Jatimpedia

Tag: #kementerian esdm

  • Pertamina NRE Pondera Jajaki PLTB dan Energi Hijau

    Pertamina NRE Pondera Jajaki PLTB dan Energi Hijau

    Jakarta, JP – Pertamina Power Indonesia (Pertamina NRE) dan Pondera Development BV (Pondera) menandatangani joint study agreement (JSA) tentang pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) lepas pantai yang terintegrasi dengan fasilitas produksi hidrogen hijau pada Selasa (30/8) di Nusa Dua, Bali.

    Penandatanganan ini dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO) Pertamina NRE, Dannif Danusaputro dan Eric Arends selaku Vice Chairman Pondera Group, serta disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif serta Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani kedua pihak pada 21 April 2022.

    Dalam sambutannya, Arifin mengaku senang dengan adanya kemitraan dan kolaborasi yang terbentuk di bawah payung pertemuan internasional B20 ini. Dia mengatakan, tantangan dengan penerapan teknologi rendah karbon harus ditangani bersama antara negara maju dan negara berkembang.

    Nicke pada kesempatan yang sama mengatakan, kolaborasi Pertamina NRE dengan Pondera ini sangat strategis karena tidak hanya memberikan nilai bagi Pertamina NRE ataupun Pondera, melainkan juga untuk Indonesia untuk menggali potensi energi angin yang belum cukup terutilisasi. “Tidak hanya itu, dari project PLTB ini juga akan dikaji pengembangan fasilitas produksi hidrogen hijau. Artinya, project ini memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” ujar Nicke dalam siaran pers perseroan, Jumat (2/9/2022).

    “Mengawal transisi energi bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan kolaborasi terutama dengan mitra kerja sama yang telah berpengalaman. Melalui kolaborasi ini diharapkan adanya transfer teknologi, di samping commercial benefit bagi kedua pihak,” ungkap Dannif.

    Sebagai konsultan dan pengembang energi terbarukan global, Pondera memiliki segudang pengalaman dalam mengembangkan proyek energi angin di darat (onshore) maupun di lepas pantai (offshore) di Eropa dan di Asia. Pengalaman yang dimiliki perusahaan asal Belanda ini meliputi pengukuran angin, studi kelayakan, permodelan angin, teknik PLTB, dan manajemen konstruksi. Sampai saat ini, Pondera telah menangani proyek energi angin lebih dari 12 GW di berbagai negara.

    “Indonesia mempunyai target yang ambisius untuk pengembangan energi terbarukan, dan kami menyadari peran kunci Pertamina dalam mencapai target tersebut. Untuk mencapai target tersebut, seluruh sumber energi terbarukan harus dimanfaatkan, termasuk energi angin di darat dan di lepas pantai yang menjanjikan. Mengembangkan ladang angin lepas pantai dalam skala besar dengan hidrogen hijau sebagai pembawa energi memerlukan studi yang cermat dan komprehensif tentang kelayakan ekonominya, dengan mempertimbangkan kondisi setempat. Kami merasa senang dan menantikan kerja sama dengan Pertamina NRE dalam proyek ini,” kata Eric.

    Indonesia memiliki potensi energi angin yang cukup besar. Dari hasil kajian Badan Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), ada beberapa lokasi di Indonesia yang cukup berpotensi untuk pengembangan PLTB, yaitu di antaranya pesisir selatan Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Maluku, dan NTT, dengan kecepatan angin rata-rata 8 m/s terjadi pada periode Juni, Juli, dan Agustus.

    Saat ini PLTB yang telah beroperasi di Indonesia berada di Sidrap sebesar 75 MW dan di Jeneponto sebesar 60 MW. Keduanya berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Bauran Energi Nasional (BEN), PLTB ditargetkan mencapai 255 MW pada tahun 2025. Dengan inisiatif kerja sama strategis ini, Pertamina NRE berpeluang untuk berkontribusi dalam pencapaian target BEN Pemerintah Indonesia.

    Pertamina NRE memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan aspek environmental, social, and governance (ESG) dalam aktivitas bisnisnya serta mendukung penuh pencapaian target nasional net zero emission tahun 2060. (raf)

  • Alokasi Biodiesel 2022 Naik Jadi 11,03 Juta Kl

    Alokasi Biodiesel 2022 Naik Jadi 11,03 Juta Kl

    Jakarta, JP – Pemerintah bakal menaikkan alokasi biodiesel 2022 menjadi 11,03 juta kiloliter (kl) di tengah ekspektasi meningkatnya permintaan pada kuartal IV-2022, sementara memperpanjang pengabaian pungutan ekspor untuk menjaga stabilitas harga.

    Alokasi biodiesel yang berbahan baku minyak sawit di Indonesia akan ditingkatkan dari alokasi sebelumnya sebesar 10,15 juta kl, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataannya.

    Pemerintah memiliki program wajib B30 di mana 30% bahan bakarnya berbasis minyak sawit dan pemulihan ekonomi pascapandemi mendorong permintaan bahan bakar, katanya.

    Produsen minyak sawit terbesar dunia itu juga memutuskan untuk memperpanjang pembebasan bea keluar hingga 31 Oktober 2022, tambah Airlangga.

    “Perpanjangan pungutan US$ 0 dimaksudkan untuk menjaga momentum saat ini, di mana harga minyak sawit mentah mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar (TBS) mulai naik,” katanya, Senin (29/8).

    Eksportir minyak sawit utama dunia telah membebaskan pungutan ekspor minyak sawit sejak pertengahan Juli 2022 untuk mendorong ekspor minyak nabati. Ini dilakukan di tengah penumpukan stok domestik yang disebabkan oleh larangan ekspor pada Mei 2022, diberlakukan untuk mengendalikan harga minyak goreng. Peraturan menteri keuangan yang merinci perpanjangan pembebasan pungutan belum dipublikasikan. (raf)

  • Menteri ESDM : Harga Pertalite dan Pertamax Seharusnya Rp 30 Ribu Perliter

    Menteri ESDM : Harga Pertalite dan Pertamax Seharusnya Rp 30 Ribu Perliter

    Jakarta, JP – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, lonjakan harga minyak mentah dalam beberapa bulan terakhir membuat harga keekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia juga naik.

    Arifin menjelaskan, lonjakan harga minyak dunia cukup tinggi. Saat ini harga minyak dunia sudah di atas 100 dollar AS per barel hingga 120 dollar AS per barel.

    “Harga keekonomian BBM RON 90 maupun RON 92, rata-rata di atas Rp 30.000. Kita harus antisipasi ini karena situasi krisis energi tidak bisa diramalkan selesai tahun ini atau lebih lama lagi,” ungkap Arifin tasrif dikutip dari keterangan tertulis, Senin (27/6).

    Namun saat ini Pemerintah Indonesia lebih memilih menahan harga BBM. Jika dibandingkan dengan harga keekonomiannya, harga BBM di Indonesia jauh lebih murah. “Pertalite (RON 90) saja dijual Rp 7.650, Pertamax (RON 92) kita jual Rp 12.500. Makanya, kita perlu mengingatkan ke masyarakat agar menggunakan BBM seefisien mungkin. Ini berdampak pada (membengkaknya) alokasi subsidi,” bebernya.

    Karena itu, Menteri ESDM meminta PT Pertamina (Persero) sebagai lembaga penya;ur BBM untuk meningkatkan level keamanan (safety) dan jaringan logistik di setiap infrastruktur BBM. “Ini masih terlalu sederhana, kita minta perbaiki logistiknya supaya bisa lebih hemat dan efisien,” harapnya.

    Penataan operasional logistik berdampak pada efisiensi sehingga bisa ikut menahan laju kenaikan harga BBM. (eka)

  • PT INKA NKA Kementerian ESDM Gunakan Bus Listrik di Even ETWG II Labuan Bajo

    PT INKA NKA Kementerian ESDM Gunakan Bus Listrik di Even ETWG II Labuan Bajo

    Madiun, JP – PT INKA (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan mengoperasikan bus listrik E-Inobus medium dalam acara pertemuan “Energy Transition Working Grup” (ETWG) II yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 23-25 Juni 2022.

    Senior Manager TJSL dan Stakeholder Relationship PT INKA (Persero) Bambang Ramadhiarto mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bukti nyata dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pelaksanaan transisi energi sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan upaya mendukung ekosistem kendaraan listrik guna mempercepat tercapainya target “carbon neutral” pada 2060.

    “Sebagaimana arahan dari Kementerian ESDM, yakni untuk bisa mencapai target Net Zero Emission pada 2060 mendatang perlu kolaborasi semua pihak. Salah satu program yang perlu didukung yaitu membangun ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB),” ujar Bambang dalam keterangannya di Madiun, Jumat.

    Seperti yang diketahui, acara ETWG II merupakan lanjutan dari pembahasan di Yogyakarta. Delegasi dalam acara ETWG II tersebut berasal dari 20 negara anggota G20.

    Sebagai pemimpin delegasi dari Indonesia adalah Yudo Dwinanda Priadi selaku Ketua ETWG sekaligus Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM.

    Agenda ETWG tahun ini bertujuan untuk mendapatkan kerangka kerja jangka panjang baru untuk sektor energi, dan mengirim sinyal yang meyakinkan ke pasar bahwa pembuat kebijakan G20 mengambil tindakan mendesak untuk memperkuat ekosistem dan dukungan guna mempercepat transisi energi bersih. (eka/Antara)

  • SKK Migas Tanda Tangani Kontrak Kerja Sama WK Agung I, Agung II dan North Ketapang

    SKK Migas Tanda Tangani Kontrak Kerja Sama WK Agung I, Agung II dan North Ketapang

    Jakarta, JP – Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menandatangani kontrak kerja sama Wilayah Kerja Agung I, Wilayah Kerja Agung II dan Wilayah Kerja North Ketapang sebagai hasil lelang penawaran langsung ke II tahun 2021. Penandatangan kontrak kerja sama dilaksanakan di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), disaksikan oleh Menteri ESDM dan pejabat terkait Kementerian ESDM.

    Penandantanganan kontrak kerja sama tersebut menunjukkan di tengah proses transisi energi, investasi hulu migas di Indonesia masih memiliki daya tarik dan diminati oleh investor asing dari Inggris dan Malaysia.

    Wilayah Kerja Agung I, Agung II dan North Ketapang ini belum tereksplorasi namun mempunyai potensi sumber daya migas yang menjanjikan dekat dengan wilayah yang sedang dalam proses interkoneksi pipa gas yang akan menghubungkan wilayah Jawa Timur dan sekitarnya yang kaya akan gas dengan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat yang sangat membutuhkan gas.

    “Kami menyambut baik telah ditandatanganinya kontak kerja sama dengan BP Agung Limited II untuk wilayah kerja Agung I dengan luas 6.656 km2, BP Agung Limited II untuk wilayah kerja Agung II dengan luas 7.970 km2 dan Petronas North Ketapang Sdn. Bhd untuk wilayah kerja North Ketapang dengan luas 3.121 km2. Kami akan segera melakukan koordinasi dengan mereka untuk mulai mendiskusikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar wilayah kerja tersebut dapat segera di eksplorasi”, kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto pada kegiatan penandatanganan tersebut di Jakarta (20/6).

    Lebih lanjut, Dwi menyampaikan SKK Migas menyambut terbuka dan siap memberikan dukungan yang dibutuhkan agar wilayah kerja yang berada di daerah yang potensial tersebut dapat segera dilakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak dan gas yang baru. “Melihat kemampuan dan pengalaman dari BP dan Petronas yang merupakan international oil company (OIC) dan memiliki wilayah kerja serta produksi migas yang terus bertumbuh serta melihat lapangan yang sudah berproduksi di Indonesia, kami percaya mereka akan melakukan investasi secara berkelanjutan memenuhi komitmen kerja pasti yang sudah ditetapkan di wilayah kerja tersebut”, ujar Dwi.

    Dwi menambahkan bahwa wilayah kerja North Ketapang, Agung I dan Agung II berdekatan dengan wilayah kerja yang sudah ditemukan cadangan migas sehingga peluang keberhasilan di WK tersebut cukup besar. SKK akan segera mendorong ekplorasi untuk menemukan cadangan migas.

    “Kebutuhan gas yang meningkat ditunjang infrastruktur yang memadai, serta perkiraan harga minyak dan gas akan tetap pada posisi tinggi dalam waktu yang cukup lama, maka akan meningkatkan keekonomian proyek hulu migas di sekitar wilayah kerja di area tersebut. SKK Migas tentu tidak akan menunggu, tetapi akan melakukan jemput bola, dengan aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KKKS yang hari ini menandatangani kontrak kerja sama ini agar investasi dapat segera terealisasi”, imbuh Dwi.

    “Ada hal yang menggembirakan sekaligus dapat menepis pesimisme bahwa investor asing mulai tinggalkan industri hulu migas. Hari ini, investor asing memperluas wilayah kerja dan komitmen investasinya yang menunjukkan iklim daya saing industri hulu migas Indonesia tetap kompetitif. Sepanjang keekonomian hulu miga kompetitif, maka akan menarik investor asing dan domestik untuk berinvestasi di industri hulu migas”, terang Dwi.

    “Tentu saja Pemerintah akan terus memberikan dukungan bagi upaya peningkatan daya saing industri hulu migas, karena merupakan bagian dari upaya untuk merealisasikan target 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) untuk mewujudkan ketahanan energi nasional”, pungkas Dwi.

    Komitmen kerja pasti untuk wilayah kerja Agung I, Agung II dan North Ketapang secara keseluruhan berjumlah US$ 12.140.000 yang mencakup survei seismik 2D mencapai 4.000 km, survei seismik 3D 300 km2, serta signature bonus sebesar US$ 700.000. (eka)

  • Pertamina Patra Niaga Komitmen Patuhi Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Jawa Timur

    Pertamina Patra Niaga Komitmen Patuhi Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Jawa Timur

    Surabaya, JP – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina, berkomitmen untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

    Sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi, Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang menjalankan rantai bisnis hilir minyak dan gas Pertamina, turut berpartisipasi dalam proses Konsultasi Publik Perubahan Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP-3-K) Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (9/5) di Surabaya.

    “Pertamina Patra Niaga memiliki delapan fasilitas yang menjadi tulang punggung pendistribusian BBM dan LPG di perairan laut Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau TUKS, Terminal Khusus untuk kegiatan bongkar muat bahan bakar, dan fasilitas Pipa bawah laut,” jelas Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus, Deden Mochamad Idhani.

    Lebih lanjut, Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI beserta Pemerintah Daerah terkait, dalam proses penyusunan dokumen RZWP-3-K. Untuk memastikan agar wilayah penyaluran minyak dan gas Pertamina Patra Niaga, baik di Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia, sesuai dengan peraturan pemanfaatan ruang laut.

    “Untuk memastikan terakomodirnya fasilitas operasi Pertamina Patra Niaga dan menjamin kelancaran distribusi energi di wilayah Jawa Timur, kami akan terus berkoordinasi dengan tim dari KPP dan Pemerintah Provinsi,” ujar Deden.

    Hadir dalam proses konsultasi publik tersebut, Manager Project & Initiatives Management PT Pertamina Patra Niaga Ambar Dwi Sustomo, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Jumadi, serta Badan Usaha dan akademisi di wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur. (puji)