang Petani Muda

Menurut Fawait, PDP Kahyangan memiliki posisi strategis karena mengelola kawasan perkebunan yang berada di wilayah pedesaan dan sekitar kawasan hutan. Karena itu, pengembangan produk perkebunan diharapkan tidak berhenti pada produksi bahan mentah.

“Hilirisasi memberikan nilai tambah pada produk. Dampak jangka panjangnya akan terlihat pada pertumbuhan BUMD kita,” ujarnya.

Pemkab Jember, lanjut Fawait, juga tengah menyiapkan branding Jember Surga Kopi Indonesia. Kopi Robusta dan Liberika menjadi salah satu komoditas yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, selain cerutu, edamame, okra, dan cokelat.

Baca juga: Pemkab Jember Anggarkan Rp187 Miliar untuk Rehabilitasi 258 Sekolah

Dia menilai pengolahan komoditas menjadi produk turunan akan membuat lebih banyak nilai ekonomi bertahan di daerah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar perkebunan.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Jember juga menyalurkan bantuan sembako dan layanan pengobatan gratis kepada masyarakat di sepanjang rute gowes.

Fawait juga menyoroti kondisi sarana pendidikan di wilayah yang dilalui. Masyarakat diminta melaporkan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat agar dapat dipetakan dan diusulkan menjadi prioritas program revitalisasi sekolah.

Kegiatan gowes yang diikuti jajaran organisasi perangkat daerah dan camat tersebut sekaligus menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan sejumlah fasilitas publik di wilayah perkebunan.

Editor : Rofiq

Peristiwa
Berita Populer
Berita Terbaru