Rencana Kenaikan Harga Pertalite Pasca 17 Agustus Dibantah Menteri ESDM
JATIMPEDIA, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, membantah soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 90, Pertalite, mulai 17 Agustus mendatang.
Menurut Arifin, rencana pembatasan itu masih belum diputuskan akan diberlakukan kapan. Adapun pemerintah saat ini masih terus menggodok aturan itu, salah satunya dengan mempertajam data.
Untuk diketahui, pembatasan BBM Subsidi jenis Pertalite baru akan ditetapkan usai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 selesai direvisi dan diteken Presiden Joko Widodo.
“Kita diminta mempertajam dulu, mempertajam data. Arahnya ke kita kan mau tepat sasaran, lagi diperdalam lagi,” kata Menteri ESDM saat ditemui di Kantornya, Jumat (12/7).
“Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum (diputuskan) kok,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan diperketat alias dibatasi mulai 17 Agustus 2024.
Ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak. Adapun terkait aturannya, Luhut menyebut saat ini masih disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).
“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi,” kata Luhut melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).
Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas penggunaan BBM yang dikaitkan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat melakukan penghematan dalam APBN 2024.
Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.
“Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin. Supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm. Kita mau sulfurnya itu 50 ppm,” beber Luhut. (raf)
