Kemenkop UKM Tekankan Peran Penting Koperasi Tingkatkan Ekonomi
JATIMPEDIA, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menekankan pentingnya peran koperasi dalam mendorong peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah. Sekaligus meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi di acara bedah buku Serial Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM, Jumat (11/10/2024). Ia mengatakan koperasi adalah wadah yang sangat strategis untuk mengumpulkan usaha-usaha kecil.
Hal ini untuk meningkatkan skala ekonomi mereka sehingga dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri. “UMKM mayoritas skala mikro kecil dan terbatas skala usahanya, maka wadah yang paling tepat mengatasi itu adalah melalui koperasi,” ujar Ahmad.
Ia mengemukakan meskipun prinsip-prinsip koperasi telah terbukti efektif. Khususnya dalam mendorong kinerja bisnis di banyak negara maju.
Seperti Koperasi Susu Fonterra di Selandia Baru dan Koperasi Mondragon di Spanyol, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Terutama terkait dengan aspek pengelolaan koperasi yang kurang profesional dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap koperasi.
“Di beberapa negara maju yang kita sebut sebagai kampiun kapitalis justru tingkat partisipasi penduduknya untuk bergabung ke koperasi sangat tinggi. Tetapi di Indonesia jauh di bawah rata-rata dunia atau hanya sekitar 9,5 persen dari total populasi penduduk,” katanya.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap koperasi, Ahmad menyebut Kemenkop UKM telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengubah citra koperasi. Salah satunya adalah melalui percepatan pembangunan pabrik minyak goreng yang berbasis koperasi.
Melalui program ini, Kemenkop UKM berharap petani sawit dapat terlibat dalam seluruh proses produksi minyak sawit, mulai dari perkebunan hingga menjadi produk akhir. Dengan begitu, pendapatan mereka tidak hanya bergantung pada harga tandan buah segar (TBS).
Kemenkop UKM juga sedang gencar mendorong pembangunan SPBU khusus nelayan anggota koperasi. Agar akses terhadap solar bersubsidi menjadi lebih mudah dan sesuai harga pasar.
Menurutnya, kasus yang banyak terjadi pada nelayan tradisional adalah sulitnya mendapat BBM bersubsidi dengan harga yang normal. Padahal, 60 persen ongkos kerja nelayan adalah untuk pembelian BBM.
Kementerian juga menginisiasi program koperasi multi pihak (KMP) yang dikukuhkan dalam payung hukum Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021. Melalui program itu, koperasi-koperasi kecil dapat bersatu menjadi sebuah konsorsium, sehingga kapasitas SDM dan volume usahanya menjadi lebih besar.
“Modernisasi koperasi ini juga menjadi salah satu strategi agar masyarakat. K ususnya dari generasi muda dapat tertarik untuk bergabung dalam wadah koperasi,” kata Ahmad. (raf)
