Jatimpedia

Tag: #komdigi

  • XL Axiata Dukung Kebijakan eSIM dan Pemutakhiran Data Pelanggan

    XL Axiata Dukung Kebijakan eSIM dan Pemutakhiran Data Pelanggan

    JATIMPEDIA, Jakarta – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan baru pemerintah terkait pemanfaatan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dan pemutakhiran data pelanggan melalui teknologi biometrik.

    Kebijakan ini ditetapkan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi eSIM dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Ekosistem Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dengan Menggunakan Data Kependudukan Biometrik.

    Pengumuman kebijakan ini dilakukan dalam acara sosialisasi yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid; Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Rajeev Sethi; Direktur & Chief Enterprise Business & Corporate Affairs Officer XL Axiata, Yessie D. Yosetya; Presiden Direktur Smartfren, Merza Fachys; serta jajaran direksi operator seluler lainnya, pada Jumat (11/4/2025).

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian penting dalam menjawab tantangan kejahatan digital serta mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi. “Langkah ini bukan hanya soal teknis, ini soal tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman dan nyaman, terutama bagi masyarakat dan anak-anak yang rentan menjadi sasaran kejahatan digital,” katanya.

    Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Rajeev Sethi, menyatakan kesiapan perusahaan dalam mengadopsi kebijakan ini. Pihaknya pun terus berinovasi dalam penerapan teknologi terbaru, termasuk eSIM dan registrasi berbasis biometrik, demi menghadirkan layanan yang lebih aman, efisien, dan terpercaya bagi pelanggan kami.

    “Inovasi ini merupakan bentuk dukungan XL Axiata terhadap visi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital nasional, sekaligus meningkatkan keamanan data pelanggan melalui teknologi biometrik terkini,” katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).

    Registrasi pelanggan menggunakan eSIM akan disertai dengan verifikasi biometrik, seperti pengenalan wajah (face recognition), yang divalidasi langsung dengan basis data Direktorat Jenderal Dukcapil. Dengan proses ini, satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dapat terhubung maksimal dengan tiga nomor telepon, sesuai kebijakan yang berlaku, sehingga meningkatkan keamanan dan transparansi dalam sistem komunikasi masa depan.

    “eSIM dan biometrik adalah bagian dari peta jalan kami menuju layanan digital sepenuhnya. Dengan infrastruktur yang kuat dan komitmen terhadap keamanan data, kami siap memimpin transformasi digital industri ini,” tambah Rajeev.

    Dengan kombinasi layanan eSIM dan teknologi biometrik, XL Axiata memberikan pengalaman pelanggan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih sesuai dengan kebutuhan era digital-first, sekaligus memastikan data pelanggan lebih akurat dan mutakhir. Hal ini akan secara signifikan mencegah penyalahgunaan nomor seluler untuk tindakan kriminal seperti penyebaran hoaks, penipuan (scam), tindak pidana siber (fraud), serta mendukung kebijakan real-name registration dan pengurangan data palsu atau nomor-nomor bodong.

    Dalam proses registrasi kartu dengan teknologi biometrik ini, pelanggan akan diminta untuk memindai wajah mereka melalui perangkat khusus di Gerai XL. Sistem secara otomatis akan memvalidasi data biometrik terhadap identitas resmi di database kependudukan nasional.

    Pada acara sosialisasi ini juga dilakukan uji coba langsung registrasi kartu menggunakan teknologi biometrik oleh pelanggan. Uji coba ini membuktikan bahwa sistem mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi pengguna di lapangan, sekaligus menunjukkan ketahanan dan akurasi tinggi dari teknologi yang diusung XL Axiata. Untuk diketahui XL Axiata merupakan operator pertama yang sudah mulai melakukan ujicoba dan memanfaatkan registrasi kartu prabayar menggunakan teknologi Biometrik sejak bulan September 2024, dan memiliki fleksibilitas bisa diakses dari semua devices dimanapun dan kapanpun. (cin)

  • Menkomdigi Sebut Pers Adalah Penjaga Demokrasi

    Menkomdigi Sebut Pers Adalah Penjaga Demokrasi

    JATIMPEDIA, Pekanbaru  – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan, Hari Pers Nasional adalah momentum untuk merayakan keberanian, integritas, dan semangat juang insan pers Indonesia.

     

    Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, Dalam pidatonya melalui video, dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Riau, Minggu (9/2/2025).

     

    Pers bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga penggerak perubahan. Di tengah gejolak zaman, pers harus tetap menjadi penjaga demokrasi,” ujar Meutya Hafid. Ia juga menyampaikan selamat Hari Pers Nasional 2025 kepada seluruh insan pers di Indonesia.

     

    Acara ini dihadiri oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mewakili Kapolri, PJ Gubernur Provinsi Riau, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, Ketua dan pimpinan DPRD Provinsi Riau, serta tokoh pers nasional, dan konstituen Dewan Pers.

     

    Ketua Panitia HPN Riau 2025, Marthen Selamet Susanto, menyampaikan HPN tahun ini bukan hanya peringatan hari lahirnya PWI, tetapi juga momentum untuk mempererat silaturahmi antara insan pers dan masyarakat.

     

    Ia menambahkan  peringatan HPN,  juga  untuk memperkuat kebersamaan insan pers di Indonesia. ‘Semoga peringatan ini memberi pesan kuat bahwa kita harus tetap bersatu dan menjunjung tinggi integritas,” tutupnya. (raf)

  • Gubernur Jatim Gandeng Kementerian Komdigi dan Pihak Berwenang untuk Tertibkan Aplikasi Koin Jagat

    Gubernur Jatim Gandeng Kementerian Komdigi dan Pihak Berwenang untuk Tertibkan Aplikasi Koin Jagat

    JATIMPEDIA, Sidoarjo –  Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengajak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk ikut berperan dalam menertibkan aplikator _game_ viral, Koin Jagat. Pasalnya, koin dalam permainan ini kerap diletakkan di fasilitas umum, sehingga membuat taman rusak.

    “Kami menyampaikan kepada Kementerian Komdigi untuk bisa memberikan bagaimana caranya bagi pihak pemilik aplikasi ini, untuk seyogyanya misalnya penempatan koinnya tidak di tempat umum,” ujarnya usai peninjauan _Autogate_ di Terminal 2 Bandara Juanda, Sidoarjo, Rabu (15/1).

    Tak hanya kepada Kementerian Komdigi, Adhy pun meminta kerja sama dari seluruh masyarakat, dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nantinya ketika terjadi perusakan dapat diberikan sanksi sesuai aturan yang ada.

    “Tentu kita turut prihatin ketika mereka mendapat sinyal koin jagat maka mereka melakukan perusakan, sehingga sangat disayangkan,” ucap Adhy.

    Untuk itu Adhy menegaskan, Pemprov Jatim bekerja sama dengan pihak berwenang akan mendukung penindakan tegas terhadap para pelaku perusakan fasilitas umum di berbagai daerah.

    “Sanksinya tentu sama dengan yang telah diatur di dalam PERDA-nya. Ini harus jadi perhatian bersama, kami tidak mau para pemerintah Kab/Kota yang sudah memelihara fasum yang bagus, kemudian dirusak. Kan sayang sekali,” tegasnya.

    Selain itu, Adhy berharap agar bagi pihak aplikator memilih penempatan koin tidak pada lokasi fasilitas umum strategis atau tempat yang sulit. Tujuannya, agar tidak semakin banyak kerusakan di fasilitas umum atau bahkan fasilitas milik pribadi.

    “Yang juga penting adalah pemberian _warning_ atau peringatan, baik dari pemerintah maupun pemilik aplikasi. Bahwa boleh melakukan permainan tapi tetap menjaga fasilitas umum serta akan diterapkan sanksi,” katanya.

    Di akhir, Adhy kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bijak dalam memainkan _game_ tersebut. Serta, ikut memelihara dan menjaga fasilitas umum.

    “Main _game_ boleh, Merusak fasum jangan ya dek ya,” pungkasnya. (ind)

  • Transformasi Digital di Sidoarjo Bisa Jadi percontohan

    Transformasi Digital di Sidoarjo Bisa Jadi percontohan

    JATIMPEDIA, Sidoarjo – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transformasi digital pada berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya di sembilan desa digital yang ada di wilayah setempat, bisa menjadi percontohan bagi daerah lain.

    “Keberhasilan ini merupakan capaian yang selaras dengan program nasional dalam meningkatkan transformasi digital terutama dalam layanan pemerintahan serta semoga bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Wakil Menteri (Wamen) Komdigi Nezar Patria di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat.

    Nezar menilai Pemkab Sidoarjo berhasil merubah pola hidup masyarakat menjadi lebih baik berkat digitalisasi di berbagai sektor termasuk pelayanan publik yang menjadi lebih efisien dengan adanya digitalisasi tersebut.

    Dengan hadirnya sembilan desa yang diresmikan pada Juli 2023 tersebut, Nezar melihat ada banyak potensi yang bisa digali untuk menciptakan banyak peluang baru untuk meningkatkan perekonomian daerah.

    Nezar menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dapat dicapai melalui transformasi digital dengan melakukan berbagai kerja sama dengan start up bidang terkait.

    Kerja sama itu berupa pengadaan alat penunjang untuk komunikasi seperti titik internet gratis yang tersebar di berbagai penjuru desa demi melancarkan arus informasi dan komunikasi bagi para pelaku usaha di masing-masing desa.

    Selain itu Nezar juga menyatakan transformasi digital yang dimulai dari desa merupakan hal yang vital bagi kemajuan negara, lantaran program smart village merupakan pondasi yang baik bagi smart city agar ekosistem digital dapat berlangsung dengan solid dan merata.

    “Hal ini sangat penting dalam pemanfaatan teknologi digital secara merata demi kemajuan bangsa dan negara,” kata Nezar.

    Nezar juga menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) telah berhasil mempermudah masyarakat dengan sistem satu pintu atau one stop service yang lebih efisien.

    Masyarakat dinilai mampu mengurus berbagai macam hal terkait data diri dan legalitas lain dengan mudah karena semua data sudah terintegrasi menjadi satu sistem digital.

    Nezar juga menyoroti kinerja petugas MPP yang juga meningkatkan efisiensi tersebut. Dengan kepadatan warga yang mengurus bermacam hal di MPP Sidoarjo, petugas dinilai cekatan dan efisien dalam melayani masyarakat.(ind)