JATIMPEDIA, Banyuwangi -Program Digitalisasi Bansos bakal diterapkan secara nasional setelah melalui tahap piloting di Kabupaten Banyuwangi. Atas keberhasilan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani didapuk pemerintah pusat untuk berbagi pengalaman dengan para kepala daerah se-Indonesia.
Acara sosialisasi nasional yang berlangsung secara hibrida dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (4/12/2025), diinisiasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Baca juga: Kabupaten Banyuwangi Diproyeksikan Ikuti Penilaian HAM Nasional
Kegiatan tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Selain itu hadir juga Sekjen Kemensos Robben Rico, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, perwakilan Bank Indonesia, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini diikuti sekitar 900 peserta secara offline dan online dari provinsi serta kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Mendagri Toto menjelaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Keberhasilan banyuwangi dalam penerapan yang dilakukan pada 2025 akan diimplementasikan secara nasional pada 2026.
“Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan piloting program tahun 2026,” tutur Tito, Jum'at (5/12/2025).
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keberhasilan Banyuwangi tidak lepas dari budaya kerja tim. Pemkab Banyuwangi mengerahkan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, dan kepala OPD sebagai agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk mempercepat proses pendaftaran masyarakat.
“Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden. Selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan ke-32 daerah dan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026,” ucap Luhut.
Baca juga: BPJS Kesehatan Meluncurkan Program NADI JKN di Banyuwangi
Dalam forum tersebut, Bupati Ipuk memaparkan berbagai langkah yang dilakukan Banyuwangi selama piloting program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Salah satunya dengan melibatkan berbagai pihak untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.
“Kami jemput bola, turun langsung ke masyarakat yang membutuhkan bansos untuk membantu proses pendaftarannya, terutama mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP,” ungkap Ipuk.
Ada ribuan agen Perlinsos Digital yang dikerahkan di Banyuwangi. Mereka terdiri dari pendamping PKH, operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma, serta camat dan lurah.
“Pelibatan agen ini untuk mengatasi keterbatasan akses teknologi para penerima bansos, terutama lansia yang tidak bisa mendaftar secara mandiri. Kami juga aktif mengomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran,” terang Ipuk.
Baca juga: Bupati Ipuk : Desa Kemiren Banyuwangi Dapat Pendampingan Khusus Kemenpar
Ipuk menegaskan bahwa pelaksanaan digitalisasi bansos tidak sekadar mengejar jumlah pendaftar, melainkan memastikan warga yang benar-benar membutuhkan bisa mendaftarkan diri.
“Tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah memastikan masing-masing pribadi yang membutuhkan bisa daftarkan diri,” ujar Ipuk.
Keberhasilan Pemkab Banyuwangi mengawal piloting Perlinsos Digital turut diapresiasi oleh Sekjen Kemensos Robben Rico. Ia menyebutkan bahwa proses input berjalan optimal. Pendaftaran yang berlangsung pada 18 September–15 Oktober mencapai 359 ribu orang, melampaui target awal 320 ribu.
“Ini melampaui target awal yang hanya 320 ribu,” ujar Robben.
Editor : Rofiq