Penjualan Rumah Tapak Tahun Ini Diperkirakan Turun
JATIMPEDIA, Jakarta – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) pesimis terhadap penjualan rumah tapak pada tahun 2024.
Penurunan penjualan rumah tapak bersubsidi, khususnya KPR FLPP, sangat dipengaruhi oleh terbatasnya kuota yang diberikan pemerintah.
“Penurunan penjualan rumah subsidi sangat signifikan karena kuota FLPP yang sudah habis sejak dua bulan lalu. Seharusnya, kuota FLPP yang dibutuhkan sekitar 230.000 unit per tahun, namun yang diberikan pemerintah hanya sekitar 200.000 unit, bahkan pada akhir-akhir ini baru ditambah 34.000 unit,” ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi, Junaidi Abdillah dikutip Rabu (4/12/2024).
Junaidi menegaskan bahwa meskipun jumlah konsumen yang siap membeli rumah dengan KPR subsidi sudah mencapai sekitar 32.000 orang yang telah disetujui oleh bank, terbatasnya kuota tersebut membuat banyak calon pembeli tidak bisa melanjutkan proses pembelian rumah.
“Konsumen yang sudah siap, tapi tidak bisa mendapatkan kuota, ini yang menjadi hambatan utama,” tambahnya.
Sementara itu, di sektor rumah tapak komersil, Junaidi juga mengungkapkan bahwa daya beli masyarakat yang menurun turut mempengaruhi penjualan. “Di sektor rumah komersil, meskipun sudah ada berbagai upaya seperti diskon dan pembebasan biaya-biaya, tetapi biaya tambahan seperti pajak dan biaya bank yang cukup besar tetap menjadi kendala bagi konsumen,” jelasnya.
Selain itu, Junaidi juga menyoroti adanya ketidaksinkronan antara kebijakan di berbagai kementerian, yang memperlambat proses realisasi program perumahan.
“Ada aturan yang tidak cocok antara kementerian, misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Ini menjadi hambatan bagi pengembang dan masyarakat yang ingin memiliki rumah,” kata Junaidi.
APERSI sendiri menargetkan penjualan sekitar 100.000 unit rumah pada 2024, namun dengan kuota yang terbatas dan situasi ekonomi yang belum pulih, target tersebut diperkirakan tidak akan tercapai.
“Kami sudah jelas pesimis untuk mencapai target tersebut. Bahkan, hingga kuartal III 2024, penjualan rumah subsidi hanya tercatat sekitar 7.000 unit, jauh dari target yang seharusnya,” ujar Junaidi.
Untuk itu, Junaidi berharap agar pemerintah dapat meningkatkan kuota FLPP, mengoptimalkan sinkronisasi kebijakan antar kementerian, serta memberikan lebih banyak dukungan kepada pengembang untuk mendorong pertumbuhan sektor properti, khususnya rumah tapak.
“Jika kuota FLPP diperbesar dan kebijakan antara kementerian bisa diselaraskan, saya optimis pasar properti bisa tumbuh dengan lebih baik di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (raf)
