Jatimpedia

Tag: #umkm

  • Probolinggo Beri Bantuan ke UMKM Dorong Kemandirian Berwirausaha

    Probolinggo Beri Bantuan ke UMKM Dorong Kemandirian Berwirausaha

    JATIMPEDIA, Probolinggo –  Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong kemandirian warganya dalam berwirausaha.

    Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (DKUMP) Kota Probolinggo memberikan bantuan usaha kepada 28 pelaku UMKM yang diserahkan langsung oleh Penjabat Wali Kota Probolinggo M. Taufik Kurniawan didampingi Kepala DKUMP Fitriawati dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wawan Soegyantono di halaman kantor DKUMP setempat, Senin.

    “Program bantuan peralatan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran, sehingga dilakukan upaya-upaya kemandirian dan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja,” kata Pj Wali Kota Probolinggo M. Taufik Kurniawan dalam sambutannya.

    Menurut dia, program Pemkot Probolinggo itu tentunya untuk mendorong UMKM agar lebih optimal karena hingga November 2024 tercatat tingkat pengangguran masih cukup tinggi yakni 4,4 persen, meskipun ada penurunan sedikit dari tahun 2023 yakni 4,5 persen.

    “Kami mengejar pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan berkreasi karena mereka merupakan tulang punggung kami untuk meminimalisir pengagguran di Kota Probolinggo,” tuturnya.

    Ia mengatakan, pihaknya terus memberikan motivasi, dorongan dan menambah wawasan usaha bagi wirausahawan baru guna mengembangkan kemampuan dan kreasinya sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya dan menyerap tenaga kerja baru.

    “Manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menambah pendapatan. Dengan kami berikan stimulus bantuan peralatan dan pelatihan maka usahanya menjadi lebih besar, lebih maju dan bisa menambah perekrutan pegawai, sehingga berkontribusi mengurangi pengangguran di Kota Probolinggo,” katanya.

    Sementara Kepala DKUMP Fitriawati dalam laporannya mengatakan, sebanyak 28 pelaku UMKM yang menerima stimulus bantuan peralatan tersebut, penerima bantuan merupakan pelaku UMKM yang telah memiliki kartu UMKM dan telah melalui musrenbang.

    “Dengan maksud dan tujuan untuk memfasilitasi kegiatan pelaku UMKM dalam usahanya sebagai penggerak ekonomi daerah guna meningkatkan produktivitas usahanya serta memperluas pemasaran, sekaligus memberikan motivasi kepada pelaku UMKM agar semakin maju dan berkembang,” ujarnya.

    Ia mengatakan, stimulus bantuan yang diberikan masing-masing pelaku UMKM tidak sama sesuai dengan saat pengajuan musrenbang yakni etalase toko 6 unit, etalase baju 1 unit, etalase warung 3 unit, mesin jahit sebanyak 5 unit, mesin obras 3 unit, peralatan dapur sebanyak 8 paket, las listrik 1 unit dan oven gas 1 unit. (sat)

  • Bank Jatim Serahkan Gerobak UMKM Ke Pemkab Pamekasan

    Bank Jatim Serahkan Gerobak UMKM Ke Pemkab Pamekasan

    JATIMPEDIA, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan bekerja sama dengan Bank Jatim membantu sarana para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan hasil produksi usaha mereka.

    Penjabat Bupati Pamekasan Masrukin menjelaskan bantuan sarana usaha itu sebagai bagian dari komitmen pemkab setempat dan Bank Jatim melalui program corporate social responsibility (CSR).

    “Bantuan alat usaha yang kami salurkan itu, di antaranya berupa mesin jahit, alat pertukangan, alat-alat bengkel, gerobak sampah, kompor, dan beberapa alat lainnya dengan kisaran nominal bantuan Rp200 juta,” katanya di Pamekasan, Senin.

    Ia menuturkan pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan program tersebut sebanyak 25 orang. Mereka ini yang telah mengajukan permohonan bantuan kepada Pemkab Pamekasan.

    “Ada banyak pelaku UMKM yang mengajukan bantuan kepada kami, akan tetapi yang menjadi prioritas penerima adalah para pelaku UMKM yang memang membutuhkan bantuan mendesak berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan tim,” katanya.

    Sesuai dengan ketentuan, sambung dia, semua usulan bantuan yang disampaikan kepada Pemkab Pamekasan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, di antaranya telah terdaftar secara daring dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

    “Selain itu, para penerima bantuan diutamakan yang telah mengikuti pelatihan berwirausaha yang dilakukan Pemkab Pamekasan,” kata Masrukin.

    Pj Bupati Pamekasan lebih lanjut menjelaskan program bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan bekerja sama dengan pihak perusahaan itu, merupakan salah satu program yang dicanangkan Pemkab Pamekasan dalam berupaya memajukan ekonomi masyarakat.

    Program lainnya berupa pinjaman modal usaha dengan bunga rendah, yakni 1 persen, pendampingan mengurus izin usaha dan penyediaan pasar daring yang bekerja sama dengan sejumlah aplikasi toko daring.

    Sebelumnya, Pimpinan Bank Jatim Pamekasan Dian Libriyanti mengungkapkan bantuan CRS itu sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di kabupaten dengan slogan kota batik tersebut.

    “Kami berharap perekonomian penerima ini meningkat. Dengan bantuan ini dapat menambah tenaga kerja baru. Jadi, bisa menyerap tenaga kerja,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan pihaknya berkepentingan usaha masyarakat maju, karena dengan cara itu akan berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat. (eka)

  • Bank NOBU dan SRCIS Luncurkan KRUPUK, Bantu Pemodalan UMKM

    Bank NOBU dan SRCIS Luncurkan KRUPUK, Bantu Pemodalan UMKM

    JATIMPEDIA, Jakarta –  PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) berkolaborasi dengan PT Bank Nationalnobu Tbk. (Nobu Bank) mempermudah akses permodalan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) toko kelontong. Melalui program kredit untuk pengusaha kuat (KRUPUK) yang diinisiasi oleh Nobu Bank untuk meningkatkan dan mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

    Chief Operating Officer Nobu Bank Steve Marciano Joe mengatakan bahwa dengan adanya program KRUPUK, para pelaku UMKM khususnya toko kelontong SRC, dapat mengakses pembiayaan yang lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan.

    “Tidak hanya untuk memperkuat modal usaha dan meningkatkan daya saing, tapi program ini juga dapat memperluas jangkauan bisnis sehingga membuka peluang untuk tumbuh lebih berkelanjutan,” kata Steve dalam keterangan di Jakarta, Minggu malam.

    KRUPUK adalah langkah inovatif untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, yang hadir sebagai alternatif solusi dalam memberikan dukungan finansial.

    “Kami harap, kerja sama ini bisa memperkuat ekosistem SRC dan UMKM di Indonesia sehingga nantinya bisa lebih berdaya untuk berkontribusi pada perekonomian nasional,” ujar Steve.

    Produk KRUPUK ini sama halnya dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang peranannya ditujukan untuk memberikan sumber permodalan kepada pelaku usaha kecil.

    “Program ini menjadi alternatif bagi pelaku UMKM khususnya Toko SRC yang belum berhasil mendapatkan KUR. Kami optimis dapat memberikan layanan perbankan yang optimal kepada seluruh anggota SRC yang membutuhkan,” tutur Steve.

    Program ini adalah kelanjutan dari kolaborasi SRCIS dan NOBU Bank yang telah terjalin sejak tahun 2022. Kolaborasi tersebut berangkat dari kesamaan visi kedua pihak dalam pemberdayaan UMKM, utamanya dalam hal literasi keuangan digital inklusif.

    Dalam dua tahun terakhir, kerja sama SRCIS dan NOBU Bank berawal dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) NOBU Bank melalui ekosistem digital AYO by SRC senilai lebih dari Rp68 miliar kepada sekitar 1.100 toko kelontong binaan SRCIS (Toko SRC) dan toko grosir Mitra SRC di seluruh Indonesia.

    Kini, kehadiran Program KRUPUK diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar dengan berbagai kemudahan yang diberikan, khususnya dalam pengajuan permodalan usaha bagi para pelaku UMKM.

    Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Ferry Irawan memaparkan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi nasional.

    Hingga 2024, jumlah pelaku UMKM mencapai 99 persen dari total unit usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, UMKM mampu berkontribusi hingga 60,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta dapat menyerap hampir 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

    “Kami selalu mengapresiasi kehadiran program yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Harapannya, kolaborasi antara SRCIS dengan Nobu Bank ini dapat terus melebarkan kesempatan dan memperkuat daya saing UMKM di Indonesia agar mampu tumbuh dan berkembang lebih pesat,” kata Ferry.

    Peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia juga berarti sektor ini berperan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan ekonomi global.

    “Kolaborasi ini harus menjadi contoh bagi semua pihak. Hadirnya program KRUPUK menunjukan upaya dorongan graduasi UMKM agar terjadi pemerataan kesempatan permodalan diluar penyaluran KUR dengan menghadirkan kualitas produk yang sama kompetitif.” ujarnya.

    Direktur PT SRCIS Romulus Sutanto mengatakan program KRUPUK memberikan dukungan yang penting dalam upaya pihaknya mendorong UMKM toko kelontong di Indonesia naik kelas.

    Program KRUPUK yang menyediakan sumber pendanaan diharapkan dapat membantu meningkatkan daya saing Toko-toko SRC. Sebab, pendanaan tersebut dapat mendukung para pemilik Toko SRC dalam mengembangkan usahanya, mulai dari peningkatan kapasitas usaha, pengembangan produk, hingga perbaikan infrastruktur yang dimiliki.

    Romulus menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk inovasi dan komitmen SRCIS dalam meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM toko kelontong yang telah dijalankan selama 16 tahun melalui program Sampoerna Retail Community (SRC).

    Sebagai bagian dari komitmen mengembangkan UMKM, SRCIS terbuka atas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk untuk memperluas akses permodalan bagi toko kelontong.

    “Kerja sama kami dalam program KRUPUK bersama Nobu Bank ini merupakan wujud dari komitmen kami dalam mendorong pertumbuhan UMKM toko kelontong dan mewujudkan UMKM berdaya saing dari sisi perluasan akses permodalan,” kata Romulus.

    Dia berharap toko-toko kelontong anggota SRC dapat memanfaatkan kemudahan akses permodalan ini dalam membangun pondasi bisnis yang kuat maupun mengembangkan usahanya.

    Selain itu, dapat menjangkau seluruh jaringan SRC yang kini telah beranggotakan lebih dari 250.000 toko kelontong yang aktif berkolaborasi dengan 6.300 toko grosir Mitra SRC di seluruh Indonesia.

    Romulus menegaskan dengan perkembangan industri retail yang ada saat ini, toko kelontong diharapkan dapat beradaptasi cepat dengan perubahan dan berinovasi agar dapat terus berkembang. Kemudahan akses terhadap permodalan memiliki peran penting untuk mengakselerasi perkembangan.

    “Kami selalu mendukung toko kelontong untuk maju menjadi lebih baik melalui inovasi-inovasi yang kami hadirkan. Semangat inovasi ini juga yang ingin kami tanamkan pada toko-toko kelontong anggota SRC. Toko SRC harus memiliki nilai tambah dan dapat beradaptasi terhadap perubahan,” kata Romulus.(cin)

  • Dukung Kemajuan UMKM, BankJatim Salurkan CSR Ke Pemkab Pamekasan

    Dukung Kemajuan UMKM, BankJatim Salurkan CSR Ke Pemkab Pamekasan

    JATIMPEDIA, Pamekasan – Sebagai wujud upaya mendukung kemajuan UMKM, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) baru saja menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan berupa berbagai macam peralatan UMKM.

    Bertempat di Pendopo Kabupaten Pamekasan, penyerahan bantuan CSR tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pemimpin bankjatim Cabang Pamekasan Dian Libriyanti kepada Pj Bupati Pamekasan Masrukin pada hari Rabu (14/11).

     

    Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menjelaskan, peralatan UMKM yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut terdiri dari beberapa jenis barang. Seperti mesin press tekiro, mesin pencampur pakan ternak 200 kg, mesin peniris minyak 2 liter, mesin gerinda makita 4 inc, oven gas, mesin ketam kayu meja duduk kafeer 30 cm, dan masih banyak lagi. ”Semua itu kami berikan dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kualitas UMKM, dan menunjang produktivitas pelaku UMKM. Sehingga ke depannya diharapkan bisa berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha dan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Pamekasan,” paparnya.

     

    Menurut Busrul, UMKM memegang peran yang sangat signifikan bagi perekonomian Jawa Timur maupun Indonesia. Kontribusi sektor ini menyebar ke berbagai aspek, tidak hanya menjadi penggerak utama perekonomian negara, tetapi juga telah menjadi tulang punggung bagi masyarakat luas. UMKM juga berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja di Jawa Timur. Maka dari itu, penyerahan bantuan tersebut juga dalam rangka akselerasi UMKM agar naik kelas melalui peningkatan kapasitas produksi dan kualitas serta untuk meningkatkan skala usahanya.

     

    ”bankjatim berkomitmen akan terus mendukung perkembangan UMKM. Tidak hanya dari akses permodalan saja, tetapi kami senantiasa selalu support dalam hal pemasaran dan memberikan pendampingan agar UMKM tersebut memiliki pertumbuhan yang pesat. Sebab, dalam situasi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang, UMKM lah yang bisa menjadi motor penggerak untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Karena skala usaha mereka yang kecil, maka UMKM cenderung lebih fleksibel menghadapi perubahan pasar,” tegasnya.

     

    Busrul juga menambahkan, bantuan CSR ini diberikan sebagai wujud kecintaan dan kepedulian bankjatim terhadap masyarakat Pamekasan karena telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengembangkan bisnis. ”Kami tidak hanya fokus dalam meningkatkan bisnis saja, tetapi kami juga mengejar nilai/value yang bermanfaat kepada masyarakat. Seperti penyerahan peralatan kemasan produk ini yang bisa menjadi stimulus bagi UMKM-UMKM di Pamekasan dalam meningkatkan kualitas produk. Sehingga ke depannya produk-produk mereka bisa masuk ke dalam pasar yang lebih luas dan mempermudah mereka untuk melakukan penetrasi pasar,” ucapnya.

     

    Sementara itu, Masrukin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bankjatim atas bantuan kepada para UMKM. Pihaknya berharap semoga setelah ada peralatan baru ini, UMKM kian semangat dalam meningkatkan brand awareness dan kualitas produknya agar barang-barang yang dijual oleh mereka semakin dikenal dan dipercaya oleh konsumen maupun calon konsumen baru. ”Selain itu, kami juga berharap melalui bantuan ini dapat menambah income dan mempermudah pelaku UMKM  dalam memproduksi barang. Contoh, mesin jahit yang awalnya manual, sekarang tidak manual lagi. Dengan begitu penjualan dapat meningkat dan kesejahteraan UMKM bisa terwujud,” pungkasnya.(eka)

  • Hingga Oktober 2024, Penyaluran KUR Baru Terealisasi Rp246,58 Triliun

    Hingga Oktober 2024, Penyaluran KUR Baru Terealisasi Rp246,58 Triliun

    JATIMPEDIA, Jakarta –  Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Januari hingga 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp246,58 triliun. Jumlah itu sudah mencapai sekitar 88 persen dari target penyaluran  tahun ini sebesar Rp280 triliun.

    Di tahun 2023, realiasi penyaluran Kredit Usaha Rakyatsebesar Rp260 triliun. Capaiannya meleset dari target sebesar Rp297 triliun.

    “Di tahun 2023 kita memang belum mencapai target. Tapi di tahun 2024, mudah-mudahan target 280 triliun bisa kita capai,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, dalam kegiatan ‘KUR Meets The Press’, di Jakarta.

    Sementara, jumlah debitur hingga 31 Oktober 2024 sebanyak 4,2 juta debitur. Jumlahnya menurun dibandingkan jumlah debitur tahun 2023 yang tercatat sebanyak 4,6 juta debitur.

    Menurut Ferry, di tahun ini jumlah debitur baru bertambah 1,9 juta dari target 2,49 juta baru. Sehingga terjadi kenaikan debitur baru hingga 113 persen.

    Sedangkan debitur graduasi  targetnya 1,16 juta. Debitur graduasi merupakan debitur yang sudah berkembang dan sebenarnya sudah dapat mengakses kredit komersial.

    “Sekitar 49 persen debitur Kredit Usaha Rakyattahun 2024, sudah bergraduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi. Yakni pembiayaan atau kredit komersil,” ujarnya.

    Ferry juga menyebutkan, 57 persen Kredit Usaha Rakyat disalurkan untuk sektor produksi. Sebanyak 1,3 persen KUR disalurkan ke daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

    “Penyaluran KUR juga menunjukkan keberpihakan pada pelaku usaha perempuan. Ini terlihat dari data 49 persen debitur KUR adalah perempuan,” kata dia.

    Program Kredit Usaha Rakyat berdasarkan laporan Kemenko Perekonomian, juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Proporsinya sekitar 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

    “Penyaluran KUR pun telah menyerap 9,3 juta tenaga kerja baru. Dari laporan BRIN, satu debitur KUR bisa menyerap tiga orang pekerja,” ujar Ferry menutup keterangannya.(raf)

  • BSI Fasilitasi UMKM Binaan Ekspor ke Bahrain dan UEA

    BSI Fasilitasi UMKM Binaan Ekspor ke Bahrain dan UEA

    JATIMPEDIA, Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memfasilitasi business deal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan bernama Sweet Sundae untuk melakukan penjualan dan ekspor produk ke negara Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA).

    “Alhamdulillah Sweet Sundae mendapat kesempatan penjualan ke negara Bahrain dan UEA dengan nilai kontrak mencapai 55.353 dolar AS pada pengiriman pertama. Kesempatan ini terjadi saat MOU antara Sweet Sundae dengan expert global stuff Letter of Credit (LC) dengan nilai 664.236 dolar AS (year one) dengan nilai sales contract pengiriman pertama senilai 55.353 dolar AS Free on Board (FOB) Tanjung Mas Port pada Desember 2024 mendatang,” ujar CEO Sweet Sundae Andromeda Sindoro di Jakarta, Jumat.

    Andromeda menjelaskan, Sweet Sundae yang merupakan salah satu binaan BSI UMKM Center Yogyakarta, memproduksi produk olahan susu yang berasal dari peternak sapi perah lokal Indonesia, dimulai dari 2008 dengan pembinaan peternak, sehingga ke depan.

    “Sweet Sundae berharap akan bisa mendukung swasembada susu Indonesia,” ujar Andromeda.

    Andromeda mengatakan BSI telah membantu dan memfasilitasi usaha Sweet Sundae untuk berkesempatan mendapat buyers dari luar negeri.

    “Kami sangat terbantu karena ada fasilitas LC yang dapat kami kerja samakan dengan BSI dan mempermudah prosesnya ekspor ke sejumlah negara,” ujar Andromeda.

    Direktur Treasury & International Banking BSI Ari Rizaldi menyebut BSI membuka kesempatan luas bagi para UMKM yang lolos secara kurasi produk dan kompeten untuk difasilitasi bertemu dengan standby buyer dari sejumlah negara.

    Sehingga, lanjutnya, produk mereka dapat bersaing di kancah global, salah satunya dengan menggunakan LC usaha.

    “Hal ini terus kami lakukan secara kontinyu untuk meningkatkan UMKM naik kelas dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar. UMKM menjadi segmen penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan,” ujar Ari.

    Ia melanjutkan, BSI memfasilitasi UMKM go global melalui kesiapan untuk akses permodalan syariah demi percepatan produksi dalam pemenuhan kebutuhan buyers, sehingga business chain usaha akan terus berjalan.

    “Baik dari sisi bahan baku, SDM karyawan maupun penjaminan pembayaran lewat Letter of Credit (LC),” ujar Ari.

    Per September 2024, Penyaluran pembiayaan Small Medium Enterprise (SME) dan Mikro BSI mencapai Rp40,11 triliun, atau tumbuh 13,06 persen year on year (yoy) dengan jumlah nasabah lebih dari 340 ribu orang.

    “Potensi ini terus meningkat seiring dengan jumlah customer based BSI mencapai 21 juta,” ujar Ari.

    BSI memfasilitasi para UMKM terpilih untuk masuk ke pasar global melalui empat BSI UMKM Center yang berlokasi di Aceh, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar.

    Para UMKM tersebut mendapatkan kesempatan untuk mengikuti business matching, bussiness deal, serta pendampingan usaha ke dua negara. (raf)

  • Bank UMKM Jatim Jadi Percontohan

    Bank UMKM Jatim Jadi Percontohan

    JATIMPEDIA, Surabaya – Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat sektor UMKM, Komisi C DPRD Jawa Tengah melakukan studi banding ke Bank UMKM Jatim. Kunjungan yang dilakukan pada Senin, (4/11/2024) bertujuan mempelajari pengelolaan keuangan dan program-program inovatif yang telah berhasil dilaksanakan oleh Bank UMKM Jatim dalam mendukung perkembangan UMKM di Jawa Timur.

    Ketua Komisi C DPRD Jateng, Bambang Haryanto Baharudin, mengungkapkan bahwa potensi UMKM di Jawa Tengah sangat besar. Dengan melakukan studi banding ini, pihaknya berharap dapat menemukan formula yang tepat untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah.

    “Kami ingin belajar dari pengalaman Bank UMKM Jatim, bagaimana mereka berhasil mengelola risiko kredit, mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak,” ujar Bambang.

    Salah satu program yang menjadi sorotan dalam studi banding ini adalah Program Kredit Sejahtera UMKM Jawa Timur (Prokesra). Program ini memberikan subsidi bunga kepada UMKM sehingga beban bunga yang harus ditanggung oleh pelaku usaha menjadi lebih ringan. Sejak 2022 hingga Oktober 2024, Bank UMKM Jatim telah menyalurkan kredit ini sekitar Rp 500 miliar untuk pengusaha mikro kecil.

    Sementara Plt Direktur Utama Bank UMKM Jatim, Irwan Eka Wijaya Arsyad, mengatakan Prokesra lahir sebagai respon terhadap dampak negatif COVID-19 terhadap UMKM, di mana Pemerintah Provinsi menanggung sebagian besar bunga, sehingga beban bunga untuk UMKM menjadi lebih ringan yakni sekitar 3% per tahun.

    Irwan Eka menekankan kesuksesan produk keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh bunga kredit yang kecil. “Bunga murah saja tidak menjamin produk keuangan berhasil terserap, kalau tidak disertai dengan SOP yang bagus, pemasaran dan penggunaan yang tepat sasaran, analisis yang mendalam. Prokesra menjadi salah satu contoh kredit yang berkualitas baik dengan NPL (kredit macet) yang sangat rendah, hanya 0,64 %,” ujarnya.

    Sebagai informasi tantangan yang dihadapi oleh BPR di Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki kemiripan. Namun, Jawa Timur telah berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan berbagai inovasi dan strategi yang tepat. Selain Prokesra, Bank UMKM Jatim menawarkan produk unggulan lain seperti Kredit untuk Semua Usaha Masyarakat (KUSUMA), Paket Kredit Petani Jawa Timur, Kredit dengan Agunan Emas, dan lain sebagainya.

    Bank UMKM Jatim fokus pada kredit produktif terutama untuk pengusaha kecil yang sering kali luput dari pantauan bank umum. “Kami berharap pengalaman kami dapat bermanfaat bagi BPR di Jawa Tengah dalam mengembangkan usahanya,” katanya.

    Disisi lain, Siti Rosidah, anggota Komisi C DPRD Jateng, mengapresiasi program ini. “Program Prokesra ini sangat menarik karena dapat membantu UMKM untuk bertahan dan berkembang, terutama di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan,” ucapnya.

    Saat ini, Bank UMKM Jatim melayani lebih dari 54 ribu debitur yang mayoritas berasal dari sektor jasa perdagangan dan pertanian. Hal ini menunjukkan komitmen Bank UMKM Jatim untuk mendukung inklusi keuangan di seluruh Jawa Timur, terutama pengusaha mikro, kecil, dan menengah. (eka)

  • Belanja Produk UMKM Hingga September 2024 Capai Rp 47 Triliun

    Belanja Produk UMKM Hingga September 2024 Capai Rp 47 Triliun

    JATIMPEDIA, Jakarta – Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) merilis belanja BUMN terhadap produk UMKM (usaha mikro kecil menengah) mencapai Rp47 triliun hingga September 2024.

    Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, menyebut angka ini meningkat dibanding tahun lalu, yang hanya berhasil membukukan belanja BUMN atas produk UMKM sebanyak Rp44 triliun.
    “Ini meningkat, belanja BUMN pada produk UMKM Rp44 triliun sampai akhir tahun. Sedangkan September sekarang sudah Rp47 triliun dan angka naik. Tetapi kami mau bukan hanya angka nominal naik tapi persentasenya juga naik dari waktu ke waktu,” ujar Loto.
    Loto menyebut bahwa belanja BUMN terhadap produk UMKM baru di angka 6 persen dari total belanja produk dalam negeri oleh Kementerian BUMN.
    Sepanjang 2024, Januari hingga September, BUMN mencatatkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) oleh BUMN sebesar Rp726,4 triliun atau mencapai 82,4 persen dari total belanja yang direncanakan sebesar Rp880,9 triliun.
    “Hal ini berarti masih cukup besar ruang untuk dioptimalkan sebagai belanja BUMN terhadap UMKM,” kata Loto saat melihat langsung produk kriya pada Bazar BUMN yang berlangsung di Makassar, 24-27 Oktober 2024.
    Loto menyarankan kepada perusahaan BUMN untuk memperkuat kolaborasi, agar UMKM bisa naik kelas.
    “Jika ingin hasil yang baik, memang perlu energi yang nyata. Apalagi ketika kita juga membuat bahagia. Apa yang kita lakukan berdampak nyata dan bisa dikenang para UMKM,” kata Loto lagi.
    Sedikitnya terdapat 93 perusahaan BUMN yang telah ikut PaDI UMKM. Para pelaku UMKM selalu melakukan business matching agar masyarakat lebih tertarik dan bangga menggunakan produk UMKM.(raf)

     

  • 2.823 UMKM Kota Malang Diupayakan Kantongi Sertifikat Halal

    2.823 UMKM Kota Malang Diupayakan Kantongi Sertifikat Halal

    JATIMPEDIA, Malang  – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang,  mengupayakan 2.823 usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sebelumnya sudah mengantongi nomor induk berusaha (NIB) bisa mendapatkan sertifikat halal pada tahun ini.

    Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan saat meninjau Halal Market Day di Kota Malang, Selasa, mengatakan sertifikat halal menjadi upaya dalam meningkatkan kelas produk UMKM setempat.

    “Ketika UMKM sudah memiliki sertifikat halal tentu menjadi daya ungkit tersendiri. Maka dari itu sebagai bentuk ikhtiar, kami mendorong 2.823 UMKM ber-NIB bisa memiliki sertifikat halal,” kata Iwan.

    Iwan meyakini dengan dimilikinya sertifikat halal hal itu bisa berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen kepada pelaku UMKM.

    “Kalau sudah begitu mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomiannya,” ucapnya.

    Oleh karena itu, pada Halal Market Day ini Pemkot Malang melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan membuka layanan konsultasi terkait pengajuan pengurusan sertifikat halal.

    “Ada beberapa tahapan bagaimana UMKM naik kelas, kami memberikan bantuan publikasi, artinya dengan cara pameran supaya produk dilihat masyarakat,” ujarnya.

    Selain publikasi, pihaknya juga rutin memberikan pelatihan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi pelaku UMKM terhadap regulasi mengenai sertifikat halal.

    “Ini harus dilakukan berkelanjutan dan konsisten,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Baihaqi menyatakan memang per 17 Oktober 2024 pelaku UMKM sudah harus memiliki sertifikat halal untuk setiap produk yang beredar di pasaran.

    Hal itu juga aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur penahapan kewajiban sertifikat halal tahap pertama dan masa tahapan tersebut berakhir pada 17 Oktober 2024.

    “Kami pemerintah kota terus mendorong karena itu jaminan bagi konsumen kalau produk UMKM aman secara syariat,” ucapnya.

    Baihaqi menyebut di Kota Malang baru ada 108 UMKM yang mengantongi sertifikat halal, maka dari itu 2.823 pelaku usaha sektor serupa terus didorong agar secepatnya bersertifikat.

    “Kami memberikan kesempatan bagaimana mengurus sertifikat halal supaya nanti pemilik usaha mempersiapkan persyaratannya,” tuturnya.

    Salah seorang pelaku UMKM yang mengikuti Halal Market Day 2024, Lathifatul Choiroh menuturkan pengurusan sertifikat tidak sulit dan tak memakan banyak waktu.

    “Produk kami ditinjau dan dipantau secara detail, seperti bahan sampai cara pembuatannya setelah itu sertifikatnya terbit sekitar satu sampai dua mingguan,” ujarnya.

    Menurutnya sertifikat halal ini penting, khususnya bagi pemilik usaha yang bergerak di bidang makan dan minuman.

    “Karena untuk meyakinkan masyarakat bahwa apa yang kami sajikan benar-benar halal, sehingga boleh dan layak dikonsumsi,” kata pedagang jajanan kue lumpur ini. (sat)

  • Insentif Pajak Dukung Pertumbuhan UMKM Indonesia

    Insentif Pajak Dukung Pertumbuhan UMKM Indonesia

    JATIMPEDIA, Jakarta – Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan terus berupaya memberdayakan sektor UMKM dengan berbagai insentif perpajakan. Program ini, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang lebih baik.

    “UMKM mendominasi perekonomian nasional karena jumlahnya yang sangat besar. Insentif perpajakan ini menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Penyuluh Pajak Ahli Muda Dit. P2Humas DJP Kemenkeu, Mohammed Lintang saat berbincang dengan PRO3 RRI, Senin (14/10/2024).

    Ia menjelaskan, salah satu insentif yang diberikan adalah penyederhanaan cara perhitungan pajak untuk pelaku UMKM. “Tarif PPH untuk UMKM turun menjadi setengah persen sejak 2018,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, ia membeberkan, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM. Terutama, bagi UMKM yang omsetnya belum melewati 500 juta rupiah.

    “Mereka tidak perlu membayar pajak penghasilan. Jika omsetnya belum mencapai batas tersebut,” ujarnya.

    Kemudian, ia menuturkan, Program Business Development Services (BDS) diluncurkan untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM. “BDS mencakup tema pemasaran, pengemasan, hingga akses pembiayaan,” katanya.(raf)