JATIMPEDIA, Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan tidak akan mundur dalam menjalankan pembangunan, meski tahun depan harus menghadapi tantangan fiskal yang berat. Pasalnya, dana transfer dari pusat tahun 2026 diproyeksi menyusut tajam hingga Rp1,3 triliun.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi perhatian kita terhadap layanan dasar. Justru dalam situasi seperti ini, prioritas harus semakin jelas,” tegas Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, saat rapat pembahasan Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Angling Dharma, Senin (29/9/2025).
Baca juga: Warga Bondol Dapat Guyuran 8.000 Liter Air Bersih dari Polres Bojonegoro
Wabup Nurul menjelaskan, tahun depan dana transfer dari pusat bakal turun dari Rp4,5 triliun menjadi Rp3,2 triliun. “Artinya ada selisih sekitar Rp1,3 triliun. Karena itu, keberadaan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) menjadi instrumen penting untuk menopang belanja di tahun berikutnya,” bebernya.
Meski ruang fiskal kian terbatas, Pemkab memastikan lima program prioritas tetap berjalan. Yakni, pengentasan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), peningkatan layanan kesehatan, penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta konektivitas wilayah.
Baca juga: BPH Migas Sosialisasikan Pemanfaatan Jargas Untuk Pelabggan Rumah Tangga di Bojonegoro
Tak hanya itu, strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga akan digencarkan. Bukan dengan menambah beban pajak atau retribusi baru, melainkan memaksimalkan potensi aset-aset Pemkab yang selama ini belum tergarap optimal.
“Aset-aset yang belum termanfaatkan harus bisa dikelola lebih baik agar memberi tambahan ruang fiskal untuk pembangunan,” tegasnya.
Baca juga: EMCL dan PIB Bojonegoro Dorong UMKM Lamongan Naik Kelas
Dengan semangat kebersamaan, Nurul Azizah optimistis Bojonegoro tetap bisa menjaga kesinambungan pembangunan. “Yang terpenting, setiap program harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya. (sat)
Editor : Arif