JATIMPEDIA, Gresik - Menutup tahun 2025, Pemkab Gresik resmi dinobatkan sebagai pemerintah kabupaten terbaik di Indonesia dalam pengelolaan kepegawaian.
Penghargaan BKN Award 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, pada Forum Rakornas Kepegawaian 2025 yang digelar di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (19/11).
Baca juga: DLH Gresik Apresiasi Komitmen Petrokimia Gresik Pulihkan Mangrove Mengare
BKN Award merupakan ajang tahunan yang digagas Badan Kepegawaian Negara sebagai bentuk apresiasi bagi instansi yang dinilai berhasil mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK.
Tahun ini, penilaian menitikberatkan pada empat aspek utama: implementasi manajemen ASN, pengelolaan data dan sistem informasi, penerapan sistem merit serta manajemen talenta, dan kualitas layanan kepegawaian.
Selain Gresik, sejumlah instansi pusat turut meraih penghargaan, antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Untuk kategori lembaga, penghargaan diberikan kepada LKPP, LAN, dan BSSN. Di tingkat daerah, penghargaan juga diraih oleh Pemkot Tangerang, Pemkot Bogor, Pemkot Yogyakarta, serta Pemprov Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Gorontalo.
Sementara di kategori kabupaten, penerimanya adalah Pemkab Sleman, Pemkab Ngawi, dan Pemkab Gresik.
Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah berperan dalam pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif.
“Ini adalah buah kolaborasi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Gresik,” ujarnya.
Baca juga: Pasokan Oksigen RSUD Bawean Terancam, Dinkes Siapkan Skema Darurat
Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arief menekankan bahwa BKN Award bukan sekadar piagam penghargaan, melainkan pengakuan atas komitmen instansi pemerintah dalam membangun tata kelola kepegawaian yang modern, akuntabel, dan berbasis merit.
Sejak pertama kali digelar pada 2015, ajang ini konsisten mendorong percepatan peningkatan kualitas manajemen ASN di Indonesia.
“Penghargaan ini diharapkan melahirkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan bertumpu pada sistem merit menuju birokrasi kelas dunia,” tegasnya.
Zudan juga mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan jumlah ASN mencapai lebih dari lima juta, Indonesia membutuhkan sistem kepegawaian yang kuat, terintegrasi, dan responsif.
Baca juga: Menko AHY Resmikan Kawasan DAK TPPKT Desa Campurejo Gresik
Dalam mendukung agenda besar Asta Cita, BKN telah merilis sembilan kebijakan baru yang mendorong pengembangan karier ASN, mulai dari kemudahan pencantuman gelar akademik hingga percepatan kenaikan pangkat dan penguatan manajemen talenta.
“Saat ini BKN fokus melakukan profiling ASN secara nasional, agar penempatan dan mobilitas talenta dapat dilakukan secara objektif dan berbasis data,” jelasnya.
BKN juga memperkuat transformasi layanan melalui ASN Digital, sebuah platform terpadu nasional yang dirancang untuk menyatukan data dan sistem kepegawaian seluruh instansi pemerintah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan konsistensi data, efisiensi layanan, dan memperlancar mobilitas talenta lintas instansi.
Di akhir penyampaiannya, Zudan menegaskan bahwa reformasi birokrasi hanya dapat berhasil melalui kolaborasi lintas sektor.
“Desain reformasi harus terus disesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Dengan pola pikir yang adaptif, ASN diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks,” tutupnya.
Editor : Taufiq