Jatimpedia

Tag: #KetahananPangan

  • Gubernur Khofifah Optimis Jatim Mampu Pertahankan Produksi Beras Tertinggi Nasional di 2025

    Gubernur Khofifah Optimis Jatim Mampu Pertahankan Produksi Beras Tertinggi Nasional di 2025

    JATIMPEDIA, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (14/3).

    Rakor Ketahanan Pangan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan.

    Gubernur Khofifah optimis bahwa Jatim akan mampu mempertahankan produksi tertinggi nasional 2025. Bahkan di tahun ini diharapkan terdapat peningkatan produksi padi , diharapkan tahun 2025 total produksi Gabah Kering Panen bisa mencapai 12,7 juta ton sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat. Terutama jika 488.379 hektar lahan kurang produktif di Jatim terairi dengan baik dengan dukungan infrastruktur irigasi yang memadai.

    “Jadi kita optimis mencapai target peningkatan GKP sebanyak 12,7 juta ton, jika 488.379 hektar lahan kurang produktif ini dapat dioptimalisasi dan terairi dengan baik,” kata Khofifah.

    Menurutnya, optimisme ini dapat terwujud sebab Jatim merupakan produsen padi terbesar di Indonesia yang secara konsisten menduduki posisi pertama sebagai produsen padi tertinggi selama 5 tahun.

    “Alhamdulillah Jawa Timur konsisten menjadi provinsi penghasil beras tertinggi secara nasional lima tahun berturut-turut. Tahun 2020 Jatim memproduksi padi sebesar 9,94 juta ton GKP setara dengan beras sebesar 5,74 juta ton, tahun 2021 sebesar 9,79 juta ton GKP setara dengan 5,65 juta ton, tahun 2022 sebesar 9,53 juta ton GKP setara 5,5 juta ton dan tahun 2023 sebesar 9,71 juta ton GKP setara dengan 5,61 juta ton beras.

    Meski demikian ia menuturkan membutuhkan upaya signifikan untuk dapat mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat.

    “Jadi ada hal-hal yang barangkali memang diperlukan assessment ulang dari apa yang sebetulnya kita bisa melakukan maksimalisasi,” katanya.

    Beberapa hal yang ditekankan Khofifah untuk maksimalisasi diantaranya terkait penggunaan alsintan yang tepat. Khofifah menuturkan selama ini saat proses panen para gabungan kelompok petani (Gapoktan) melakukan secara manual, jika dilakukan dengan menggunakan combine harvester serta pebgeringan dengan dryer maka sigifikan mengurangi ~loss~ dan kualitasnya bisa meningkat menjadi premium.

    “Ketika padi tidak mendapatkan pengeringan yang baik maka kandungan airnya tinggi dan berakibat pada tingginya broken dan ketika itu terjadi maka yang semestinya itu premium bisa menjadi medium,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyebut penggunaan _combine harvester_ dan _bed dryer_ dapat menjadi pilihan untuk memaksimalkan hasil produksi GKP. Di samping itu ketika proses pengeringan gabah bisa maksimal maka akan berdampak pada pengurangan loses hingga 10 persen.

    Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga mengungkapkan selain beras Jawa Timur juga menjadi produsen tertinggi di Indonesia untuk jagung, kedelai, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Dirinya juga memastikan bahwa menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) komoditi-komoditi tersebut dalam kondisi aman.

    “Proyeksi ketersedian selama bulan Maret sampai April ini aman, beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit salam posisi surplus,” ujarnya.

    Tak hanya itu, dalam kesempatan ini Gubernur Khofifah juga menyatakan komitmennya dalam memperkuat dukungan infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan terutama dukungan dari Kementrian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan demi mencapai swasembada pangan.

    “Dukungan infrastruktur sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan mewujudkan swasembada pangan. Seperti irigasi, bendungan, juga waduk. Semua kami harap juga mendapatkan dukungan dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” ujarnya.

    Untuk itu, Gubernur Khofifah menfokuskan dukungan infrastruktur melalui sarana irigasi, pembangunan infrastruktur air minum di berbagai wilayah di Jatim. Khususnya di wilayah penopang produksi padi di Jatim.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan memaparkan total produksi beras dari Januari hingga April 2025 mencapai 13,95 juta ton. Sementara total konsumsi beras pada Januari – April 2025 mencapai 10,36 juta ton.

    “Neraca produksi konsumsi dari Januari April 2025 surplus 3,59 kita ton lebih tinggi 2,79 juta ton atau 348,75 persen dibanding periode yang sama di tahun 2024,” kata Zulkifli Hasan.

    Hal lain yang disampaikan Zulhas untuk dapat mencapai target swasembada pangan dan berbagai terget nasional lainnya adalah dengan menjalankan _clean and clear government._

    Tak hanya itu selama masa panen raya ini, Zulkifli Hasan berpesan kepada para Bupati agar berkenan menjadi mandor untuk memantau langsung kondisi di lapangan dan terus mengkoordinasikan perkembangan yang terjadi di lapangan.

    “Ini saya minta tolong untuk para Bupati agar menjadi mandor, bapak ibu punya aparat di kecamatan dan di desa, itu bisa dikerahkan, dan dalam dua Minggu ini bisa undang mereka di Pendopo untuk melakukan koordinasi,” ucapnya.

    Menjelang HBKN, ia meminta agar para kepala daerah terus memonitor harga berbagai kebutuhan termasuk bahan pokok. Sehingga ketika terjadi kenaikan segera bisa melakukan upaya-upaya agar harga segera kembali normal.

    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkomitmen untuk mendukung mewujudkan swasembada pangan dengan mengoptimalkan lahan infrastruktur irigasi.

    “Orkestrasi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan di daerah. Maka sebagai sarana pendukung mewujudkan ketahanan pangan, maka kita siap untuk mengoptimalkan saluran irigasi,” ujarnya.

    Adapun area yang menjadi perhatian yang mendukung ketahanan pangan meliputi Bendungan Bagong di Kab. Trenggalek dan Bendungan Karangnongko Kab. Bojonegoro.

    Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Prov Jatim, Bupati/Walikota Se-Jawa Timur, Sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim, Sekda Kabupaten Kota, Kepala Bappeda Kab/Kota Se-Jawa Timur, Kepala BPS Jatim. (ind)

  • Mentan Amran : Bersyukur Harga Beras Terjangkau, Coba di Jepang Bisa Rp 100 Ribu Perkilo

    Mentan Amran : Bersyukur Harga Beras Terjangkau, Coba di Jepang Bisa Rp 100 Ribu Perkilo

    JATIMPEDIA, Gresik – Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi produksi dan serapan gabah yang bagus di Kabupaten Gresik.

    Hal itu disampaikan Mentan Amran Sulaiman saat menghadiri  panen raya padi dan serap gabah di Desa Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, pada Jumat (14/3).

    Hadir dalam panen ini Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin serta jajaran Forkopimda Jatim dan Gresik.

    Dalam kesempatan Mentan Amran secara simbolis memanen padi menggunakan alsintan combine harvester dan menyaksikan transaksi penjualan gabah dari petani kepada Bulog dengan harga Rp 6.500 per kilogram, yang biasanya hanya Rp 6.000.

    “Biasanya dijual Rp 6.000, sekarang menjadi Rp 6.500. Hal ini merupakan arahan dari Presiden untuk meningkatkan pendapatan petani, daya beli konsumen, serta kesejahteraan para pengusaha. Tujuan negara memang seharusnya seperti ini, semua tersenyum bahagia,” kata Mentan Amran.

    Lebih lanjut, Amran menyoroti situasi negara-negara lain yang tengah menghadapi krisis pangan, seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang.

    “Saat ini di Jepang, harga beras hampir mencapai Rp 86 ribu dan menuju Rp 100 ribu per kilogram. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih karena Indonesia berhasil meningkatkan produktivitas. Mari kita terus bergandengan tangan,” ujarnya.

    Mentan Amran juga mengapresiasi hasil panen di Kabupaten Gresik yang dinilai sangat baik. Dari setiap hektare sawah, dapat dihasilkan sekitar 8-9 ton gabah kering panen.

    “Kabupaten Gresik patut dibanggakan, hasil panennya sangat memuaskan,” tuturnya.

    Dalam sesi tanya jawab, seorang warga yang mewakili petani menyampaikan apresiasinya terhadap harga gabah yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.500. Dia berharap agar harga tersebut dapat terus dikawal sehingga para petani benar-benar dapat menerima harga tersebut.

    Dia  mengungkapkan keluhan terkait masalah banjir yang sering melanda daerah mereka.

    “Daerah kami ini berhimpitan dengan Kali Lamong. Setiap minggu, kami mengalami kebanjiran dua kali. Meskipun pemerintah daerah sudah berupaya, kondisi di Kali Lamong sebelah selatan masih sering banjir. Kami berharap ada penanggulangan serius agar air tidak terus meluber,” ujar warga tersebut.

    Yang tidak kalah penting, imbuh dia, air dari Kali Lamong sering kali habis saat musim kemarau. Sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian.

    “Kami berharap pemerintah dapat membangun dam karet agar saat musim kemarau, air dapat disimpan sebagai cadangan. Selain itu, kami juga mohon bantuan untuk bibit padi.” ujar dia.

    Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Gresik menjelaskan bahwa wilayah itu memiliki luas sekitar 195 hektare yang merupakan lahan tadah hujan.

    Di sebelahnya, kata bupati, sekitar 200-500 meter, terdapat Sungai Kali Lamong. Saat musim hujan, air sering kali meluber dan mengakibatkan banjir. Sedangkan di musim kemarau, lahan menjadi kering.

    “Kami sudah membangun kolam retensi di kecamatan lain. Tujuannya adalah untuk pengendalian banjir dan menyediakan pintu air agar saat musim kemarau, air dari tadah hujan dapat dialirkan,” tutup Bupati Fandi Akhmad Yani. (ind)

  • Kolaborasi Pemkab Banyuwang dan BI Dukung Ketahanan Pangan

    Kolaborasi Pemkab Banyuwang dan BI Dukung Ketahanan Pangan

    JATIMPEDIA, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Bank Indonesia (BI) melalui Kantor Perwakilan BI Jember menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian yang kini menjadi program nasional.

    Kepala Perwakilan BI Jember, Gunawan mengatakan, kerja sama ini mencakup berbagai program strategis yang fokus pada peningkatan produksi dan distribusi komoditas utama seperti cabai, beras, daging ayam ras, telur, dan bawang merah.

    “Banyuwangi merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang pertumbuhannya pesat, utamanya di sektor pertanian. Dengan kerja sama ini, potensi besar tersebut akan terus didorong agar memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap perekonomian daerah dan nasional,” ujar Gunawan, saat High Level Meeting mengenai pengembangan ekonomi daerah yang juga dihadiri Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Banyuwangi, Rabu (12/3/2025).

    Gunawan menjelaskan bahwa BI akan mendukung pengembangan ketahanan pangan di Banyuwangi melalui berbagai program, yang meliputi, Penyaluran sarana dan prasarana (sarpras) digital farming, dan bantuan alat pertanian bagi kelompok tani, Demplot pupuk organik. Selin itu ada Penguatan digitalisasi dan sistem data pangan, Pengembangan UMKM sektor pangan, Pelatihan dan kurasi produk UMKM, Program capacity building, dan Optimalisasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga pangan.

    “Kami akan bantu meningkatkan produksi, kualitas, hingga distribusinya, sehingga hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuwangi bahkan daerah lain, melalui skema kerja sama antar wilayah,” kata Gunawan.

    Selain itu, BI Jember juga akan mengadakan pelatihan dan kurasi produk bagi UMKM, serta program capacity building guna meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha para pelaku bisnis lokal di sektor tersebut.

    Dalam kesempatan tersebut, Gunawan juga mengapresiasi capaian kinerja sektor perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, kondisi perekonomian Banyuwangi cukup baik, dengan pertumbuhan kredit yang stabil, peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan inflasi yang melandai.

    “Jadi masyarakat Banyuwangi tabungannya meningkat. Banyak juga pelaku usaha yang mengajukan kredit untuk pengembangan usaha. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Banyuwangi tumbuh,” kata Gunawan.

    Sementara itu, Bupati Ipuk menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan program prioritas Banyuwangi, yaitu peningkatan pertanian untuk ketahanan pangan.

    “Kami terus berupaya agar sektor pertanian Banyuwangi terus terjaga, dan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Terima kasih atas dukungan Bank Indonesia selama ini kepada Banyuwangi,” kata Ipuk.(sat)

  • Pupuk Indonesia Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pupuk Subsidi

    Pupuk Indonesia Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pupuk Subsidi

    JATIMPEDIA, Jakarta –  PT Pupuk Indonesia (Persero) meningkatkan kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komitmen untuk menyempurnakan tata kelola pupuk bersubsidi dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional.

    “Mengawali kolaborasi itu, Pupuk Indonesia telah menggelar audiensi dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Senin (10/3),” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Rahmad menyampaikan bahwa, Pupuk Indonesia dalam menjalankan amanah menyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari risiko dan persoalan hukum.

    Oleh karena itu, dengan adanya kolaborasi itu, tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dapat ditingkatkan sehingga risiko tersebut dapat dicegah.

    “Kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan, dan akan dilakukan, dan tentunya kita berdiskusi hal-hal lainnya, yang sifatnya untuk koordinasi. Konteksnya adalah bagaimana KPK, Pupuk Indonesia Grup, bisa berkolaborasi dengan KPK, untuk bisa meningkatkan tata kelola,” ujarnya.

    Menurut dia, jika tata kelola semakin kuat dan semakin baik, diharapkan bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, atau tindakan hukum lainnya.

    Ia menambahkan, kolaborasi itu merupakan bentuk optimalisasi Pupuk Indonesia dalam menjalankan tugas menyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Diungkapkannya, perbaikan tata kelola pupuk subsidi dimulai dari KPK di mana pada 2018, ada rekomendasi dari KPK terkait dengan perbaikan tata kelola sehingga saat ini telah keluar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

    Perpres itu mengatur mengenai tata kelola pupuk bersubsidi sehingga pendistribusiannya memenuhi prinsip 6 tepat, yaitu tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima.

    Adapun sebagai komitmen dalam kolaborasi ini, Pupuk Indonesia dan anak-anak perusahaan akan memberikan sejumlah akses dan data kepada tim KPK.

    “Intinya kami bersepakat, KPK dengan Pupuk Indonesia, kami ada ruangan untuk berkolaborasi,” tutur Rahmad.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kolaborasi itu penting sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan lebih awal, dengan demikian pupuk bersubsidi dapat tersalurkan sesuai dengan alokasi dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan percepatan swasembada pangan nasional.

    Hal itu selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan nasional.

    “Kolaborasi ini penting, karena pupuk adalah pilar utama ketahanan pangan nasional,” ucap Rahmad.

    Dia menambahkan, jika tata kelola pupuk lebih baik, maka petani juga lebih mudah mendapatkan pupuk, terselesaikan dengan baik, sehingga Indonesia bisa segera mencapai ketahanan pangan nasional.

    “Dan itu pasti baik untuk bangsa dan negara ini,” imbuh Rahmad. (raf)

  • Hadapi Lebaran, Pemkot Madiun Jamin Stok Pangan Aman

    Hadapi Lebaran, Pemkot Madiun Jamin Stok Pangan Aman

    JATIMPEDIA, Madiun –  Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, memastikan ketersediaan bahan pangan di wilayahnya aman dalam menghadapi momentum Ramadhan dan Lebaran 2025, sehingga masyarakat tidak perlu panik dan belanja berlebihan.

    Wali Kota Madiun Maidi mengatakan stok kebutuhan masyarakat dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi lonjakan permintaan selama bulan suci Ramadhan dan Lebaran.

    “Kebutuhan masyarakat cukup tersedia dengan lengkap. Tidak perlu membeli secara berlebihan agar harga tetap stabil. Kota semakin ramai, dan stok barang akan kami lipat gandakan sesuai kebutuhan,” ujar Wali Kota Maidi seusai memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama BI Kediri dan BPS setempat di GCIO Diskominfo Kota Madiun, Jumat.

    Dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok, Pemkot Madiun bekerja sama dengan berbagai lembaga, di antaranya Bank Indonesia, Bulog, PPI, serta berbagai pihak terkait.

    Wali Kota menyebutkan warung tekan inflasi untuk kebutuhan rakyat (wartek) tetap beroperasi di tujuh titik yang tersebar di berbagai lokasi.

    Selain itu, Bulog dan Pabrik Gula Rejoagung juga membuka layanan di luar wartek untuk memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    “Komoditas yang dijual di wartek sangat lengkap, mulai dari beras, gula, minyak goreng, hingga telur. Bulog dan PG Rejoagung juga siap mendukung suplai barang, sehingga masyarakat tidak perlu takut akan kekurangan,” katanya.

    Dengan langkah ini, Pemkot Madiun berharap masyarakat dapat menjalani Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga bahan pokok.

    Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tetap berbelanja dengan bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan untuk menjaga laju inflasi dan stabilitas harga.

    Sementara, sesuai data BPS setempat, Kota Madiun tercatat terjadi deflasi 0,78 persen pada Februari 2025.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan deflasi bulan ini dipengaruhi penurunan harga kelompok pengeluaran perumahan. Seperti air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

    “Selain itu, harga beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami penurunan,” kata Aziz.

    Sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit, tomat, semangka, bayam, kacang panjang, dan terong. Sehingga memberikan dampak deflasi yang cukup dalam,

    Meski Februari ini terjadi deflasi, Aziz menambahkan pada Maret 2025 Kota Madiun dapat terjadi inflasi. Hal itu karena momentum Ramadhan dan Lebaran biasanya terjadi peningkatan konsumsi yang berpotensi menaikkan harga bahan pangan dan terjadi inflasi.(sat)

  • Indeks Ketahanan Pangan Madiun Masuk Peringkat Tujuh

    Indeks Ketahanan Pangan Madiun Masuk Peringkat Tujuh

    JATIMPEDIA, Madiun – Indeks ketahanan pangan (IKP) Kota Madiun Jawa Timur 2024 berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencapai 92,29 yang tergolong tinggi dan menempatkan daerah itu pada urutan ketujuh nasional untuk pemerintah kota.

    “Alhamdulillah, Kota Madiun capaian IKP sangat tinggi, yakni mencapai 92,29 yang masuk prioritas komposit enam atau sangat tahan,” ujar Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Madiun Sumini di Madiun, Kamis.

    Khusus wilayah Jawa Timur, Kota Madiun berada pada urutan kedua di bawah Kota Surabaya dengan nilai IKP mencapai 93,06.

    Sementara Surabaya berada pada urutan ketiga nasional. Sedang, IKP tertinggi diraih Kota Denpasar dengan nilai 96,37 dan Kota Bekasi yang kedua dengan nilai IKP 93,90.

    Sumini menjelaskan Kota Madiun hampir selalu masuk dalam jajaran kota dengan IKP tertinggi. Pada tahun 2023, IKP Kota Madiun mencapai 92,49 dan masuk ke urutan kelima nasional. Sementara untuk 2022, IKP Kota Madiun pada angka 85,32.

    “Nilai IKP kita selalu tinggi. Artinya, kita selalu bisa menjaga ketahanan pangan dalam kategori sangat tahan,” kata dia.

    Dalam menentukan IKP, terdapat delapan indikator utama untuk mengukur indeks ketahanan pangan tersebut, yakni persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

    Kemudian persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, angka harapan hidup pada saat lahir, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, dan persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar atau tengkes.

    Nilai Kota Madiun untuk masing-masing indikator tersebut tentu saja cukup baik. Seperti persentase penduduk miskin di angka 4,74 persen, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran di angka 5,71 persen hingga rumah tangga tanpa akses listrik yang 0 persen.

    “Prinsipnya kita terus berupaya meningkatkan IKP dengan memperbaiki tiap indikatornya. Seperti angka harapan hidup kita juga sudah meningkat,” kata dia. (sat)

  • Pemkab Blitar Pastikan Petani Jual Panen Sesuai HET

    Pemkab Blitar Pastikan Petani Jual Panen Sesuai HET

    JATIMPEDIA, Blitar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, menegaskan petani harus dapat harga layak untuk hasil panen mereka, sehingga mereka bisa lebih sejahtera.

    Bupati Blitar Rijanto mengatakan pemerintah telah menetapkan harga gabah yang diterima oleh Bulog sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini untuk menjamin kesejahteraan petani dengan harga yang adil serta mencegah praktik jual beli yang merugikan petani.

    “Kami ingin memastikan petani mendapatkan harga yang layak untuk hasil panennya. Harga Rp6.500 per kilogram ini merupakan harga dasar yang ditetapkan Bulog dan jika ada pihak lain yang membeli dengan harga lebih tinggi, itu tetap diperbolehkan. Yang terpenting adalah kesejahteraan petani tetap terjaga,” kata Bupati Rijanto di Blitar, Kamis.

    Pihaknya menambahkan kegiatan panen ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, petani, dan berbagai pihak terkait, dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    Dengan kolaborasi berbagai pihak, lanjutnya, pertanian padi di Kabupaten Blitar dapat menghasilkan panen yang optimal.

    Bupati dan Forkopimda termasuk Kapolres Blitar melakukan panen raya padi di dua lokasi yakni di Desa Klemunan, Kecamatan Wlingi, dan Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro.

    Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Blitar serta mengacu pada kebijakan Presiden Prabowo.

    Dalam kegiatan panen raya tersebut, Bupati, Kapolres, jajaran Forkopimda Kabupaten Blitar turut serta dalam proses pemanenan padi bersama para petani. Mereka juga dialog langsung dengan petani guna memastikan hasil panen dapat terserap dengan harga yang layak dan menguntungkan bagi para petani.

    Sementara itu Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrakhman menyampaikan pihaknya bersama Forkopimda Kabupaten Blitar terus mengawal proses distribusi hasil panen agar tidak ada permainan harga yang merugikan petani.

    “Kami siap mendukung dan mengawasi distribusi gabah agar tidak ada spekulasi harga yang merugikan petani. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan hasil yang sesuai dengan jerih payah mereka,” kata Kapolres.

    Para petani yang hadir dalam panen raya ini menyambut baik perhatian dari pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Mereka berharap dengan adanya dukungan ini, harga hasil panen tetap stabil dan menguntungkan.

    Dengan adanya panen raya ini, kata dia, juga diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Blitar semakin berkembang, petani semakin sejahtera, dan perekonomian daerah dapat meningkat.

    Kapolres menegaskan pemerintah juga terus berupaya menjaga kestabilan harga serta kelancaran distribusi hasil panen di wilayah Blitar sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.(sat)

  • Jaga Ketahanan Pangan, Pemkab Bojonegoro Budidaya Ikan Lele

    Jaga Ketahanan Pangan, Pemkab Bojonegoro Budidaya Ikan Lele

    JATIMPEDIA, Bojonegoro – Permasalahan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi masih menjadi tantangan bagi sejumlah keluarga di Bojonegoro. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik serta Dinas Kesehatan Bojonegoro, pada tahun 2024 tercatat bahwa 11,69% penduduk masih berada dalam kategori prasejahtera.

    Hal ini berimbas pada kesulitan memperoleh makanan bergizi, sehingga menyebabkan sebanyak 1.358 balita mengalami stunting hingga Desember 2024.

    Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuat terobosan baru melalui program inovatif dengan memanfaatkan buis penampung air hujan untuk budidaya ikan konsumsi. Inisiatif ini bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan buis beton dan air hujan sebagai sarana pemeliharaan ikan lele.

    “Makanan bergizi merupakan faktor utama dalam mencegah stunting dan memenuhi kebutuhan gizi warga. Oleh karena itu, secara bertahap kami akan membangun buis beton untuk budidaya lele bagi keluarga prasejahtera di lokasi-lokasi percontohan,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

    Dalam menjalankan program ini, Pemkab Bojonegoro menjalin kerja sama dengan akademisi serta pelaku usaha guna memastikan keberlanjutannya. Bupati dan Wakil Bupati telah bermitra dengan Banyumanik Research Center (BRC) untuk meneliti instalasi dan manajemen jangka panjang program ini, mengambil inspirasi dari praktik sukses yang telah diterapkan di Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Gunungkidul.

    Sebagai langkah tambahan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam penyediaan pakan ikan, Pemkab Bojonegoro juga menginisiasi budidaya maggot sebagai alternatif pakan lele. Dalam tiga bulan pertama, masyarakat akan mendapatkan pelatihan serta bantuan alat dan bahan untuk produksi pakan secara mandiri.

    “Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan ketergantungan terhadap bantuan eksternal dapat berkurang,” ucap Wahono.

    Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memperbaiki kualitas gizi masyarakat dan mengurangi angka stunting di Bojonegoro. Dengan ketersediaan sumber protein di tingkat rumah tangga, gizi anak-anak diharapkan lebih terjaga.

    Selain bermanfaat untuk kesehatan, budidaya ikan lele juga berpotensi meningkatkan ekonomi keluarga. Hasil panennya bisa dikonsumsi sendiri atau dijual untuk menambah pemasukan.

    Pemkab Bojonegoro optimistis bahwa melalui kolaborasi berbagai pihak, program ini akan membawa daerah tersebut lebih dekat ke arah kesejahteraan masyarakat. “Dengan instalasi yang sederhana dan perawatan yang mudah, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan protein warga, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan,” tambahnya.

    Program buis beton lele konsumsi bagi keluarga prasejahtera ini akan mulai dilaksanakan dalam 100 hari pertama pemerintahan dan terus dievaluasi efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan.(sat)

  • Bulog Jatim Targetkan Serap 593 Ribu Ton Setara Beras di 2025

    Bulog Jatim Targetkan Serap 593 Ribu Ton Setara Beras di 2025

    JATIMPEDIA, Surabaya – Sebagai upaya menjaga stabilitas pangan, terutama menjelang bulan Ramadhan, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, Pimpinan Bulog Kanwil Jatim, Langgeng Wisnu A, bersama dengan anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan di Komplek Pergudangan Gulun, Kancab Ponorogo, Rabu, (19/2/2025).

    Tak hanya itu, pengecekan langsung terhadap stok beras di gudang Bulog Gulun itu, juga turut dihadiri oleh pejabat dan pemangku kepentingan diantaranya Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Komandan Kodim 0804 Magetan, serta sejumlah Kepala Dinas terkait.

    Pimwil Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu A, menyampaikan bahwa target pengadaan setara beras untuk wilayah Jawa Timur tahun ini mencapai 593.000 ton.

    Meski demikian, per 19 Februari 2025, Perum Bulog Kantor Cabang (Kancab) Ponorogo berhasil merealisasikan pengadaan setara beras sebanyak 5.400 ton. Sementara itu, secara keseluruhan, realisasi pengadaan beras di Jawa Timur sampai dengan saat ini telah mencapai 40.000 ton.

    “Dengan jumlah beras, untuk pengadaan pangan di bulan Ramadhan tidak perlu dikhawatirkan karena sangat tercukupi. Kami juga optimis bisa merealisasikan pengadaan beras sesuai target yang ditetapkan,” kata Langgeng.

    Kendati demikian, dengan kapasitas penyimpanan gudang mencapai 10.000 ton, Bulog terus berupaya menyerap hasil panen petani lokal demi menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

    “Tentu upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan,”” tandas Langgeng.

    Di samping itu, pada saat meninjau langsung stok beras Abdul Kharis selaku Ketua Rombongan Komisi IV DPR RI, menyampaikan bahwa persediaan di Gudang Bulog Gulun mencapai lebih dari 4.000 ton dan dinilai cukup untuk menghadapi bulan puasa.

    Ia juga menegaskan bahwa stok beras yang tersimpan sebagian berasal dari impor tahun 2024, sementara untuk tahun 2025, impor sudah tidak dilakukan.

    “Setelah melakukan pengecekan ke gudang Gulun, kami rasa stok ini cukup untuk menjelang bulan puasa. Kami juga meninjau beras yang ada di dalam tadi itu sebagian adalah import tahun 2024. Karena, mulai 2025 sudah tidak ada import lagi, jadi kalau di dalam ada beras import itu adalah import 2024,” ujar Kharis.

    Menariknya, hasil perbandingan antara beras impor dari Vietnam dan Pakistan dengan beras lokal menunjukkan bahwa kualitas beras Indonesia lebih unggul.

    Beras dalam negeri dinilai lebih besar dan bersih dibandingkan beras impor, sehingga diharapkan masyarakat semakin mencintai dan mengutamakan konsumsi beras produksi dalam negeri.

    “Karena ini sudah mulai masa panen, kebetulan beras hasil panen dari masyarakat Magetan sudah masuk (ke Bulog), jika dibandingkan secara seksama beras lokal dengan import, ternyata paling bagus punya lokal Indonesia. Seharusnya kita bangga punya beras lokal ini, dan tak lupa juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bulog telah memperhatikan kesejahteraan petani dengan membeli gabah/beras langsung kepada petani dengan harga sesuai penugasan pemerintah” pungkasnya. (eka)

  • Filipina Krisis Pangan, Kementan Sebut Ketahanan Pangan Nasional Stabil

    Filipina Krisis Pangan, Kementan Sebut Ketahanan Pangan Nasional Stabil

    JATIMPEDIA, Jakarta –  Produksi pangan Indonesia pada tahun 2025 ini terus menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi banyak negara yang saat ini justru mengalami krisis pangan, seperti salah satunya Filipina.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono menegaskan, Kementan menyebut bahwa ketahanan pangan nasional saat ini sangat terjaga, didukung proyeksi produksi padi akan meningkat. BPS mencatat potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari–Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, mengalami lonjakan tajam sebesar 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang hanya tercatat 5,69 juta ton.

    Arief mengatakan, proyeksi peningkatan produksi beras tersebut selaras dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare. Jumlah lahan panen itu meningkat sekitar 970,33 ribu hektare atau 52,08% dibandingkan dengan luas panen pada Januari–Maret 2024 yang hanya sebesar 1,86 juta hektare.

    “Dengan peningkatan produksi ini, pasokan dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” terang Arief.

    Dia menyebut bahwa peningkatan produksi beras juga tercermin dari harga yang tetap stabil. Berdasarkan data BPS, rata-rata harga beras di penggilingan pada Januari 2025 mencapai Rp 12.796 per kilogram (kg), turun 4,30% dibandingkan Januari 2024.

    “Biasanya, harga beras di awal tahun cenderung tinggi, tetapi tahun ini relatif stabil berkat peningkatan produksi,” jelas dia. Pemerintah terus mendorong Buloh untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani untuk menjamin ketahanan pangan nasional ke depan.

    Sebagai dukungan penyerapan gabah, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Rp 16,6 triliun untuk Bulog, dengan target menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Di samping itu, Kementan juga telah memfasilitasi kesepakatan antara Bulog dan industri penggilingan padi untuk menyerap 2,1 juta ton setara besar dari petani.

    “Jika seluruh pihak berkomitmen kuat, kami optimistis stok beras tahun ini aman,” tandas Arief.(cin)