Jatimpedia

Tag: #PupukBersubsidi

  • Mentan Produksi Gula Nasional Saat ini 2,9 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Mentan Produksi Gula Nasional Saat ini 2,9 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

    JATIMPEDIA,  Surabaya – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan produksi gula nasional tahun ini mencapai 2,9 juta ton. Angka ini tertinggi dalam sejarah sekaligus mampu memenuhi kebutuhan gula sebesar 2,8 juta ton.

    Andi Amran Sulaiman juga memastikan target swasembada gula harus tercapai dalam empat tahun ke depan. Untuk itu dia mengajak semua pihak berkolaborasi dari pusat, daerah, pelaku usaha, hingga petani.

    Hal itu disampaikan Mentan Amran saat memberikan pengarahan dalam Raker Mentan dengan PTPN Group di Kantor PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Surabaya,  Rabu (11/6).

    Mentan didampingi oleh Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Sekdaprov Adhy Karyono,  Dirut Pupuk Indonesia,  serta jajaran manajemen PT SGN  Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian.

    Dikatakan, sejumlah upaya sedang dilakukan pemerintah bersama jajaran PTPN Group untuk menuju swasembada gula nasional. Di antaranya penyediaan lahan, Pupuk yang cukup, bongkar ratun yang bagus, dukungan modal yang cukup untuk petani tebu.

    Mentan mengaku sudah menugaskan PTPN Group utuk membuka lahan baru bagi kebun tebu. Tahun ini ditargetkan ada 200 ribu kebun tebu baru yang akan disiapkan oleh PTPN Group.

    Langkah selanjutnya adalah penyediaan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan cukup. Upaya lainnya adalah dukungan modal bagi petani untu pengolahan. Selama ini petani dibatasi pinjaman, untuk kedepannya akan diubah dengan regulasi baru.

    “Sehingga nantinya petani tebu boleh mengajukan pinjaman secara berkelanjutan untuk mengolah lahan,membeli bibit dan Pupuk yang bagus dan terjangkau serta produksi tebu yang bagus,” ujar Mentan.

    “Itu untuk fokus tebu, moga-moga dua tiga tahun, paling lambat empat sampai lima tahun Indonesia bisa meraih swasembada gula nasional, mudah-mudahan,” imbuhnya lagi.

    Mentan menyoroti penurunan signifikan produktivitas tebu nasional dibanding masa kolonial Belanda karena pada masa itu 1 hektare lahan tebu bisa menghasilkan 14 ton, namun saat ini produksi turun 4 ton per hektare, sehingga hanya 10 ton saja.

    “Kami ingin mengembalikan masa kejayaan tebu saat kolonial Belanda. Kami akan terus kaji dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan untuk mewujudkan swasembada gula,” katanya.

    Selain memenuhi kebutuhan gula konsumsi domestik, pemerintah juga menargetkan penguatan produksi gula untuk kebutuhan industri, sebagai upaya menekan ketergantungan terhadap impor. (eka)

  • Mentan : Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Dorong Semangat Petani

    Mentan : Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Dorong Semangat Petani

    JATIMPEDIA, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menambah alokasi pupuk bersubsidi dan mempercepat perbaikan irigasi telah mendorong semangat kerja petani, termasuk di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

    Ia mengatakan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2025 meningkat dari 6,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, serta kebijakan ini dinilai efektif dalam meningkatkan produktivitas, seiring dengan perbaikan sistem irigasi yang di berbagai daerah.

    “Kami kemarin sudah keliling di Majalengka ini, mendengar langsung dari petani, bahwa atas kebijakan Presiden yaitu penambahan pupuk dua kali lipat, dari 6,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton sudah disambut baik oleh petani,” kata Amran di Majalengka, Senin.

    Ia menjelaskan pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun, untuk memperbaiki saluran irigasi di seluruh Indonesia.

     

    Selain itu, lanjut Amran, penyerapan gabah oleh Perum Bulog pada periode Januari hingga Maret 2025 tercatat meningkat signifikan, bahkan mencapai 2.000 persen dibandingkan rata-rata lima hingga sepuluh tahun terakhir.

    “Ini adalah kabar baik untuk petani Indonesia. Kemudian harga gabah, naik Rp6.500 per kg di tingkat petani,” katanya.

    Ia menambahkan Presiden Prabowo sudah hadir langsung dalam kegiatan panen raya di Majalengka, yang memanfaatkan lahan sekitar 5.000 hektare milik kelompok tani di wilayah tersebut.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran kementerian dan pemerintah daerah, dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional.

    “Kita berhasil kendalikan harga pangan dalam waktu singkat. Ini bukti kerja keras semua pihak,” kata Presiden.

     

    Ia juga menyinggung keberhasilan Indonesia yang kini mampu mengekspor telur, di saat banyak negara justru mengalami kekurangan.

    “Alhamdulillah, kita sekarang surplus telur, bahkan harganya turun. Saya minta semua pihak terus bekerja keras agar harga daging, telur, dan susu bisa lebih terjangkau, sehingga rakyat bisa menikmati asupan protein yang cukup,” ujar Prabowo. (cin)

  • Pupuk Indonesia: Tebus Pupuk Bersubsidi Hanya Dilakukan di Kios Resmi

    Pupuk Indonesia: Tebus Pupuk Bersubsidi Hanya Dilakukan di Kios Resmi

    JATIMPEDIA, Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan penebusan pupuk bersubsidi hanya bisa dilakukan oleh petani terdaftar di kios resmi yang ditunjuk oleh perseroan.

    Imbauan ini menjawab semakin banyak beredarnya akun media sosial (medsos), termasuk di platform TikTok yang mengatasnamakan Pupuk Indonesia atau anak perusahaan (anper), dan menawarkan/menjual pupuk bersubsidi.

    “Pupuk bersubsidi hanya bisa didapatkan oleh petani terdaftar, dan hanya bisa ditebus di kios resmi yang kami tunjuk. Jadi penjualan pupuk bersubsidi melalui media sosial sudah jelas penipuan,” kata Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana di Jakarta, Minggu.

    Telah beredar akun TikTok dengan nama @pt.petrokimia.id. Akun itu menayangkan harga-harga pupuk bersubsidi di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), serta menawarkan penjualan pupuk bersubsidi.

     

    HET pupuk bersubsidi sesuai regulasi untuk urea Rp2.250/kg, NPK Rp2.300/kg, NPK khusus kakao Rp3.300/kg, dan HET pupuk organik Rp800/kg.

    Wijaya memastikan akun tersebut bukan akun resmi Petrokimia Gresik. Adapun akun TikTok resmi yang digunakan Petrokimia Gresik untuk melakukan edukasi tentang pupuk bersubsidi dan distribusinya, yaitu @petrokimiagresik.

    Selain @pt.petrokimia.id, ada akun lain yang juga menawarkan pupuk bersubsidi untuk petani, yaitu @pupuk.bersubsidi, dan akun-akun palsu lain di berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Facebook dan Instagram.

    Ia berharap masyarakat selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayainya, serta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Pupuk Indonesia maupun anper, karena bisa menjadi modus penipuan.

    “Pemerintah telah membuat regulasi yang jelas dan sangat memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi. Petani terdaftar cukup membawa KTP saat melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios resmi,” ujar Wijaya.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan, modus penipuan lain yang memanfaatkan pupuk bersubsidi yaitu pupuk tiruan yang sudah pasti penggunaannya merugikan petani.

    Secara tertulis Pupuk Indonesia sudah melarang distributor dan kios binaan untuk menjual pupuk semacam itu. Larangan ini tertuang dalam Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) yang ditandatangani oleh distributor.

    Pupuk Indonesia grup memiliki konsistensi kualitas produk yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini karena seluruh produk yang dibuat telah melewati serangkaian uji kualitas, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama laboratorium independen yang telah tersertifikasi.

    Karena itu ia mengimbau petani untuk menggunakan produk asli buatan Pupuk Indonesia. Kualitas yang terjaga tersebut akan memberikan hasil optimal pada peningkatan produktivitas pertanian, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan selaras dengan program Astacita Presiden Prabowo.

    Adapun petani terdaftar yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 yaitu petani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan pembudidaya ikan yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan).

    Perpres ini juga membatasi komoditas penerima pupuk bersubsidi hanya untuk padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, kopi, dan singkong atau ubi kayu.

    “Jika menemukan modus penipuan yang memanfaatkan pupuk bersubsidi bisa menghubungi layanan pelanggan Pupuk Indonesia di kontak bebas pulsa di nomor 0800 100 8001 atau WA 0811 9918 001,” kata dia. (raf)

  • Petrokimia Gresik Siapkan 431.852 Ton Pupuk Bersubsidi untuk Lebaran dan Musim Tanam

    Petrokimia Gresik Siapkan 431.852 Ton Pupuk Bersubsidi untuk Lebaran dan Musim Tanam

    JATIMPEDIA, Gresik – Petrokimia Gresik, anggota holding Pupuk Indonesia, menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebanyak 431.852 ton per 25 Maret 2025. Persediaan ini dipastikan mencukupi kebutuhan petani selama libur Lebaran dan menyambut musim tanam April 2025.

    “Dengan stok ini, kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi meskipun memasuki Hari Raya. Kami akan memastikan ketersediaan pupuk optimal menyambut musim tanam kedua 2025,” ujar Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, di Gresik, Jawa Timur, Kamis (27/3/2025).

    Stok tersebut terdiri dari pupuk Urea 68.314 ton, NPK 347.756 ton, dan pupuk Organik 15.782 ton, sesuai atau bahkan melebihi ketentuan minimum pemerintah. Distribusi pupuk juga telah dipersiapkan dengan baik agar tetap berjalan lancar selama libur Lebaran dan musim tanam.

    Dwi Satriyo menegaskan bahwa kebijakan pembatasan angkutan barang saat mudik tidak akan mempengaruhi distribusi pupuk bersubsidi. Sebagai kebutuhan pokok, pupuk dikecualikan dari pembatasan operasional angkutan barang, sehingga truk pengangkut pupuk tetap dapat beroperasi normal ke berbagai daerah di Indonesia.

    Ia juga memastikan petani tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pupuk selama libur Lebaran dan mendorong mereka untuk mengoptimalkan stok yang telah disiapkan guna meningkatkan hasil panen demi mendukung ketahanan pangan nasional. Penebusan pupuk pun kini lebih mudah, cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    “Stok pupuk bersubsidi siap didistribusikan ke kios-kios, dan petani terdaftar sudah bisa melakukan penebusan sesuai alokasi,” pungkasnya.(sat)

  • Hadapi Musim Tanam II-2025, Pupuk Indonesia Jamin Distribusi Pupuk

    Hadapi Musim Tanam II-2025, Pupuk Indonesia Jamin Distribusi Pupuk

    JATIMPEDIA, Jakarta –  PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan kelancaran distribusi pupuk menjelang dan sesudah Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025, guna menjamin pupuk tersedia pada musim tanam kedua yang akan jatuh pada April 2025.

    “Seluruh lini distribusi Pupuk Indonesia wajib kembali beroperasi pada 3 April guna mendukung datangnya musim tanam kedua tahun ini yang akan dimulai pada April. Stakeholder harus memastikan kegiatan operasional setelah libur dapat berjalan dengan normal demi kelancaran pelayanan di seluruh lini distribusi,” kata Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Menjelang momen Lebaran 2025 ini, Wijaya mengatakan kegiatan distribusi pupuk mulai dari gudang hingga kios akan tetap berlangsung hingga Jumat, 28 Maret 2025. Selanjutnya, kegiatan distribusi pupuk akan kembali beroperasi penuh pada Kamis, 3 April 2025.

    Wijaya mengatakan penyaluran pupuk akan didukung oleh 1.067 distributor dengan 27 ribu lebih jaringan kios atau pengecer, 107 penyedia jasa kapal dengan 179 trayek pelayaran, 274 penyedia jasa truk dengan 1.288 rute, ditambah dengan 4 rute pendistribusian melalui kereta api.

    Wijaya memastikan proses distribusi pupuk bersubsidi tidak akan terdampak oleh kebijakan pembatasan angkutan barang yang akan diterapkan pemerintah selama momen mudik dan Lebaran tahun ini. Sebab, pupuk masuk kategori kebutuhan pokok yang dikecualikan dari pembatasan operasional angkutan barang.

    “Pupuk Indonesia menjamin kesiapan dan kelancaran distribusi pupuk hingga menjelang dan sesudah Lebaran, karena pupuk masuk kategori komoditas yang mendapat pengecualian dalam kebijakan pembatasan angkutan barang selama momen mudik Lebaran 2025,” kata Wijaya.

    Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Instansi tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 H.

    Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan pembatasan operasional angkutan barang, seperti truk bersumbu 3 atau lebih di banyak jalan tol dan non-tol mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan. Pembatasan tersebut akan berlaku pada Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 hingga Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.

    Wijaya mengatakan pembatasan operasional angkutan barang tersebut tidak akan berpengaruh pada komoditas pupuk. Sebab, pembatasan tersebut dikecualikan untuk truk pengangkut kebutuhan pokok seperti BBM, pakan ternak, termasuk truk pengangkut pupuk.

    “Dengan adanya pengecualian ini, maka dapat dipastikan truk-truk yang mengangkut pupuk bersubsidi dan non-subsidi dapat tetap beroperasi seperti biasa untuk menyalurkan pupuk yang amat dibutuhkan oleh petani. Kebijakan ini sejalan dengan program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan,” kata dia.(raf)

  • Pupuk Indonesia Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pupuk Subsidi

    Pupuk Indonesia Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pupuk Subsidi

    JATIMPEDIA, Jakarta –  PT Pupuk Indonesia (Persero) meningkatkan kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komitmen untuk menyempurnakan tata kelola pupuk bersubsidi dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional.

    “Mengawali kolaborasi itu, Pupuk Indonesia telah menggelar audiensi dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Senin (10/3),” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Rahmad menyampaikan bahwa, Pupuk Indonesia dalam menjalankan amanah menyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari risiko dan persoalan hukum.

    Oleh karena itu, dengan adanya kolaborasi itu, tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dapat ditingkatkan sehingga risiko tersebut dapat dicegah.

    “Kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan, dan akan dilakukan, dan tentunya kita berdiskusi hal-hal lainnya, yang sifatnya untuk koordinasi. Konteksnya adalah bagaimana KPK, Pupuk Indonesia Grup, bisa berkolaborasi dengan KPK, untuk bisa meningkatkan tata kelola,” ujarnya.

    Menurut dia, jika tata kelola semakin kuat dan semakin baik, diharapkan bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, atau tindakan hukum lainnya.

    Ia menambahkan, kolaborasi itu merupakan bentuk optimalisasi Pupuk Indonesia dalam menjalankan tugas menyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Diungkapkannya, perbaikan tata kelola pupuk subsidi dimulai dari KPK di mana pada 2018, ada rekomendasi dari KPK terkait dengan perbaikan tata kelola sehingga saat ini telah keluar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

    Perpres itu mengatur mengenai tata kelola pupuk bersubsidi sehingga pendistribusiannya memenuhi prinsip 6 tepat, yaitu tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima.

    Adapun sebagai komitmen dalam kolaborasi ini, Pupuk Indonesia dan anak-anak perusahaan akan memberikan sejumlah akses dan data kepada tim KPK.

    “Intinya kami bersepakat, KPK dengan Pupuk Indonesia, kami ada ruangan untuk berkolaborasi,” tutur Rahmad.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kolaborasi itu penting sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan lebih awal, dengan demikian pupuk bersubsidi dapat tersalurkan sesuai dengan alokasi dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan percepatan swasembada pangan nasional.

    Hal itu selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan nasional.

    “Kolaborasi ini penting, karena pupuk adalah pilar utama ketahanan pangan nasional,” ucap Rahmad.

    Dia menambahkan, jika tata kelola pupuk lebih baik, maka petani juga lebih mudah mendapatkan pupuk, terselesaikan dengan baik, sehingga Indonesia bisa segera mencapai ketahanan pangan nasional.

    “Dan itu pasti baik untuk bangsa dan negara ini,” imbuh Rahmad. (raf)

  • Bersama Forkopimda Bupati Ngawi Komitmen Jaga Ketersediaan Pupuk

    Bersama Forkopimda Bupati Ngawi Komitmen Jaga Ketersediaan Pupuk

    JATIMPEDIA, Ngawi – Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menegaskan komitmennya untuk memastikan ketersediaan pupuk di daerahnya tetap terjaga. Bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, Ony berkomitmen untuk memantau secara langsung pergerakan distribusi pupuk guna mendukung kelancaran produksi pertanian di Ngawi.

    “Kami, selaku kepala daerah, bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan. Dalam hal ini, Bapak Kapolri dan Panglima TNI telah sepakat untuk mendukung pergerakan monitoring yang dilakukan oleh Bupati, yang akan dibantu oleh Bhabinsa dan Babinkamtibmas,” ujar Ony Anwar Harsono dalam keterangannya.

    Bupati Ngawi menjelaskan bahwa kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan tepat sasaran. Menurutnya, kesigapan jajaran Forkopimda dalam melakukan pengawasan di lapangan akan mempercepat proses distribusi serta memastikan tidak ada penyelewengan.

    “Ini adalah kerja bareng, kerja kita semua. Kami optimis, jika program ini dapat dijalankan dengan baik, swasembada pangan di Indonesia, khususnya di Ngawi, akan tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya,” lanjut Ony.

    Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang stabil, serta mendukung petani dalam memperoleh pupuk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Dengan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait, Ony berharap produksi pertanian di Ngawi dapat terus meningkat, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terjaga.(sat)

     

  • Menko Pangan Zulhas Minta Kepala Daerah Awasi Distribusi Pupuk Subsidi

    Menko Pangan Zulhas Minta Kepala Daerah Awasi Distribusi Pupuk Subsidi

    JATIMPEDIA, Ngawi – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa peran Bupati sangat krusial dalam mengawasi distribusi pupuk subsidi di tingkat daerah setelah diberlakukannya skema baru distribusi pupuk per 1 Januari 2025. Hal ini diungkapkan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Ngawi pada Senin (3/5/2025).

    Menurut Zulkifli, perubahan sistem distribusi pupuk ini bertujuan untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi yang berkualitas, serta meningkatkan efisiensi distribusi.

    “Banyak aturan yang sudah kita pangkas, pupuk diatur langsung oleh Menteri Pertanian dan distribusinya langsung dari produsen ke petani. Bupati tugasnya mengawasi agar distribusi ini berjalan dengan baik,” ujar Zulkifli.

    Sebelumnya, distribusi pupuk melalui serangkaian prosedur yang panjang, mulai dari pengajuan petani, persetujuan camat, Bupati, Gubernur, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, hingga Menteri Keuangan. Namun, dengan diberlakukannya skema baru ini, distribusi pupuk kini lebih sederhana, yakni dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (gapoktan), dengan kuota pupuk yang diatur oleh Kementerian Pertanian.

    Keputusan ini juga mencakup penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi pada 2025. Adapun harga HET baru yang ditetapkan antara lain pupuk urea: Rp 2.250/kg, pupuk NPK: Rp 2.300/kg, pupuk NPK untuk kakao: Rp 3.300/kg, pupuk organik: Rp 800/kg.

    Zulkifli berharap, dengan sistem baru ini, distribusi pupuk akan lebih tepat sasaran dan dapat mendukung peningkatan hasil pertanian di Indonesia, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

    “Pembaruan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, terutama dalam mengakses pupuk dengan harga yang wajar dan tepat waktu,” pungkasnya.(sat)

  • Pemkab Bangkalan Ubah Skema Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Pemkab Bangkalan Ubah Skema Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    JATIMPEDIA,  Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, tahun ini mengubah pola penyaluran distribusi pupuk sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan petani di wilayah itu.

    “Selain sebagai bentuk antisipasi dalam berupaya mencegah terjadinya penyimpangan, perubahan pola ini juga mengacu kepada ketentuan perundang-undangan,” kata Kepala Bidang Prasarana-Sarana pada Pertanian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Pemkab Bangkalan Hendry Kusuma Karyadinata di Bangkalan, Jawa Timur, Kamis.

    Ia menjelaskan, ketentuan yang mengatur distribusi pupuk bersubsidi adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi.

    Dalam ketentuan sebagaimana tertuang pada Pasal 12 ayat 2 dijelaskan, bahwa Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah adalah Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Kelompok Pebudidaya Ikan (Pokdakan), pengecer, dan koperasi yang bergerak di bidang penyaluran pupuk.

    Badan atau organisasi itu bertanggungjawab mendistribusikan pupuk bersubsidi hingga ke petani.

    “Kalau dulu distribusi dari perusahaan pupuk ke kios, baru ke petani. Kalau sekarang dari Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai produsen langsung ke gabungan kelompok tani,” katanya.

    Terkait perubahan distribusi ini, Hendry mengatakan telah menyampaikan sosialisasi kepada para kelompok tani yang ada di Kabupaten Bangkalan.

     

    Kuota pupuk subsidi di kabupaten paling barat di Pulau Madura pada musim tanam 2025 ini sebanyak 40.883 ton, lebih sedikit dibanding kuota pada musim tanam 2024 yang mencapai 42.997 ton.

    Penurunan ini terjadi, karena serapan pupuk bersubsidi pada musim tanam 2024 rendah, sehingga pemerintah mengurangi jatah kuota tersebut.

    Sementara itu, jumlah kelompok tani yang ada di kabupaten itu sebanyak 1.305 kelompok, tersebar di 273 desa dan 8 Kelurahan di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan. (sat)

  • Pupuk Indonesia Pastikan Diterima Petani Berkualitas Baik

    Pupuk Indonesia Pastikan Diterima Petani Berkualitas Baik

    JATIMPEDIA, Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan kunjungan ke gudang modern Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Semarang, Jawa Tengah, Jumat (7/2), dalam rangka menjamin rantai distribusi dan produksi pupuk yang diterima petani nasional berkualitas terbaik.

    Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi melakukan peninjauan ke fasilitas pengantongan (bagging) pupuk bersubsidi jenis urea yang diproduksi oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri).

    Menurut Rahmad, ini merupakan proses yang menunjukkan keseluruhan ekosistem dari Pupuk Indonesia, keseluruhan ekosistem logistik Pupuk Indonesia.

    “Ini Pupuk urea subsidi tadi diangkut dari Pusri dibawa kapal milik PILog (Pupuk Indonesia Logistik), kapal bernama Pusri 1, berlayar selama 4 hari dari Pupuk Sriwidjaja menuju ke Semarang, di sini dibongkar secara curah, lalu masuk gudang yang dikelola oleh tim logistik Pupuk Indonesia,” kata Rahmad dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

     

    UPP Semarang berdiri di atas lahan seluas 13.945 meter dengan kapasitas gudang 10.500 ton, produk pupuk bersubsidi jenis urea dari gudang ini memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi jenis urea pada 23 gudang penyangga lini III atau tingkat kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Rahmad memastikan bahwa produk pupuk bersubsidi jenis urea yang dikelola tim logistik Pupuk Indonesia dijamin berkualitas tinggi, hal ini didukung dengan proses pengantongan menggunakan sistem automatic bagging.

    Dengan otomatisasi ini maka proses pengantongan menjadi lebih cepat dan tingkat keakuratan timbangan satu produk menjadi lebih baik.

    Ia meminta kepada seluruh tim logistik Pupuk Indonesia tetap menjaga serta meningkatkan kinerja produksi guna menjamin pupuk untuk petani berkualitas terbaik, sehingga Pupuk Indonesia yang menjadi bagian dari Kementerian BUMN dapat berkontribusi pada swasembada pangan yang menjadi asta cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    “Ini memang cukup menantang apalagi saat musim hujan yang humidity  (kelembabannya)  tinggi, harus hati-hati dalam meng-handle ya, tolong dijaga kualitasnya. Untuk petani Indonesia kualitasnya harus selalu yang terbaik, tidak boleh kurang, itu bentuk dari komitmen kita semua,” ucap Rahmad.

    Pupuk Indonesia memiliki 33 gudang lini III pupuk urea dan 40 gudang lini III pupuk NPK yang didukung oleh 210 jaringan distributor dan 5.055 kios pupuk lengkap (KPL) atau kios pengecer. Kegiatan penyaluran dimonitor oleh 4 manajer penjualan serta 89 orang tenaga pemasar yang terdiri dari 16 orang account executive (AE) dan 73 orang asisten AE.

    Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton yang diperuntukkan kepada petani terdaftar pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang dikelola oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan).

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, alokasi tersebut terbagi menjadi urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Formula Khusus 147.798 ton, dan Organik 500.000 ton.

    Berdasarkan data, Pupuk Indonesia telah berhasil menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar sebesar 694.639 ton hingga 5 Februari 2025. Adapun rinciannya pupuk bersubsidi jenis urea 342.393 ton, NPK 325.165 ton, NPK Formula Khusus 4.249 ton, dan pupuk organik 22.832 ton.

    Sementara dari sisi stok, Pupuk Indonesia tetap menjamin ketersediaan pupuk untuk dapat dimanfaatkan petani terdaftar dengan jumlah 1.665.418 ton.

    Adapun rinciannya pupuk bersubsidi jenis urea 611.783 ton dan NPK 436.434 ton. Sementara sisanya pupuk nonsubsidi jenis urea 86.925 ton dan NPK 31.675 ton. Jumlah stok pupuk urea dan NPK ini masing-masing setara 362 persen dan 251 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan Pemerintah. (raf)