Presiden Prabowo Serahkan DIPA dan Buku TKD 2025, Teken Dimulainya Pelaksanaan APBN
JATIMPEDIA, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta. Acara ini dihadiri para pimpinan tinggi negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Penyerahan DIPA secara digital dan Buku TKD menjadi penanda dimulainya pelaksanaan APBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan, mengakomodasi program prioritas presiden terpilih secara optimal.
Sri Mulyani menjelaskan, APBN adalah instrumen vital untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai gejolak serta krisis. “Indonesia berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, stabilitas, dan sustainabilitas,” ungkapnya.
Dengan asumsi ekonomi global yang dinamis dan ketidakpastian geopolitik, APBN 2025 dirancang untuk mempercepat pembangunan. Perekonomian Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5% (2022-2024), inflasi rendah sebesar 1,55% year-on-year (November 2024), dan neraca perdagangan surplus selama 54 bulan berturut-turut.
Belanja negara tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, meningkat 8,9% dari APBN 2024. Anggaran tersebut mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, serta perumahan. Program unggulan seperti makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan, dan pembangunan lumbung pangan juga menjadi prioritas.
Transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan inklusif. Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun, dengan defisit Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.
Proses digitalisasi DIPA melalui aplikasi SAKTI berhasil menyederhanakan pengesahan dari 12 tahap menjadi 4 tahap, mempercepat implementasi program. Sri Mulyani berharap pelaksanaan DIPA dan TKD segera dilakukan agar manfaat APBN dapat langsung dirasakan masyarakat dan mendukung akselerasi pembangunan sejak awal tahun.(raf)
