Jatimpedia

Tag: #layanan publik

  • Kota Madiun Dapat Nilai 95,5 Untuk Kepatuhan Layanan Publik

    Kota Madiun Dapat Nilai 95,5 Untuk Kepatuhan Layanan Publik

    JATIMPEDIA, Madiun – Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (KPPP) Kota Madiun tahun 2024 berdasarkan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI tergolong cukup baik, yakni mencapai nilai 95,5.

    Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto dalam keterangannya di Madiun, Sabtu, menyatakan hasil nilai tersebut disampaikan melalui Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252/2024 yang diterima Pemkot Madiun 25 November.

    “Dengan nilai 95,5, maka Kota Madiun masuk 25 jajaran pemerintah daerah kota/kabupaten dengan nilai KPPP tertinggi,” ujarnya.

    Adapun, nilai yang diraih Kota Madiun tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai KPPP tahun 2023 Kota Madiun mencapai sebesar 93,59. Artinya, ada peningkatan 1,91 poin. Pada 2023 itu Kota Madiun juga masuk zona hijau, kategori A dengan opini kualitas tertinggi.

    KPPP merupakan penilaian kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan standar pelayanan di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai yang didapat, berarti OPD sudah mematuhi dan menjalankan standar pelayanan yang telah dibuat.

    Adapun yang dinilai adalah petugas atau ASN di OPD pemerintah. Apakah petugas tersebut sudah benar-benar mematuhi SOP yang dibuat atau tidak. Misalnya, terkait permintaan layanan administrasi yang tertulis dalam SOP pelayanan tidak lebih dari 24 jam.

    Dalam hal ini, Ombudsman menilai apakah petugas pelayanan benar-benar melaksanakan layanan tidak melebihi 24 jam tersebut atau sebaliknya.

    Penilaiannya juga tidak mudah. Sebab, OPD yang menjadi lokus penilaian ditentukan pihak Ombudsman. Artinya, pemerintah daerah tidak bisa mengkondisikan OPD tertentu terlebih dahulu. OPD yang menjadi lokus penilaian juga berubah setiap tahunnya.

    Pihaknya berharap, dengan capaian nilai KPPP yang meningkat tersebut, maka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Madiun juga semakin baik sehingga memuaskan masyarakat. (sat)

  • Pemkot Mojokerto Pantau Layanan Publik Berjalan Normal

    Pemkot Mojokerto Pantau Layanan Publik Berjalan Normal

    JATIMPEDIA, Mojokerto – Usai libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1445 H, Pemerintah Kota Mojokerto melakukan sidak ke sejumlah layanan publik. Hal ini untuk memastikan pelayanan publik di Kota Mojokerto kembali berjalan normal.

    “Kita ingin memastikan, seluruh pelayanan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemkot Mojokerto harus dipastikan berjalan dan tidak ada yang terganggu dengan adanya cuti bersama tersebut,” ujar Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo.

    Mengutip laman Pemerintah Kota Mojokerto (17/4/2024), sejumlah lokasi yang menjadi jujugan sidak yaitu RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Puskesmas Blooto, dan MPP Gajah Mada. Selain pelayanan publik, pihaknya juga menyidak sejumlah kantor, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk memastikan kehadiran para ASN.

    “Dari hasil rekapan, tidak ada ASN yang membolos. Tapi memang ada beberapa yang tidak masuk karena sakit, ada yang dirawat di rumah sakit,” tambah Gaguk.

    Aktivitas pelayanan masyarakat yang kembali masif, salah satunya terlihat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada. Sejak dibuka pukul 08.00 WIB, sejumlah warga dan masyarakat umum nampak berdatangan. Mayoritas pengunjung datang untuk mengakses pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

    Terutama untuk layanan dokumen dan KTP Elektronik dan KIA. Selain itu, juga masih ada pengunjung yang mengakses layanan lainnya, seperti perizinan, pajak daerah dan kantor imigrasi.

    Salah satu pengunjung, Bagas mengaku cukup kaget dengan ramainya MPP di hari pertama pasca libur panjang. “Saya kira masih pada halalbihalal, jadi jam buka layanan mundur. Tapi ternyata tidak, ini antriannya sudah banyak,” ujar warga Kelurahan Wates yang datang untuk mengurus pembaharuan data KTP ini.

    Selain di MPP Gajah Mada, pelayanan yang dilakukan oleh 18 kantor kelurahan se-Kota Mojokerto juga kembali berlangsung normal. Sesuai jam kerja yang ditetapkan oleh pemda, yakni Senin-Jumat pukul 08.00-15.30 WIB.

    Sementara untuk layanan kesehatan di UPT Puskesmas di Kota Mojokerto, juga telah berjalan normal. Tidak terkecuali pelayanan kegawatdaruratan yang senantiasa siap sedia 24 jam melayani masyarakat Kota Mojokerto. (sat)

  • Bupati Banyuwangi Pastikan Layanan Publik Berjalan Normal

    Bupati Banyuwangi Pastikan Layanan Publik Berjalan Normal

    JATIMPEDIA, Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengecek layanan kesehatan dan Mal Pelayanan Publik untuk memastikan telah berjalan normal pada hari pertama masuk kerja setelah libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

    “Setelah libur panjang biasanya banyak warga yang mengurus berbagai keperluannya. Kami ingin memastikan warga terlayani dengan baik,” katanya di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.

    Titik pertama bupati meninjau Puskesmas Kertosari dengan mengecek loket-loket pelayanan serta fasilitas yang ada di puskesmas tersebut.

    “Di hari pertama kerja ini kami ingin mengecek secara langsung bagaimana layanan kesehatan, sekaligus menyapa para tenaga kesehatan. Kami mengapresiasi para nakes yang bekerja keras dan tidak libur selama arus mudik dan balik Lebaran,” ujarnya.

    Selama libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi menyiagakan 1.071 tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan dan mereka bertugas di pos-pos pelayanan kesehatan (posyankes) yang dibuka di sepanjang jalur mudik dan tempat pariwisata. Sebagian juga bersiaga di beberapa puskesmas dan rumah sakit yang buka selama 24 jam.

    Ipuk meninjau layanan kesehatan di Puskesmas Kertosari dan RSUD Blambangan Banyuwangi. Di puskesmas dan RSUD Blambangan, Bupati berkeliling dan melihat layanan yang sudah tampak ramai pengunjung.

    Terutama di RSUD Blambangan, ruang tunggu terlihat ramai, tidak hanya pasien tapi juga dipenuhi oleh pengantar.

    Bupati mengatakan, untuk mengantisipasi padatnya pengunjung nantinya akan dilakukan pembatasan jumlah pengantar atau pendamping. Ini karena terlihat satu pasien di antar atau didampingi.

    “Selain memastikan layanan telah berjalan normal, ini juga untuk mengevaluasi. Seperti kami akan evaluasi terkait batasan jumlah pandamping agar tidak terlalu padat di ruang tunggu, apalagi sekarang pelayanan sudah dibuka semua,” katanya.

    Ipuk meminta masyarakat untuk membiasakan daftar online dan datang sesuai jadwal yang telah ada agar tidak menumpuk seperti saat sekarang.

    Setelah dari RSUD Blambangan, Ipuk juga memantau layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan jujukan masyarakat yang hendak mengurus beragam dokumen kependudukan dan perizinan.

    Di MPP Ipuk keliling ke berbagai loket pelayanan guna memastikan semuanya sudah aktif dan para pengunjung dapat terlayani dengan baik.

    “Antrean memang banyak, maklum setelah Lebaran memang seperti ini. Biasanya dimanfaatkan orang luar kota yang mudik untuk mengurus dokumennya,” kata Ipuk. (sat)