JATIMPEDIA, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa sinergi, harmonisasi, dan profesionalisme seluruh aparatur pemerintahan desa dan kelurahan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mempercepat pembangunan di tingkat desa.
Menurut Subandi, hubungan kerja yang solid antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, serta seluruh perangkat pemerintahan harus terus dijaga. Sebab, ketidakharmonisan di lingkungan pemerintahan dapat berdampak pada terganggunya pelayanan masyarakat hingga terhambatnya program pembangunan.
Baca juga: Anggaran Pendidikan Sidoarjo Tembus Rp1,48 Triliun, Belanja Rutin Masih Mendominasi
"Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik karena ketidaksinkronan dapat mengganggu pemerintahan dan menghambat pembangunan," ujar Subandi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Pasuruan, Minggu.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga mengingatkan aparatur desa dan kelurahan agar senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia turut meminta camat beserta sekretaris kecamatan meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap pemerintah desa maupun kelurahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya persoalan internal yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Selain penguatan kelembagaan, Subandi menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan desa yang terarah dan terukur. Proses tersebut harus diawali melalui Musyawarah Desa (Musdes), dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Baca juga: Rumah Atim di Sidoarjo Akhirnya Dapat Bantuan Renovasi Rp25 Juta
Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menyiapkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang pada 2027 direncanakan mencapai sekitar Rp600 juta untuk setiap desa.
Tidak hanya mengandalkan BKK, pemerintah desa dan kecamatan juga didorong memaksimalkan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Program ini dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai kebutuhan prioritas masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, normalisasi saluran air, hingga pembangunan infrastruktur dasar lainnya.
Menjelang datangnya musim hujan, Subandi juga mengajak seluruh aparatur pemerintahan bersama masyarakat kembali menggalakkan budaya gotong royong dan kerja bakti. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan akibat kondisi cuaca.
Ia berharap pelaksanaan bimtek tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan peningkatan kapasitas, tetapi juga mampu memperkuat komitmen aparatur dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Harapannya, kegiatan ini menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas aparatur, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mempercepat pembangunan di Kecamatan Porong dan Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya.
Editor : Arif