Pemkab Trenggalek Siapkan 7 Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat
JATIMPEDIA, Trenggalek – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek menyiapkan lahan seluas tujuh hektare di sekitar Pasar Basah untuk pembangunan Sekolah Rakyat, menggantikan lokasi sebelumnya di kawasan Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan yang terkendala perizinan.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Rabu, mengatakan lokasi baru tersebut bersebelahan dengan tanah yang sebelumnya dihibahkan ke Kejaksaan Negeri Trenggalek.
Sembari menunggu proses pembangunan fisik, Balai Latihan Kerja (BLK) Trenggalek akan digunakan sebagai tempat pembelajaran sementara.
“Sesuai arahan Pak Presiden, Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi warga miskin. Kita buka rombongan belajar SD, SMP, dan SMA. Kurikulumnya fleksibel seperti sistem kredit semester. Masuknya bisa kapan saja, tidak terpaku tahun ajaran,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Ipin ini.
Menurutnya, fleksibilitas ini diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak yang putus sekolah, termasuk mereka yang tertunda melanjutkan pendidikan karena alasan ekonomi atau sudah bekerja.
“Tidak semua orang bisa masuk sekolah ini. Hanya yang masuk kategori desil I dan II. Tahun ini sudah mulai proses penjaringan calon peserta didik. Untuk pelaksanaan, kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” katanya.
Untuk mendukung pembelajaran sementara, kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) yang semula menempati gedung BLK, sementara dialihkan ke aula Dinas Pekerjaan Umum.
Mas Ipin menambahkan, pengosongan dan pengurugan lahan juga tengah dilakukan agar lokasi tersebut bisa masuk tahap siap bangun. Mengingat sebagian besar lahan masih berupa sawah basah.
“Kita pastikan lahan siap, karena kita punya kewajiban untuk menyiapkan itu sesuai target pusat. Sembari itu, pembelajaran awal bisa dimulai di BLK,” pungkasnya.
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan, yang bertujuan memberikan akses pendidikan dan keterampilan hidup bagi anak-anak kurang mampu untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. (sat)
