JATIMPEDIA, Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai memperluas penggunaan pembayaran nontunai di pasar tradisional melalui pemanfaatan kartu BRIZZI. Program ini dilakukan untuk mempermudah pedagang membayar retribusi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pasar.
Peluncuran program ditandai dengan penyerahan kartu BRIZZI secara simbolis oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi kepada pedagang di halaman Pasar Baru Lamongan, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Lamongan dan BRI Cabang Lamongan.
Baca juga: Pemkab Lamongan Perkuat Infrastruktur Pengairan Bengawan Jero
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, penerapan transaksi digital merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, sistem pembayaran nontunai perlu diperluas ke berbagai sektor agar pelayanan masyarakat semakin mudah dan transparan.
"Yang utama adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sekarang eranya transaksi nontunai, sehingga kita upayakan seluruh sektor menggunakan transaksi nontunai," tuturnya.
Ia menjelaskan, digitalisasi pembayaran juga dapat membantu mengurangi potensi kebocoran keuangan karena setiap transaksi tercatat dalam sistem. Penerapannya tidak hanya di pasar, tetapi juga mulai dikembangkan pada layanan PDAM, pajak daerah, dan berbagai pembayaran retribusi.
Plt Direktur Perumda Pasar Lamongan, Nurul Mukminin, mengatakan penggunaan BRIZZI menjadi tahap awal pembenahan sistem pembayaran retribusi di pasar tradisional.
Dengan sistem tersebut, pembayaran pedagang dapat tercatat secara langsung dan masuk ke kas perusahaan sehingga pengelolaannya lebih mudah dipantau.
"Ini langkah awal kami di Perumda Pasar untuk melakukan transaksi nontunai. Tujuannya mencegah kebocoran karena setiap transaksi langsung masuk ke kas kita," jelasnya.
Ke depan, digitalisasi pasar juga akan dikembangkan untuk pembayaran parkir melalui sistem e-portal. Selain itu, pedagang didorong menggunakan QRIS agar transaksi jual beli dengan konsumen semakin praktis.
Baca juga: Pemkab Lamongan Tetapkan Tiga Prioritas Pembangunan 2027
Menurut Nurul, BRIZZI dipilih karena mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pedagang pasar. Pengisian saldo juga tidak dikenakan biaya tambahan maupun potongan. Untuk mendukung pelaksanaannya, BRI telah menyiapkan mesin Electronic Data Capture (EDC).
"Pedagang pasar cukup sensitif kalau ada biaya tambahan saat top up. Misalnya mengisi Rp90 ribu, ya tetap Rp90 ribu. Tidak ada potongan sama sekali," katanya.
Branch Manager BRI Cabang Lamongan, Edy Hariyadi, mengatakan kerja sama tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya dalam penggunaan layanan pembayaran digital.
Menurutnya, BRIZZI dapat menjadi alternatif pembayaran yang lebih praktis dibandingkan penggunaan uang tunai dan karcis yang selama ini diterapkan dalam pembayaran retribusi harian.
Baca juga: Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah hingga Desember 2026
"Dengan adanya BRIZZI, pedagang tidak perlu menyiapkan uang tunai. Bagi pemerintah daerah, sistem ini juga mempermudah penataan pembayaran, pelaporan lebih rapi dan transparan karena seluruh transaksi bisa dikontrol," jelas Edy.
BRI juga akan memberikan sosialisasi dan pendampingan agar pedagang terbiasa menggunakan kartu tersebut. Penerapan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembagian kartu dan edukasi kepada pedagang.
Distribusi BRIZZI direncanakan diawali di Pasar Sidoharjo, kemudian dilanjutkan ke pedagang Pasar Kota Lamongan.
Melalui kerja sama Pemkab Lamongan, Perumda Pasar, dan BRI, digitalisasi pembayaran diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pasar tradisional. Selain memudahkan pedagang, sistem ini juga menjadi langkah untuk menciptakan pengelolaan retribusi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Editor : Rizky