JATIMPEDIA, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2029, kontribusi pariwisata ditargetkan mencapai 4,9 hingga 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan proyeksi devisa sebesar USD 39,4 miliar.
Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah mendorong peningkatan investasi, penguatan industri pariwisata, serta pengembangan destinasi yang mampu menarik wisatawan dengan tingkat belanja tinggi.
Baca juga: Semester I-2025 Investasi Pariwisata Capai Rp39,68 Triliun, Tumbuh 16,64 Persen
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pariwisata memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Bahkan, jika penerimaan dari kunjungan wisatawan mancanegara dihitung sebagai ekspor jasa, sektor ini masuk dalam tiga besar kontributor ekspor Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kick-Off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Susiwijono, perkembangan pariwisata nasional menunjukkan tren positif, baik dari sisi kunjungan wisatawan, belanja wisata, maupun penerimaan devisa.
Sepanjang Januari hingga September 2026, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 12,01 juta atau tumbuh 5,01 persen secara tahunan. Sementara perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) tercatat sebanyak 938,84 juta perjalanan, meningkat 4,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi penerimaan, devisa pariwisata pada semester I-2026 mencapai USD 8,43 miliar. Adapun investasi di sektor pariwisata tumbuh 16,64 persen menjadi Rp39,68 triliun.
Pemerintah menilai capaian tersebut perlu diikuti transformasi pembangunan pariwisata yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini juga sejalan dengan RPJMN 2025–2029 melalui pengembangan 10 Destinasi Prioritas dan tiga Destinasi Regeneratif.
Pengembangan destinasi tidak cukup hanya mengandalkan daya tarik wisata. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, aksesibilitas, konektivitas, ekosistem usaha, serta dukungan investasi.
Dalam konteks tersebut, penyusunan RIPPARNAS 2027–2045 menjadi instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan pariwisata nasional dalam jangka panjang sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan lintas periode pemerintahan.
Rencana induk yang saat ini mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 2011 mencakup empat aspek utama, yakni destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Ke depan, kerangka tersebut perlu diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan pengembangan pariwisata yang semakin terintegrasi.
Baca juga: Devisa dari Sektor Pariwisata Tembus Rp150 Triliun di Semester I
Pemerintah juga menginginkan RIPPARNAS tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi menjadi pedoman operasional yang memiliki target jelas, pembagian tanggung jawab antarkementerian dan lembaga, serta mekanisme pelaksanaan dan evaluasi yang terukur.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan, penganggaran, dan investasi pariwisata di tingkat pusat maupun daerah dapat berjalan lebih selaras.
Selain itu, pendekatan pembangunan pariwisata diarahkan agar tidak lagi berjalan secara sektoral. Pengembangan destinasi perlu terhubung dengan potensi ekonomi wilayah, termasuk kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pusat perkotaan, serta simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun.
Penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) juga perlu mempertimbangkan potensi daya tarik, keterkaitan antarwilayah, rantai nilai ekonomi, serta peluang pengembangan investasi.
Langkah tersebut diharapkan membuat pengembangan infrastruktur, promosi, dan atraksi wisata lebih tepat sasaran sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
Baca juga: Kunjungan Wisman Tembus 8,98 Juta, Devisa Pariwisata Capai 8,43 Miliar Dolar AS
Susiwijono menegaskan, kawasan pariwisata yang dikembangkan secara terencana harus mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pariwisata daerah perlu tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penciptaan lapangan kerja, realisasi investasi, serta berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
“Kalau kita lihat, beberapa kawasan yang kita desain khusus, itu bagi Pemerintah Daerah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, kita berharap kalau nanti ada pengembangan pariwisata, apalagi kawasan pariwisata di daerah, itu harus bisa men-generate sesuatu yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB, penciptaan lapangan kerja, kemudian realisasi investasi,” pungkas Susiwijono.
Pemerintah berharap RIPPARNAS 2027–2045 nantinya menjadi platform integrasi pembangunan kepariwisataan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, dunia usaha, serta sektor swasta.
Melalui perencanaan yang lebih terarah dan sinergis, sektor pariwisata diharapkan semakin berperan dalam memperkuat daya saing Indonesia, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Editor : Rizky