Jatimpedia

Tag: #PupukBersubsidi

  • Petani Terdaftar RDKK Tebus Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP

    Petani Terdaftar RDKK Tebus Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP

    JATIMPEDIA, Surabaya – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebutkan saat ini seluruh petani, yang terdaftar di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), sudah dapat melakukan penebusan pupuk subsidi menggunakan aplikasi iPubers di mitra kios dengan hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

    General Manager Wilayah 1 Pupuk Indonesia Roh Eddy dalam pernyataan di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa proses penebusan pupuk bersubsidi yang mudah dikarenakan aplikasi tersebut menerapkan sistem data yang terintegrasi antara mitra distributor, petani penerima subsidi pupuk, dan stok pupuk yang ada di Pupuk Indonesia.

    Dengan sistem yang terintegrasi, maka proses penebusan bisa dilakukan secara mudah dengan hanya menggunakan KTP, sehingga dapat mendukung sejumlah program Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran khususnya swasembada pangan nasional.

    “Mulai tanggal 1 Januari 2025, petani sudah bisa melakukan penebusan. Jadi e-RDKK sudah terkoneksi dengan iPubers, sehingga para petani bisa langsung melakukan penebusan pupuk bersubsidi mulai awal tahun atau 1 Januari 2025,” kata dia.

    Hal ini dirasakan langsung oleh salah satu petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yakni Oboy Gozali yang berasal dari Kelompok Tani Sukaseuri. Dia menceritakan pengalaman tentang mudahnya menebus pupuk bersubsidi.

    “Saat ini, Alhamdulillah untuk penebusan pupuk bersubsidi sangat mudah dan sangat membahagiakan bagi para petani, karena cukup membawa KTP dan sama uang, begitu selesai langsung bisa membawa pulang pupuknya, tidak ribet lagi,” kata dia.

    Selain proses penebusan yang mudah, Gozali menyampaikan bahwa harga penebusan pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni harga eceran tertinggi (HET).

    Ia mengapresiasi pemerintah yang telah memudahkan proses penebusan pupuk bersubsidi.

     

    ”Terima kasih kepada pemerintah, Kementerian Pertanian dan juga Pupuk Indonesia, karena penebusan pupuk bersubsidi sekarang menjadi lebih mudah,” kata dia.

    Hal senada diungkapkan oleh Warsan, selaku pemilik kios Tani Mandiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia mengungkapkan bahwa semenjak diterapkan aplikasi iPubers, proses penebusan pupuk bersubsidi dan proses pencatatan administrasinya menjadi lebih mudah.

    “Selaku pemilik kios, dibandingkan proses penebusan sebelum ada aplikasi iPubers itu selalu ada keluhan dari petani karena terlalu rumit dan banyak formulir yang harus diisi. Semenjak diganti dengan iPubers, Allhamdulillah, proses penyaluran lebih mudah dan aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi kios dari sisi administrasinya,” kata Warsan.

    Pupuk Indonesia meluncurkan aplikasi iPubers sejak 2023 sesuai dengan arahan pemerintah yang menginginkan proses penebusan pupuk dipermudah.

     

    Dengan proses penebusan yang mudah, petani diharapkan bisa memperoleh pupuk bersubsidi tepat waktu yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan.

    Pada Januari 2025, iPubers telah diimplementasikan 100 persen di lebih dari 26.000 kios distributor pupuk di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat.

    Pupuk Indonesia telah mendapat dukungan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar sejak 1 Januari 2025.

    Hingga tanggal 19 Januari 2025, sudah ada sekitar 600.000 petani yang menebus 405.000 ton pupuk bersubsidi. (raf)

  • Komitmen Pupuk Indonesia Perketat Pengawasan Pupuk Bersubsidi

    Komitmen Pupuk Indonesia Perketat Pengawasan Pupuk Bersubsidi

    JATIMPEDIA, Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan, dengan memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas, perusahaan berupaya memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tidak dilanggar demi melindungi kepentingan petani.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh menekankan bahwa perusahaan tidak akan menoleransi pelanggaran yang merugikan petani.

    “Menjual pupuk bersubsidi di atas HET adalah pelanggaran serius dan dapat dikenai sanksi pidana. Kami berkomitmen menjaga distribusi pupuk agar tetap terjangkau bagi petani sesuai amanat perundang-undangan,” ujar Tri Wahyudi di Jakarta, Minggu

    HET pupuk bersubsidi untuk 2025 telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI No. 644/kPTS/SR.310/M/11/2024. Dalam keputusan tersebut, HET pupuk bersubsidi di tingkat kios atau pengecer ditetapkan sebesar Rp2.250/kg untuk Urea, NPK Phonska Rp2.300/kg, NPK untuk Kakao Rp3.300/kg, dan Pupuk Organik Rp800/kg.

    Pupuk Indonesia mengingatkan kepada seluruh mitra kios bahwa pelanggaran HET pupuk bersubsidi dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001. Sanksinya meliputi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

    Bagi kios yang terbukti melanggar aturan, Pupuk Indonesia mengambil tindakan dengan mewajibkan mereka mengembalikan selisih harga kepada petani yang telah dirugikan akibat penjualan di atas HET dan memasang spanduk komitmen yang menyatakan bahwa mereka akan menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku.

    “Jika pelanggaran berulang, kami tidak akan ragu untuk memutus kerja sama dengan kios atau distributor yang terlibat. Ini adalah langkah penting untuk melindungi petani dari praktik curang,” kata Tri Wahyudi.

    Sebagai langkah preventif, Pupuk Indonesia terus menggencarkan edukasi kepada petani, kios, dan pihak terkait mengenai pentingnya mematuhi HET. Seperti halnya, mencatat secara lengkap pada nota jika terjadi peningkatan harga tebus pupuk yang telah disepakati antara kios dengan petani, atau kesepakatan harga ongkos kirim, pembayaran pupuk pasca panen (yarnen), dan kesepakatan lainnya yang membuat penebusan pupuk lebih tinggi dari HET.

    Selanjutnya, Pupuk Indonesia mewajibkan seluruh mitra kios untuk memasang spanduk yang berisi informasi mengenai nomor telepon yang dapat dihubungi apabila petani menemukan kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET.

    “Kami mendorong siapa pun yang mengetahui adanya pelanggaran untuk segera menghubungi staf penjualan AE atau AAE setempat. Kami memastikan akan memberikan peringatan kepada distributor atau kios tersebut,” ujar Tri Wahyudi.

    Pupuk Indonesia secara berkala juga menggelar acara PI Menyapa yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di lapangan. Acara Rembuk Tani juga digelar di berbagai daerah sebagai forum untuk membahas berbagai permasalahan, tantangan dan peluang di sektor pertanian.

    Dalam dua forum tersebut petani dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan, termasuk mengenai HET langsung kepada pemangku kepentingan di Pupuk Indonesia. Perusahaan juga mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi.

    Meski demikian perlu diingat, terkadang memang terjadi adanya pembebanan biaya transportasi ataupun pengangkutan pupuk bersubsidi sehingga menimbulkan persepsi seolah HET dinaikkan. Namun, hal itu biasanya merupakan kesepakatan yang dibuat antara kios dan petani.

    “Dengan pengawasan yang lebih ketat, kami ingin memastikan pupuk bersubsidi benar-benar dirasakan oleh petani yang membutuhkan. Langkah ini penting untuk menjaga produktivitas sektor pertanian dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional,” kata Tri Wahyudi.(raf)

  • Petrokimia Gresik Siap Distribusikan Pupuk Bersubsidi ke Seluruh Indonesia Mulai Januari 2025

    Petrokimia Gresik Siap Distribusikan Pupuk Bersubsidi ke Seluruh Indonesia Mulai Januari 2025

    JATIMPEDIA, Gresik – Petrokimia Gresik, bagian dari holding Pupuk Indonesia, mengumumkan kesiapan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2025. Perusahaan ini telah menyiapkan stok sebanyak 372.668 ton pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan petani di tanah air.

    Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, mengungkapkan bahwa keputusan ini berdasarkan Rapat Koordinator Terbatas (Rakortas) yang dilaksanakan di Bandung, yang menugaskan Pupuk Indonesia untuk menyalurkan pupuk bersubsidi mulai awal tahun. “Sekitar 14,7 juta petani sudah terdaftar dalam e-RDKK, yang memudahkan proses distribusi,” jelas Dwi Satriyo.

    Dia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyederhanakan regulasi, sehingga pupuk bersubsidi dapat segera sampai ke tangan petani pada waktu yang tepat. Dengan langkah ini, diharapkan pupuk sudah tersedia di kios atau pengecer resmi saat dibutuhkan petani.

    Petrokimia Gresik telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi yang mencakup:

    • Pupuk Urea bersubsidi sebanyak 59.593 ton, yang melebihi ketentuan pemerintah sebesar 32.483 ton.
    • Pupuk NPK subsidi sebanyak 297.332 ton, lebih dari dua kali lipat dari stok yang dipersyaratkan pemerintah sebesar 162.569 ton.
    • Pupuk organik bersubsidi sebanyak 15.743 ton, memenuhi 118% dari stok minimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 13.375 ton.

    Stok tersebut kini telah berada di gudang-gudang Lini III atau tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani selama tiga pekan pertama tahun 2025. Petrokimia Gresik berharap petani dapat segera menebus pupuk tersebut dengan membawa KTP sebagai syarat.

    Dwi Satriyo menegaskan, kesiapan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program percepatan swasembada pangan nasional yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dengan distribusi pupuk yang tepat waktu, diharapkan produktivitas pertanian dapat terus meningkat.(sat)

  • Hingga 3 Januari, 27 Ribu Petani Tebus Pupuk Bersubsidi

    Hingga 3 Januari, 27 Ribu Petani Tebus Pupuk Bersubsidi

    JATIMPEDIA, Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat telah ada sekitar 27.092 transaksi petani yang berhasil menebus pupuk bersubsidi sejak awal tahun hingga tanggal 3 Januari 2025.

    “Pupuk Indonesia mencatat telah ada sebanyak 27.092 transaksi penebusan pupuk bersubsidi hingga tanggal 3 Januari 2025,” kata Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Tri menyebutkan bahwa dari transaksi itu jumlah pupuk yang ditebus mencapai 7.536 ton, dengan rincian pupuk urea 4.532 ton, pupuk NPK 2.966 ton, pupuk NPK Formula Khusus 16,7 ton, dan pupuk organik 20,8 ton.

    Dia mengatakan bahwa kegiatan penebusan pupuk bersubsidi pada awal tahun ini merupakan bentuk dukungan pemerintah yang telah berhasil menyederhanakan skema penebusan pupuk bersubsidi dan alokasi yang lebih terencana dengan baik.

    Ia menegaskan bahwa pada 1 Januari 2025, sesuai dengan janji pemerintah, Pupuk Indonesia mulai menyalurkan pupuk bersubsidi. Sebagai contoh, pada pada 1 Januari 2025 sekitar pukul 00.00 detik ke-22, seorang petani dari Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, melakukan penebusan pupuk.

    Kemudian, petani dari Serdang Bedagai juga turut bertransaksi. Secara keseluruhan, terdapat 10 petani yang melakukan transaksi pada malam tahun baru.

    Lebih lanjut, Tri menyatakan bahwa dengan demikian, petani sudah dapat menebus pupuk bersubsidi pada 1 Januari 2025.

    “Jadi Alhamdulillah, petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi pada 1 Januari 2025,” ucapnya.

    Dia menuturkan bahwa hal itu menjadi bentuk komitmen Pupuk Indonesia menjalankan mandat Pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.798 ton, dan Organik 500.000 ton.

    Tri memastikan bahwa penyaluran pupuk subsidi ini diperuntukkan bagi petani terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi).

    Adapun syarat lain bagi petani yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi yaitu memiliki luas lahan maksimal 2 hektare, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.

    “Kami menyambut baik kegiatan penebusan di awal tahun 2025, karena kegiatan ini dapat ini Kami harapkan dapat mendukung dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” katanya.

    Pupuk Indonesia mencatat stok pupuk nasional pada awal tahun 2025 mencapai 1.558.558 ton. Seluruh stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.147.453 ton dan nonsubsidi sebesar 411.105 ton.

    Adapun rincian stok pupuk bersubsidi yaitu urea 572.700 ton, NPK 510.125 ton, NPK Formula Khusus 17.306 ton, dan pupuk organik sebesar 47.322 ton. Sedangkan stok pupuk nonsubsidi untuk urea 349.974 ton dan NPK 61.131 ton.

    Dengan stok yang tersedia dan di atas minimum stok yang ditentukan pemerintah ini, Pupuk Indonesia meyakini siap memenuhi kebutuhan pupuk petani terdaftar pada musim tanam awal tahun 2025.

    “Kami mengajak kepada seluruh petani terdaftar di RDKK untuk segera melakukan penebusan pupuk guna memenuhi kebutuhan pupuk di awal musim tanam 2025. Penebusan sudah dapat dilakukan dengan mudah, cukup membawa KTP dan proses penebusan melalui i-Pubers,” kata Tri.

    Proses penebusan pupuk bersubsidi yang dapat dilakukan pada awal tahun 2025 ini disambut baik oleh para petani terdaftar yang berada di beberapa lokasi, seperti Wiyono, petani asal Jawa Tengah.

    Wiyono mengaku merasa senang lantaran awal tahun sudah dapat menebus pupuk guna memenuhi kebutuhan di awal musim tanam.

    “Terima kasih kepada pemerintah dan Pupuk Indonesia atas ketersediaan stok pupuk yang selalu ada, hari ini saya Wiyono, petani dari Prambanan bisa menebus pupuk subsidi dengan KTP di hari Rabu, 1 Januari 2025,” kata Wiyono.

    Hal senada diungkapkan Ridwan, petani asal Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengungkapkan bahwa stok pupuk tersedia dan proses penebusan mudah melalui i-Pubers.

    “Per tanggal 1 Januari 2025. Saya sudah bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios UD Daun Buah, cukup menggunakan KTP dan tidak ada kendala sama sekali,” kata Ridwan. (raf)

  • Petrokimia Gresik Siapkan 316.334 Ton Pupuk Bersubsidi untuk Dukung Swasembada Pangan

    Petrokimia Gresik Siapkan 316.334 Ton Pupuk Bersubsidi untuk Dukung Swasembada Pangan

    JATIMPEDIA, Gresik – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Petrokimia Gresik, anggota holding Pupuk Indonesia, telah menyiapkan 316.334 ton stok pupuk bersubsidi untuk mendukung produktivitas pertanian nasional. Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, mengajak petani terdaftar untuk segera menebus pupuk bersubsidi yang tersedia di kios resmi dengan proses mudah hanya menggunakan KTP.

    Pemerintah sebelumnya menambah volume pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton pada pertengahan 2024. Dari total ini, Pupuk Indonesia mendapatkan kontrak sebesar 7,54 juta ton untuk mendukung swasembada pangan nasional. Stok yang disiapkan Petrokimia Gresik hingga 2 Desember 2024 terdiri dari 52.365 ton Urea, 246.875 ton NPK, dan 17.094 ton Petroganik, yang jauh melebihi ketentuan minimum pemerintah.

    Untuk memastikan kelancaran distribusi, Petrokimia Gresik telah mengadopsi digitalisasi melalui aplikasi seperti Warehouse Management System (WMS), Sistem Scheduling Truk Online (SISTRO), dan Petroport. Langkah ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani terdaftar.

    Selain itu, Petrokimia Gresik secara aktif memantau stok di lapangan dan memastikan penyaluran sesuai regulasi, termasuk kriteria penerima pupuk bersubsidi yang diatur dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2024. Petani yang berhak wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar di SIMLUHTAN, dan mengelola lahan maksimal dua hektar.

    Dwi Satriyo berharap para petani dapat memanfaatkan alokasi pupuk bersubsidi ini secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Dengan dukungan regulasi terbaru, pendataan penerima pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK kini dapat diperbarui setiap empat bulan untuk menyesuaikan kebutuhan petani di lapangan.

    “Penyerapan pupuk bersubsidi yang optimal akan menjadi langkah penting dalam mendukung swasembada pangan nasional,” tutupnya.(sat)