JATIMPEDIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 94.363 pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) selama periode 1 Januari hingga 12 Oktober 2026. Pengaduan tersebut merupakan bagian dari total 600.101 permintaan layanan yang diterima OJK melalui platform perlindungan konsumen tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengungkapkan industri financial technology (fintech) menjadi sektor dengan jumlah pengaduan terbanyak.
Baca juga: Kredit Perbankan Capai Rp9.245,1 Triliun Pada September 2026
Sepanjang periode tersebut, pengaduan terhadap industri fintech mencapai 42.221 laporan. Sementara sektor perbankan menempati urutan berikutnya dengan 29.629 pengaduan.
"Selain itu, 1.649 berasal dari industri asuransi. Sisanya 1.552 terkait dengan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK secara daring, Kamis (5/11/2026).
Tingginya pengaduan pada sektor fintech menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di tengah perkembangan layanan keuangan digital masih menjadi perhatian penting regulator. OJK terus mendorong penguatan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh penanganan atas permasalahan yang dialami.
Di sisi lain, OJK juga mencatat masih maraknya aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, lembaga tersebut menerima 40.965 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal.
Dari jumlah tersebut, pengaduan mengenai pinjaman online (pinjol) ilegal mendominasi dengan 36.546 laporan. Selanjutnya, terdapat 3.972 pengaduan investasi ilegal dan 447 laporan mengenai praktik gadai ilegal.
"Dari total pengaduan itu, sebanyak 36.546 merupakan pengaduan pinjaman online (pinjol) ilegal. Pengaduan investasi ilegal sebanyak 3.972, serta 447 pengaduan terkait gadai ilegal," kata Dicky.
Baca juga: OJK Dukung Penguatan Industri Batik Banyuwangi melalui Kolaborasi BBF dan BIK
Untuk menekan praktik tersebut, OJK terus melakukan langkah penindakan melalui penghentian dan pemblokiran entitas yang menjalankan kegiatan keuangan tanpa izin atau melanggar ketentuan.
Berdasarkan catatan OJK, sejak 2017 hingga 28 Oktober 2026, sebanyak 15.495 entitas keuangan ilegal telah dihentikan atau diblokir.
Pinjaman online ilegal kembali menjadi jenis aktivitas yang paling banyak ditindak, dengan jumlah mencapai 13.072 entitas. Selain itu, OJK juga menghentikan atau memblokir 2.132 entitas investasi ilegal dan 289 aktivitas gadai ilegal.
Sementara itu, aktivitas keuangan ilegal lainnya tercatat sebanyak dua entitas.
Baca juga: OJK Dorong Literasi Keuangan Syariah, Cegah Masyarakat Terjebak Layanan Keuangan Ilegal
Langkah penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya OJK mempersempit ruang gerak pelaku usaha keuangan ilegal sekaligus mencegah masyarakat menjadi korban praktik penipuan dan penyalahgunaan layanan keuangan.
Besarnya jumlah pengaduan yang diterima menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat sebelum menggunakan produk maupun layanan keuangan. Masyarakat juga diharapkan memastikan legalitas penyedia jasa keuangan serta memahami risiko setiap produk yang ditawarkan.
Melalui penguatan pengawasan, penanganan pengaduan, dan pemberantasan entitas ilegal, OJK berupaya menciptakan ekosistem jasa keuangan yang lebih aman, transparan, dan memberikan perlindungan optimal bagi konsumen.
Editor : Rizky