JATIMPEDIA, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat langkah nyata dalam mengakselerasi transformasi ekonomi berbasis inklusi dan digitalisasi.
Dalam ajang virtual assessment BPKAD Award 2025 yang digelar Rabu (11/6/2025), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan beragam inovasi yang bertujuan menekan kemiskinan dan menghindarkan masyarakat dari praktik pinjaman ilegal.
Salah satu upaya strategis Pemkot Surabaya adalah penyediaan fasilitas kredit aman melalui program Puspita PT BPR Surya Arta Utama. Program ini menyasar pelaku UMKM dan masyarakat sektor padat karya sebagai alternatif pembiayaan yang legal, terjangkau, dan jauh dari jeratan rentenir maupun pinjol ilegal.
“Kalau mau pinjam, jangan ke pinjol. Gunakan Puspita BPR kami yang lebih aman dan diawasi,” tegas Wali Kota Eri.
Pemkot Surabaya juga mendorong literasi keuangan melalui transformasi digital, salah satunya lewat program KatePay. Inisiatif ini menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai alat transaksi nontunai di lingkungan sekolah dan transportasi umum, yang bertujuan menanamkan budaya cashless sejak usia dini.
Selain itu, sistem penggajian aparatur sipil di Pemkot juga telah sepenuhnya menggunakan metode transfer bank demi efisiensi dan transparansi.
Dukungan terhadap kesejahteraan juga hadir lewat kolaborasi Pemkot dengan Pegadaian dan BPJS Ketenagakerjaan, melalui program Tabungan Emas dan perlindungan tenaga kerja. Hingga kini, tercatat akumulasi Tabungan Emas mencapai Rp743 juta, sedangkan kontribusi Jaminan Ketenagakerjaan menembus angka Rp8 miliar.
Melalui Program Padat Karya dan pelatihan digital, Pemkot Surabaya berupaya mengedukasi pelaku usaha agar melek teknologi dan mampu mengelola keuangan secara mandiri. Literasi digital dan keuangan disebut Eri sebagai kunci percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis data.
“Kalau sudah digital, kita bisa tahu mana yang butuh penguatan, mana yang harus ditingkatkan. Kebijakan jadi lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Masyarakat juga diajak aktif memanfaatkan aplikasi e-Peken, platform belanja daring yang menjembatani pelaku UMKM lokal dengan konsumen lewat transaksi yang aman dan efisien.
Semua upaya ini berhasil menurunkan angka kemiskinan Surabaya menjadi 1,6% pada 2024. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Ketua OJK Yunita Larasati, yang menilai Surabaya sukses menyosialisasikan transaksi QRIS dan pembayaran nontunai secara luas ke sekolah hingga kantor-kantor.
“Kami akan terus bersinergi memberikan edukasi agar masyarakat lebih cermat dalam mengelola keuangan, khususnya menghadapi tawaran pinjaman,” ujar Yunita.(sat)
