Tag: #KementerianPU

  • PU Percepat Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi

    PU Percepat Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi

    JATIMPEDIA, Banyuwangi – Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) mempercepat pekerjaan revitalisasi Pasar Induk di Kabupaten Banyuwangi. Sebelum pembangunan sempat tersendat akibat penataan struktur atau reorganisasi di seluruh kementerian.

    Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Jawa Timur Kementerian PU I Gusti Agung Ari Wibawa mengemukakan revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi telah dimulai pada Oktober 2024.

    Namun, dalam perjalanan waktu terjadi perubahan nomenklatur di Kementerian PUPR yang dipisah menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Dengan adanya reorganisasi pada seluruh kementerian, termasuk Kementerian PU, sehingga berdampak pada proses penganggaran, dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pun harus menyesuaikan, turut terjadi perubahan sehingga menyebabkan keterlambatan pada pekerjaan revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan revitalisasi pasar itu.

    Ia menjelaskan Kementerian PU bersama Pemkab Banyuwangi telah menggelar pertemuan dengan para pedagang pasar yang direlokasi untuk menjelaskan progres pembangunan pasar.

    Pertemuan tersebut, katanya, juga dihadiri pelaksana proyek dan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk kegiatan Kementerian PU di Jawa Timur.

    “Sebenarnya tidak terjadi pemberhentian total, karena pada Januari hingga Mei tetap dilakukan pengerjaan, meski memang ada perlambatan, kemarin sudah digelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak, pelaksana pekerjaan akan melakukan percepatan pembangunan revitalisasi mulai awal Juni 2025,” kata Ari.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo menyampaikan pemerintah daerah setempat terus berkoordinasi terkait dengan percepatan proses revitalisasi pasar dengan Kementerian PU.

    “Tadi kami juga rapat dengan pihak Kementerian PU, terkait apa yang perlu segera kami kerjakan untuk membantu percepatan proses pembangunannya,” kata dia.

    Pasar Induk Banyuwangi didesain memiliki gedung utama yang terdiri atas dua lantai dengan arsitektur khas Osing, sedangkan pasar akan dibagi menjadi areal pasar basah, pasar kering dan area kuliner, serta dilengkapi dengan gedung parkir.(sat)

     

  • Gubernur Bali Pastikan Proyek Jalan Tol Bali Mengwi-Gilimanuk Jalan Terus

    Gubernur Bali Pastikan Proyek Jalan Tol Bali Mengwi-Gilimanuk Jalan Terus

    JATIMPEDIA, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster memastikan proyek Jalan Tol Bali rute Gilimanuk-Mengwi berlanjut meski dalam pengumuman daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden Prabowo tak disebut.

    Hal ini disampaikan Koster saat Halal Bi Halal MUI Bali dimana ia menegaskan bahwa pemerintah tetap membiayai bersama dengan investor.

    “Jadi pembiayaan untuk pembebasan lahan itu akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, konstruksinya oleh swasta,” kata dia di Denpasar, Minggu.

    Gubernur Koster memastikan bahwa Tol Bali Gilimanuk-Mengwi masih bagian dari PSN, bahkan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Ini dipastikan setelah orang nomor satu di Pemprov Bali itu menghadap Kementerian Pekerjaan Umum.

    “Kan sempat ada viral bahwa Tol Gilimanuk-Mengwi itu tidak masuk lagi Proyek Strategis Nasional, saya menghadap Pak Menteri PU dengan staf, ternyata itu masih merupakan Proyek Strategis Nasional,” ujar Koster.

    “Jadi itu statusnya masih ada, akan berlanjut,” sambungnya.

    Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU sendiri dikabarkan telah melakukan peninjauan langsung ke wilayah yang akan dilintasi jalan tol terutama di Kabupaten Jembrana.

    Nantinya pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi akan dibagi menjadi tiga fase yaitu fase satu Gilimanuk-Pekutatan, fase dua Pekutatan-Soka, dan fase tiga Soka-Mengwi.

    “Swastanya minta hanya fase satu dan fase tiga, fase duanya kalau bisa dikerjakan oleh pemerintah,” kata dia.

    Untuk hal ini Pemprov Bali memastikan pemerintah pusat sudah sepakat ikut membangun fase dua dengan biaya mencapai Rp6 triliun dan pembebasan lahan Rp4 triliun.(raf)

  • Kementerian PU Dukung Pengembangan TPA Supit Urang Malang

    Kementerian PU Dukung Pengembangan TPA Supit Urang Malang

    JATIMPEDIA, Malang – Kementerian Pekerjaan Umum mendukung pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang yang terletak di wilayah Kota Malang, sehingga bisa lebih maksimal mengelola sampah.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kota Malang, Sabtu, mengatakan kementerian pimpinannya selalu terbuka kepada seluruh pemerintah daerah apabila ingin meningkatkan fungsi dan manfaat pada infrastruktur yang sudah ada.

    “Kalau ada kebutuhan di Kota Malang yang bisa kita dukung, maka tentu kami akan mendukung. Mumpung masih ada waktu, sambil diskusi,” kata Dody.

    Dody menyebut dukungan yang diberikan pihaknya untuk memastikan bahwa sistem tata kelola sampah di Kota Malang yang sudah terbilang baik bisa meningkat, termasuk menyangkut daya tampung TPA Supit Urang.

    Sebab, dia tak memungkiri, setiap bertambahnya jumlah populasi akan memunculkan potensi meningkatnya jumlah sampah yang masuk ke TPA.

    Pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah di daerah.

    “Akan saya sampaikan kepada pak Menteri Lingkungan Hidup, TPA Kota Malang mungkin mohon ditinjau,” ujarnya.

     

    Dody tak menampik bahwa manajemen tata kelola sampah yang berjalan di TPA Supit Urang sudah bagus, sehingga bisa dijadikan salah satu percontohan untuk daerah lain.

    “Ini menurut saya adalah salah satu contoh untuk seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia,” ucap dia.

    Sementara itu, Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan mengatakan pengembangan TPA Supit Urang merupakan titik poin pelaksanaan penataan kota setempat.

    Pasalnya, jika jumlah sampah berhasil ditekan secara maksimal, maka turut meminimalisasi terjadinya permasalahan lain, salah satu adalah banjir yang mampu mengganggu proses pelaksanaan penataan wilayah.

     

    “Kami upayakan agar bagaimana 500 ton sampah bisa dikelola, tidak hanya berhenti di sanitary landfill tetapi menjadi suatu produk yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), contohnya kompostingsorting, dan nanti bisa menjadi briket,” kata Iwan.

    Iwan menambahkan kedepannya akan membangun fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang diperkirakan bisa mengelola hingga ratusan ton sampah dalam waktu satu hari.

    “Akan dikembangkan di kawasan ini, disediakan lahan untuk pembangunan TPST yang produksinya menjadi RDF untuk 250 ton pengelolaannya per hari,” ujarnya. (sat)