Jatimpedia

Tag: #ojk jatim

  • Pemkot Batu Jali Kerja Sama Dengan Pemkot Mojokerto Penanganan Inflasi

    Pemkot Batu Jali Kerja Sama Dengan Pemkot Mojokerto Penanganan Inflasi

    JATIMPEDIA, Batu – Pemkot Batu dan Pemkot Mojokerto menjalin kerja sama dalam hal pengendalian dan penanganan inflasi, khususnya terkait distribusi bahan pokok.

    Jalinan kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara kedua daerah tentang dukungan penyediaan distribusi bahan pokok ini, dihadiri oleh Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai beserta jajaran pejabat Pemkot Batu, Pj. Wali Kota Mojokerto, Mohammad Ali Kuncoro beserta jajaran pejabat Pemkot Mojokerto, Kapolres Batu, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0818 Malang-Batu, dan perwakilan dari Kejari Batu.

     

    Selain dimeriahkan dengan penampilan murid-murid SLB Eka Mandiri yang menampilkan Tari Sesonderan dan persembahan sebuah lagu, juga ada Penganugerahan Penghargaan Lencana dan Piagam Hakaryo Guno Mamayu Bawono emas oleh Pj. Wali Kota Batu kepada Pj. Wali Kota Mojokerto. Selanjutnya Pj. Wali Kota Mojokerto melakukan Penganugerahan Penghargaan Lencana dan Piagam Hasta Bratha Surya Majapahit kepada Pj. Wali Kota Batu. “Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, dan menjaga stabilitas harga yang harus melibatkan kerja sama lintas daerah,” jelas Emilyati, Kepala BPSDA Kota Batu.

     

    Sementara menurut Aries Agung Paewai, ada dua poin utama yang menjadi fokus kerja sama ini, yaitu terkait pembangunan wilayah dan pendistribusian bahan pokok. ”Mojokerto merupakan kota di Jawa Timur yang memiliki perkembangan luar biasa. Salah satu bukti nyatanya adalah raihan juara umum LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Tentunya kita bisa mengadopsi hal-hal positif yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto. Jika Kota Batu memiliki surplus hasil pertanian, baik itu tanaman pangan maupun tanaman hias, Kota Mojokerto memiliki komoditas andalan berupa telur dan beras. Tentunya dengan adanya silang distribusi komoditas antara Kota Batu dan Kota Mojokerto, hal ini diharapkan dapat menekan inflasi,” ujar Aries.

     

    Untuk mendukung hal ini, baik Kota Batu maupun Kota Mojokerto, akan memberikan subsidi jasa angkut yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan (APBD 2024). “Kota Batu sebagai kota pariwisata memiliki kebutuhan konsumsi yang begitu besar, oleh karena itu kebutuhan pokok untuk konsumsi jangan sampai kekurangan. Apalagi menjelang akhir tahun ini, sektor pariwisata mengalami proyeksi kenaikan jumlah wisatawan, terutama yang berasal dari luar Kota Batu. Untuk itu, kami telah menyusun langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut, diantaranya dengan cara melakukan kolaborasi antar daerah, diversifikasi ekonomi lokal, stabilisasi harga komoditas pertanian, dan penguatan jaring pengaman sosial,” imbuh Aries.

     

    Pj. Wali Kota Mojokerto, Mohammad Ali Kuncoro, dalam acara ini menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batu. ”Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batu yang telah menyediakan waktu dan kesempatan kepada Pemerintah Mojokerto untuk bersinergi, untuk saling menguatkan dan berkolaborasi satu sama lain sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang kita miliki. Dengan adanya kerja sama ini, tentunya ada transfer ilmu dan wawasan bagi kita, untuk saling berbagi pandangan, pengalaman yang berfokus untuk meningkatkan kinerja kita terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan salah satu upaya dalam memitigasi masa depan. Untuk menciptakan masa depan yang baik, tentunya kita harus bisa memprediksi dan memproyeksikan masa depan,” ujar Ali Kuncoro.

     

    Selain itu Ali Kuncoro juga menjelaskan bahwa isu-isu terkait masa depan ini, tentunya memerlukan perencanaan dan pemikiran matang yang harus melibatkan banyak pihak. “Oleh karena itu, pengendalian inflasi merupakan salah satu cara dan perencanaan untuk menyambut masa depan yang lebih baik,” tutup dia. (sat)

  • OJK : Industri Jasa Keuangan di Jatim Tumbuh

    OJK : Industri Jasa Keuangan di Jatim Tumbuh

    JATIMPEDIA, Surabaya – OJK Jatim menyebutkan, bahwa industri jasa keuangan di wilayah Jawa Timur menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Sampai Juni 2024, penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit tumbuh yoy masing-masing sebesar Rp 56,8 triliun (7,81%) dan Rp 29,4 triliun (5,30%).

    Risiko kredit terkendali dengan rasio NPL sebesar 3,24%. Rasio permodalan masih terjaga dengan rasio CAR sebesar 29,95%. Demikian penjelasan Dedy Patria – Direktur Pengawasan Prilaku PUJK Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) Wilayah regional 4 Surabaya dalam kegiatan Media Briefing, Kamis (22/8/2024) di Surabaya.

    Dikatakannya, pertumbuhan industri pasar modal ditunjukkan dengan peningkatan emiten dari Jawa Timur, sampai dengan Juni 2024 tercatat 54 perusahaan Jawa Timur yang telah go public. Penghimpunan dana melalui security crowd funding juga meningkat 7,78% (yoy) menjadi sebesar Rp 37,65 miliar.

    Pada industri perasuransian, kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk asuransi semakin meningkat, pemegang polis asuransi naik sebesar 116,28% (yoy) menjadi 7.283 pemegang polis pada triwulan I 2024. Aset netto Dana Pensiun per Juni 2024 juga tumbuh 1,88% (yoy) menjadi sebesar Rp 4,28 triliun. Industri pembiayaan juga mengalami pertumbuhan, total pembiayaan per Juni 2024 meningkat 9,60% (yoy) menjadi sebesar Rp 45,41 triliun dengan NPF gross yang masih terkendali yaitu sebesar 3,14%.

    Outstanding pembiayaan fintech per Juni 2024 tercatat sebesar Rp 8,59 triliun atau tumbuh 32,66% (yoy). Demikian pula dengan pembiayaan oleh pergadaian swasta dan lembaga keuangan mikro yang meningkat yoy masing-masing 24,68% menjadi sebesar Rp 9,26 triliun dan 6,94% menjadi sebesar Rp157 miliar.

    OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan literasi dan inklusi di Jawa Timur melalui optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menginisiasi berbagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan dalam rangka percepatan akses keuangan daerah.

    Terkait dengan kegiatan literasi, kantor OJK se-Jawa Timur telah melakukan 122 kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan di 32 kota/kabupaten di Jawa Timur dengan total peserta sebanyak 19.259 orang dari berbagai segmen masyarakat. Selain melalui tatap muka, OJK se-Jawa Timur juga mengoptimalkan penggunaan media sosial, yang dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa batasan lokasi dan waktu, melalui penyebaran konten literasi keuangan.

    Sementara itu, upaya peningkatan inklusi keuangan telah dilakukan melalui optimalisasi berbagai produk simpanan dan kredit/pembiayaan, antara lain Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), Simpanan Pelajar (SIMPEL), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

    Selain itu, dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di wilayah perdesaan, kantor OJK se-Jawa Timur telah menginisiasi pembentukan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada beberapa lokasi antara lain Desa Dolokgede di Kabupaten Bojonegoro, Desa Bejijong di Kabupaten Mojokerto, Desa Krenceng dan Desa Kemloko di Kabupaten Blitar, Desa Gubug Klakah di Kabupaten Malang, dan Desa Peger Kulon di Kabupaten Jember.Selanjutnya, dalam rangka peningkatan inklusi keuangan syariah serta memperluas akses keuangan di lingkungan pondok pesantren, Kantor OJK se-Jawa Timur telah membentuk Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) salah satunya di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kabupaten Jombang.

    Adapun rencana program EPIKS yang akan dilakukan antara lain peningkatan literasi keuangan kepada santri dan pengurus ponpes, optimalisasi KUR syariah, optimalisasi perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Mandiri di sekitar ponpes, dan optimalisasi tabungan pelajar.Terkait dengan pengembangan ekonomi daerah, OJK Jatim telah menyusun kajian pengembangan ekonomi daerah yang selanjutnya akan diterapkan melalui implementasi skema Kredit-Pembiayaan/Penjaminan/Asuransi Pertanian Unggul Berkelanjutan dan Berdaya Saing (TUNAS) untukpengembangan sektor pertanian di wilayah Jawa Timur.

    Pada akhir pemaparan, OJK Jatim menyampaikan perlunya sinergi antar pemangku kepentingan untuk menggerakkan roda pembangunan serta pengembangan keuangan inklusif di daerah pedesaan secara massif sehingga perekonian masyarakat semakin meningkat. (cin)

  • OJK Lakukan 1.732 Kegiatan Edukasi Keuangan Hingga Juli 2024

    OJK Lakukan 1.732 Kegiatan Edukasi Keuangan Hingga Juli 2024

    JATIMPEDIA, Surabaya – Sejak 1 Januari sampai 31 Juli 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI telah melaksanakan 1.732 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 3.041.909 orang peserta secara nasional. Sikapi Uangmu, sebagai saluran media komunikasi khusus konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital berupa minisite dan aplikasi, serta telah memublikasikan sebanyak 249 konten edukasi keuangan, dengan jumlah pengunjung sebanyak 998.484 viewers. Selain itu, terdapat 62.133 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) OJK, dengan total sebanyak 83.573 kali akses terhadap modul dan penerbitan 66.948 sertifikat kelulusan modul.

    Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK RI, Aman Santosa, Rabu (7/8/2024) dalam keterangannya mengatakan, upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya. Sampai dengan Juli 2024, terdapat 530 TPAKD (36 provinsi dan 494 kabupaten/kota) atau 96,01 persen TPAKD telah melaporkan pembentukan baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

    Dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja TPAKD, telah dilakukan Rapat Koordinasi TPAKD Wilayah Indonesia Barat pada 2 Juli 2024 di Prov. Kep. Riau yang dihadiri oleh seluruh pemerintah provinsi di wilayah barat (10 provinsi di pulau Sumatera) dan Kantor OJK Daerah yang membawahinya.

    Selain itu, OJK juga melakukan kegiatan pengembangan dan penguatan literasi dan inklusi keuangan diantaranya: dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah melalui sinergi dan kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, LJK dan stakeholders terkait, telah diselenggarakan Kick Off Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Dolokgede Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Desa Dolokgede memiliki sektor unggulan di bidang pertanian produktif dan infrastruktur olahraga yang memadai, sehingga berpotensi menciptakan destinasi wisata berbasis edusport di Kabupaten Bojonegoro.

    Salah satu program yang merupakan implementasi dari EKI di Desa Dolokgede yaitu Program “Desaku Cakap Keuangan”, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat di pedesaan tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan. Selanjutnya, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan EKI melalui tiga tahapan optimalisasi potensi desa melalui tahap pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi.

    Di samping upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan tersebut, OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang menunjukan bahwa indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen. SNLIK 2024 menjadi parameter OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan dan strategi literasi inklusi keuangan, serta merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka pendalaman pasar keuangan dan pelindungan konsumen.

    Dari sisi layanan konsumen, sampai dengan 31 Juli 2024, OJK telah menerima 218.300 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 17.003 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 756 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya. (cin)

  • OJK Perkuat Organisasi Hadapi Tantangan Perkembangan Sektor Jasa Keuangan

    OJK Perkuat Organisasi Hadapi Tantangan Perkembangan Sektor Jasa Keuangan

    JATIMPEDIA, Surabaya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat organisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta menghadapi tantangan perkembangan di sektor jasa keuangan.

    Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pembukaan Program Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan​ 7 yang turut dihadiri oleh jajaran Anggota Dewan Komisoner OJK, Senin (22/7/2024).

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa dalam melakukan proses rekrutmen, OJK mengutamakan kualitas dari calon peserta yang mendaftar, bukan sekadar melihat kuantitas.

    “Kami mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Bukti nyatanya adalah sebenarnya kami mengharapkan jumlah dari peserta PCS Angkatan 7 (PCS7) ini adalah 300 orang, namun yang benar-benar diterima adalah yang sesungguhnya sesuai kriteria, parameter dan ketentuan yang ditetapkan,” kata Mahendra.

    Sebelumnya, pada Maret 2024 yang lalu OJK membuka rekrutmen untuk PCS7 yang diikuti lebih dari 52.000 peserta yang mendaftar, kemudian berdasarkan hasil seleksi telah ditetapkan 261 peserta yang lolos dan berhasil mengikuti program PCS7 yang dibuka hari ini. Program PCS OJK telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan telah diikuti oleh 2.014 peserta.

    Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa sejak tahun 2022 OJK telah melaksanakan program transformasi organisasi yang masif dan menyeluruh termasuk penyesuaian struktur organisasi, pola kerja dan pemenuhan infrastruktur kerja.

    “OJK telah menjadi salah satu institusi yang sudah beradaptasi dengan tuntutan perubahan itu sendiri. Terlebih lagi menyadari komposisi pegawai OJK saat ini sebanyak 76,8 persen atau hampir 80 persen adalah generasi milenial dan zilenial. OJK tentu harus menjadi institusi pilihan utama di pasar kerja dan tetap kompetitif terhadap institusi lainnya dan perubahan tadi adalah prasyarat untuk itu,” kata Mahendra.

    Selain itu, OJK saat ini memiliki visi untuk menyeimbangkan kepemimpinan perempuan di dalam organisasi (gender equality), dan diharapkan pada tahun 2027 dapat tercapai setidaknya 30 persen pemimpin OJK adalah perempuan.

    “Tahun lalu, total pemimpin perempuan baru mencapai 15 persen, dan tahun ini naik menjadi 19 persen. Ini sejalan dengan komposisi gender yang semakin meningkat persentase perempuannya. Seperti halnya di PCS7 yang 58 persen lebih adalah perempuan,” tegas Mahendra.

    Program PCS7 ini akan berlangsung selama sembilan bulan dengan menggunakan tiga metode pembelajaran yaitu educational learning melalui pendidikan klasikal, exposure learning melalui pelaksanaan On The Job Training (OJT), dan experiental learning melalui orientasi kerja di Satuan Kerja spesifik.

    Dengan demikian, diharapkan setelah menyelesaikan program PCS7 ini, peserta memiliki kemampuan untuk terampil dan kompeten dalam melakukan tugas (Skillful); berperilaku baik, menjunjung tinggi etika, taat terhadap tata tertib dan disiplin pegawai (Well-behaved); memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan menjunjung tinggi kejujuran (Integrity); mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan kerja di manapun ditugaskan (Flexible); tangguh dalam menghadapi permasalahan dan situasi kerja, berpikir positif, solutif, serta memiliki mental kuat (Tough).

    OJK berkomitmen terus mengembangkan kualitas pegawai OJK untuk selalu bersiap menghadapi tantangan industri keuangan yang semakin besar di masa depan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). (raf)

  • OJK Jatim Tangani 447 Pengaduan Hingga Mei 2024

    OJK Jatim Tangani 447 Pengaduan Hingga Mei 2024

    JATIMPEDIA, Surabaya – Pada periode Januari sampai 31 Mei 2024, melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), Kantor OJK di Provinsi Jawa Timur telah menangani 447 pengaduan dari konsumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berkantor pusat di wilayah Jawa Timur.

    Kepala Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur, Giri Tribroto, Rabu (17/7/2024) mengatakan, berdasarkan dari pengaduan dengan total 447 yang masih dalam proses 27 sedangkan selesai 420, dengan jenis permasalahan yang paling banyak diadukan mengenai Perilaku Petugas Penagihan (65,62 persen), Penyalahgunaan Data Pribadi (9,17 persen), Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman (8,31 persen), Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, Skimming Cyber Crime) (8,02 persen) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (4,58 persen).

    Dalam upaya penanganan isu pelindungan konsumen dan untuk mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK akan terus melakukan program literasi dan inklusi keuangan secara masif secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial serta pengawasan perilaku PUJK.

    Selanjutnya, hingga periode Juni 2024, OJK Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pemeriksaan market conduct kepada PUJK yang berkantor pusat di Surabaya Jawa Timur secara sampling dan juga melaksanakan 124 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 19.159 orang peserta dari berbagai kalangan diantaranya pelajar, mahasiswa, UMKM, dan Perempuan.

    Instagram OJK di Jawa Timur (@OJK_Jatim; @OJK_Malang; @OJK_Kediri; @OJK_Jember), sebagai saluran media komunikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital, telah mempublikasikan sebanyak 297 postingan informasi dan edukasi, dengan jumlah pengikut sebanyak 22.877 followers dan jumlah pengunjung sebanyak 168.014 viewers.

    Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sehingga total terdapat sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) TPAKD yang terdiri dari 1 (satu) TPAKD Tingkat Provinsi dan 38 (tiga puluh delapan) TPAKD Tingkat Kabupaten/Kota. (ind)

  • Kuartal I-2024, Kredit Digital Bank Raya Tumbuh 54 Persen

    Kuartal I-2024, Kredit Digital Bank Raya Tumbuh 54 Persen

    JATIMPEDIA,  Jakarta – PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif pada triwulan I-2024. Hal ini tercermin dari perolehan laba bersih pada triwulan I-2024 yang mencapai Rp 9,16 miliar, atau melesat sebesar 109,56% secara year on year (yoy).

    Pencapaian laba tersebut ditopang dari pendapatan bunga serta pendapatan operasional lainnya yang menghasilkan pendapatan operasional sebelum pencadangan menjadi Rp 168,45 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 466,70% (yoy). Dengan peningkatan rasio NIM menjadi sebesar 4,29% meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 3,61%.

    Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia menyampaikan, komitmen perseroan untuk terus berada di jalur yang tepat menuju pertumbuhan berkelanjutan, menjadikan Bank Raya berinovasi dengan membangun distinctiveness product agar dapat menjadi competitive advantage bank di tengah persaingan.

    “Di samping itu, sebagai bagian dari BRI Group, Bank Raya memiliki dukungan induk yang penuh dan akses terhadap ekosistem yang eksklusif sehingga memungkinkan Bank Raya untuk memperluas akses pasar dan melakukan ekspansi,” tutur Bagus dalam keterangannya, akhir pekan lalu.

    Tren pertumbuhan positif bisnis digital bank bersandi saham AGRO ini tampak dari peningkatan penyaluran kredit digital yang mencapai Rp 4 triliun pada tiga bulan pertama di tahun 2024, meningkat 54% (yoy). Hal ini mendorong outstanding kredit digital tumbuh kuat 75,06% (yoy) mencapai Rp 1,32 triliiun dibandingkan posisi triwulan I-2023 yang tercatat sebesar Rp 756 miliar.

    Di sisi lain, simpanan digital tumbuh sebesar 27,48%. (yoy) menjadi sebesar Rp 905,60 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 710,37 miliar.

    Di kuartal I-2024, Bank Raya telah meluncurkan berbagai produk yang menyasar pada segmen mikro dan kecil dan komunitas seperti QRIS merchant untuk para pelaku usaha, dan Saku Bersama untuk mengakomodir kebutuhan transaksi keuangan komunitas.

    Beberapa fitur di Raya App menunjukkan peningkatan di triwulan I-2024, seperti pembayaran menggunakan QRIS tumbuh sebesar 263,32% (yoy) dan top-up e-wallet tumbuh sebesar 171,92% (yoy). Bank Raya akan terus mendorong peningkatan penggunaan fitur-fitur tersebut, sejalan dengan upaya untuk menjangkau nasabah baru.

    Pertumbuhan kredit digital di kuartal I-2024 juga turut menopang tren pertumbuhan berkelanjutan, terlihat dari pertumbuhan digital loan Pinang Flexi, pinjaman multiguna untuk karyawan, meningkat 140,98% (yoy) atau menjadi sebesar Rp 317,53 miliar, serta Pinang Maxima dan Pinang Performa yang menghadirkan pinjaman produktif untuk pelaku usaha bertumbuh 55,17% (yoy) atau menjadi sebesar Rp 275,58 miliar.

    Sedangkan Pinang Dana Talangan, sebagai salah satu produk andalan yang telah dimanfaatkan di ekosistem BRI Group seperti Agen BRILink, menunjukkan peningkatkan yang impresif yaitu sebesar 121,79% (yoy) atau menjadi sebesar Rp 423,10 miliar.

    “Fokus Bank Raya ke depan adalah terus berinvestasi pada pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan yang akan meningkatkan resiliensi bisnis di tengah kondisi pasar yang semakin dinamis. Perkuatan sinergi dengan ekosistem induk kami yaitu BRI Group, memungkinkan kami untuk menjangkau lebih banyak nasabah guna mendukung langkah kami menuju pertumbuhan digital yang berkelanjutan,” papar Bagus.(raf)

  • Penyaluran Kredit Perbankan di Jatim Tumbuh 8,6 Persen

    Penyaluran Kredit Perbankan di Jatim Tumbuh 8,6 Persen

     JATIMPEDIA, Surabaya – Kredit perbankan di Jawa Timur pada posisi Februari 2024 tumbuh 8,10 persen (yoy) menjadi sebesar  Rp 697 triliun. Sementara itu, secara tahunan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,97 persen (yoy) atau menjadi sebesar Rp 761 triliun. Hal tersebut mengakibatkan LDR (Loan To Deposit Ratio) atau rasio pinjaman terhadap simpanan di Jawa Timur pada posisi Februari 2024 menjadi sebesar 90,97 persen.

    Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Giri Tribroto dalam keterangannya, Senin (29/4/2024) mengatakan, OJK terus mendorong kinerja intermediasi perbankan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan/kredit dan terjaganya likuiditas. Likuiditas industri perbankan pada Februari 2024 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga.

    Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 118,15 persen dan 24,73 persen, atau tetap jauh di atas treshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

    Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 1,27 persen dan NPL gross sebesar 3,34 persen. Seiring pemulihan yang terus berlanjut di sektor riil, jumlah kredit restrukturisasi Covid-19 relatif tetap sebesar Rp 20 triliun (Desember 2023: Rp 20 triliun) atau naik Rp 1 triliun, namun dengan jumlah nasabah tercatat turun menjadi 101 ribu nasabah (Desember 2023: 107 ribu nasabah).

    Selanjutnya, Perbankan di Jawa Timur tetap perlu memperhatikan risiko utama yaitu risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait sentimen suku bunga global yang masih tetap tinggi, serta potensi peningkatan risiko kredit paska berakhirnya masa relaksasi kredit restrukturisasi terkait Covid-19 pada akhir Maret 2024.

    Perbankan agar meningkatkan daya tahan melalui penguatan permodalan dan menjaga coverage CKPN secara memadai, serta secara rutin melakukan stress test untuk mengukur kemampuan permodalan dalam menyerap potensi risiko. (eka)

  • Triwulan I-2024, OJK Jatim Tangani 231 Pengaduan

    Triwulan I-2024, OJK Jatim Tangani 231 Pengaduan

    JATIMPEDIA, Surabaya – Kantor OJK di Provinsi Jawa Timur menyebutkan, pada periode Januari sampai dengan 22 Maret 2024, melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), telah menangani 231 pengaduan dari konsumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berkantor pusat di wilayah Jawa Timur.

    Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Giri Tribroto dalam keterangannya, Senin (29/4/2024) mengatakan, mayoritas pengaduan berasal dari sektor Perbankan sejumlah 221 pengaduan dan lainnya dari sektor IKNB-Finteh sebanyak 10 pengaduan, dengan jenis permasalahan yang paling banyak diadukan mengenai Perilaku Petugas Penagihan, Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, Skimming, Cyber Crime) dan Penyalahgunaan Data Pribadi.

    Dikatakannya, berdasarkan wilayah kejadian, pada Tahun 2023 OJK di Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti sebanyak 3.830 pengaduan konsumen di Provinsi Jawa Timur dengan 86,76 persen solusi yang ditawarkan oleh PUJK (bidang Perbankan, Pasar Modal dan IKNB) disetujui oleh konsumen.  Adapun 3 sektor yang paling banyak diadukan adalah Perbankan (57,23 persen), Lembaga Pembiayaan (18,80 persen), dan Fintech (16,29 persen).

    Dalam upaya penanganan isu pelindungan konsumen dan untuk mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK akan terus melakukan program literasi dan inklusi keuangan secara masif secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.

    Selanjutnya, per periode Maret 2024, OJK Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan 64 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 8.047 orang peserta dari berbagai kalangan diantaranya pelajar, mahasiswa, UMKM, dan Perempuan. Instagram OJK di Jawa Timur (@OJK_Jatim; @OJK_Malang; @OJK_Kediri; @OJK_Jember), sebagai saluran media komunikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital, telah mempublikasikan sebanyak 158 postingan informasi dan edukasi, dengan jumlah pengikut sebanyak 18.457 followers dan jumlah pengunjung sebanyak 36.210 viewers.

    Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sehingga total terdapat sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) TPAKD yang terdiri dari 1 (satu) TPAKD Tingkat Provinsi dan 38 (tiga puluh delapan) TPAKD Tingkat Kabupaten/Kota.

    Hingga posisi Maret 2024, telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang melibatkan OJK di Provinsi Jawa Timur, TPAKD dan stakeholder lainnya, antara lain : Webinar Keuangan Syariah Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 melalui zoom virtual meeting yang diikuti sebanyak 110 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.

    Puncak Gerak Syariah OJK Malang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2024 dihadiri oleh PJ Walikota Malang, Pimpinan Baznas RI, dan 1.000 anak yatim; Talkshow Gebyar Ramadan Keuangan Syariah di K Radio Jember pada tanggal 25 Maret 2024; Pelaksanaan Lomba Duta Literasi Keuangan Syariah (DAI KESYA) tingkat SMA/MA/SMK pada tanggal 26-27 Maret 2024 yang diikuti sebanyak 136 Peserta. Pelaksanaan Capacity Building dan Workshop Program Kerja Tahun 2024 pada TPAKD di Provinsi Jawa Timur.

    Rapat Koordinasi Penetapan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah Pedesaan di Kabupaten Blitar; Rapat koordinasi Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Jawa Timur; Pelaksanaan High Level Meeting dengan TPAKD Kabupaten Jember; dan Pelaksanaan sebanyak 13 kegiatan edukasi dan literasi kepada pelajar, mahasiswa, masyarakat desa, pelaku usaha (UMKM), pedagang, dan perempuan dengan total peserta sebanyak 3.453 peserta. (eka)

  • 414 Juta Transaksi BI Fast Hingga Oktober Nilainya Capai Rp 1.393 Triliun

    414 Juta Transaksi BI Fast Hingga Oktober Nilainya Capai Rp 1.393 Triliun

    Jakarta, JP – Bank Indonesia (BI) mencatat transfer melalui BI Fast saat ini terus meningkat. Per Oktober 2022, volume transaksi sudah mencapai 414 juta transaksi dengan nominal Rp 1.393 triliun.

    Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono mengatakan, hal ini akan terus mengalami peningkatan ke depannya. “Kami punya keyakinan bahwa volume ini sampai akhir tahun akan melebihi 450 juta transaksi dan nominalnya Rp 1.500 triliun,” katanya seperti dikutip, Jumat (18/11).

    Untuk mencapai target tersebut, BI akan menambah 29 bank dalam batch 5 untuk menjadi peserta BI Fast. “Sehingga total akan menjadi 106 bank. Ini sudah hampir menyentuh 90% yaitu 87% dari pangsa pasar,” ujar dia.

    Menurut Doni, bank sentral terus mendorong volume dan transaksi serta melakukan review untuk fokus melakukan perluasan fitur. Saat ini beberapa lembaga slain bank sudah siap secara teknologi dan menambah volume serta transaksi.

    Dia menambahkan, saat ini BI terus meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Transaksi ekonomi dan keuangan digital mengalami kenaikan ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking.

    Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Oktober 2022 tumbuh 20,19% (yoy) mencapai Rp 35,1 triliun dan nilai transaksidigital bankingmeningkat 38,38% (yoy) menjadi Rp 5.184,1 triliun sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat.

    Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit mengalami peningkatan 23,52% (yoy) menjadi Rp 691,6 triliun.

    Di sisi lain, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Oktober 2022 meningkat 6,04% (yoy) mencapai Rp905,9 triliun. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (raf)

  • Bank BPR Jatim Proyeksikan Penyaluran Kredit Akhir Tahun Capai Rp 200 M

    Bank BPR Jatim Proyeksikan Penyaluran Kredit Akhir Tahun Capai Rp 200 M

    Surabaya, JP –   PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (BPR Jatim) atau Bank UMKM Jatim memproyeksikan kinerja penyaluran kredit UMKM di kuartal IV/2022 bisa bertambah sekitar Rp150 miliar – Rp200 miliar seiring dengan potensi UMKM di Jatim.

    Direktur Utama Bank UMKM Jatim, Yudhi Wahyu Maharani mengatakan kinerja penyaluran kredit UMKM di Jatim hingga September 2022 atau kuartal III/2022 sudah terealisasi sebesar Rp2,3 triliun dengan total aset bank sebesar hampir Rp3 triliun.

    “Capaian kredit sampai September ini sebetulnya sudah mencapai target kredit UMKM sampai akhir tahun. Namun kami proyeksikan di tiga bulan terakhir ini masih bisa ditambah lagi sekitar Rp150 miliar – Rp200 miliar karena potensi nasabahnya masih ada,” jelasnya, Senin (14/11).

    Dia mengatakan tahun ini sektor UMKM tumbuh cukup baik, bahkan sejak pandemi Covid-19 penyaluran kredit UMKM juga terealisasi sesuai dengan target.

    “Selama dua tahun pandemi, Alhamdulillah kita bisa bertahan dan survive bisa tumbuh dalam menopang sektor UMKM. Ke depan masih banyak pasar UMKM yang bisa dikembangkan. Sejauh ini penyaluran terbesar di sektor pertanian 30 persen, perdagangan 25 persen dan sisanya untuk lain-lain,” jelasnya.

    Yudhi mengatakan selain kredit UMKM, saat ini Bank UMKM Jatim juga menyiapkan program kredit ultra mikro melalui Program Keluarga Sejahtera (Prokesra) milik Pemerintah Provinsi Jatim yang memberikan subsidi bunga hingga 9,25 persen, dengan plafon kredit maksimal Rp10 juta.

    “Jadi nasabah ultra mikro seperti usaha toko, warung, jual gorengan, pentol itu bisa mengajukan kredit ultra mikro prokesra dengan bunga hanya 3 persen karena dapat subsidi bunga dari Pemprov Jatim,” katanya.

    Dia menjelaskan program kredit ultra mikro yang baru dimulai beberapa bulan ini disiapkan plafon total sebanyak Rp80 miliar. Hingga saat ini penyaluran kredit mikro ini sudah mencapai Rp8 miliar dengan total 1.000 debitur di seluruh Jatim.

    “Program kredit mikro ini baru dimulai dan akan berakhir sampai Desember saja, tetapi tahun depan Pemprov Jatim akan menganggarkan lagi untuk kredit mikro prokesra sebesar Rp20 miliar untuk subsidinya saja, berarti plafon yang diberikan bisa mencapai Rp400 miliar,” tutup  Yudhi. (eka)