Kelola Dana Rp 607 Triliun,Presiden Minta BPJS Ketenagakerjaan Hati-hati

Jakarta,JP BPJS Ketenagakerjaan diminta berhati-hati dalam mengelola dana yang jumlahnya mencapai Rp 607 triliun. Pesan itu disampaikan Presiden Jiko Widodo saat menerima direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan, pekan lalu.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, usai bertemu dengan Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mengatakan,  saat ini dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp607 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 89% diinvestasikan ke government related investment, dengan 65% di antaranya ada di Surat Berharga Negara (SBN).

“Tentu saja untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa aman dan saat dibutuhkan nantinya tetap ada dananya,” ungkapnya.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Dewan Direksi juga turut melaporkan sejumlah kinerja yang dicapai selama 19 bulan sejak dilantik pada 22 Februari 2021 lalu.

Baca Juga  PGN Bangun Jaringan Gas untuk 6.000 Rumah Tangga di Semarang dan Yogyakarta

Salah satunya adalah meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 28 juta peserta menjadi 35 juta peserta. “Kami menargetkan dalam 5 tahun tumbuh 2 kali lipat menjadi 70 juta,” ucap Anggoro.

Selain itu, Anggoro mengungkapkan pihaknya telah melakukan digitalisasi layanan melalui Jamsostek Mobile dalam rangka memberikan kecepatan layanan dan meningkatkan kepuasan peserta, sesuai arahan dari Presiden Jokowi.

“Untuk layanan yang juga menjadi concern Bapak Presiden, layanan yang baik bagi para pekerja, kami menyampaikan bahwa kami telah melaksanakan digitalisasi dalam layanan sehingga kalau dulu peserta itu klaim butuh waktu 10-15 hari, saat ini klaim hanya 15 menit bisa klaim dengan Jamsostek Mobile,” kata Anggoro.

Baca Juga  Lima Pabrik Gula PTPN X Mulai Giling Tebu Juni 2022

Terakhir, kata Anggoro, dewan direksi juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait perkembangan data penerima Bantuan Subsidi Upah

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah mengirimkan data penerima BSU hingga tahap 4, sedangkan tahap 5 akan segera dikirimkan dalam waktu dekat.

“Totalnya 14 juta data BSU kita kirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk divalidasi,” ucap Anggoro. (raf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *