Jatimpedia

Tag: #BBM subsidi

  • Hingga Oktober 2022, Kuota Pertalite Tersisa 5,4 Kl

    Hingga Oktober 2022, Kuota Pertalite Tersisa 5,4 Kl

    Jakarta, JP – Hingga akhir Oktober 2022  lalu, kuota BBM subsidi jenis pertalite tersisa 5,4 juta Kilo Liter (KL).  PT Pertamina (Persero) mencatat, penyaluran bbm pertalite sudah mencapai 24,5 juta KL.

    “Adapun kuota Pertalite yang ditetapkan pemerintah adalah 29,9 juta kilo liter. Artinya, maka sisa kuota Pertalite hingga Oktober 2022 adalah 5,4 juta kilo liter,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting seperti dikutip, Senin (7/11).

    Sementara itu, penyaluran BBM jenis Solar subsidi per Oktober 2022 sudah mencapai 14,4 juta kilo liter. Pemerintah menetapkan kuota Solar sebesar 17,8 juta kilo liter.

    Artinya, sisa kuota Solar subsidi masih ada 3,4 juta kilo liter. Irto berharap sisa kuota Pertalite dan Solar mencukupi hingga akhir tahun ini.

    “Diharapkan bisa mencukupi sampai akhir tahun,” kata Irto.

    Namun, dia tetap memberi himbauan kepada masyarakat. Masyarakat diminta menggunakan BBM sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan masing-masing kendaraan.

    “Namun kami menghimbau juga agar masyarakat dapat menggunakan BBM sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di masing-masing kendaraan,” pungkasnya. (raf)

  • Pertamina Batasi Pembelian BBM Subsidi Untuk Cegah Penyimpangan

    Jakarta, JP – PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan soal uji coba pembatasan pembelian BBM Subsidi jenis Pertalite 120 liter per hari. Salah satu tujuan pembatasan ini adalah untuk mengurangi aksi penyalahgunaan.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, penyalahgunaan BBM tidak hanya terjadi pada Solar. Pertalite termasuk salah satu BBM yang juga kerap disalalahgunakan.

    “Ya ini salah satunya untuk mengurangi penyalahgunaan, penimbunan,” kata Irto di Integrated Terminal Plumpang, Jakarta Utara, Selasa (27/9).

    Namun, Irto mengakui tidak mungkin satu mobil melakukan pengisian Pertalite sebanyak 120 liter. Pertamina hanya memastikan tidak ada penyalahgunaan pembelian Pertalite untuk ditimbun.

    “Jadi nanti sistem mencatat, akan di-lock kalau sudah 120 liter. Misalknya dia isi di SPBU ini, terus isi lagi di SPBU lain tapi melebihi batas, itu udah nggak bisa,” terang Irto.

    Sebelumnya Irto menyebut jika uji coba pembatasan ini hanya berlaku sementara. Pertamina sedang melakukan uji coba sistem dan infrastruktur.

    Dia memastikan tidak ada pemilik kendaraan yang bisa melanggar uji coba pembatasan ini. Pasalnya sistem akan mencatat kendaraan dan melakukan penguncian dengan batas tertentu.

    Adapun pembatasan ini berlaku untuk BBM jenis Pertalite. Sementara BBM jenis Solar mengikuti aturan BPH Migas.

    Pembelian Solar subsidi untuk konsumen kendaraan bermotor di sektor transportasi darat diatur dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

    Pembelian Solar untuk kendaraan pribadi roda empat maksimal 60 liter per hari. Angkutan umum orang atau barang roda empat 80 liter per hari, dan angkutan umum orang atau barang roda enam maksimal 200 liter per hari.(raf)

  • Setelah Premium, Siap-siap Pertalite dan Pertamax Akan Dihapus

    Setelah Premium, Siap-siap Pertalite dan Pertamax Akan Dihapus

    Jakarta, JP –  Rencana pemerintah menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai oktan (Research Octane Number/ RON) rendah akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, dimulai dari RON 88 yakni bensin Premium yang akan dihapuskan secara resmi pada 1 Januari 2023 mendatang.

    Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyebut bahwa penerapan BBM ramah lingkungan sendiri sebetulnya sudah ada dasar aturannya. Hal itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4. Artinya, BBM yang dijual atau beredar di Indonesia harus memiliki spesifikasi bensin dengan nilai oktan tinggi yakni RON 95-98 atau setara Pertamax Turbo yang dijual PT Pertamina (Persero).

    Dengan demikian, setelah bensin RON 88 dihapuskan, secara bertahap pemerintah akan melanjutkan penghapusan pada BBM RON 90 alias Pertalite, bahkan hingga RON 92 atau setara Pertamax. Meski begitu, belum dirinci kapan BBM jenis tersebut akan dihapuskan.

     

    “Jadi, kalau hari ini lambat laun RON 88 sudah dihapus itu dan Pertalite RON 90 dan bahkan di Permen LHK, Pertamax itu bahkan dihapus ditingkatkan lagi Euro 4 yakni RON 95 atau 98,” kata Sugeng seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (12/9).

    Oleh sebab itu, Sugeng menyarankan bahwa BBM yang disubsidi sebaiknya yang mempunyai jenis oktan dengan kualitas tinggi, bukan seperti yang ada saat ini. Mengingat, semakin tinggi kualitas BBM, maka akan semakin bagus untuk lingkungan sekitar.

    “Idealnya adalah RON tertinggi itu lah yang disubsidi sehingga dapat BBM yang ramah lingkungan dan menjaga daya beli masyarakat. BBM kita berpengaruh langsung terhadap berbagai lingkungan kita,” ujar Sugeng.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan bahwa BBM beroktan rendah yakni di bawah Ron 90 akan dihapus pada 1 Januari 2023 mendatang. Dengan begitu, maka BBM di bawah RON 90 diantaranya yakni Premium RON 88 milik SPBU Pertamina dan Revvo 89 milik SPBU Vivo tidak boleh lagi ada di pasaran.

    Namun, BBM jenis Pertalite RON 90 masih akan tetap ada di pasaran. Mengingat BBM jenis ini telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi).

    “Tidak dihapus (Pertalite),” ujar Mirza kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/9/2022).

    Mirza mengatakan produk yang dijual SPBU Vivo yakni Revvo 89 sebenarnya memenuhi karakteristik dari Ron 88 itu sendiri. Oleh sebab itu, produk tersebut bakal masuk dalam daftar BBM berikutnya yang akan dihapus setelah Premium.

    Setidaknya, PT Vivo Energi Indonesia mempunyai waktu hingga akhir tahun 2022 untuk menjual produk BBM Revvo 89. Pasalnya mulai 1 Januari 2023, pemerintah bakal melarang penjualan BBM yang mempunyai nilai oktan di bawah Ron 90.

    “Mulai 1 Januari 2023, sehingga jenis bensin 88 tidak dipasarkan di dalam negeri mulai tanggal tersebut,” ujar Mirza.

    PT Vivo Energi Indonesia sebelumnya mengaku tidak akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Ron 89 yakni Revvo 89. Hal tersebut menyusul keputusan pemerintah yang melarang penjualan BBM beroktan rendah di SPBU dalam waktu dekat.

    Manajemen menyebut bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menghapus penjualan BBM beroktan rendah pada tanggal 31 Desember 2022 mendatang. Oleh sebab itu, guna mematuhi kebijakan itu, perusahaan berencana untuk menghabiskan stok Revvo 89 terlebih dahulu.

    “Untuk mematuhi kebijakan pemerintah, PT Vivo Energy Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan Revvo 89 kami pada akhir tahun ini,” ujar manajemen , Selasa (6/9). (raf)

  • Hubungi 135 Jika Nopol Anda Disalahgunakan di MyPertamina

    Hubungi 135 Jika Nopol Anda Disalahgunakan di MyPertamina

    Surabaya, JP – PT Pertamina Patra Niaga meminta masyarakat pemilik kendaraan melaporkan ke Pertamina Center (PC) 135 jika nomor kendaraanya disalahgunakan orang tak bertanggungjawab untuk membeli BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina. Pernyataan ini disampaikan menyusul banyaknya  keluhan warga Kota Surabaya yang merasa nomor polisi (nopol) kendaraanya digunakan orang lain untuk mendaftar aplikasi MyPertamina.

    “Terus terang saya memang baru dengar ini ada nomor polisi yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk mendapatkan BBM subsidi di MyPertamina. Namun, ini akan menjadi catatan kami untuk perbaikan kedepannya,” kata Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga saat dihubungi Jatimpedia.id, Senin (12/9).

    Dikatakan, dalam keluhannya memang disampaikan ada pemilik kendaraan saat nopolnya didaftarkan ternyata ditolak oleh aplikasi. Penyebabnya, nopol kendaraan ini sudah didaftarkan sebelumnya di aplikasi. Kemudian pemilik kendaraan menggunakan BBM jenis pertalite, ternyata di aplikasi muncul sebagai kendaraan pengguna BBM jenis solar.

    Untuk kasus seperti itu, kata Irto, bisa jadi pengguna aplikasi yang menggunkan MyPertamina mendaftarkan nomor orang lain untuki kendaraanya. Tujuanya agar bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Padahal jenis kendaraan dan kapasitas mesinnya dilarang menggunakan BBM subsidi.

    “Sekali ini ini kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pasti kami tidak membenarkan tindakan itu dan akan kami evaluasi. Yang bisa mendapatkan BBM subsidi bukan orang, namun jenis kendaraan,” kata Irto Ginting.

    Jika ada kejadian nopol kendaraan disalahgunakan, imbuh Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, pengguna aplikasi MyPertamina atau masyarakaty pemilik kendaraan bisa melaporkan ke PC 135. Saat melaporkan siapkan kartu identitas dan STNK yang masih berlaku.

    “Nanti petugas kami di PC 135 akan membantu mendata ulang kendaraan yang terdaftar di MyPertamina agar sesuai dengan data dan jenis kendaraanya. Pendataan ini paling lama 2×24 jam sejak melaporkan ke PC 135,” tandas Irto Ginting.

    Sementara itu, hingga Minggu (11/9) sebanyak 2,3 juta kendaraan telah terdaftar sebagai pengguna BBM Subsidi (Solar dan Pertalite). Irto sangat mengapresiasi masyarakat yang telah mendukung Program Subsidi Tepat Sasaran dengan telah melakukan pendaftaran.

    Seperti diinformasikan sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga telah membuka pendaftaran kendaraan dan identitasnya di Website MyPertamina per 1 Juli 2022. Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.

    Inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

    Namun, lanjut Irto, Pertamina masih belum mengetahui waktu pasti penerapan aturan pembatasan distribusi BBM subsidi.

    Hal ini dikarenakan Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian BBM jenis Pertalite masih belum rampung. (eka)

  • Penyesuaian Harga Jadi Momentum Perbaikan Struktur Pemberian Subsidi

    Penyesuaian Harga Jadi Momentum Perbaikan Struktur Pemberian Subsidi

    Surabaya, JP – Penyesuaian harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah tidak ubahnya seperti sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Tidak hanya menyelamatkan APBN yang sudah berdarah-darah akibat subsidi BBM yang selama ini tidak tepat sasaran, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat.

    Pakar ekonomi Universitas Airlangga Wisnu Wibowo mengatakan, keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM saat ini sudah sangat tepat. Seperti diketahui, sejak awal tahun harga minyak mentah dunia terus merangkak naik. Bahkan pada Bulan Maret sempat tembus lebih dari USD 100 per barel.

    ”Sekarang memang ada penurunan yaitu sekitar USD 85 per barel, tapi jangan lupa asumsi APBN kita untuk BBM hanya USD 63 per barel. Ini yang membuat sistem fiskal kita jebol. Jadi penyesuaian harga ini adalah alternatif yang bisa ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan APBN kita,” ujar Wisnu ketika dihubungi, Senin (5/9).

    Dikatakan Wisnu, sejak Maret pemerintah sebenarnya sudah hendak menaikkan harga BBM karena besarnya disparitas antara asumsi harga BBM di APBN dengan harga minyak dunia. Namun saat itu pemerintah menilai waktunya belum tepat karena mendekati puasa dan Hari Raya Idul Fitri sehingga dikhawatirkan akan semakin menambah beban masyarakat.

    Sementara saat ini dirasa tepat karena imbas inflasi dari puasa dan Lebaran sudah terkendali juga masih ada waktu dari momen hari besar lainnya yaitu Natal dan tahun baru.

    Penyesuaian harga yang dilakukan sekarang ini menurutnya juga sebagai momen memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat. Selama ini, masih banyak masyarakat di luar kelompok tersasar yang ikut menikmati subsidi BBM. Ia mencontohkan banyak kendaraan di atas 2000 CC yang mengonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite sehingga kuota jebol karena konsumsinya berlebihan.

    Selain itu dengan berkurangnya disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax diharapkan bisa membuat kelompok masyarakat yang lebih mampu untuk beralih menggunakan BBM yang tidak bersubsidi namun lebih ramah lingkungan.

    Lebih lanjut ia memaparkan, dengan dimulainya uji coba pendaftaran kendaraan melalui website Pertamina dikatakan Wisnu merupakan peluang bagi pemerintah membangun data base terkait siapa yang layak
    menerima subsidi.

    ”Kita kan sudah terbiasa menggunakan pedulilindungi. Nah ini nanti kurang lebih sama. Ketika database siapa yang layak menerima subsidi sudah terbangun dengan pendekatan digitalisasi data, maka pemerintah akan semakin berani memberikan subsidi karena potensi kebocoran lebih bisa dikendalikan,” tuturnya.

    Sementara itu Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik – Bisnis dan Industri ITS, Arman Hakim Nasution secara terpisah mengatakan harga BBM di Indonesia masih lebih murah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Untuk BBM setara RON 92, Pertamax yang di Indonesia dijual ke konsumen dengan harga RP 14.500, di Vietnam sudah Rp14.944. kemudian Filipina Rp17.988, Thailand Rp18.703 dan tertinggi ada di Singapura yaitu sampai Rp30.206.

    Dengan harga yang lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga, Arman justru menyoroti pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penyelundupan.

    Arman mengingatkan bahwa Indonesia saat ini adalah net importer BBM di mana produksi minyak dalam negeri mengalami defisit alias tidak mencukupi untuk konsumsi.

    ”Produksi minyak kita hanya sekitar 510ribu barel per hari dengan penduduk 270jutaan dan konsumsinya sekitar 1,4 juta barel per hari. Bandingkan dengan Malaysia dalam hal ini Petronas yang produksinya mencapai 2,4 juta per barel dan penduduk hanya 30 juta jiwa,” jelas Arman.

    Mengenai gejolak yang ditimbulkan akibat penyesuaian harga BBM, Arman optimistis tidak akan berlarut-larut.

    ”Kemudian yang protes ke Pertamina itu harus ingat bahwa Pertamina ini hanya penyalur saja. Karena itu edukasi ke masyarakat jadi penting,” tutur Arman. (eka)

  • Pertamina Patra Niaga Pastikan Penyaluran BBM Sesuai Kebutuhan

    Pertamina Patra Niaga Pastikan Penyaluran BBM Sesuai Kebutuhan

    Surabaya,JP – Sebagai bentuk antisipasi peningkatan konsumsi di SPBU, Pertamina Patra Niaga di Regional Jatimbalinus terus memantau ketersediaan stok BBM serta memastikan pengiriman dengan mobil tangki sesuai jadwal yang ditetapkan.

    Hal ini disampaikan oleh Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Deny Djukardi, dalam keterangan persnya pada Selasa (6/9).

    “Saat ini ketersediaan stok BBM di seluruh Fuel Terminal wilayah Jatimbalinus dalam keadaan aman misalnya untuk BBM jenis gasoline (pertalite, pertamax dan pertamax turbo) saat ini stok di angka 280.000 Kiloliter (KL) dan Gasoil (Solar, Dexlite dan Pertamina Dex) di angka 128.000 KL. Kedua jenis BBM tersebut memiliki ketahanan hari akumulatif antara 10-20 hari,” ujar Deny.

    Sementara untuk penyaluran harian BBM di wilayah Jawa Timur untuk gasoline sebesar 14.100 KL dan Gasoil 7.500 KL per hari. “Jika dilihat dari stok sebenarnya sangat aman, hanya saja kami terus menghimbau kepada konsumen agar tidak perlu khawatir terkait stok dan tidak panik membeli BBM di SPBU karena hal tersebut dapat mengakibatkan stok di SPBU cepat habis dan kami membutuhkan waktu untuk pengiriman kembali ke SPBU tersebut,” tambah Deny.

    Sebagai Sub Holding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero) sekaligus sebagai operator penyaluran BBM bersubsidi, Pertamina Patra Niaga berkomitmen menyalurkan produk BBM ke konsumen sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami senantiasa akan melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan Pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan UU Migas no.22 tahun 2001 dan Perpres 191 tahun 2014 dalam hal pendistribusian BBM,” pungkas Deny.

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai seluruh produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat langsung menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135. (eka)

  • Benarkah Avanza Cs Dilarang Minum Pertalite ? Ini Jawaban BPH Migas

    Benarkah Avanza Cs Dilarang Minum Pertalite ? Ini Jawaban BPH Migas

    Jakarta, JP – Usai kenaikan BBM subsidi akhir pekan lalu, santer beredar kabar bahwa kendaraan yang dilarang mengisi Pertalite adalah di atas 1.400 cc, dari semula 1.500 cc. Jika itu diberlakukan, maka akan cukup banyak jenis kendaraan yang dilarang mengonsumsi Pertalite karena memiliki mesin di atas 1.400 cc, antara lain Toyota Kijang Innova, Daihatsu Xenia, Daihatsu Terios, Mitsubishi Xpander, Wuling Confero S, Wuling Almaz RS, Honda Mobilio, Honda HR-V, Nissan Livina, Nissan Serena, Suzuki Ertiga, dan Hyundai Stargazer.

    Lalu benarkah mobil sekelas Avanza cs bakal dilarang minum pertalite ? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, pemberlakuan kebijakan pembatasan pembelian Pertalite masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

    Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, dalam revisi Perpres memang nantinya akan memuat kriteria kendaraan yang bakal diizinkan diisi BBM subsidi Pertalite.

    “Di luar itu, maka kendaraan tersebut dilarang menggunakan pertalite. Mesti yang JBU,” kata Saleh.

    JBU adalah Jenis BBM Umum, yang merupakan BBM tidak bersubsidi. Dalam hal ini, Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite (CN 51), dan Pertamina Dex (CN 53). Harga JBU bersifat fluktuatif dan selalu mengikuti perkembangan tren minyak dunia, di antaranya acuan harga rata-rata produk minyak olahan Mean of Platts Singapore (MOPS).

    Disinggung mengenai batasan kriteria mesin kendaraan yang bakal dilarang, Saleh mengatakan, sebaiknya menunggu hasil revisi Perpres.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan, penyaluran BBM subsidi akan diawasi secara ketat. Dia menyebut Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawasan dan pengaturan melalui sistem digitalisasi di SPBU.

    “Metode ini kita bisa lebih mempertajam ketepatan pemanfaatan BBM subsidi untuk yang lebih membutuhkan,” kata Arifin dalam konfrensi pers di Istana Negara, akhir pekan lalu.

    Terkait dengan waktu pemberlakukan penyesuaian harga yang cukup singkat dari pemerintah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan, Pertamina siap dan seluruh SPBU telah melakukan penyesuaian sesuai arahan pemerintah.

    “Dengan telah diterapkannya digitalisasi SPBU, penyesuaian harga dapat langsung dilakukan dari PIEDCC, sehingga penyesuaian harga dapat dilakukan dalam waktu singkat sesuai keputusan pemerintah, mengingat BBM Subsidi merupakan penugasan yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara,” tuturnya.

    Secara terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengungkapkan pengawasan dilakukan dengan mencatat plat nomer kendaraan yang membeli BBM subsidi. Melalui sistem digitalisasi maka pembeli BBM subsidi akan terdata.

    Dia menegaskan pembatasan kendaraan yang berhak membeli BBM subsidi masih menunggu terbitnya revisi Perpres No 191 Tahun 2014. “Belum ada pembatasan, arahnya nanti memang setiap kendaraan yang isi BBM subsidi harus terdata,” ujarnya.

    Pembatasan pembelian solar masih mengacu pada Perpres No 191 Tahun 2014, sedangkan untuk pembatasan pembelian Pertalite masih menunggu revisi Perpres No 191/2014.

    Pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif Pusat Ekonomi dan Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, tanpa pengawasan dan pengendalian distribusi, dikhawatirkan kuota BBM subsidi akan tetap jebol hingga akhir tahun, terutama untuk jenis Solar.

    Sofyano juga mempertanyakan, lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengendalian BBM bersubsidi. (raf)

  • BBM Naik, Pertalite Jadi Rp 10 ribu, Solar Rp 6.800, Pertamax Rp 14.500

    BBM Naik, Pertalite Jadi Rp 10 ribu, Solar Rp 6.800, Pertamax Rp 14.500

    Jakarta, JP – Pemerintah akhirnya menaikkan BBM Subsidi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik. Untuk Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000. Solar naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 perliter. Serta pertamax dari Rp 12.000 menjadi Rp 14.500 perliter.

    Kenaikan itu berlaku 1 jam sejak diumumkan atau resmi naik pukul 14.30 WIB. Kenaikan mendadak ini membuat hampir seluruh SPBU dipadati antrean yang hendak membeli BBM jenis pertalite dan solar.

    “Mumpung belum naik, kan naiknya jam 14.30 sehingga saya penuhi bensin hampir 28 liter,” ujar Wandoyo, warga Mojokerto saat mengisi BBM pertalite di Jl Gajah Mada, Mojokerto, Sabtu siang pukul 13.55.

    Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan tarif baru BBM subsidi ini berlaku pada hari ini. “Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkan penyesuaian harga ini. Berlaku pukul 14.30 WIB,” ujar Arifin.

    Dia mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
    “Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” kata Jokowi, Sabtu (3/9).

    Jokowi mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik.

    “Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus,” kata dia.

    Dia mengatakan saat ini subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu yakni sebanyak 70%. Dia mengatakan dinaikkannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah.

    “Seharusnya uang negara itu diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan di waktu yang sulit,” ucap dia.

    “Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan,” tambahnya. (sat)

  • Khofifah Jamin BBM dan LPG di Jatim Aman Minta Tidak Panic Buying

    Khofifah Jamin BBM dan LPG di Jatim Aman Minta Tidak Panic Buying

    Surabaya, JP – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berupaya agar kebutuhan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak BBM dan LPG (gas Elpiji) 3 kg tetap tercukupi dan distribusi aman. Pihaknya pun terus melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda Jatim dan Pertamina agar tidak terjadi kelangkaan pasokan di Jatim.

    Untuk itu, Gubernur Khofifah bersama Kapolda Jatim, Irdam V Brawijaya yang mewakili Pangdam V Brawijaya, bupati/walikota se-Jatim yang hadir secara langsung maupun virtual, Kapolres dan Dandim yang hadir secara langsung maupun virtual, serta Executive GM Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menggelar rakor Pengamanan Stok dan distribusi BBM dan Elpiji 3kg di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/9).

    Dalam rakor tersebut, Gubernur Khofifah memastikan bahwa stok BBM dan LPG maupun elpiji 3 kg di Jawa Timur dalam kondisi cukup dan aman. Untuk itu ia meminta masyarakat tidak panik atau membeli BBM secara berlebihan (Panic buying).

    Khofifah mengatakan, pihak Pertamina melalui Pertamina Niaga Jatimbalinus telah menjamin bahwa stok BBM di wilayah Jawa Timur dalam posisi cukup. Dimana rata-rata berada di posisi dari 10 sampai sekitar 30 sampai 40 hari. Artinya semisal ada gangguan, stok BBM masih bisa bertahan sampai 30 hari ke depan.

    “Tidak hanya stok yang aman, pihak Kepolisian maupun TNI telah menjamin bahwa proses distribusi baik BBM maupun Elpiji ini akan dijaga keamanannya dengan baik sehingga tersalurkan dengan lancar,” katanya.

    “Bahwa hasil koordinasi kami dengan Pertamina sampai dini hari tadi kemudian rakor yang baru saja ini, sekali lagi kami pastikan stok BBM dan Elpiji di Jatim aman. Masyarakat mohon tenang dan kami menjamin ibu-ibu bisa mendapatkan elpiji 3 kg dengan baik,” imbuhnya.

    Berdasarkan data dari Pertamina Niaga Jatimbalinus, Kab/kota di Jatim pengguna pertalite tertinggi adalah Kota Pasuruan dimana real vs kuota YTD sebesar 147%. Kemudian kab/kota di Jatim pengguna solar JBT tertinggi yakni Kota Malang dimana real vs kuota YTD sebesar 129%. Sedangkan Pengguna LPG tertinggi di Jatim yakni Kab. Pacitan dimana real vs kuota YTD sebanyak 108%.

    Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga meminta kepada Bupati/Walikota di Jatim untuk ikut mengawal agar distribusi BBM di daerah aman. Terutama stok BBM untuk para nelayan ataupun alat dan mesin pertanian (Alsintan) bagi para petani. Untuk itu Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Petani (NTP) di Jatim harus dijaga dengan baik.

    Gubernur Khofifah menegaskan, kebutuhan BBM alsintan harus terpenuhi. Sebab, saat ini dunia tengah menghadapi krisis pangan global yang harus diwaspadai bersama. Meskipun produksi padi tahun 2020 – 2021 di Jawa Timur tertinggi secara nasional, produksi saat ini harus tetap dijaga.

    “Produktifitas petani dan nelayan harus tetap dijaga. Termasuk NTN (Nilai Tukar Nelayan) dan NTP (Nilai Tukar Petani) harus dijaga . Sekali lagi BBM untuk mengoperasikan alsintan dan solar untuk nelayan mohon dijaga supplainya dengan baik,” kata Khofifah.

    Lebih lanjut Khofifah juga meminta Bupati/Walikota untuk ikut menjaga agar masalah BBM dan elpiji ini tidak mempengaruhi inflasi lebih dalam lagi. Serta mencegah terjadinya kedalaman volatile food atau inflasi komponen bergejolak. Hal ini karena sektor transportasi memiliki signifikanisi terhadap inflasi di daerah.

    Sementara itu, GM Pertamina Niaga Jatimbalinus Deny Djukardi mengatakan, PT. Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melakukan sejumlah langkah menghadapi adanya wacana kenaikan harga BBM. Yakni berkoordinasi dengan Stakeholder terkait serta aparat penegak hukum terkait adanya wacana Kenaikan Harga ini.

    PT. Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus juga menginstruksikan kepada SPBU untuk melakukan penyaluran secara normal kepada masyarakat dengan tetap menjaga penyaluran agar tepat sasaran. Kemudian melakukan build up Stock di Terminal BBM dan LPG dan SPBU untuk mencegah terjadinya kekosongan akibat panic buying dari masyarakat serta memastikan tersediannya LO SPBU.

    “Kami juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin Bersama tim dari Pemda. Pertamina siap melakukan operasi pasar LPG 3kg jika diperlukan sesuai dengan hasil koordinasi dengan Pemda setempat. Kami juga akan mensiagakan Mobil Tangki dan Awak Mobil Tangki untuk menghadapi lonjakan permintaan dari SPBU,” katanya.

    “Kami selalu koordinasi baik dengan wilayah maupun dengan pusat untuk pemenuhan kebutuhan. Distribusi juga terpantau aman dan next supply pun sudah terencana dengan baik. Sehingga dapat disampaikan untuk kebutuhan BBM dan LPG atau cadangan yang ada di kami dalam posisi yang aman. Harapannya penting bagi masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, cakupan Wilayah Bisnis Regional Jatimbalinus khusus di Jawa Timur untuk retail BBM Jumlah SPBU di Jatim sebanyak 965, SPBUN sebanyak 30, SPBB sebanyak 6, AMT NPSO sebanyak 13 dan Pertashop sebanyak 638. Khusus Outlet Pertalite tersebar sebanyak 1.008 outlet SPBU di 38 kabupaten/kota. Sedangkan, Outlet Solar JBT sebanyak 848 outlet.

    Untuk Retail LPG di Jatim adab SPPBE PSO sebanyak 109, SPPBE Non PSO sebanyak 15, Agen PSO sebanyak 769, Agen NPSO sebanyak 70, Retes Ter PSO sebanyak 47 dan Retester NPSO sebanyak 7.

    Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen. Pol. Nico Afinta mengatakan bahwa pihaknya telah memperhatikan perkembangan isu terkait BBM ini termasuk isu yang berkembang di media sosial. Pihaknya juga telah memperhatikan kerawanan secara umum seperti antrean pembelian BBM di SPBU, potensi terjadinya unjuk rasa, sampai dengan upaya penimbunan BBM.

    Upaya yang dilakukan seperti koordinasi dengan stakeholder baik Pertamina dan Pemerintah Daerah, kemudian rencana pengamanan dan rencana kontinjensi. Penjagaan pengawalan yang melibatkan jajaran Ditsamapta, SatBrimob dan Ditlantas Polda Jatim.

    “Kami juga melaksanakan deteksi dini dan aksi untuk mengantisipasi kerawanan yang akan timbul. Melaksanakan pengawasan penyaluran BBM, melakukan pengamanan/penjagaan baik secara terbuka maupun tertutup, aktif berkoordinasi dengan pihak SPBU maupun Pertamina, serta melaksanakan patroli SPBU maupun kantor Pertamina,” katanya. (sat)

  • Hari Ini Harga BBM Non Subsidi Turun, Yang Subsidi Tetap Namun Terjadi Antrean

    Hari Ini Harga BBM Non Subsidi Turun, Yang Subsidi Tetap Namun Terjadi Antrean

    Jakarta, JP – PT Pertamina mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku mulai 1 September 2022 melalui laman resmi mereka. Hanya saja harga turun tidak semua jenis.

    Di laman resmi Pertamina, harga turun terjadi pada Pertamax turbo, dexlite dan pertamina dex.  Harga per 1 September 2022 untuk wilayah Jawa Timur,  yaitu Pertamina Turbo menjadi Rp15.900, Dexlite Rp17.100, dan Pertamina Dex Rp17.400. Harga ini berlaku untuk wilayah Jatim.

    Sementara untuk  harga tiga jenis BBM yaitu Pertalite, Pertamax, dan Biosolar tetap atau tidak mengalami kenaikan.

    Informasi mengenai harga BBM per 1 September 2022 ini bisa diakses masyarakat melalui laman resmi Pertamina di link ini.

    Berikut harga BBM Pertamina yang berlaku mulai 1 September 2022 untuk wilayah Jawa Timur

    – Pertamax Turbo Rp15.900
    – Dexlite Rp17.100
    – Pertamina Dex Rp17.400
    – Pertamax Rp12.500
    – Pertalite Rp7.650
    – Biosolar Rp5.150

    “Harga bahan bakar Pertamina telah dirancang sebagai wujud apresiasi untuk Anda dalam memberikan pelayanan prima di SPBU kami. Harga bahan bakar berlaku mulai 01 September 2022,” sebagaimana tertulis di laman itu.

    Pada Rabu malam, berbagai SPBU di berbagai daerah di Jawa Timur diserbu warga untuk mengisi BBM khususnya jenis Pertalite.

    Di Bojonegoro dan Ponorogo  BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU terpantau habis, Rabu (31/8) pukul 21.00 WB. Habisnye stok BBM Pertalite bersubsidi tersebut terjadi merata di seluruh  SPBU.

    Kondisi yang sama terjadi di kawasan Gerbangkertosusila. Antrean panjang hingga kehabisan pertalite serta solar terpantau di Surabaya Barat, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Lamongan.

    Antrean sepeda motor, mobil hingga truk yang akan mengisi BBM berbagai jenis mengular hingga memadati bibir jalan dari jalur masuk menjadi pemandangan umum.

    Petugas SPBU yang enggan disebut namanya mengatakan antrean panjang sering terjadi sejak pukul 17.00 WIB. Namun biasanya hanya sampai pukul 18.30 WIB.

    “Kalau soal kenaikan harga belum ada info resmi, kami masih menunggu,” kata petugas tersebut, Rabu malam.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting saat dikonfirmasi mengatakan, Pertamina tidak melakukan pembatasan pasokan BBM. Dia menduga antrean terjadi karena tingginya permintaan masyarakat.

    “Sampai hari ini tidak ada pembatasan pasokan,” jelas Irto Ginting. (eka)