Jatimpedia

Tag: #umkm

  • Dorong UMKM Ekspor, Pemkab Lumajang Anggarkan Sertifikasi

    Dorong UMKM Ekspor, Pemkab Lumajang Anggarkan Sertifikasi

    JATIMPEDIA, Lumajang –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, mengalokaskan lagi anggaran untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melakukan sertifikasi agar bisa menembus pasar ekspor.

    “Meskipun tantangan dalam sertifikasi uji nutrisi masih dihadapi, maka pemerintah tetap menunjukkan komitmennya dengan kembali mengalokasikan anggaran sertifikasi pada tahun 2025,” kata Kepala Bidang Usaha Mikro dan Industri Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopindag) Lumajang Andri Aprian, di kabupaten setempat, Sabtu.

    Menurutnya, biaya sertifikasi uji nutrisi yang cukup besar menjadi kendala utama bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemkab Lumajang hadir untuk memberikan solusi melalui program fasilitasi sertifikasi yang telah berjalan sejak 2023.

    “Kami memahami bahwa sertifikasi itu menjadi tantangan bagi UMKM karena biayanya bisa mencapai belasan juta rupiah, sehingga pemerintah terus berusaha mengalokasikan anggaran agar lebih banyak pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikat yang dibutuhkan untuk ekspansi ke pasar global,” ujarnya.

    Pada tahun 2023, Pemkab Lumajang telah menganggarkan Rp288 juta untuk membantu 18 pelaku usaha mendapatkan sertifikasi. Sementara itu, tahun ini kembali dialokasikan dana sebesar Rp70 juta untuk mendukung empat pelaku usaha lainnya.

    Selain dukungan anggaran, pemerintah juga menegaskan pentingnya kesiapan administrasi dari para pelaku usaha, karena sertifikasi halal dan izin usaha menjadi syarat utama dalam proses seleksi penerima bantuan tersebut.

    “Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menembus pasar ekspor,” katanya lagi.

    Pemkab Lumajang mengajak seluruh pelaku UMKM untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan peluang itu. Selain sertifikasi, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, serta akses jaringan bisnis agar UMKM Lumajang semakin kompetitif di kancah global.

    “Dengan dukungan pemerintah diharapkan semakin banyak produk lokal Lumajang yang tidak hanya berjaya di pasar nasional, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional, membawa nama Lumajang ke tingkat global,” ujarnya pula.(sat)

  • Pemkot Kediri Dorong UMKM Aktif Daftarkan HKI Merek

    Pemkot Kediri Dorong UMKM Aktif Daftarkan HKI Merek

    JATIMPEDIA, Kediri – Untuk memberi perlindungan terhadap merek dagang bagi pelaku UMKM, Pemerintah Kota Kediri, melalui Dinkop UMTK, berkolaborasi dengan Dinkop UKM Provinsi Jawa Timur, menggelar kegiatan Bimbingan Dan Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek, di Ruang Pertemuan Dinkop UMTK Kota Kediri, pada Jumat (31/1/2025).

    Agenda ini tampak diikuti sebanyak 25 peserta yang merupakan pelaku UMKM, kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Dinkop UKM Provinsi Jawa Timur, Anton Widodo Heru Mulyo. Usai membuka kegiatan, Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, Bambang Priyambodo, mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian penting bagi para peserta sebagai upaya untuk lebih memahami, melindungi, dan memanfaatkan kekayaan intelektual, khususnya merek dagang yang sangat vital bagi perkembangan dunia usaha.

    “Merek bukan hanya simbol atau identitas sebuah produk atau jasa, tetapi juga merupakan aset berharga yang bisa mendukung daya saing di pasar,” katanya.

    Ia menilai, dengan pesatnya perkembangan dunia usaha dan digitalisasi yang semakin luas, maka penting bagi setiap pelaku usaha, baik yang berskala besar maupun UMKM menyadari pentingnya perlindungan terhadap merek. Pelaku UMKM yang mendaftarkan HKI merek tentunya akan memperoleh perlindungan hukum bagi usaha dan produknya.

    “Melalui acara ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai proses pendaftaran merek, hak-hak yang dimiliki oleh pemilik merek, serta cara-cara untuk melindungi merek dari potensi pelanggaran,” kata Bambang.

    Dengan mengikuti kegiatan ini, Bambang berharap, para peserta memperoleh panduan yang bermanfaat untuk memperkuat posisi merek dagang mereka di pasar. Selain itu memperoleh output kegiatan berupa legalitas UMKM yang semakin banyak, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM serta akses pemasaran yang lebih luas.

    “Melalui bimbingan ini, kami ingin mendorong lebih banyak pelaku usaha, khususnya UMKM untuk lebih aktif mendaftarkan merek mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang sah,” katanya.

    Adapun untuk proses penjaringan peserta, Bambang menerangkan penjaringan dilakukan secara online melalui link pendaftaran yang diunggah di media sosial. Sesuai arahan dari Dinkop UKM Provinsi Jawa Timur, penjaringan peserta didasarkan pada beberapa kriteria antara lain memiliki keaslian merek dagang, memiliki NIB dan produk yang jelas.

    “Setelah kegiatan ini, para peserta akan mendapatkan fasilitasi proses pengurusan HKI, fasilitasi halal baik self declare maupun reguler, pengurusan merk dan izin edar. Semua fasilitasi ini akan didapatkan peserta secara gratis,” katanya.

    Yeni Gitawati, pemilik usaha Madumongso Mak Ti, mengucap syukur dan rasa terima kasihnya karena bisa menjadi salah satu peserta. “Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk UMKM dan sangat membantu kami. Semoga ke depan acara seperti ini bisa membuat UMKM khususnya di Kota Kediri bisa lebih maju, berkembang dan membuat UMKM go internasional,” katanya. (sat)

  • Kredit UMKM Cuma Tumbuh 3 Persen pada 2024

    Kredit UMKM Cuma Tumbuh 3 Persen pada 2024

    JATIMPEDIA, Jakarta – Kredit perbankan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun 2024 resmi mencatat rapor merah. Pertumbuhan kredit UMKM makin terpuruk dan menjadi yang terendah dalam 38 bulan.

    Mengacu laporan data sementara Bank Indonesia (BI)yang dituangkan dalam Analisis Uang Beredar (M2), kreditUMKM memang masih tumbuh sedikit secara tahunan, tetapi volume nilainya mulai menyusut secara bulanan. Kredit UMKM hanya tumbuh 3,0% year on year (yoy) menjadi Rp 1.405,0 triliun pada Desember 2024, lebih rendah Rp 1.450,1 triliun pada bulan sebelumnya.

    Tren kredit UMKM pada Desember adalah yang terburuk sepanjang tahun 2024, yang dicatat secara bulanan. Dalam 12 bulan, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi dicatatkan pada Januari dan Februari 2024 yang masing-masing sebesar 8,9% (yoy). Sisanya sejak saat itu, kreditUMKM cenderung melambat sampai dengan Desember 2024.

    Berdasarkan skala usaha, kredit sampai dengan Desember 2024 bergerak melambat imbas dua segmen, yaitu kredit segmen mikro dan kredit segmen menengah yang masing-masing tumbuh 0,8% dan bahkan 1,9%. Sedangkan kredit segmen kecil masih bisa dikerek 7,0%.

    Sementara jika ditarik lebih jauh ke belakang dengan mengacu data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) dari BI, perkembangan kreditUMKM per Desember 2024 itu bahkan jadi yang terburuk sepanjang 38 bulan atau lebih dari tiga tahun belakangan, sejak November 2021 (3,29%).

    Meski begitu, kreditUMKM yang masih mampu bertumbuh itu itu masih lebih baik dibandingkan awal masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Ketika itu pada rentang Agustus 2020 – April 2021 kredit bahkan tercatat ke rentang pertumbuhan negatif. Posisi terdalam, kredit UMKM jatuh -2,95%.

    Di samping itu, total kredit perbankan yang tumbuh 10,0% per Desember 2024, berdasarkan data M2. Pertumbuhan double digit tersebut disokong penyaluran kredit ke segmen korporasi yang tumbuh 14,8% pada yang sama. (cin)

  • Pemkab Sampang Dukung Peningkatan Keterampilan Pebisnis UMKM

    Pemkab Sampang Dukung Peningkatan Keterampilan Pebisnis UMKM

    JATIMPEDIA, Sampang  – Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) terus meningkatkan wawasan dan keterampilan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Sampang dalam menciptakan produk yang inovatif dan sehat serta meningkatkan perekonomian keluarga melalui pemberdayaan perempuan-perempuan produktif.

     

    Salah satunya melalui dukungan terhadap kegiatan Baking Demo “Menu Spesial Takjil dan Hantaran Lebaran” yang diselenggarakan oleh Paguyuban Sekkar Pote. Kepala Diskopindag Sampang, Chairijah mengapresiasi inisiatif Paguyuban Sekkar Pote yang telah konsisten mendukung pemberdayaan perempuan dan UMKM selama lebih dari dua dekade.

     

    “Kami berharap kegiatan ini mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha. Selain meningkatkan kualitas produk, edukasi seperti ini juga akan membantu memperkuat daya saing produk lokal kita, khususnya dalam menghadapi tantangan global,” tutur Chairijah seperti dikutip dari laman Pemerintah Kabupaten Sampang, Senin (27/1/2025).

     

    Melalui kegiatan ini, Pemkab Sampang berharap dapat terus mendukung pemberdayaan UMKM lokal, khususnya perempuan produktif, untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

     

    Adapun Plt. Sekretaris Diskopindag Sampang, Evi Heriyati, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

     

    “Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menjadi ruang untuk memperluas jaringan usaha. Dukungan dari berbagai sponsor menunjukkan bahwa sinergi ini sangat mungkin dilakukan untuk mendorong keberlanjutan usaha kecil di Sampang,” katanya.

     

    Ketua Paguyuban Sekkar Pote, Anis Safitri, menyampaikan kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung perkembangan usaha anggota Sekkar Pote dan pelaku UKM lainnya.

     

    “Kami ingin para peserta memahami pentingnya inovasi dalam produk kuliner yang tidak hanya kekinian tetapi juga sehat. Dengan begitu, produk-produk mereka bisa lebih kompetitif, terutama menghadapi pasar yang semakin menuntut kualitas dan keberagaman,” ujar Anis. (sat)

  • Seribu UMKM Terbaik Akan Hadir Dalam BRI UMKM Export 2025

    Seribu UMKM Terbaik Akan Hadir Dalam BRI UMKM Export 2025

    JATIMPEDIA, Jakarta – Pameran BRI UMKM EXPO(RT) 2025 akan segera hadir di ICE BSD pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025. Sebuah ajang yang akan menampilkan 1.000 UMKM terbaik dari seluruh Indonesia, yang telah melalui proses kurasi ketat.

    Event ini memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperkenalkan produk unggul mereka ke pasar internasional. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi inovasi dan kualitas produk dari berbagai sektor UMKM yang siap menembus pasar global.

    Untuk menampilkan produk UMKM terbaik, proses kurasi dilakukan melalui tiga tahap utama yaitu seleksi penerimaan, penilaian data dan foto produk, penilaian sampel produk. Dari 3.006 UMKM yang mendaftar, hanya 1.000 UMKM yang lolos setelah melewati tahapan tersebut  dengan pembagian kategori sebagai berikut:

    Penasaran dengan produk apa saja yang bisa Anda temui di acara ini? Berikut adalah contoh produk unggulan yang akan dipamerkan:

    1. Home Decor & Craft

    Cabaco di BRI UMKM EXPO(RT) 2025.
    Cabaco menawarkan produk berkualitas tinggi yang dibuat dari kulit asli dan dirancang secara handmade oleh pengrajin berpengalaman. Proses mulai dari pemotongan, penjahitan dengan teknik hand stitch, hingga ukiran dihasilkan dengan ketelitian yang tinggi. Kesuksesan Cabaco meraih penghargaan Good Design Indonesia 2022, Dekranas Award 2023 Karya Kriya Terbaik III, serta juara 1 kategori Craft Menembus Batas di UMKM Award menunjukkan komitmen mereka dalam menghasilkan karya-karya terbaik.

    2. Food & Beverages (F&B)

    Krakakoa BRI UMKM EXPO(RT) 2025.
    Krakakoa adalah brand cokelat yang menggunakan biji kakao organik dari perkebunan kakao kecil dengan metode pertanian berkelanjutan. Produk-produk mereka, seperti cokelat batang dengan cabe merah dan varian single origin dari Bali, Sumatra, dan Sulawesi, merupakan contoh dari inovasi lokal yang menggabungkan cita rasa Indonesia dengan kualitas internasional.

    3. Accessories & Beauty

    Gelap Ruang Jiwa di BRI UMKM EXPO(RT) 2025.
    Gelap Ruang Jiwa mengusung konsep seni keberlanjutan dengan mengolah material sisa, seperti botol sampo bekas, menjadi karya yang bernilai. Proses manual menghasilkan bentuk-bentuk unik dan bertekstur, memperkuat kesan artistik yang mendalam. Melalui kolaborasi dengan pengrajin lokal, proyek ini tidak hanya mendukung kreativitas tetapi juga memberdayakan komunitas. Gelap Ruang Jiwa menunjukkan bahwa seni dapat menjadi medium untuk peduli terhadap lingkungan.

    4. Fashion & Wastra

    Boolao di BRI UMKM EXPO(RT) 2025.
    Boolao tidak mau ketinggalan, ini merupakan brand fashion yang menggabungkan ragam biru dengan corak dan motif tradisional Indonesia. Mereka bekerja dengan perajin dari Bandung untuk menciptakan busana buatan tangan dengan teknik pewarnaan dan pengayaman tradisional. Boolao juga pernah mengikuti New York Fashion Week, membawa kebudayaan Indonesia ke panggung dunia.

    5. Imago Raw Honey (healthcare & wellness)

    Imago Raw Honey di BRI UMKM EXPO(RT) 2025.
    Produk ini tanpa bahan pengawet dan gula tambahan, menggunakan teknologi inovatif yang telah dipatenkan. Dengan pendekatan sustainable harvesting, produk ini diproduksi dengan melibatkan petani mitra. Kini, produk ini telah diekspor ke Korea Selatan, Thailand, Brunei Darussalam, dan UEA. (cin)

  • Pemkot Malang Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

    Pemkot Malang Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

    JATIMPEDIA, Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali membuka program fasilitasi sertifikasi usaha, kali ini dengan menggratiskan pengurusan Sertifikasi Halal.

    Program ini digagas oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terutama di sektor makanan dan minuman (mamin).

    Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebutkan bahwa program ini telah dibuka sejak 15 Januari 2025 dan akan berakhir pada 31 Januari 2025.

    “Kami mengimbau para pelaku usaha untuk segera mendaftar. Kuotanya terbatas, sementara jumlah UMKM mamin di Kota Malang mencapai ribuan,” ujar Eko, Jumat (17/1/2025).

    Dalam program ini, Diskopindag Pemkot Malang juga menyediakan pendampingan khusus melalui Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Untuk mengikuti program ini, pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain, memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sesuai kategori produk yang diproduksi, melampirkan KTP pemilik usaha, menyertakan KYP Penyelia Halal, yakni orang yang bertanggung jawab atas kehalalan bahan, proses, dan produk. Serta melampirkan daftar bahan baku, alur proses produksi, dan memastikan produk belum pernah memiliki sertifikasi halal sebelumnya.

    Eko menambahkan, setelah pendaftaran, berkas peserta akan melalui proses skrining.

    “Jika lolos seleksi, tim kami akan menghubungi pelaku usaha untuk langkah selanjutnya,” jelasnya.

    Pendaftaran program ini dapat dilakukan secara online melalui QR Code yang tersedia di media sosial resmi Diskopindag Kota Malang atau melalui tautan: bit.ly/HalalSelfDeclare2025.

    Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Kota Malang serta memberikan jaminan kehalalan bagi konsumen.

    “Sertifikasi halal sangat penting, terutama di sektor mamin, agar konsumen semakin percaya terhadap produk lokal,” tutup Eko. (sat)

  • Mulai Januari Ini, Utang UMKM ke Bank Bakal Dihapus

    Mulai Januari Ini, Utang UMKM ke Bank Bakal Dihapus

    JATIMPEDIA, Jakarta – Kabar baik bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang masih memiliki tanggungan utang kepada bank. Pemerintah akan menghapuskan utang tersebut pada tahun 2025.

    Penghapusan tersebut akan mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM dengan total utang mencapai Rp 14 triliun.

    Kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Bogor.

    Dengan penghapusan utang tesebut, UMKM dapat kembali memulihkan statusnya agar dapat memperoleh fasilitas pinjaman sehingga dapat menggerakkan usahanya.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. Aturan ini ditandatangani pada Selasa 5 November 2024.

    Pada tahap awal, kata Maman, ada 67 ribu UMKM yang akan mendapat manfaat dari program tersebut dengan total nilai utang yang dihapus sekitar Rp 2,4 triliun.

    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, minggu kedua bulan Januari, minggu depan. Kita akan launching, 3 ribuan yang kita undang mendapatkan hapus tagihan,” ucap Maman.

    Dalam kesempatan tersebut, Maman juga menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank-bank yang tergabung dalam Himbara dalam melakukan hapus buku tersebut.

    Menurut Maman, kalau sudah masuk dalam daftar hapus buku biasanya debitur di-blacklist karena tidak mampu, dan pihak bank mencatatkan sebagai kerugian bank.

    “Total 1 jutaan orang itu juga kan macam-macam, ada yang meninggal, ada yang enggak tahu ke mana, tapi kan ada yang masih terdata dan mau punya akses pembiayaan lanjutan tentunya mereka perlu diputihkan, maka masuk daftar itu,” tandas Maman. (cin)

  • Pj. Gubernur Jatim Apresiasi Kemkomdigi Ajak UMKM Malang Naik Kelas Lewat Digitalisasi

    Pj. Gubernur Jatim Apresiasi Kemkomdigi Ajak UMKM Malang Naik Kelas Lewat Digitalisasi

    JATIMPEDIA, Malang – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia Meutya Viada Hafid di Kampung Wisata Keramik Dinoyo, Kota Malang pada Sabtu (4/1).

    Mengusung tema _’Upscaling UMKM dan Digitalisasi UMKM’_, kunjungan yang dibalut dalam dialog Literasi Digital bersama UMKM Keramik di Kota Malang. Melalui kegiatan ini, diharapkan bisa medorong Digitalisasi di sektor UMKM yang ada di daerah, utamanya di Kota Malang.

    Pj. Gubernur Adhy mengatakan, keputusan Kementerian Komdigi memilih Kota Malang merupakan keputusan yang tepat. Pasalnya, Kota Malang merupakan salah satu daerah dengan ekosistem digital terbaik yang dimiliki Jatim.

    “Mengapa tepat? Karena di Malang ini cukup banyak pelaku UMKM. Yang kedua terkait digital, Malang memang selangkah lebih maju terkait digital,” ucap Adhy Karyono dalam sambutannya.
    Ia mengatakan, para pengrajin keramik di Kota Malang sudah sangat melek digital. Sehingga pemasarannya pun sudah melalui berbagai platform, baik media sosial maupun _Market Place_.
    Oleh sebab itu, melalui kehadiran Menteri Komdigi kali ini, Pj. Gubernur Adhy berharap besar agar potensi yang ada ini bisa terus didorong. Sehingga akan berdampak pada peningkatan produktivitas yang berimbas pada peningkatan tingkat kesejahteraan para pengrajin keramik di Kota Malang.

    “Melalui kehadiran Ibu Menteri kali ini diharapkan bisa memberikan masukan dan arahan terkait upaya peningkatan produktivitas dan pemasukan bagi teman-teman yang bergerak di bidang keramik,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu juga, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa Pemprov Jatim secara serius mendukung upaya peningkatan digitalisasi di daerah. Hal tersebut bisa terlihat dari didirikannya Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Singosari dengan ekosistem digital dan animasinya.

    “Disana dimana tempat bagi anak anak muda seluruh Jawa Timur belajar disana. Disitu juga ada Kampus King’s College University yang jurusannya ada dua yaitu _Digital Future_ dan _Digital Economy_,” pungkasnya.

    Senada dengan Pj. Gubernur Jatim, Menteri Komdigi RI Meutya Viada Hafid juga mengaku senang atas keseriusan dan kemauan yang ditunjukkan oleh para pengrajin UMKM Keramik di Kota Malang, dalam mempelajari Digitalisasi.
    “Kota Malang sebagai salah satu yang tercepat digitalisasinya dibandingkan Kota lain di Indonesia. Malang akan jadi cikal bakal perkembangan digital di Jatim dan Indonesia,” ucapnya.

    Kondisi ini disebutnya sejalan dengan program dari pemerintah pusat, dimana persoalan digital tidak hanya seputaran ibu kota provinsi. Berdasarkan target laju pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo yaitu 8%, maka yang disorot adalah kota-kota yang non ibukota provinsi.

    “Hal ini dikarenakan daerah-daerah diperkirakan masih bisa didorong pertumbuhan ekonominya lebih cepat yang salah satunya melalui Digitalisasi,” ucap Meutya Hafid.

    Selain itu ia juga turut mendorong penggunaan kecerdasan artificial bagi para UMKM Keramik. Kecerdasan Artificial disebutnya sebagai teknologi yang akan merevolusioner banyak hal termasuk UMKM.

    “Harapannya para Pelaku UMKM bisa mengakses Kecerdasan Artificial untuk mengetahui bagaimana cara membuat serta update terbaru tentang model model keramik yang sedang tren tidak hanya di indonesia namun jg di dunia secara digital,” pungkasnya. (raf)

  • UMKM Beromzet Kurang dari Rp4,8 Miliar Tetap Pakai PPh 0,5%

    UMKM Beromzet Kurang dari Rp4,8 Miliar Tetap Pakai PPh 0,5%

    JATIMPEDIA, Surabaya – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah soal rencana pemerintah untuk menurunkan batasan omzet bagi UMKM untuk bisa menikmati tarif PPh 0,5% maupun kategori pengusaha kena pajak (PKP).

    Sebagaimana diketahui, batasan atau threshold bagi pengusaha untuk menggunakan tarif PPh 0,5% maupun sebagai batasan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) saat ini adalah senilai Rp 4,8 miliar per tahun.

    Namun, saat tarif PPN akan naik menjadi 12% per 1 Januari 2025, santer tersiar kabar thresholdnya tengah dibahas pemerintah untuk diturunkan menjadi menjadi Rp 3,6 miliar per tahun. Sebagaimana tertera dalam dokumen Bahan Rapat Koordinasi Paket Kebijakan Ekonomi.

    Meski begitu, melalui lembaran Keterangan Tertulis Nomor KT-03/2024, Ditjen Pajak menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah tidak berencana untuk menurunkan batasan omzet bagi pengusaha untuk menggunakan tarif PPh 0,5% maupun sebagai batasan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), dari Rp 4,8 miliar per tahun menjadi Rp 3,6 miliar per tahun.

    Penegasan ini sebelumnya telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia membantah bahwa pemerintah akan menurunkan ambang batas atau threshold omzet UMKM yang bisa memanfaatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final dan status pengusaha kena pajak dari yang saat ini maksimal Rp 4,8 miliar menjadi Rp 3,6 miliar per tahun.

    “Ya kalau itu belum ada rencana. Threshold tetap Rp 4,8 miliar,” kata Airlangga dikutip Minggu (22/12/2024).

    Dia pun mengaku belum ada bahasan di antara pemerintah untuk menurunkan ambang batas UMKM yang bisa bebas pajak tersebut. Meski begitu, Airlangga mengakui bila pemerintah memang ada rencana untuk mengevaluasi ambang batas omzet UMKM yang mulai terkena pajak ataupun bisa menikmati PPh Final 0,5%.

    “Tapi tetap Rp 4,8 miliar, ya. Kalau evaluasi pasti ada, sekarang engak ada,” tutur Airlangga.

    Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, rencana kebijakan penurunan threshold omzet PPh Final UMKM didasari dari rekomendasi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD.

    OECD menganggap, batasan omzet usaha di Indonesia yang terbebas dari pajak pertambahan nilai (PPN) ketinggian. Penilaian ini tertuang dalam Survei Ekonomi OECD Indonesia edisi November 2024. Batasan omzet usaha yang dimaksud OECD ini ialah senilai Rp 4,8 miliar atau setara US$ 300.000.

    “Sebenarnya rencana penurunan sudah disampaikan Bu Menkeu (Sri Mulyani) dan Pak Menko (Airlangga) di beberapa kesempatan karena ada catatan rekomendasi OECD juga, untuk lebih disesuaikan thresholdnya dengan best practices negara lain, terkait keadilan dan perluasan tax base,” ucap Susiwijono.

    Meski begitu, Susiwijono menegaskan bahwa rencana kebijakan ini baru sebatas kajian di internal pemerintahan, belum ada keputusan resmi terkait itu. Ia juga menekankan kebijakan ini tidak akan termasuk ke dalam paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah tentang kelanjutan PPh Final UMKM orang pribadi yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5% sampai dengan 2025.

    “Kemarin ini tidak disinggung karena konteksnya kan adalah insentif-insentif untuk meringankan UMKM dalam rangka adanya pemberlakuan PPN 12% per 1 Januari 2025. Tapi, setelah itu nanti pasti disampaikan,” ucap Susiwijono.

    Bila nantinya hasil proses pembahasan threshold omzet PPh final UMKM diputuskan diturunkan menjadi Rp 3,6 miliar per tahun, Susiwijono memastikan, pemberlakuannya akan ditetapkan dengan mengubah PP, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.

    Perubahan PP itu ia akui pada akhirnya juga akan menjadi acuan batasan omzet untuk memberikan insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM. Namun, ia kembali menegaskan bahwa rencana ini juga belum tentu menghasilkan keputusan threshold omzet pengusaha kena pajak yang senilai Rp 4,8 miliar akan ikut turun.

    “Kita lihat perubahan PP nya nanti ya, threshold yang mana ini kan harus ubah PP, nanti pasti pemerintah akan sampaikan hitung-hitungannya, kita perlu juga arah kajiannya bagaimana meski sudah ada ke sana terkait rekomendasi OECD, cuma konteks sekarang kan ke insentif PPh Final UMKM,” ungkap Susiwijono. (raf)

  • BHS Dorong Industri Besar di Sidoarjo Bermitra dengan UMKM

    BHS Dorong Industri Besar di Sidoarjo Bermitra dengan UMKM

    JATIMPEDIA, Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono (BHS)  mendorong industri-industri besar di wilayah Sidoarjo, bermitra dengan pelaku usaha menengah kecil, dan menengah (UMKM) khususnya kelompok usaha konveksi setempat.

    “Para industri diharapkan untuk ikut berkontribusi dalam pemberdayaan mereka,” katanya dalam keterangannya yang diterima di Sidoarjo, Kamis.

    Saat kunjungan kerja ke sentra UMKM topi dan konveksi di Desa Punggul, Gedangan, Sidoarjo, Bambang Haryo mengatakan produk topi dan konveksi itu sangat berpotensi untuk bersaing dengan produk lainnya. Kualitas yang bagus dan harga jual yang lebih murah menjadi keunggulan produk UMKM tersebut.

    “Di Sidoarjo ini ada banyak industri besar, saya kira mereka ini wajib untuk turut berkontribusi memberdayakan pelaku UMKM lokal dengan memesan produknya atau menjalin kemitraan. Di samping itu, Sidoarjo juga dikelilingi kabupaten/kota yang memiliki UMK tinggi ini adalah bonus demografi yang harusnya bisa dimanfaatkan,” ucapnya.

    Menurutnya, Sidoarjo memiliki pasar yang bagus secara posisi kewilayahan dengan dikelilingi kabupaten atau kota dengan penghasilan pekerjanya yang cukup tinggi.

    Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga diminta lebih perhatian terhadap pelaku UMKM.

    “Pemkab Sidoarjo saya harapkan memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM. Selain pendampingan, permodalan melalui bank daerah dengan suku bunga rendah juga menjadi penopang usaha mereka,” tuturnya.

    Bambang Haryo berharap pendampingan dan pengurusan izin usaha dapat dipermudah oleh pemerintah kabupaten.

    Apalagi, terkait pemanfaatan pasar digital dan manajemen pemasaran UMKM yang diminta adanya pendampingan dari dinas terkait.

     

    Kepala Desa Punggul Fathurrahman yang juga pelaku UMKM di desa tersebut mengaku telah memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di desanya. Dia mengatakan sekitar 65 persen masyarakat di desanya adalah pelaku UMKM.

    “Kami tetap berupaya untuk pemasaran dengan pengenalan bahwa Desa Punggul adalah desa UMKM topi. Apalagi, sekarang zamannya pasar digital, tentunya kami sangat serius dalam mem-branding desa dan produk kami,” katanya. (ind)