Tag: #OtoritasJasaKeuangan

  • OJK : Januari 2025 Total Pembiayaan Syariah Tembus Rp 27,2 Triliun

    OJK : Januari 2025 Total Pembiayaan Syariah Tembus Rp 27,2 Triliun

    JATIMPEDIA, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan syariah dari perusahaan multifinance pada Januari 2025 mencapai Rp27,92 triliun, atau meningkat 9,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    “Piutang pembiayaan syariah pada Januari 2025 mengalami peningkatan sebesar 9,96 persen yoy menjadi sebesar Rp27,92 triliun, didukung dengan peningkatan pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan, pembiayaan syariah diperkirakan masih akan terus tumbuh positif sepanjang 2025. Hal ini didorong oleh diversifikasi serta penambahan produk pembiayaan syariah baru yang saat ini diajukan oleh beberapa perusahaan pembiayaan.

    Di sektor perbankan syariah, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengungkapkan bahwa pembiayaan perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,77 persen (yoy), dari Rp582,20 triliun pada Januari 2024 menjadi Rp639,07 triliun pada Januari 2025.

     

    “Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan syariah masih tumbuh positif secara yoy, dengan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,77 persen,” ujar Mirza.

    OJK juga mencatat bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah mengalami kenaikan sebesar 9,85 persen yoy, dari Rp671,26 triliun pada Januari 2024 menjadi Rp737,39 triliun pada Januari 2025.

    Sementara itu, aset perbankan syariah tumbuh 9,16 persen yoy menjadi Rp948,21 triliun per Januari 2025, dari Rp868,60 triliun pada tahun sebelumnya.

    Ia juga menyoroti kinerja positif sektor jasa keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, yang mencatat pertumbuhan kontribusi menjadi Rp3,77 triliun pada Januari 2025 dari Rp2,51 triliun pada Januari 2024.

    Di sisi lain, aset pelaku jasa keuangan di sektor asuransi syariah tercatat sebesar Rp33,99 triliun untuk asuransi jiwa syariah, Rp9,46 triliun untuk asuransi umum syariah, dan Rp2,96 triliun untuk reasuransi syariah. (cin)

  • OJK Optimis Kinerja Perbankan Membaik pada Triwulan I-2025

    OJK Optimis Kinerja Perbankan Membaik pada Triwulan I-2025

    JATIMPEDIA, Jakarta – Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) mencatat bahwa perbankan optimistis kinerja akan semakin baik pada triwulan I 2025, merujuk Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tercatat sebesar 60 atau berada pada zona optimis.

    “Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi terhadap stabilitas kondisi makroekonomi, serta berlanjutnya peningkatan intermediasi dibarengi dengan kemampuan perbankan dalam mengelola risiko yang dihadapi, meskipun sedang di tengah kondisi makroekonomi global yang kurang kondusif,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Selasa.

    Survei dilakukan dengan melibatkan 96 bank responden yang memiliki porsi aset mencapai sebesar 96,61 persen dari total aset bank umum berdasarkan data Desember 2024.

    Berdasarkan hasil survei, ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan I 2025 menunjukkan optimisme dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 74.

    Optimisme kenaikan pertumbuhan kredit pada triwulan I 2025 didorong oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi domestik yang terus berlanjut dan adanya momentum bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri yang dapat mendorong permintaan kredit dan aktivitas usaha masyarakat.

    Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa DPK juga akan tumbuh meningkat pada triwulan I 2025 sejalan dengan kegiatan ekonomi yang semakin membaik dan usaha bank memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit.

    Adapun Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan I 2025 berada pada level optimis yaitu sebesar 53, terutama disebabkan oleh perkiraan bahwa kondisi makroekonomi domestik yang stabil dan prediksi BI-Rate yang cenderung menurun.

    Seiring dengan perkiraan kondisi makroekonomi tersebut, produk domestik bruto (PDB) diperkirakan masih akan tumbuh didorong oleh konsumsi masyarakat yang diperkirakan meningkat seiring dengan adanya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri pada triwulan I 2025, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) 2025, dan adanya stimulus ekonomi 2025.

    Selanjutnya, mayoritas responden juga meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan I 2025 masih terjaga dan terkendali. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 55 atau berada pada zona keyakinan bahwa risiko cukup manageable, seiring dengan keyakinan bahwa risiko kredit dan risiko pasar yang tetap terjaga.

    Responden meyakini bahwa kualitas kredit tetap baik, posisi devisa netto (PDN) pada level rendah dengan aset dan tagihan dalam valuta asing (valas) yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas (long position), serta rentabilitas masih akan meningkat seiring dengan kenaikan penyaluran kredit.

    “Selanjutnya, risiko likuiditas juga diperkirakan masih terjaga stabil dibandingkan triwulan sebelumnya,” kata Dian.

    OJK melalui SBPO juga menghimpun informasi terkait outlook ekonomi global dan Indonesia 2025.

    Berdasarkan hasil SBPO, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat. Hal ini didorong oleh ketidakpastian kondisi global seiring dengan masih cukup tingginya tensi geopolitik dan potensi terjadinya trade war.

    Kemudian, ekonomi Indonesia pada 2025 diproyeksikan oleh responden tumbuh cukup stabil.

    Proyeksi tersebut didorong oleh penurunan suku bunga acuan, kebijakan ekonomi pemerintah yang pro growth, berakhirnya aksi wait and see oleh para investor untuk investasi kembali pasca tahun politik di 2024, serta inflasi yang diperkirakan masih terkendali.(cin)

  • OJK Sebut Kinerja Kabupaten Banyuwangi Positif

    OJK Sebut Kinerja Kabupaten Banyuwangi Positif

    JATIMPEDIA, Banyuwangi  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja ekonomi sejumlah indikator di Kabupaten Banyuwangi, mengalami pertumbuhan positif.

    Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember Mohammad Mufid mengungkapkan salah satu indikator capaian kinerja ekonomi di Banyuwangi adalah pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 5,04 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi lebih tinggi dari Provinsi Jatim yang tumbuh 4,1 persen ataupun nasional yang tumbuh 4,95 persen,” katanya saat dihubungi dari Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.

    Selain itu, Mufid juga memaparkan pada sektor perbankan juga tumbuh positif, dengan pertumbuhan kredit sebesar 5,33 persen diiringi pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang berupa tabungan dan deposito sebesar 10,6 persen.

    “Jadi, masyarakat Banyuwangi tabungannya meningkat, atau uang yang tersimpan lebih banyak dari angka kreditnya,” ujarnya.

    Mufid juga mengapresiasi Kabupaten Banyuwangi karena mampu menyeimbangkan capaian ekonomi dengan capaian angka indeks pembangunan manusia (IPM) daerah.

    Ia menyebut IPM Banyuwangi pada 2024 meningkat menjadi sebesar 74,13 dan IPM Banyuwangi menjadi yang tertinggi di wilayah Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang (Sekar Kijang).

     

    “Ini berkat kekompakan dan semangat, kolaborasi banyak pihak serta birokrasi yang gesit hingga menjadi pendukung terjadinya pertumbuhan yang baik,” kata Mufid.

    Terpisah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi Banyuwangi merupakan keberhasilan banyak pihak di daerah.

    “Kami menjadikan pariwisata sebagai payung pembangunan, sambil terus memicu pertumbuhan UMKM dan tumbuhnya investasi di sejumlah sektor,” kata Ipuk. (sat)

  • OJK Kediri :  Penyaluran Kredit Didominasi UMKM

    OJK Kediri : Penyaluran Kredit Didominasi UMKM

    JATIMPEDIA, Kediri  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, mencatat industri perbankan di wilayah Kediri raya menunjukkan pertumbuhan positif termasuk untuk penyaluran kredit perbankan yang didominasi untuk UMKM.

    Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri mengemukakan sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan positif, baik dari sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana.

    “Kredit perbankan di wilayah OJK Kediri posisi Desember 2024 tumbuh 7,49 persen (yoy atau year over year/ tahun ke tahun ) menjadi sebesar Rp88,72 triliun yang didominasi oleh penyaluran kredit untuk UMKM sebanyak 60,31 persen dari total kredit,” katanya di Kediri, Rabu.

    Ia menjelaskan penyaluran kredit atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Kediri masih didominasi kepada tiga sektor ekonomi utama yaitu perdagangan besar dan eceran sebesar 32,06 persen.

     

    Kemudian sektor bukan lapangan usaha rumah tangga (kepemilikan rumah, kepemilikan flat atau apartemen, kepemilikan ruko atau rumah kantor, kepemilikan kendaraan bermotor, dan kepemilikan peralatan rumah tangga) sebesar 26,73 persen. Dan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 17,62 persen.

    Ia juga menyebutkan kualitas kredit atau pembiayaan yang disalurkan sektor perbankan masih terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,18 persen.

    Sementara itu, untuk pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) posisi Desember 2024 tumbuh sebesar 4,09 persen (yoy) atau menjadi sebesar Rp102,56 triliun.

    “Berdasarkan jenisnya, porsi DPK didominasi oleh tabungan dan deposito masing-masing sebesar 65,67 persen dan 25,13 persen,” kata dia.

    Ia juga mengatakan kinerja industri BPR/BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja OJK Kediri berada dalam kondisi terjaga dengan permodalan yang solid tercermin pada Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 44,26 persen, tingkat ketersediaan likuiditas memadai tercermin dari cash ratio sebesar 14,70 persen dengan rasio LDR/FDR sebesar 99,44 persen.

     

    Pihaknya menambahkan OJK Kediri mencatat kinerja Industri Jasa Keuangan di wilayah kerja OJK Kediri posisi Desember 2024 tumbuh stabil dan menunjukkan kinerja positif didukung oleh likuiditas yang memadai serta permodalan yang kuat.

    OJK, kata dia, intensif mengadakan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen yang terus diperkuat melalui beragam kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. (sat)

  • OJK Malang  : Tahun Ini Optimis Sektor Keuangan Terus Bertumbuh

    OJK Malang : Tahun Ini Optimis Sektor Keuangan Terus Bertumbuh

    JATIMPEDIA, Malang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang memproyeksikan sektor keuangan tetap tumbuh positif di 2025. Kredit perbankan diperkirakan meningkat 9-11 persen, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) diproyeksikan tumbuh 6-8 persen.

    Kepala OJK Malang, Biger Maghribi, menyatakan optimisme ini didasarkan pada stabilitas ekonomi nasional dan kebijakan strategis yang telah disiapkan.

    “Kami melihat tren positif ini akan berlanjut dengan dukungan sektor riil yang semakin membaik,” ujarnya, Sabtu (22/2/2025).

    Di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan mencapai Rp220 triliun, sementara piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diprediksi naik 8-10 persen. Industri asuransi dan dana pensiun pun diproyeksikan tumbuh masing-masing 6-8 persen dan 9-11 persen.

    Bigger menambahkan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah perlambatan penjualan kendaraan bermotor yang dapat berdampak pada sektor pembiayaan.

    “Namun, kami yakin dengan diversifikasi produk dan peningkatan layanan, sektor ini tetap bisa tumbuh,” kata dia.

    OJK Malang akan terus bersinergi dengan pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan stabilitas sektor keuangan.

    “Kolaborasi ini penting agar manfaat sektor jasa keuangan semakin dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. (sat)

  • Perbankan Jawa Timur Catatkan Kinerja Solid di 2024

    Perbankan Jawa Timur Catatkan Kinerja Solid di 2024

    JATIMPEDIA,  Surabaya– Kepala Kantor OJK Jawa Timur, Yunita Linda Sari, menyampaikan bahwa Kredit perbankan tumbuh 8,04% (yoy) mencapai Rp614 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 4,73% (yoy) menjadi Rp790 triliun.

    Stabilitas perbankan juga terlihat dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang turun menjadi 2,88%, serta rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang kuat di angka 29,58%.

    “Perbankan Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan yang sehat, dengan likuiditas yang terjaga dan kualitas aset yang membaik. Hal ini menjadi indikasi positif bagi keberlanjutan ekonomi daerah. Kami akan terus mendorong sektor jasa keuangan untuk semakin inklusif dan berdaya saing,” jelas Yunita Linda Sari.

    Yunita Linda Sari menyampaikan bahwa solidnya kinerja perbankan 2024 juga sejalan dengan capaian kinerja pasar modal, Industri Keuangan Non-Bank, Dana Pensiun, dan Perusahaan Pembiayaan yang membaik.  (cin)

  • Sepanjang 2024 OJK Terbitkan 661 Sanksi dan Cabut Izin Pinjol

    Sepanjang 2024 OJK Terbitkan 661 Sanksi dan Cabut Izin Pinjol

    JATIMPEDIA, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan 661 sanksi serta empat surat keputusan cabut izin usaha (CIU) terhadap penyelenggara fintech P2P lending atau pinjaman online atau daring (pindar) selama tahun 2024.

    Pencabutan izin usaha terhadap empat pindar tersebut terdiri dari dua penyelenggara dikarenakan sanksi administratif, sedangkan dua penyelenggara lainnya mengajukan permohonan pengembalian izin usaha.

    “Kami melakukan penegakan hukum (law enforcement) berupa pencabutan izin usaha terhadap TaniFund dan Investree dikarenakan kedua pindar tersebut tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi di Jakarta, Senin.

    Pasca-pencabutan izin usaha, Tim Likuidasi PT Tani Fund Madani Indonesia telah mengumumkan pembubaran perseroan melalui beberapa surat kabar pada 1 Agustus 2024 serta diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Nomor 062 tanggal 02 Agustus 2024.

    Sejak pencabutan izin usaha sampai dengan 31 Desember 2024, pihaknya menerima tujuh pengaduan terkait TaniFund.

    Saat ini, jelas dia, telah terbentuk tim likuidasi TaniFund sehingga masyarakat yang akan menyelesaikan hak dan kewajibannya dapat menghubungi tim likuidasi TaniFund sebagaimana informasi yang tersedia di situs resmi TaniFund.

    “Terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi di TaniFund, telah ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan,” kata Ismail.

    Sedangkan mengenai perkembangan kasus PT Investree Radhika Jaya (Investree), OJK menerima 85 pengaduan terkait Investree sejak pencabutan izin usaha sampai dengan 31 Desember 2024.

    Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Investree telah memutuskan penunjukan tim likuidasi yang akan bekerja menyelesaikan hak dan kewajiban perusahaan sesuai ketentuan.

    OJK juga telah melakukan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) terhadap AAG selaku Direktur Utama Investree sesuai POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.03/2021 dengan hukuman maksimal.

    Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab serta dugaan perbuatan pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

    Ismail menambahkan, penyidik OJK secara intensif telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan secara efektif. Melalui kerja sama dengan Polri telah dilakukan permohonan red notice oleh Interpol RI kepada Interpol Pusat di Lyon dan permohonan pencabutan paspor kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

    “Melalui kolaborasi antara penyidik OJK dengan Polri, dua tersangka diharapkan dapat segera dihadirkan untuk kelanjutan proses penegakan hukum atas tindakan tersangka dan memberikan kejelasan atas nasib investor di Investree,” kata Ismail.

    Berkenaan dengan kasus eFishery yang mengemuka belakangan ini, OJK menegaskan bahwa entitas tersebut bukan merupakan lembaga jasa keuangan (LJK) dan tidak berada di bawah pengawasan OJK. Namun demikian, OJK terus memantau perkembangan terkait penyelesaian permasalahan di eFishery dan dampaknya terhadap LJK.

    Ismail menyampaikan, OJK terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan dan penyelesaian kasus LJK, termasuk di industri fintech P2P lending atau pindar. Sebagai komitmen untuk mewujudkan industri pindar yang sehat, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028.

     

    Selain itu, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), sebagai penyempurnaan dari POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

    OJK juga telah menerbitkan beberapa POJK lain terkait dengan penerapan tata kelola yang baik, pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan manajemen risiko.

    Adapun saat ini, OJK tengah melakukan penyusunan Rancangan Surat Edaran (RSEOJK) perubahan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, yang mengatur penguatan penyelenggaraan kegiatan usaha LPBBTI.

    Materi perubahan ketentuan antara lain mengenai penguatan pemahaman mengenai risiko Pendanaan dan analisis risiko pendanaan, sebagai upaya mitigasi risiko dan pelindungan lender. (cin)

  • OJK Malang Blokir 8.500 Rekening Judi Online

    OJK Malang Blokir 8.500 Rekening Judi Online

    JATIMPEDIA, Malang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas judi online yang berdampak pada sektor keuangan. Hingga awal Januari 2025, sebanyak 8.500 rekening yang terindikasi terkait judi online telah diblokir.

    “Kami bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta perbankan untuk mendeteksi dan memblokir rekening-rekening yang terlibat,” jelas Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Biger A. Maghribi..

    Proses ini mencakup pemanfaatan data Nomor Identitas Kependudukan dan pelaksanaan Enhance Due Diligence (EDD). Selain pemblokiran, OJK menggelar diskusi dengan perbankan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap rekening yang terindikasi aktivitas ilegal.

    Hal ini mencakup pengawasan terhadap rekening dormant yang sering dimanfaatkan untuk transaksi ilegal. Langkah ini merupakan bagian dari strategi OJK dalam melindungi stabilitas sektor keuangan. Aktivitas judi online dinilai merusak tatanan ekonomi karena melibatkan perputaran uang yang tidak produktif.

    “Pengawasan ini tidak hanya bertujuan memutus rantai transaksi ilegal, tetapi juga meningkatkan literasi masyarakat mengenai risiko judi online,” ungkap Biger.(cin)

  • Kredit UMKM Cuma Tumbuh 3 Persen pada 2024

    Kredit UMKM Cuma Tumbuh 3 Persen pada 2024

    JATIMPEDIA, Jakarta – Kredit perbankan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun 2024 resmi mencatat rapor merah. Pertumbuhan kredit UMKM makin terpuruk dan menjadi yang terendah dalam 38 bulan.

    Mengacu laporan data sementara Bank Indonesia (BI)yang dituangkan dalam Analisis Uang Beredar (M2), kreditUMKM memang masih tumbuh sedikit secara tahunan, tetapi volume nilainya mulai menyusut secara bulanan. Kredit UMKM hanya tumbuh 3,0% year on year (yoy) menjadi Rp 1.405,0 triliun pada Desember 2024, lebih rendah Rp 1.450,1 triliun pada bulan sebelumnya.

    Tren kredit UMKM pada Desember adalah yang terburuk sepanjang tahun 2024, yang dicatat secara bulanan. Dalam 12 bulan, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi dicatatkan pada Januari dan Februari 2024 yang masing-masing sebesar 8,9% (yoy). Sisanya sejak saat itu, kreditUMKM cenderung melambat sampai dengan Desember 2024.

    Berdasarkan skala usaha, kredit sampai dengan Desember 2024 bergerak melambat imbas dua segmen, yaitu kredit segmen mikro dan kredit segmen menengah yang masing-masing tumbuh 0,8% dan bahkan 1,9%. Sedangkan kredit segmen kecil masih bisa dikerek 7,0%.

    Sementara jika ditarik lebih jauh ke belakang dengan mengacu data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) dari BI, perkembangan kreditUMKM per Desember 2024 itu bahkan jadi yang terburuk sepanjang 38 bulan atau lebih dari tiga tahun belakangan, sejak November 2021 (3,29%).

    Meski begitu, kreditUMKM yang masih mampu bertumbuh itu itu masih lebih baik dibandingkan awal masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Ketika itu pada rentang Agustus 2020 – April 2021 kredit bahkan tercatat ke rentang pertumbuhan negatif. Posisi terdalam, kredit UMKM jatuh -2,95%.

    Di samping itu, total kredit perbankan yang tumbuh 10,0% per Desember 2024, berdasarkan data M2. Pertumbuhan double digit tersebut disokong penyaluran kredit ke segmen korporasi yang tumbuh 14,8% pada yang sama. (cin)

  • 796 Entitas Bodong Diblokir Satgas PASTI Periode Oktober-Desember 2024

    796 Entitas Bodong Diblokir Satgas PASTI Periode Oktober-Desember 2024

    JATIMPEDIA, Jakarta – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melaporkan bahwa pihaknya telah menghentikan total sebanyak 796 entitas ilegal pada periode Oktober hingga Desember 2024.

    Dari jumlah tersebut, entitas terbanyak berasal dari pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sebanyak 543 entitas.

    Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan, 44 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) juga termasuk di antaranya karena berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

    “Satgas PASTI juga memblokir 201 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation),” kata Hudiyanto di Jakarta, Jumat.

     

    Selain itu, Satgas PASTI juga menemukan 8 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal. Mereka antara lain PT Comfort DG Corporation (penawaran kerja paruh waktu), CCS Compleo (penawaran investasi), Komunitas Cerdas Financial (penawaran arisan online melalui grup facebook), serta Xender RC Investment (penawaran investasi cryptocurrency, perdagangan berjangka, valas, dan sektor industri lokal dengan sistem deposit).

    Selanjutnya ada Bursa ZUHYX (platform penyediaan layanan transaksi mata uang kripto), PT SAI Technology Group (penawaran investasi pada bisnis pembelian mesin server AI yang menawarkan penghasilan harian), PT NITG Teknologi Indonesia (platform yang menawarkan pembelian aset kripto dengan teknologi AI), serta World Pay One atau WPONE (perdagangan mata uang digital otomatis dengan teknologi AI).

    Dengan bertambahnya entitas yang diblokir, maka Satgas PASTI telah menghentikan total sebanyak 12.185 entitas keuangan ilegal sejak 2017 hingga akhir Desember 2024. Jumlah ini terdiri dari 1.737 entitas investasi ilegal, 10.197 entitas pinjaman daring ilegal/pinpri, serta 251 entitas gadai ilegal.

    Satgas PASTI juga mencatat, pihaknya menemukan nomor WhatsApp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman daring ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

    Satgas telah mengajukan pemblokiran terhadap 614 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menindaklanjuti hal tersebut. Pemblokiran akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Komdigi untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

     

    Terkait dengan penipuan (scam) di sektor keuangan, terdapat 30.124 laporan yang diterima Indonesia Anti-Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) sejak awal beroperasi hingga 22 Januari 2025.

    Jumlah rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 49.095 rekening. Dari jumlah rekening tersebut, sebanyak 14.099 di antaranya telah dilakukan pemblokiran (28,72 persen).

    Adapun jumlah total kerugian dana yang dilaporkan korban scam sebesar Rp476,6 miliar dan jumlah dana korban yang telah diblokir sebesar Rp96 miliar (20,14 persen).

    Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman daring ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

     

    Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

    Selain itu, Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan untuk dapat segera menyampaikan laporan melalui website IASC yang beralamat di iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait. (cin)