JATIMPEDIA, Surabaya - Bank Indonesia (BI) Jawa Timur mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan kapasitas usaha melalui pendampingan berkelanjutan yang mencakup penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar.
Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Jawa Timur Yono Haryono mengatakan ketiga aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam pendampingan UMKM agar mampu berkembang dan menjalankan usaha secara mandiri.
Baca juga: Wagub Emil Optimistis Kerja Kolektif Perkuat UMKM dan Gerakkan Ekonomi Jatim
"Pilar pertama adalah korporatisasi. Kami melihat salah satu kekuatan UMKM adalah ketika mereka bisa bersinergi dan berkelompok," kata Yono saat Capacity Building Media BI Jatim di Solo, Rabu (7/10).
Menurut dia, penguatan kelembagaan dapat dimulai dari pelaku usaha atau petani yang sebelumnya menjalankan kegiatan secara individual. Mereka kemudian didorong membentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga berkembang menjadi koperasi.
Ketika kelembagaan telah terbentuk, BI selanjutnya mendorong UMKM memperoleh akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas usaha.
Yono menjelaskan akses pembiayaan dibutuhkan ketika UMKM memiliki peluang mengembangkan usaha, tetapi terkendala keterbatasan modal.
"Ketika UMKM sudah berkelompok dan ingin meningkatkan skala usahanya, tetapi tidak memiliki modal sendiri, akses terhadap pembiayaan menjadi penting," ujarnya.
Selain kelembagaan dan pembiayaan, BI juga membantu UMKM memperluas akses pasar. Fasilitasi tidak hanya diarahkan ke pasar domestik, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM yang memiliki kapasitas untuk memasuki pasar ekspor.
Upaya tersebut dilakukan melalui pameran, temu bisnis, serta kegiatan perdagangan yang mempertemukan UMKM potensial dengan calon pembeli dari dalam maupun luar negeri.
Baca juga: Tekan Inflasi, Pemkot Surabaya Gelar Gerakan Pangan Murah di 31 Kecamatan
Di sisi lain, aspek legalitas turut menjadi bagian dari pendampingan. BI membantu UMKM memenuhi persyaratan perizinan serta sertifikasi produk, termasuk sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan.
"Kalau dia belum punya izin, kami bantu dan fasilitasi. Untuk makanan, kami juga membantu sampai sertifikasi halalnya," kata Yono.
Dalam pendampingan tersebut, BI berkolaborasi dengan sejumlah lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Kolaborasi dilakukan untuk membantu pelaku UMKM memahami tahapan dan persyaratan yang diperlukan dalam memperoleh perizinan maupun sertifikasi.
Baca juga: Ekspor Jatim Turun, Impor Naik, Defisit Perdagangan Capai 3,44 Miliar Dolar AS
Yono mengatakan pendampingan UMKM memiliki batas waktu melalui mekanisme passing out period. Setelah sekitar lima tahun menjadi mitra binaan, UMKM diharapkan telah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk berkembang secara mandiri.
"Setelah masa tersebut, mereka diharapkan sudah memiliki pengetahuan yang cukup. Dengan begitu, Bank Indonesia bisa mengalihkan pendampingan kepada UMKM lainnya," ujarnya.
Menurut dia, pendampingan tidak dilakukan sebagai program yang bersifat satu kali, tetapi melalui evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan dampaknya terhadap perkembangan usaha.
Saat ini, jumlah UMKM yang menjadi binaan BI Jawa Timur berada di kisaran 200 usaha. Sektor yang dibina antara lain pangan dan pertanian, termasuk penguatan ketahanan pangan yang menjadi salah satu perhatian BI dalam beberapa tahun terakhir.
Editor : Rizky