Target Retribusi Pasar Sumenep Rp2,9 Miliar Dibayangi Kebocoran

Reporter : Satriyo
Sejumlah pedagang beraktivitas di sisi selatan Pasar Anom Baru Sumenep

JATIMPEDIA, Sumenep - Target retribusi pasar senilai Rp2,9 miliar yang dipatok Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, menghadapi persoalan klasik, aktivitas jual beli yang tidak seluruhnya berlangsung di dalam kawasan pasar.


DKUPP Sumenep mencatat masih ada pedagang yang justru memilih membuka lapak di sekitar akses masuk pasar. Transaksi tetap berjalan, pembeli tetap datang, tetapi aktivitas tersebut berada di luar mekanisme retribusi pasar.

Baca juga: DPRD dan Pemkab Sumenep Sahkan 8 Perda Baru


Situasi itu membuat pemerintah kehilangan sebagian peluang penerimaan yang semestinya masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.


Menurut dia, keberadaan pedagang di luar lokasi yang telah ditentukan bukan hanya persoalan tata kelola pasar. Ada konsekuensi terhadap penerimaan daerah karena aktivitas perdagangan tersebut tidak tercakup dalam penarikan retribusi.


“Banyak yang memilih berjualan di pintu masuk. Akibatnya, mereka tidak membayar retribusi pasar,” ujar Ramli, Selasa (6/10).

Baca juga: 61 SPPG di Sumenep Kantongi Sertifikat Halal dari BPJH


DKUPP Sumene kini berencana menutup celah tersebut melalui penataan dan penertiban. Pedagang yang selama ini menggunakan area sekitar pintu masuk akan diarahkan kembali ke tempat yang memang telah disiapkan di dalam kawasan pasar.


Ramli menyebut langkah itu diperlukan agar potensi penerimaan tidak terus hilang. Dengan penempatan pedagang sesuai zona, pemerintah juga lebih mudah melakukan pendataan terhadap aktivitas perdagangan yang menjadi objek retribusi.


“Semua potensi kebocoran retribusi akan kita tekan,” tegasnya.

Baca juga: 5.106 PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabuaten Sumenep Lolos Seleksi


Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata tentang memindahkan pedagang dari satu lokasi ke lokasi lain. Pemerintah ingin memastikan aktivitas perdagangan berjalan dalam sistem yang jelas, termasuk soal kewajiban membayar retribusi.


“Kami akan tertibkan. Pedagang harus berjualan di tempat yang sudah disediakan dan memenuhi kewajiban retribusinya,” tandasnya.

Editor : Rofiq

Peristiwa
Berita Populer
Berita Terbaru