Jatimpedia

Tag: #KementerianPerumahan

  • Jumlah Backlog Rumah di RI Naik Jadi 15 Juta Unit di 2025

    Jumlah Backlog Rumah di RI Naik Jadi 15 Juta Unit di 2025

    JATIMPEDIA, Jakarta – Data kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang tersedia atau backlog perumahan tahun 2025 naik menjadi 15 juta unit. Angka ini merupakan catatan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah keluarga baru yang belum mempunyai rumah.

    “Backlog baru yang secara resmi diumumkan BPS kepada kami, mungkin belum kepada publik, bukan 9,9 juta atau 12 juta unit. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta unit,” ujar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, dikutip Selasa (22/4/2025).

    Fahri Hamzah menjelaskan, angka tersebut merupakan akumulasi jumlah antrean keluarga untuk memiliki rumah baru. Sedangkan untuk backlog renovasi rumah terbaru dari BPS, jumlahnya sekitar 26 juta unit.

    Pada kesempatan itu, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa jumlah backlog yang meningkat ini sejalan dengan pertumbuhan populasi dan keluarga baru di Indonesia. Pada awal 2025, jumlah penduduk Indonesia sekitar 290 juta jiwa, jumlah keluarga baru naik menjadi 93,1 juta.

    Masih mengutip survei BPS, Fahri Hamzah melanjutkan, jumlah orang dalam satu keluarga turun dari sebelumnya satu keluarga terdiri dari 5 orang, termasuk suami dan istri, menjadi 3,1 orang dalam satu keluarga pada tahun 2025. Jika dibulatkan, satu keluarga rata-rata hanya mempunyai satu anak.

    “Dugaan saya, anak-anak muda dalam usia menikah, tapi ketika menikah mereka sulit punya rumah, maka backlog meningkat,” tambahnya.

    Menurut Fahri Hamzah, data BPS tersebut menggambarkan bahwa suplai perumahan di Indonesia memiliki cukup jarak dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan keluarga baru di Indonesia.

    “Jumlah keluarga terus bertambah-tambah, jumlah rumah tidak. Mari kita lihat pasar yang lebih progresif di sektor perumahan ini,” pungkasnya. (raf)

  • Menteri Perumahan Janjikan 1.000 Rumah Subsidi Untuk Wartawan

    Menteri Perumahan Janjikan 1.000 Rumah Subsidi Untuk Wartawan

    JATIMPEDIA, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan.

    Subsidi itu berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Ara sengaja membagi-bagi peruntukkan rumah subsidi tersebut, mulai dari guru, tenaga kesehatan (nakes), buruh migran, sampai wartawan.

    “Saya juga terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah subsidi) buat wartawan. Nanti pada waktunya (akan diumumkan). Wartawan itu juga perlu (rumah). Bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, pilar demokrasi keempat,” bebernya dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

    “Doakan nanti pada waktunya (diumumkan). Tolong Pak (Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho) dicadangkan buat wartawan ya, pak, ya! Dialokasikan, pertama, saya minta 1.000 (rumah) dulu ya, pak. Nanti langsung dengan wartawan, 1.000,” janji Ara.

    Sebelum mengumbar janji kepada wartawan, Ara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk dukungan 30 ribu rumah subsidi. Ini bakal diberikan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 tenaga kesehatan (nakes) lain yang memenuhi syarat.

    Dia menegaskan memang ingin memberikan kepastian kepada masyarakat yang dianggap berhak mendapatkan bantuan. Di lain sisi, Ara mau menyenangkan masyarakat.

    “Alasannya membuat mereka senang dan membuat jelas dari awal. Hidup ini kan kita buat jelas. Kalau bicara peta jalan, di mana baginya? Ini peta jalannya, dari awal kita sudah bagi. Sebelumnya tidak pernah terjadi begitu. Kita lakukan perubahan. Kenapa takut berubah untuk hal yang lebih baik?” jelasnya.

    Di lain sisi, ia percaya diri dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan penyatuan dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan bakal dipakai untuk seluruh program bantuan pemerintah.

    Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga senang dengan pemutakhiran data tunggal per tiga bulan.

    “Kenapa bisa (ditentukan dari awal kelompok penerima rumah subsidi FLPP)? Ya karena semuanya mendukung. Datanya di-update tiap tiga bulan. Berarti setahun di-update empat kali,” tutupnya. (raf)

  • Badan Bank Tanah Dapatkan 14 Ribu Hektare Lahan Selama 2024

    Badan Bank Tanah Dapatkan 14 Ribu Hektare Lahan Selama 2024

    JATIMPEDIA, Jakarta – Badan Bank Tanah mencatat kinerja positif sepanjang 2024. Sepanjang tahun tersebut, Bank Tanah mencatat perolehan tanah seluas 14.637,2 hektare. Perolehan tersebut naik 194% dibandingkan tahun 2023.

    “Badan Bank Tanah mencatatkan pertumbuhan positif pada tanah 2024 sebesar 14.637,2 hektare atau naik 194% secara year on year,” ungkap Kepala Bank Tanah Parman Nataatmadja dalam media briefing “Kinerja 2024 dan Outlook 2025” yang diselenggarakan di Bandung.

    Secara keseluruhan total aset persediaan tanah Badan Bank Tanah adalah seluas 33.115,6 hektare yang tersebar di 45 aset persediaan tanah.

    Sementara, total pemanfaatan terhadap aset persediaan tanah tersebut telah mencapai 3.793,9 hektare yang berada di 13 aset persediaan tanah.

    Pemanfaatan tersebut meliputi untuk kepentingan umum dan komersial. Mulai dari pembangunan bandara IKN, perkebunan, perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pariwisata, pelabuhan, pusat logistik hingga pembangunan ekonomi untuk UMKM.

    Parman juga menyampaikan, Badan Bank Tanah turut mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam penyediaan dan pengendalian tanah.

    Dia meyakini, pemanfaatan tanah kelolaan pihaknya dapat memberi dampak secara langsung pada pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam rangka pemerataan ekonomi melalui program reforma agraria di atas Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) BadanBankTanah.

    “Tentunya kita sangat mendukung Asta Cita terutama beberapa poin, mulai dari swasembada pangan, swasembada energi, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui tentunya salah satunya reforma agraria,” pungkasnya.

    Adapun di tahun 2025 ini, Bank Tanah menargetkan perolehan tanah kelolaan seluas 140 ribu hektare.

    Tanah tersebut diharapkan bersumber dari tanah penetapan pemerintah seperti tanah bekas hak, kawasan terlantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, hasil reklamasi, bekas tambang dan dari pihak lain seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.(raf)