JATIMPEDIA, Malang - Realisasi belanja negara di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencapai Rp10,18 triliun hingga 30 September 2026. Capaian tersebut setara 75,74 persen dari pagu anggaran, tetapi turun 5,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, belanja pemerintah pusat mencatat pertumbuhan 8,87 persen secara tahunan. Kinerja ini ditopang realisasi belanja pegawai yang mencapai 77,24 persen dari pagu, belanja barang 61,09 persen, dan belanja modal 24,36 persen.
Baca juga: Pemkot Malang Perkuat program Dasa Bakti Ngalam Seger dan Ngalam Rijik
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menilai pelaksanaan anggaran menunjukkan perubahan positif dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, percepatan realisasi tetap diperlukan karena waktu pelaksanaan anggaran pada penghujung tahun semakin terbatas.
“Sehingga satuan kerja perlu mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan agar program pemerintah dapat berjalan tepat waktu,” kata Rusna, Kamis (15/10/2026).
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir September 2026 mencapai Rp5,67 triliun atau 83,78 persen dari alokasi. Penyaluran tersebut ditopang Dana Alokasi Umum sebesar Rp3,39 triliun atau 82,01 persen, serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,51 triliun atau 85,90 persen.
“Sementara realisasi Dana Desa mencapai Rp255,82 miliar atau sekitar 97,74 persen dari alokasi tahun anggaran 2026,” tuturnya.
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Malang tercatat Rp88,41 triliun, tumbuh 4,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan tersebut antara lain ditopang cukai sebesar Rp70,74 triliun yang meningkat 5,41 persen dan pajak penghasilan sebesar Rp4,71 triliun, tumbuh 6,09 persen.
“Namun, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat Rp8,09 triliun atau turun 25,26 persen secara tahunan. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya mencapai Rp1,11 triliun atau 102,92 persen dari target, meski turun 0,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Rusna.
Baca juga: Jago #Cari_Aman Biar Happy, MPM Honda Jatim Ajak Pengendara Berkendara Bijak
Data tersebut mencakup wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.
KPPN Malang juga menyoroti dukungan belanja pemerintah terhadap pengendalian inflasi melalui program 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Di wilayah Malang Raya dan Pasuruan, anggaran untuk mendukung program tersebut memiliki pagu Rp205,57 miliar. Hingga 30 September 2026, realisasinya mencapai Rp110,22 miliar atau 53,62 persen,” tuturnya.
KPPN Malang mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam mempercepat pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.“Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada penghujung tahun anggaran,” ujarnya.
Baca juga: Honda Vario Evo 160 Hadir di Malang dan Lawang, Saatnya Rasakan Langsung Sensasi Berkendaranya
Evaluasi kinerja anggaran tersebut disampaikan bersamaan dengan penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang atau PRISMA Triwulan III 2026.
Penghargaan diberikan dalam enam kategori, meliputi satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), kelompok pagu anggaran di atas Rp150 miliar, Rp70 miliar hingga Rp150 miliar, Rp10 miliar hingga Rp70 miliar, di bawah Rp10 miliar, serta digitalisasi pembayaran.
Melalui PRISMA, KPPN Malang berharap satuan kerja semakin terdorong meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, termasuk mempercepat realisasi belanja dengan tetap memperhatikan ketentuan dan akuntabilitas penggunaan dana negara.
Editor : Arif