Petrokimia Gresik Pastikan Pasokan Pupuk Kuota Pemerintah Tersedia di Musim Tanam Oktober-Maret
Gresik, JP – Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di awal musim tanam Oktober 2022 – Maret 2023 (Okmar) sesuai dengan alokasi yang diatur pemerintah. Ketersediaan stok pupuk bersubsidi Petrokimia Gresik, per tanggal 18 Oktober 2022 mencapai 377.544 ton, atau dua kali lipat lebih banyak dari ketentuan minimum yang diatur pemerintah (142.222 ton).
Direktur Utama Petrokimia Gresik, di tengah kunjungan ke pertanian Papua, Rabu (19/10) menyampaikan bahwa, Petrokimia Gresik berkewajiban menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, pemerintah membatasi pupuk bersubsidi pada Urea dan Phonska.
Adapun stok pupuk bersubsidi Petrokimia Gresik tersebut, teridiri dari Urea 34.387 ton dan Phonska 343.157 ton yang berada di pabrik (Lini I), gudang Provinsi (Lini II), hingga gudang tingkat Kabupaten (Lini III). Khusus Urea bersubsidi, Petrokimia Gresik hanya mendapatkan amanah untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, serta NTT. Sementara untuk Phonska bersubsidi, Petrokimia Gresik berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan di seluruh Indonesia.
“Petrokimia Gresik selalu siap mendukung ketahanan pangan nasional, dengan menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai regulasi. Pupuk bersubsidi menjadi salah satu agro input yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian,” tandas Dwi Satriyo.
Guna memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, Petrokimia Gresik selama ini meningkatkan pengawasan distribusi melalui penerapan sejumlah sistem dan aplikasi digital, seperti Warehouse Management System (WMS), Sistem Scheduling Truk Online (SISTRO) dan Petrokimia Gresik Port Information System (Petroport). Digitalisasi ini menjadikan pupuk bersubsidi dapat diawasi secara realtime.
“Kami ingin memastikan proses distribusi di seluruh lini yang menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Dengan digitalisasi sistem yang terintegrasi, diharapkan dapat meminimalisasi potensi penyimpangan dalam jaringan distribusi Petrokimia Gresik,” tegasnya.
Dwi Satriyo pun mengimbau petani agar mewaspadai produk pupuk dengan kemasan atau merek menyerupai produk milik Petrokimia Gresik yang marak beredar atau dijual pada musim tanam seperti saat ini, terutama produk pupuk bersubsidi, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Penggunaan pupuk tersebut tidak memiliki jaminan terhadap produktivitas hasil panen.
Di sisi lain, sejalan dengan pemenuhan kewajiban menyalurkan pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik juga menyiapkan stok pupuk nonsubsidi sebagai solusi bagi petani yang kebutuhan pupuknya tidak teralokasi dalam skema subsidi.
“Alokasi pupuk bersubsidi memang jumlahnya terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan petani. Hanya petani yang terdaftar dalam e-RDKK berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Sedangkan untuk petani yang tidak terdaftar, kami sarankan menggunakan produk nonsubsidi kami karena sudah terjamin mampu meningkatkan produktivitas pertanian,” terangnya.
Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Petrokimia Gresik juga memberikan kawalan pertanian yang komprehensif bagi pertanian di dalam negeri. Petrokimia Gresik memiliki produk pengendalian hama melalui anak perusahaan. Petrokimia Gresik juga memberikan layanan mobil uji tanah untuk mengetahui kondisi lahan pertanian di setiap daerah, sehingga dapat memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat. Saat ini sudah ada 15 unit mobil uji tanah yang beroperasi di delapan provinsi untuk melayani petani.
Sementara itu, dalam kunjungannya di Papua, Dwi Satriyo bertemu dengan sejumlah petani di beberapa daerah yaitu, Kota Jayapura, Merauke, dan Sorong. Selain itu menggelar sarasehan dengan petani, kios dan distributor, juga melakukan kunjungan ke Gudang Penyangga.
“Tujuan dari kunjungan kami untuk mengetahui kondisi kebutuhan pupuk di wilayah Papua dan Papua Barat. Selain itu juga sebagai sarana customer intimacy khususnya pupuk nonsubsidi, khususnya di awal musim tanam Oktober-Maret,” tutup Dwi Satriyo. (eka)
