Jatimpedia

Tag: #kementerian kelautan perikanan

  • Menteri KKP Lepas Ekspor Tuna Olahan Banyuwangi ke Kanada

    Menteri KKP Lepas Ekspor Tuna Olahan Banyuwangi ke Kanada

    JATIMPEDIA, Banyuwangi – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melepas ekspor perdana ikan tuna dalam kemasan kaleng ke Kanada, di Kabupaten Banyuwangi,  Senin.

    Untuk ekspor perdana ikan tuna kaleng ke Kanada, milik PT Pasifik Masami Indonesia Banyuwangi, total produk yang sudah kontrak dengan perusahaan di negara Amerika Utara itu 10 juta dolar AS atau sekitar Rp151 miliar untuk 6 bulan ke depan.

    “Kami dari sisi pemerintah terus bekerja all out dengan terus memperbaiki sistem hulunya bagaimana produksi baik, sehingga di hilir akan lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Sakti Wahyu Trenggono kepada wartawan di Banyuwangi.

    Menurut Menteri Sakti Wahyu Trenggono, agar bahan baku ekspor ikan tersedia harus bisa menerapkan penangkapan ikan di laut secara terukur karena ini menjadi bagian untuk membenahi sektor hulu dan tujuannya agar supaya industri atau di hilir bisa tetap berjalan dengan baik.

    “Sekarang kalau mau jujur, pastinya bahan baku kurang dan tidak mungkin mengharapkan bahan baku ikan dari Indonesia, yang pasti (kekurangan bahan baku) impor,” ucapnya.

    Ia juga mengungkapkan industri ikan dalam kemasan kaleng tidak hanya ada di Banyuwangi, namun ada juga di beberapa daerah lainnya juga ekspor keluar negeri.

    “Kami dari pemerintah terus memberikan dukungan, karena inilah sebenarnya masa depan bangsa kita,” katanya.

    Hasil riset Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjut Menteri Sakti Wahyu Trenggono, di Kabupaten Biak (Provinsi Papua) menjadi tempat bagus untuk budidaya ikan tuna sebagai upaya memperbaiki hulu.

    “Kalau Pak Aminoto (pelaku industri) ikut terjun ke hulu tidak apa-apa, tapi yang pasti biarkan kami dari pemerintah terlebih dulu melakukan uji coba,” katanya.

    Sementara itu, Owner/Marketting Directure PT Pasific Masami Indonesua, Sherly Indrawati mengatakan untuk kontrak awal ekspor ikan tuna kaleng ke Kanada, 10 juta dolar AS atau sekitar Rp151 miliar.

    “Di luar negeri untuk pemasaran perikanan itu tak terbatas, oleh karena itu terpenting adalah bahan baku bagaimana kita harus bisa menyiasati seperti budi daya dan lainnya,” katanya.

    PT Pasifik Masami Indonesia di Banyuwangi ini memiliki kapasitas produksi ikan tuna kaleng dan preecooked tuna loin hingga 70 ton per hari.

    Sedangkan tujuan pemasarannya, selain domestik juga ekspor ke Eropa,Asia, Timur Tengah Afrika, Amerika Utara (Kanada) dan Oceania. (sat)

  • Hingga Agustus PT Perikanan Indonesia Serap 4.680 Ton Ikan Nelayan

    Hingga Agustus PT Perikanan Indonesia Serap 4.680 Ton Ikan Nelayan

    JATIMPEDIA, Surabaya – PT Perikanan Indonesia menyerap sebanyak 4.680 ton ikan atau setara valuasi Rp107 miliar yang merupakan hasil tangkapan 1.305 mitra nelayan yang tersebar di 12 cabang dan 21 unit di seluruh Indonesia selama Januari sampai Agustus 2024.

    Direktur Operasional PT Perikanan Indonesia Fajar Widisasono menyatakan nelayan mitra tersebut di antaranya berasal dari Belawan, Jakarta, Pekalongan, Brondong, Pemangkat, Ambon, Bitung, Bacan, Makasar, Sorong dan Benoa.

    “Sebagai satu-satunya BUMN di bidang perikanan, kami berperan mendorong inklusivitas nelayan dengan melibatkan mereka dalam proses produksi industri perikanan,” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

    Langkah mendorong inklusivitas nelayan ini sesuai amanah Peraturan Pemerintah (PP) No.99 Tahun 2021 yang menugaskan PT Perikanan Indonesia bertindak sebagai off taker hasil tangkapan nelayan.

    Ikan tangkapan nelayan yang diserap oleh PT Perikanan Indonesia antara lain tuna, cakalang, layang, gurita, kembung, ikan kakaktua, cumi, sotong dan tongkol.

    Ikan yang diserap itu selanjutnya diolah dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun kebutuhan pasar internasional.

    Ke depannya, PT Perikanan Indonesia akan meminta dukungan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadi agregator dalam program Penangkapan Ikan Terukur.

    PT Perikanan Indonesia juga berencana memperoleh kuota penangkapan ikan dengan menggandeng mitra nelayan, mitra investor maupun menangkap ikan menggunakan kapal milik perusahaan.

    Dengan begitu, akan semakin banyak nelayan yang akan terlibat dan PT Perikanan Indonesia mampu menjaga serta mengamankan pasokan ikan yang tersebar di seluruh Indonesia. (eka)

  • KKP Target Produksi Udang 2 Juta Ton Tahun Ini

    KKP Target Produksi Udang 2 Juta Ton Tahun Ini

    JATIMPEDIA, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi udang 2024 mencapai 2 juta ton. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo mengatakan, pihaknya sedang mendorong pelaku usaha dan mencari pasar ekspor baru untuk udang.

    “Dari pelaku usaha kita dorong terus. Carikan solusi,” ucap Budi dalam jumpa pers Update Kasus Tuduhan Dumping Udang di Amerika Serikat di Jakarta, Senin (2/9/2024).

    Ia menambahkan, jika pasar saat ini belum optimal, mereka akan mencari peluang baru. Misalnya di negara-negara seperti Korea, Taiwan, dan Hong Kong, serta berupaya meningkatkan ekspor ke Jepang.

    Untuk target ekspor udang pada 2024, KKP memproyeksikan keseluruhan komoditas perikanan mencapai USD7,2 miliar atau sekitar Rp111,88 triliun. Ini merupakan target yang ambisius setelah kegagalan mencapai target ekspor pada 2023.

    Pada tahun lalu, ekspor produk perikanan hanya mencapai USD5,6 miliar dari target USD6,7 miliar. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa tata kelola sumber daya yang belum optimal sebagai salah satu penyebabnya.

    KKP mencatat penurunan ekspor udang Indonesia sebesar 13,6 persen untuk periode Januari hingga Juni 2024. Nilai ekspor mencapai US$760 juta atau sekitar Rp11,8 triliun, dengan penurunan volume ekspor sebesar 10,8 persen. (raf)

  • KKP Amankan Potensi Kerugian Negara Rp 3,1 Triliun dari Illegal Fishing

    KKP Amankan Potensi Kerugian Negara Rp 3,1 Triliun dari Illegal Fishing

    JATIMPEDIA, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 3,1 triliun dari aktivitas pelaku illegal fishing hingga semester I tahun 2024.

    Angka tersebut diperoleh dari total variabel sumber daya ikan (produksi), Pendapatan Negara (PNBP dan pajak), tenaga kerja, serta Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berhasil diselamatkan.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menjelaskan, angka tersebut diperoleh dari hasil pengawasan laut armada PSDKP di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

    Selama 28 hari pengawasan laut dan 109 hari pengawasan udara dengan Pesawat Airborne Surveillance, KKP berhasil memeriksa 2.535 kapal diperiksa kepatuhannya dan 102 obyek kelautan diperiksa kepatuhannya.

    “Sementara itu terdapat 112 kapal perikanan (15 kapal ikan asing dan 97 kapal ikan Indonesia) yang dihentikan diduga melakukan pelanggaran,” katanya dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

    Pung menjelaskan, angka tersebut meningkat jika dibandingkan semester I 2023, yakni 76 kapal perikanan yang diamankan, 66 unit kapal ikan Indonesia dan 9 kapal ikan asing.

    Dari sektor Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP berhasil menangani 105 kasus sepanjang 2024, antara lain 87 kasus ruang laut, 9 kasus destructive fishing, 6 kasus ikan dilindungi, dan 3 kasus kerusakan kapal kandas.

    “Dari berbagai pelanggaran bidang kelautan dan pengelolaan ruang laut, rata-rata pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan perizinan dasar pemanfaatan ruang laut, kemudian tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha. Melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan dan alat yang merusak ekosistem serta menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya,” pungkasnya.

    KKP bersama aparat penegak hukum (APH) terus berkomitmen untuk menyelamatkan kerugian negara dari penyelundupan benih bening lobster (BBL) Ilegal yang telah menggagalkan sebanyak 23 kali di 11 lokasi. Sebanyak 2 juta BBL dengan nilai yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 277 miliar.

    Berdasarkan data PSDKP, sepanjang 2023 jumlah BBL yang berhasil diselamatkan aparat penegak hukum dari para pelaku penyelundupan lebih dari 1,34 juta ekor. (raf)

  • Ekspor Hasil Perikanan Semester I-2024 Capai 2,71 Miliar Dolar AS

    Ekspor Hasil Perikanan Semester I-2024 Capai 2,71 Miliar Dolar AS

    JATIMPEDIA, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada semester I 2024 mencapai 2,71 miliar dolar AS atau meningkat tipis yakni satu persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    “Ekspor hasil perikanan kita 2,71 miliar dolar AS,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP Hendra Yusran Siry dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu.

    Adapun negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia pada Januari hingga Juni 2024 didominasi Amerika Serikat dengan nilai 889 juta dolar AS atau turun 7,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy).

    Sementara, ekspor produk perikanan ke Tiongkok sebesar 556 juta dolar AS atau meningkat 9 persen, ASEAN 353,93 juta dolar AS atau meningkat 16,5 persen, Jepang 285 juta dolar AS atau menurun 16 persen, dan disusul Eropa sebesar 193,35 juta dolar AS atau meningkat sebesar 18,9 persen.

    Capaian pasar ekspor ke Eropa mencatatkan capaian positif, menurut dia, karena telah dilakukan beberapa upaya pendekatan secara diplomasi bilateral dan diplomasi ekonomi sehingga produk perikanan asal Indonesia dapat menembus pasar Eropa yang dikenal memiliki syarat ketat sebagai negara tujuan ekspor.

    Ia mengatakan pihaknya akan melakukan negosiasi dengan pemangku kepentingan di Uni Eropa pada Oktober atau September mendatang untuk memastikan produk asal Indonesia terbebas dari hambatan tarif ekspor atau bahkan dapat mencapai nontarif.

    Lebih lanjut, soal produk perikanan yang mampu menembus pasar global, Hendra mengatakan komoditas udang masih menjadi produk andalan di pasar Amerika Serikat.

    Karenanya, KKP hingga kini terus melakukan diplomasi agar produk perikanan Indonesia semakin diterima di negara tujuan ekspor dengan memastikan keamanan dan mutu pangan.

    “Sebagai gambaran kita sudah bekerja sama dengan AS untuk memastikan bahkan dalam tingkatan yang lebih detail kita sudah mencoba bekerja sama dengan AS memastikan produk-produk kita masuk ke pasar-pasar AS,” ujarnya. (cin)

  • KKP Kejar Target Realisasi Investasi Tahun Ini Sebesar Rp 9 Triliun

    KKP Kejar Target Realisasi Investasi Tahun Ini Sebesar Rp 9 Triliun

    JATIMPEDIA, Surabaya  – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing produk dari komoditas ikan tuna agar mampu merealisasikan target investasi tahun 2024 sebesar Rp9 triliun.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo dalam keterangannya di Surabaya, Selasa, menyatakan ada beberapa langkah yang ditempuh dalam meningkatkan daya saing produk ikan tuna dalam negeri, seperti menjamin mutu keamanan, pengembangan dan promosi, dan memperkuat hubungan antar negara melalui perundingan bilateral.”Pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan kemudahan perizinan, insentif, keamanan dan kestabilan iklim politik, konektivitas, dan sumber daya manusia terampil sebagai tenaga kerja,” kata Budi.

    Selain itu, Budi menyebut upaya yang telah dilaksanakan juga dibarengi menyelenggarakan “Indonesia Tuna Investment and Business Forum” (ITIBF) 2024, di Surabaya.

    Melalui acara tersebut, KKP berupaya menarik dan berkolaborasi bersama para investor dan pemangku kebijakan di subsektor perikanan tuna.

    “Yang kami tarik baik dari dalam dan luar negeri secara berkelanjutan,” ucapnya.

    Sementara, KKP mencatat bahwa potensi perikanan Indonesia di laut mencapai 12,01 juta ton per tahun yang terdiri dari beberapa komoditas penting. Kemudian untuk jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebanyak 8,6 juta ton per tahun

    Potensi tersebut belum termasuk tuna masuk kategori unggulan komoditas Indonesia dengan total ekspor mencapai 203 ribu ton atau senilai 0,93 miliar dolar AS di tahun 2023.

    Budi menyatakan terdapat beberapa wilayah yang menjadi tujuan ekspor utama tuna, yakni Amerika Serikat, ASEAN, Jepang, Timur Tengah dan Uni Eropa.

    Ekspor komoditas tuna, cakalang, dan tongkol Indonesia didominasi dalam bentuk fillet dengan kontribusi sebesar 39,4 persen,

    Selanjutnya untuk produk tuna dalam kemasan kedap udara mencapai 28,7 persen dan dalam kemasan tidak kedap udara 7,4 persen.

    “Artinya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan rata-rata mencapai 6,1 persen per tahun,” ujarnya.

    Selain itu, Budi menyebut realisasi investasi tuna pada tahun 2022 mencapai Rp95,51 miliar jumlah itu meningkatkan 116,76 persen dari tahun 2021 yang sebesar Rp44,06 miliar.

    Sedangkan untuk realisasi investasi tuna pada Triwulan I dan IV Tahun 2023 mencapai Rp37,56 miliar, terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp25,22 miliar dan penanaman modal asing (PMA) Rp12,33 miliar.

    Dia menyebut di periode itu komoditas tuna memberikan kontribusi sebesar 0,69 persen terhadap total investasi sektor kelautan dan perikanan. (eka)

    Realisasi PMA tahun 2023 terbesar berasal dari Jepang yakni sebesar Rp11,74 miliar atau 38 persen, Korea Selatan Rp8,66 miliar atau 28 persen, dan Hong Kong Rp6,02 miliar 20 persen.

    “Artinya apa, permintaan tuna dari Indonesia ke luar negeri terus mengalami peningkatan,” kata dia.

  • KKP Gandeng Telkomsat Untuk Kegiatan Penangkapan Ikan Terukur

    KKP Gandeng Telkomsat Untuk Kegiatan Penangkapan Ikan Terukur

    JATIMPEDIA, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) untuk memperkuat konektivitas komunikasi pada proyek percontohan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di dua wilayah zona 3 yaitu Kota Tual dan Kepulauan Aru, Maluku.

    Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan, Telkomsat memperkuat jaringan internet di lokasi percontohan tersebut dengan memanfaatkan teknologi Starlink berbasis satelit LEO (low earth orbit).

    “Telkomsat pasang backhaul dengan manfaatkan teknologi Starlink untuk bikin konektivitas selama peluncuran berjalan lancar,” ujar Doni di Tual, Maluku, Minggu.

    Doni menjelaskan, Telkomsat memasang perangkat Mangostar (konektivitas internet backhaul satelit starlink LEO), dengan kecepatan dedicated masing-masing 100 Mbps.

    Dengan kecepatan mencapai 100 Mbps, latency rendah dan stabil, membuat berbagai kebutuhan acara live streaming, komunikasi internet, security dan lainnya menjadi lebih lancar.

    Lebih lanjut Doni mengatakan, peluang pemain internet berbasis satelit memanfaatkan kehadiran PIT sangat besar untuk memasarkan layanan konektivitas mengingat untuk proyek percontohan PIT diikuti 187 kapal bertonase besar.

    “Kapal-kapal itu akan butuh full connectivity, asalkan pemain satelit bisa menawarkan harga layanan dan perangkat kompetitif, tentu akan menarik bagi mereka. Semua butuh komunikasi di zaman sekarang,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf mengatakan, kesiapannya mendukung kebutuhan teknologi komunikasi yang dibutuhkan KKP dalam mengimplementasikan kebijakan PIT. Salah satu yang sudah dilakukan yakni menyiapkan perangkat Starlink untuk memenuhi kebutuhan internet saat peluncuran modeling PIT di Kota Tual, Maluku.

    “Telkomsat sebagai penyedia teknologi komunikasi berbasis satelit berkomitmen untuk terus mendukung program digitalisasi yang dilakukan oleh KKP khususnya di ekosistem kelautan,” kata Lukman.

    KKP dan Telkomsat dalam waktu dekat akan berkolaborasi dalam solusi konektivitas pendukung aplikasi PIT dengan mengoptimalkan Satelit GEO (Geostasioner Earth Orbit) maupun LEO (Low Earth Orbit).

    “Kami terus berinovasi memanfaatkan berbagai teknologi yang efektif dan efisien guna menjawab tantangan yang dihadapi dalam implementasi transformasi digital di ekosistem tersebut,” ujarnya. (raf)

  • KKP Amankan Kapal Keruk yang Beroperasi di Lamongan

    KKP Amankan Kapal Keruk yang Beroperasi di Lamongan

    JATIMPEDIA, Lamongan – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menyegel satu unit kapal pengeruk pasir laut bernama Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) Sorong yang beroperasi di Pelabuhan Umum Kawasan Industri Lamongan Paciran, Lamongan Jawa Timur.

    “Kami mendeteksi dari Pusat Pengendalian (Pusdal) yang bisa mengamati semua kapal beroperasi di laut dan ini ada kapal dredger beroperasi sejak 2023 kebetulan terdeteksi oleh Pusdal kami dan sampai saat ini pengurusan PKKPRL yang harusnya izin dari Kementerian (KKP) belum dilakukan,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam jumpa pers yang digelar di Lamongan, Jumat.
    Adapun kapal tersebut digunakan oleh PT LIS untuk mengeruk pasir laut yang akan digunakan untuk perluasan zona industri di Lamongan sebelumnya telah beroperasi sejak pertengahan 2023.
    “Ini mulai operasi pertengahan 2023, jadi kami pantau melalui Pusdal. Kemudian kami perintahkan anggota kami di bawah Pangkalan PSDKP Benoa, Bali untuk mengecek apakah kapal ada izinnya,” ujarnya pula.

    Kapal yang telah mengeruk kurang lebih 300 ribu meter kubik pasir laut tersebut disegel karena tidak mengantongi perizinan berupa Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
    Atas kelalaian PT LIS, maka KKP mengimbau perusahaan itu untuk segera mengurus dokumen PKKPRL. Sementara perizinan diurus, maka kapal untuk sementara dihentikan operasinya.
    Kemudian terkait denda yang akan dikenakan, Ipunk sapaan akrabnya, menuturkan bakal menghitung bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan bersama Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) besaran denda yang akan dikenakan.
    Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT LIS Bambang Joko Sulistiyo mengakui, pihaknya hanya mengantongi izin pengerukan pasir dari Kementerian Perhubungan, sementara izin dasar berupa dokumen PKKPRL belum dikantongi.
    “Sebenarnya kami ini kan izinnya dari kementerian perhubungan, tapi dengan adanya ketentuan baru sesuai dengan Ciptaker 2023, ada PKKPRL sehingga kita harus melengkapi,” ujarnya.
    Diakuinya, pihaknya menaati aturan yang berlaku dan sedang mengurus dokumen PKKPRL sebagaimana yang disyaratkan oleh KKP dalam beroperasi.
  • KKP Bantu 15 Ton Ikan Untuk Tiga Pondok Pesantren

    KKP Bantu 15 Ton Ikan Untuk Tiga Pondok Pesantren

    JATIMPEDI, Surabaya – Sebanyak 15 ton ikan dan 3000 ikan kaleng dibagikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tiga pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pembagian ikan ke sejumlah pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah, bertujuan untuk meningkatkan minat makan ikan dan asupan protein bagi para pelajar atau santri.

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Senin (1/4/2024)  mengatakan, ikan merupakan sumber protein yang paling mudah diserap oleh tubuh sehingga pertumbuhan menjadi lebih optimal, ikan memiliki omega 3 yang tinggi, rasa lebih enak, lebih mudah didapat serta lebih terjangkau harganya.

    “Kegiatan pemberian bantuan ikan dalam rangka peningkatan asupan protein bagi para santri dan meningkatkan minat santri maupun masyarakat untuk semakin suka makan ikan, semakin sehat, kuat, dan cerdas,” katanya.

    Dijelaskannya, anak-anak harus mulai dibiasakan makan ikan untuk memujudkan generasi emas pada masa mendatang. Dia berharap dengan adanya peningkatan konsumsi ikan sejak kecil, tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang kurang gizi dan menderita stunting.

    Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo menegaskan, aktivitas belajar santri perlu didukung dengan asupan protein ikan. Sebab, kata dia, ikan menjadi salah satu sumber protein hewani yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

    “Selain memperkuat keberpihakan KKP terhadap asupan protein anak didik, konsumsi ikan juga berarti mendukung para nelayan, pembudidaya, pengolah dan para pelaku usaha perikanan,” tegasnya.

    Budi berharap para santri turut bangga mengonsumsi ikan. “Semoga dengan pembagian ikan ini, para santri semakin bangga dan turut menjadi agen Gemarikan,” tutupnya. (cin)

  • Menteri KKP Serahkan Kapal Rampasan ke Kelompok Nelayan Banyuwangi

    Menteri KKP Serahkan Kapal Rampasan ke Kelompok Nelayan Banyuwangi

    JATIMPEDIA, Banyuwangi – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan dua kapal ikan asing yang berasal dari barang rampasan negara kepada kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan di Banyuwangi, Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

    “Mudah-mudahan kapal ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tangkapan nelayan menjadi lebih baik, dan mereka bisa menangkap lebih jauh, tidak lagi one day fishing seperti saat ini,” ujar Trenggono dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Minggu.
    Dua kapal dengan nomor lambung KG. 9464 TS berukuran 106,67 gross tonnage (GT) dan kapal ikan KG 9269 TS bertonase 60,05 GT.

    Selain dua kapal perikanan itu, masih ada tiga lainnya yakni kapal ikan TG 94916 TS (80 GT), BV 92602 TS (GT 107), dan BV 92601 TS (GT 62) yang juga akan diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan.

    Trenggono menjelaskan, penyerahan kapal ikan rampasan dilakukan secara bertahap, karena pihaknya harus memastikan kondisi kapal dalam keadaan siap digunakan saat sampai di tangan nelayan.
    “Kami tentu ingin memberikan yang terbaik. Saat kapal datang bisa langsung digunakan, sehingga tidak merepotkan nelayan yang menerima,” ujarnya pula.
    Pelaksana Tugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengungkapkan, lima kapal ikan asing TG 94916 TS, KG. 9464 TS, KG. 9269 TS, BV 92602 TS, dan BV 92601 TS ditangkap tim patroli Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP pada kurun waktu tahun 2022 di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.

    Kapal asal Vietnam itu tidak memiliki dokumen kapal, tidak memiliki dokumen-dokumen yang diharuskan saat melaut, serta menggunakan alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan yaitu pair trawl dengan barang bukti muatan ikan campur di dalam palka.

    Pada 2023, Ditjen PSDKP telah memproses 289 kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang terdiri atas 218 kasus pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif, 15 kasus pelanggaran yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah, dan 56 kasus pelanggaran yang diproses hukum secara pidana.
    Ipunk memastikan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan akan semakin ketat seiring pelaksanaan program ekonomi biru. Strategi pengawasan menerapkan smart surveillance system melalui integrasi patroli armada kapal dan pesawat airborne surveillance, serta teknologi satelit dan ocean big data. (raf)