JATIMPEDIA, Bojonegoro - DPRD Kabupaten Bojonegoro melalui Panitia Khusus (Pansus) II terus menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) 2026–2030.
Pembahasan dilakukan dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang Komisi B, Kamis (2/4/2026), dengan melibatkan sejumlah OPD terkait.
Baca juga: Warga Bondol Dapat Guyuran 8.000 Liter Air Bersih dari Polres Bojonegoro
Mulai dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DPMPTSP, Dindakop UM, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kominfo Bojonegoro ikut duduk bersama membahas arah pembangunan pariwisata ke depan.
Ketua Pansus II, Donny Bayu Setyawan, mengatakan RIPPARKAB ini menjadi peta jalan pengembangan pariwisata Bojonegoro selama lima tahun ke depan.
Meski dokumen sebelumnya berakhir pada 2025, pembahasan baru dilakukan tahun ini dan akan berlaku hingga 2030.
“Ini untuk menentukan arah pariwisata Bojonegoro ke depan mau difokuskan ke mana,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD merancang lima Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) serta menetapkan destinasi prioritas.
Baca juga: BPH Migas Sosialisasikan Pemanfaatan Jargas Untuk Pelabggan Rumah Tangga di Bojonegoro
Menariknya, konsep geopark menjadi fokus utama yang akan dikembangkan. “Ke depan kita arahkan ke geopark, baik dari sisi biologis maupun kultural. Itu yang akan jadi prioritas sampai 2030,” jelas Donny.
Ia menegaskan, pengembangan pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan semua sektor, mulai dari infrastruktur, pelaku UMKM, perizinan, hingga promosi. “Pariwisata ini punya efek besar untuk mengungkit ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Bojonegoro, Amin Asrofin, mengaku pihaknya mendapat banyak masukan dari DPRD dan OPD lain.
Baca juga: EMCL dan PIB Bojonegoro Dorong UMKM Lamongan Naik Kelas
Mulai dari kerja sama dengan pelaku UMKM, dukungan transportasi dan rambu menuju lokasi wisata, hingga kemudahan perizinan.
Menurutnya, dalam RIPPARKAB nanti juga ditegaskan bahwa pembangunan pariwisata merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Disbudpar.
“Setelah ini langsung kami revisi, koordinasi, lalu kami kembalikan lagi ke DPRD. Targetnya hari ini selesai,” tandasnya.
Editor : Rofiq