DPRD Jatim Sepakat bila Sistem Zonasi Dihapuskan
JATIMPEDIA, Surabaya – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) mendukung penghapusan sistem zonasi, yang selama ini dinilai terus menjadi persoalan setiap memasuki tahun ajaran baru.
Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno mengungkapkan, sistem zonasi kurang efektif. Dengan dalih pemerataan, sistem zonasi rupanya tidak sesuai dengan penerapannya.
“Kalau dihapus saya malah seneng. Kalau ada yang bilang zonasi azasnya pemerataan, siswa bisa memilih sekolah dimana saja, tapi faktanya sekolah negeri kita masih kurang. Kalau mendirikan sekolah negeri, sekolah swasta bisa protes,” katanya.
Oleh karena itu, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar sekolah swasta meningkatkan kualitasnya, sehingga tidak hanya mampu bersaing dengan sekolah negeri, namun menjadi pilihan orang tua.
“Maka yang bener bagaimana sekolah swasta didorong untuk bagus sehingga bisa bersaing dengan negeri. Sekarang sudah banyak sekolah swasta yang bagus kok,” imbuhnya.
Disis lain, dirinya juga mendukung rencana penerapan Ujian Nasional (UN). Lantaran menjadi salah satu standart kelulusan siswa.
“Sekarang seluruh pekerjaan saja ada standarnya, masa iya kalau sekolah ngeblong gak ada standarnya. Kalau saya sangat sepakat jika Ujian Nasional diberlakukan kembali,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Ujian Nasional akan diberlakukan kembali pada 2026 atau tahun ajaran 2025/2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah selesai mengevaluasi sejumlah kebijakan pendidikan yang sudah dijalankan pemerintahan sebelumnya. (ind)
