Jatimpedia

Tag: #kementerian esdm

  • Wilayah Bawean Miliki Kandungan Minyak 100 Juta Barel dan Gas Bumi 680 Miliar Kaki Kubik

    Wilayah Bawean Miliki Kandungan Minyak 100 Juta Barel dan Gas Bumi 680 Miliar Kaki Kubik

    Jakarta, JP –  Wilayah Kerja Bawean terletak di lepas pantai Jawa Timur ternyata memiliki kandungan potensi sumber daya diperkirakan sekitar 100 juta barel minyak (MMBO) dan 680 miliar kaki kubik (BCF).

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan PT Bumi Pratiwi Hulu Energi sebagai pemenang Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja (WK/Blok) Minyak dan Gas Bumi Bawean, lepas pantai Jawa Timur (Jatim).

    Dirjen Migas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyampaikan, keputusan tersebut berdasarkan hasil penilaian atas dokumen partisipasi dari peserta lelang.Blok Bawean ini merupakan bagian dari Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2022 yang dibuka pada 20 Juli 2022 lalu.

    Adapun WK Bawean terletak di lepas pantai Jawa Timur dengan potensi sumber daya diperkirakan sekitar 100 juta barel minyak (MMBO) dan 680 miliar kaki kubik (BCF). Kontrak migas yang ditawarkan yakni tipe cost recovery. “Pemenang memiliki komitmen pasti lima tahun sebesar US$22,39 juta dan bonus tanda tangan US$300 ribu,” ungkap Tutuka di Jakarta, Selasa (4/10).

    Adapun kegiatan komitmen pasti dalam lima tahun awal yakni komitmen eksploitasi berupa memperbaiki fasilitas produksi, mengebor dua sumur workover dan satu sumur pengembangan, serta studi GGRE. Sedangkan komitmen eksplorasi berupa acquisition and processing 3D seismic 300 km2 dan studi geologi dan geofisika (G&G).PT Bumi Pratiwi Hulu Energi juga berkomitmen untuk dapat memulai produksi pada tahun pertama kontrak.

    “Dengan dilaksanakannya pengumuman pemenang ini, Wilayah Kerja Bawean dapat segera kembali berkontribusi dalam menjaga produksi minyak dan gas bumi nasional,” ujarnya.

    Selain pengumuman pemenang wilayah kerja tersebut, saat ini untuk Lelang Reguler Wilayah Kerja Migas Tahap I 2022 juga masih berjalan yang terdiri dari 3 Wilayah Kerja yaitu Arakundo, Bengara I dan South Makassar.Jadwal akses Dokumen Lelang untuk Lelang Reguler masih dibuka sampai dengan tanggal 15 November 2022, sedangkan pemasukan Dokumen Partisipasi sampai dengan tanggal 17 November 2022.

    Sebelumnya, pada 20 Juli 2022 lalu pemerintah menawarkan enam blok migas pada Lelang WK Tahap 1 2022. Keenam wilayah kerja migas tersebut terdiri dari 1 wilayah kerja migas eksplorasi dengan mekanisme penawaran langsung, 2 wilayah kerja migas eksplorasi dengan mekanisme penawaran langsung, dan 3 wilayah kerja migas eksplorasi dengan mekanisme lelang reguler. (raf)

  • Harga Naik, Pemerintah Tetap Tambah Kuota BBM Subsidi

    Harga Naik, Pemerintah Tetap Tambah Kuota BBM Subsidi

    Jakarta, JP – Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni jenis Pertalite dan Solar pada awal bulan ini, guna memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2022.

    Kepala Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Erika Retnowati menjelaskan, kuota Pertalite ditambah 6,86 juta kiloliter (kl) dari kuota awal 23,05 juta kl. Sementara untuk BBM solar subsidi ditambah 2,73 juta kl dari semula sebanyak 15,1 juta kl.

    “Konsumsi BBM baik Solar maupun Pertalite mengalami lonjakan, sehingga jika tidak ditambah, kuotanya akan habis pada pertengahan Oktober 2022 untuk Pertalite dan pada pertengahan November untuk Solar,” kata Erika dikutip dari siaran pers, Selasa (4/10).

    Meski begitu, Erika meminta masyarakat tetap mengonsumsi BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya. Dia juga berharap alokasi BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran setelah penambahan kuota itu.

    Masyarakat yang mampu, kata Erika, diharapkan menggunakan BBM nonsubsidi atau jenis Pertamax dan lainnya. “Karena penggunaan BBM yang tepat pada kendaraan menjadi sangat penting,” tuturnya.

    “Selain membuat kinerja mesin mobil lebih baik, juga yang terpenting adalah bahwa subsidi diberikan kepada yang berhak,” imbuhnya.

    Menanggapi keputusan pemerintah itu, PT Pertamina Patra Niaga menyambut baik penambahan kuota BBM subsidi pada triwulan keempat tahun ini.

    Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyebutkan penambahan kuota itu belakangan akan memberi kepastian ihwal ketersediaan BBM subsidi di tengah masyarakat.

    “Hal ini tentu saja menjadi berita yang baik untuk masyarakat, tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan Pertalite dan Solar, penambahan ini diharapkan akan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sampai akhir tahun,” ucap Irto.

    Hingga 30 September 2022 (unverified) realisasi Solar subsidi sudah mencapai 85,81 persen atau sebesar 12,96 juta kl dari kuota 15,10 juta kl. Sementara konsumsi Pertalite sebanyak 95,32 persen atau sebesar 21,97 juta kl dari kuota 23,05 juta kl. (raf)

  • SIG Raih Tiga Penghargaan dari Kementerian ESDM

    SIG Raih Tiga Penghargaan dari Kementerian ESDM

    Jakarta, JP – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meraih tiga penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada ajang Good Mining Practices Award 2022 atas keberhasilan Perseroan dalam penerapan pertambangan yang baik di Pabrik Tuban.

    Penghargaan diserahkan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba, Lana Saria kepada Eko Purnomo, Departement of Mining & Raw Material SIG, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (29/9).

    Tiga penghargaan yang diraih oleh SIG Pabrik Tuban yakni Penghargaan Aditama Kategori Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Kelompok Badan Usaha Pemegang IUP Komoditas Mineral dan Batubara; Penghargaan Utama kategori Aspek Pengelolaan Keselamatan Pertambangan, Kelompok badan usaha pemegang IUP BUMN, IUP PMA, IUP PMDN komoditas mineral dan batubara, serta Predikat Terbaik pada Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Kelompok Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral dan Batubara.

    Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti komitmen SIG untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan perlindungan terhadap lingkungan pada operasional pertambangan.
    Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi kami, untuk terus melakukan inovasi dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagai upaya penerapan ESG (Environmental, Social and Governance) di lingkungan perusahaan, kata Vita Mahreyni.

    Vita Mahreyni menjelaskan, proses penambangan yang dilakukan SIG di Pabrik Tuban menerapkan metode zero run off, metode ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan air bawah tanah di area tambang.

    Sedangkan pengelolaan lahan pascatambang, SIG menerapkan inovasi reklamasi dengan menggunakan sistem alur. Teknik ini dilakukan dengan membuat lubang berbentuk alur memanjang, seperti parit dengan dimensi tertentu sebagai media tanam, sehingga lebih efektif dan efisien serta ramah lingkungan.

    Pada aspek keselamatan pertambangan, SIG menerapkan driving monitoring system (DMS) dengan memasang fatigue sensor dan in-cabin camera di seluruh armada tambang. DMS merupakan alat monitoring operator untuk mencegah terjadinya accident akibat fatigue dan unsafe action saat mengoperasikan unit ketika bekerja.

    Dengan DMS ini, pengawas dapat memonitor dan intervensi secara realtime sehingga mampu mewujudkan zero accident di area tambang.

    Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Tahun 2022 ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah kepada pelaku kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang berhasil menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dengan tujuan agar badan usaha pemegang izin usaha pertambangan maupun izin usaha jasa pertambangan memiliki motivasi yang konsisten dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. (raf)

  • PT PPA Gandeng Pertamina Patra Niaga Untuk Penuhi Kebutuhan BBM

    PT PPA Gandeng Pertamina Patra Niaga Untuk Penuhi Kebutuhan BBM

    Denpasar, JP – Perusahaa kontraktor pertambangan papan atas, PT Putra Perkasa Abadi (PPA) menandatangani kerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga. Kerjasama yang dikukuhkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) ini menyebutkan kebutuhan BBM PT Putra Perkasa Abadi untuk seluruh kegiatan operasional akan dipasokan oleh anak usaha PT Pertamina.

    Dalam kesepakatan ini, pihak Pertamina Patra Niaga akan menyediakan BBM biodiesel untuk memenuhi kebutuhan seluruh operasional perusahaan. BUMN minyak dan gas ini juga akan memberikan jasa pengangkutan BBM dari fuel terminal atau ship to ship menuju storage PPA dengan skema suplai franco dan VHS.

    Pihak Pertamina Patra Niaga juga akan memberikan layanan ESG partnership berupa carbon trading. Kesepakatan ini akan berlaku sampai Desember 2024.

    Penandatanganan MoU dilakukan di sela-sela kegiatan Coaltrans Asia 2022 di Bali pada Selasa (20/9). Penandatanganan dilakukan oleh Presiden Direktur PT Putra Perkasa Abadi Christianto Setyo dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution.

    Turut hadir dalam kegiatan penandatanganan ini Wakil Presiden Direktur PPA Ardi Tirta Tjoa, Direktur Finance Sujoko Martin serta jajaran manajemen operasional PPA.

    “Untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan tagline Safe and Strong Operational Performance, PPA akan mencari mitra strategis yang dapat mendukung kegiatan operasionalnya,” terang Dirut PPA Christianto Setyo dalam sambutannya.

    Dikatakan, PPA memandang PT Pertamina Patra Niaga sebagai mitra yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di semua wilayah operasi perusahaan. Perusahaan ini menawarkan Program Pertamina One Solution yang tidak hanya pasokan bahan bakar tetapi juga dari sisi ESG yang sudah menjadi kebutuhan global diantaranya termasuk emisi karbon yang sejalan dengan strategi ESG PPA.

    “Bahan bakar merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai kontraktor tambang. Oleh karenanya dibutuhkan jaminan pasokan BBM dan PT Pertamina Patra Niaga dianggap sebagai mitra yang tepat. Lewat konsep green fuel project, yang sesuai dengan misi PPA juga berkontribusi dalam gerakan global dalam pengurangan emisi,” timpal Alfian Nasution.

    Disebutkan, Pertamina Patra Niaga merupakan anak usaha PT Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Sehingga kerja sama dengan perusahan BUMN juga merupakan bagian dari komitmen PPA dalam pemanfaatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

    Sebagai catatan, seiring dengan industri batu bara yang terus tumbuh, PPA dalam beberapa tahun terakhir mencatat pertumbuhan kinerja. Ini diantaranya dilihat dari kenaikan volume nisbah kupas (overburden) yang tahun ini mencapai 267 juta BCM. Tahun depan akan ada tambahan sekitar 150 juta ton sehingga menyentuh 417 juta BCM.(raf)

  • Pemerintah Siapkan Insentif Peralihan ke Mobil Listrik

    Pemerintah Siapkan Insentif Peralihan ke Mobil Listrik

    Jakarta, JP – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk memberikan subsidi bagi pembelian mobil listrik oleh masyarakat.

    “Iya. Sekarang kan mekanismenya sedang digodok, sedang dibahas,” ujar Arifin Tasrif seperti dikutip, Minggu (18/9).

    Program peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke mobil listrik ini terus diusung pemerintah guna menciptakan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan.

    Selain itu, Arifin mengatakan, penggunaan mobil listrik berbasis baterai juga lebih hemat ongkos ketimbang kendaraan konvensional bertenaga BBM.

    “Contohnya, sekarang ini Pertalite, bensin Rp 10.000 untuk 30 km. Sekarang kalau pakai listrik 1 kWh bisa juga 30 km. Sekarang kalau nge-charge listrik kan enggak sampai Rp 2.000. Sedangkan kalau pakai bensin Rp 10.000. Jadi hemat Rp 8.000,” bebernya.

    Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyatakan komitmennya untuk mempercepat pemakaian kendaraan listrik. Itu ditunjukan melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022, sebagai arahan untuk melakukan konversi menuju kendaraan listrik bagi mobil-mobil dinas di lingkup pemerintahan.

    Arifin menilai, kebijakan itu bisa jadi batu loncatan untuk memperluas pemakaian mobil listrik di tengah masyarakat.

    “Paling enggak gini, kalau kendaraan listrik sekarang udah dapat keringanan-keringanan fiskal di sisi hulu. Ke depan, memang instansi pemerintah ke depan akan gunakan kendaraan listrik,” tuturnya. (raf)

  • Soal Pengurangan LPG 3 Kg, Pertamina Tunggu Pemerintah

    Soal Pengurangan LPG 3 Kg, Pertamina Tunggu Pemerintah

    Jakarta, JP – Wacana pengurangan subsidi gas LPG 3 Kg atau tabung melon terus menggelinding. Meski demikian PT Pertamina Patra Niaga mengaku hingga kini masih melaksanakan penugasan untuk memenuhi kebutuhan LPG di masyarakat.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan regulator terkait pengurangan tersebut. “Kita tunggu arahan regulator ya mba,” kata Irto Ginting, Minggu (18/9).

    Dijelaskan, pihaknya mendukung program pengalihan kompor gas ke kompor listrik yang dicanangkan pemerintah. Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat bisa punya pilihan alternatif lebih banyak terkait energi.

    “Dengan demikian, masyarakat punya alternatif lebih banyak untuk energi,” jelasnya.

    Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, peredaran elpiji 3 Kg atau tabung melon di beberapa daerah akan dikurangi. Penarikan tabung akan dikurangi secara bertahap terutama bagi daerah yang sudah memperoleh jatah penyediaan paket kompor induksi secara gratis kepada masyarakat.

    “Peredaran elpiji 3 kg secara bertahap dikurangi pada daerah yang telah didistribusikan paket kompor induksi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikkan Dadan Kusdiana lewat pesan singkat, Selasa (13/9).

    Dadan menjelaskan, Kementerian ESDM bersama PLN telah menyediakan paket kompor induksi sebagai konversi elpiji 3 kg. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ini menyampaikan, saat ini sudah ada beberapa pabrikan kompor dalam negeri yang sanggup memproduksi kompor induksi di atas 500.000 unit per tahun. Adapun konsumsi energi kompor induksi berada di kisaran 9 Kwh.

    Kompor tersebut juga dilengkapi dengan media komunikasi data. “Di dalam paket juga termasuk penggantian pembatas daya untuk penggunaan kompor induksi pemasangan tambahan instalasi pemanfaatan tenaga listrik,” ujar Dadan.

    Sementara itu, menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pihaknya telah menyiapkan program konversi tahun depan dengan menyasar 5 juta keluarga penerimaan manfaat. Dia memproyeksikan program ini dapat menghemat Rp 5,5 triliun per tahun.

    Selanjutnya, apabila jumlah keluarga penerimaan manfaat mencapai 15,3 juta, maka proyeksi penghematan APBN bisa mencapai Rp 16,8 triliun per tahun.

    “Saving ini dari mana? Ini dari fakta bahwa per kilogram elpiji biaya keekonomiannya sekitar Rp 20 ribu, sedangkan biaya keekonomian (kompor induksi) sekitar Rp 11.300 per kilogram listrik ekuivalen,” kata Darmawan beberapa waktu lalu.

    PLN telah melakukan uji klinis terhadap 2.000 proyek percontohan di Solo dan Bali. “Dari sampel 23 keluarga penerima manfaat, ada saving APBN sekitar Rp 20 juta per tahun,” kata Darmawan.

    Berdasarkan hitungan PLN, ia menyebut, konversi elpiji 3 kg ke kompor induksi dalam skala yang lebih besar mampu menghemat APBN Rp 330 miliar per tahun untuk 300 ribu keluarga penerima manfaat pada 2022. (raf)

     

  • SKK Migas dan KKKS Bahas Peningkatan Produksi Migas

    SKK Migas dan KKKS Bahas Peningkatan Produksi Migas

    Jakarta, JP – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus melakukan upaya untuk dapat meningkatkan produksi minyak dan gas guna mengejar target produksi di tahun 2022.

    Dalam rangka mengoptimalkan produksi minyak dan gas, selama 2 (dua) hari, 16-17 September 2022 SKK Migas melakukan rapat koordinasi pembahasan dengan KKKS untuk mendapatkan potensi peningkatan produksi dalam upaya pencapaian target produksi dan lifting tahun 2022.

    Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, didampingi Deputi PerencanaanBenny Lubiantara, Deputi Operasi  Julius Wiratno, Deputi Keuangan dan Monetisasi  Arief Setiawan Handoko, Deputi Dukungan Bisnis Rudi Satwiko beserta jajaran  yang terkait.

    Pada rapat koordinasi tersebut SKKMigas mengundang 15 KKKS yang memiliki target produksi yang besar dan berpengaruh pada capaian produksi serta memiliki peluang untuk dapat didorong untuk mengejar ketertinggalan target produksinya.

    Kelima belas KKKS tersebut adalah BP Berau Ltd, Eni East Sepinggan Ltd, Exxon Mobil Cepu Ltd, Husky-CNOOC Madura Limited, Medco E&P (Grissik) Ltd, PetroChina International Jabung Ltd, Premier Oil Natuna Sea B.V, PT Pertamina EP, PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Pertamina Hulu Energi OSES, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Rokan dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga.

    Pelaksanaan rapat dilakukan secara one on one meeting dalam suasana rapat yang lebih santai, sehingga menciptakan keterbukaan, agar setiap permasalahan dari KKKS dapat dibahas secara mendalam hingga rencana teknis pelaksanaannya.

    Dalam one on one meeting, SKK Migas menawarkan bantuan kepada setiap KKKS apa saja yang bisa dibantu untuk meningkatkan produksi. Tawaran bantuan tersebut merupakan bagian dari transformasi untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada KKKS, bahwa SKK Migas adalah bagian dari KKKS untuk dapat mencapai target-target KKKS.

    Rapat selama dua hari ini adalah salah tindaklanjut dari arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar SKK Migas dan KKKS terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi dan lifting serta sebagai bagian dari monitoring atas tindak lanjut hasil diskusi sebelumnya.

    SKKMigas melihat ada potensi untuk peningkatan produksi, dan dengan pembahasan ini kita berharap ada langkah terobosan untuk dapat mengejar ketertinggalan produksi berdasarkan potensi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

    “Kami juga menawarkan kepada KKKS sekiranya membutuhkan bantuan dari SKK Migas, agar KKKS bisa mencapai target yang telah disepakati. Bantuan ini adalah bagian dari transformasi SKK Migas, bahwa kami tidak hanya mengawasi tetapi juga bekerja bersama, menjadi bagian KKKS untuk saling bahu-membahu untuk mencapai target produksi dan lifting migas nasional. Oleh karena itu, deputi terkait di SKK Migas ikut hadir dan terlibat dalam diskusi untuk mencari upaya peningkatan produksi dan lifting KKKS di sisa tahun ini”, kata Deputi Operasi SKK Migas ketika menyampaikan paparannya.

    Lebih lanjut, Julius menambahkan bahwa masih belum tercapainya target produksi dan lifting dari KKKS antara lain disebabkan oleh unplanned shutdown, kebocoran pipa, tertundanya kegiatan well service dan work over, terjadinya penurunan produksi lebih cepat di beberapa sumur, serta adanya proyek yang jadwal onstreamnya mundur.

    Julius menambahkan bahwa yang dibahas tidak hanya upaya meningkatkan operational excellence untuk mengejar belum tercapainya produksi karena kendala-kendala operasional maupun tertundanya beberapa pelaksanaan program kerja, maka pada pembahasan dilakukan pula diskusi untuk mengoptimalkan serapan buyer dan optimalisasi durasi planned shutdown bagi KKKS yang hingga saat ini telah sudah melampaui target produksinya.

    Upaya pencarian sumber migas yang baru, kelancaran serapan migas oleh buyer, serta kelancaran perizinan untuk mendukung operasional KKKS tentu membutuhkan keterlibatan dan dukungan dari berbagai fungsi di SKK Migas.

    “Masih ada waktu di tahun 2022, masih ada program-program yang belum direalisaikan. Sepanjang KKKS bisa melakukan best effort dan melaksanakan program hasil kesepakatan bersama SKK Migas dan KKKS, kami optimis bahwa akan bisa diperoleh tambahan produksi yang signifikan sehingga dapat semakin mendekatkan dengan target produksi dan lifting 2022. Jadikan SKK Migas sebagai bagian dari KKKS, sehingga jika ada kesulitan, jika butuh bantuan untuk terbuka menyampaikan ke SKK Migas”, imbuh Julius.

    Julius optimis, bahwa dengan semakin masifnya realisasi program kerja utama hulu migas seperti pada kegiatan pengeboran sumur pengembangan, maka dengan menjaga tidak terjadi unplanned shutdown di sisa tahun 2022, diharapkan potensi tambahan produksi dari hasil pengeboran sumur pengembangan dapat meningkatkan capaian lifting migas nasional.

    Melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antara SKK Migas dan KKKS, maka sisa tahun 2022 dapat lebih optimal dalam upaya meningkatkan produksi migas nasional.

    Sejalan dengan pelaksanaan audit maintenance yang telah dilakukan SKK Migas, maka diharapkan dengan mengimplementasikan rekomendasi audit tersebut, tidak hanya dapat membantu mengoptimalkan produksi Migas, dampak positif akan dirasakan di tahun 2023 dengan planned shutdown yang lebih bisa di kelola dengan baik serta berkurangnya potensi unplanned shutdown. (raf)

     

  • Pelanggan Listrik 450 Va Dihapus Dialihkan ke 900 Va

    Pelanggan Listrik 450 Va Dihapus Dialihkan ke 900 Va

    Jakarta, JP – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rumah tangga dan menaikkan daya pelanggan listrik yang mendapatkan subsidi.

    Daya listrik masyarakat miskin yang tadinya 450 volt ampere (VA) akan dinaikkan menjadi 900 VA dan 900 VA menjadi 1.200 VA.

    “Kita sepakat dengan pemerintah untuk 450 VA menjadi 900 VA, dan 900 VA jadi 1.200 VA,” kata Ketua Banggar Said Abdullah saat rapat Panja dengan Kementerian Keuangan tentang RUU APBN 2023, Senin (12/9).

    Aturan mengenai kelompok yang berhak mendapat subsidi tarif  sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.

    Pada Pasal 2 ayat (1) beleid itu, diterangkan bahwa subsidi tarif  untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN dan diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA masyarakat prasejahtera yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Menurutnya, dengan dihapusnya golongan daya listrik 450 VA, permintaan terhadap listrik akan naik. Dengan begitu, oversupply pun bisa berkurang.

    Dari sisi pelanggan, golongan ini bisa lebih sejahtera karena pasokan listriknya meningkat.

    “Kalau 450 VA naik ke 900 VA, kita bela betul orang miskin, jangan kemudian dia lagi mencuci baju (dengan mesin cuci) tiba-tiba suruh matiin dulu (mesinnya) karena kulkas mati,” ujar Said.

    Di sisi lain, Said meminta PT PLN (Persero) tidak mengenakan biaya lagi ke masyarakat dalam merubah daya tersebut.

    “Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan nggak perlu biaya. PLN tinggal datang ngotak atik kotak meteran,” terang Said.

    Sebagai informasi, subsidi listrik pada 2023 ditetapkan Rp72,5 triliun. Sementara keseluruhan belanja subsidi energi 2023 sebesar Rp211,9 triliun. (raf)

  • Menteri ESDM : Harga Pertalite Masih Bisa Turun, Asal

    Menteri ESDM : Harga Pertalite Masih Bisa Turun, Asal

    Jakarta, JP – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, opsi penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite masih terbuka. Peluang ini sangat bergantung pada pergerakan harga minyak ke depan.

    Karena itu, ia mengaku tidak dapat memprediksi kapan harga Pertalite bisa turun.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar serta non subsidi yakni Pertamax. Kenaikan ini menyusul kenaikan harga energi, sehingga berdampak pada pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi dalam APBN. Saat ini, harga Pertalite mencapai Rp 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter.

    “Nanti kita lihat, kalau harga minyak membaik, ya Insya Allah,” kata Arifin di Jakarta, Jumat (9/9).

    Di sisi lain, menurut Arifin, masyarakat diminta untuk berhemat mengonsumsi BBM untuk menjaga kuota dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. “Makanya sekarang tolong diminta untuk semua masyarakat, coba bisa tidak kita dengan kesadaran menghemat energi,” ujarnya.

    Menurut dia, dengan berhemat BBM, artinya juga mengurangi polusi kendaraan. “Cara hemat energinya, yang biasanya keluar bensin 3 liter bisa tidak 2 liter saja, kurangin menghirup udara yang polusi dengan Co2,” tutur Arifin.

    Meski demikian, pemerintah tetap mendukung daya beli masyarakat dengan merealokasi anggaran yang seharusnya merupakan subsidi energi sebesar Rp 24,17 triliun menjadi bantuan sosial.

    Mengenai rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Arifin menuturkan hbahwa al tersebut masih dalam pembahasan dan pendalaman oleh pemerintah.

    Langkah pemerintah ini sejalan dengan upaya yang sedang berlangsung, yaitu merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. “Sekarang sedang dibahas karena ada beberapa opsi. Kan pertimbangannya dalam, kita juga mengindentifikasi. Harus teliti,” tegasnya.

    Adapun anggaran subsidi energi sebesar Rp 502 triliun dialokasikan dengan asumsi volume konsumsi untuk BBM jenis solar sebanyak 15 juta kiloliter, sedangkan Pertalite 23 juta kiloliter hingga akhir tahun ini.

    Namun, konsumsi masyarakat makin meningkat di tengah harga ICP yang naik, yaitu diprediksi volume konsumsi terhadap solar hingga akhir tahun ini mencapai 17 juta kiloliter dan Pertalite 29 juta kiloliter.

    Faktor ini pun yang menyebabkan pemerintah harus menaikkan harga BBM, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin berat jika harus menambah alokasi subsidi energi dari Rp 502,4 triliun menjadi hampir Rp 700 triliun. “Itu bisa tembus Rp 700 triliun (subsidi dari pemerintah),” ucapnya. (raf)

     

  • MyPertamina Akan Dihubungkan dengan Data Polri

    MyPertamina Akan Dihubungkan dengan Data Polri

    Jakarta, JP – Pemerintah bakal menghubungkan aplikasi MyPertamina dengan data Polri. Alasannya adalah untuk sinkronisasi agar subsidi BBM tepat sasaran.

    “Segera saya rapatkan bagaimana data Telkom dengan pertamina ini bisa menjadi sesuatu yang baik, apalagi kalau bisa nanti saya akan mengajak Pak Kapolri untuk mendapat dukungan data nomor mobil dan jenisnya,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir di sela kunjungan kerjanya di Amsterdam, Belanda, seperti dikutip, Minggu (4/9).

    Erick mengakui, implementasi MyPertamina hingga kini belum maksimal. Namun, ia yakin aplikasi tersebut bakal membantu penyaluran subsidi tepat sasaran setelah sinkronisasi sempurna.

    Dia mencontohkan aplikasi PeduliLindungi yang pada saat itu perlu proses panjang hingga akhirnya berfungsi seperti sekarang.

    “Kita sudah pernah melakukan dengan cara misalnya PeduliLindungi, kan bisa,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Erick juga mengingatkan penyaluran subsidi BBM harus tepat sasaran karena alokasi subsidi BBM tahun ini membengkak lebih dari tiga kali lipat menjadi Rp502 triliun.

    “Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, 70 persen yang menikmati subsidi yang mampu. Artinya apa? Ya tidak mungkin yang mampu disubsidi. Kalau yang kurang mampu, wajib disubsidi,” jelasnya.

    PT Pertamina (Persero) menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mendata pembeli yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi, terutama kendaraan roda empat.

    Sejak 1 Juli, seluruh pengguna pertalite dan solar yang merasa berhak untuk menggunakan BBM subsidi tersebut bisa mendaftarkan kendaraannya. Dokumen yang perlu disiapkan sebelum mendaftar adalah KTP, STNK dan foto kendaraan (jika melalui online).

    Terbaru, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi, pertalite dan solar subsidi, serta pertamax, pada Sabtu (3/9).

    Rinciannya, harga pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dan pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.  (raf)