JATIMPEDIA, Bojonegoro - Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah turun langsung ke lapangan untuk memastikan pembangunan infrastruktur desa berjalan sesuai prosedur. Melalui inspeksi mendadak (sidak), ia meninjau empat titik proyek yang dibiayai Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025.
Program BKKD sendiri digelontorkan Pemkab Bojonegoro untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus pemerataan pembangunan desa. Harapannya, manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Baca juga: BPH Migas Sosialisasikan Pemanfaatan Jargas Untuk Pelabggan Rumah Tangga di Bojonegoro
Dalam sidak tersebut, Wabup didampingi sejumlah pejabat terkait, mulai dari Dinas PU BMPR, Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Lokasi pertama yang dikunjungi berada di jembatan penghubung Desa Ngulanan dan Desa Ngablak, Kecamatan Dander. Saat ini, jembatan tersebut masih dalam tahap pembongkaran. Nurul menegaskan, rencana pembangunan ulang pada 2026 harus terealisasi dengan memperhatikan standar kualitas.
“Kita akan terus memantau karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Pembangunan harus menyesuaikan kondisi alam, namun konsultan dan kontraktor juga harus punya inovasi agar target tercapai,” ujarnya.
Baca juga: EMCL dan PIB Bojonegoro Dorong UMKM Lamongan Naik Kelas
Sidak kemudian berlanjut ke Desa Trembes, Kecamatan Malo. Di lokasi ini, Wabup meninjau progres pembangunan jembatan desa yang dinilai berjalan cukup baik. Ia mengapresiasi perencanaan yang matang, termasuk penyediaan akses alternatif bagi warga selama pembangunan berlangsung.
Sementara itu, dua titik terakhir berada di Desa Bancer, Kecamatan Ngraho dan Desa Tengger, Kecamatan Ngasem. Di kedua lokasi tersebut, Nurul meninjau jalan cor beton yang telah rampung dibangun melalui BKKD 2025.
Baca juga: Miris, 4.251 Orang di Kabupaten Bojonegoro Terinfeksi HIV/AIDS
Khusus di Desa Bancer, pembangunan jalan sepanjang kurang lebih satu kilometer berhasil diselesaikan tepat waktu. Meski begitu, ia mengingatkan agar pemanfaatannya tetap memperhatikan kapasitas agar usia pakai jalan lebih maksimal.
“Infrastruktur ini adalah aset desa. Pemerintah desa harus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat, salah satunya dengan membatasi kendaraan yang melintas sesuai kapasitas,” tegas Wabup Bojonegoro.
Editor : Rofiq