Jatimpedia

Tag: #kementerian esdm

  • Pertagas Raih 2 Penghargaan dari Kementerian ESDM

    Pertagas Raih 2 Penghargaan dari Kementerian ESDM

    Jakarta, JP – PT Pertamina Gas (Pertagas) yang merupakan afiliasi Sub Holding Gas Pertamina meraih dua penghargaan dalam ajang Penghargaan Keselamatan Kerja Minyak dan Gas Bumi 2022 yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

    Pertagas meraih penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha dan Patra Karya Raksa Madya. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji di Bandung, Jawa Barat, dan diterima oleh Vice President Technical Management Pertagas,Gatot Budhi Prakoso, Jumat (4/11/2022).

    Penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha diraih Pertagas melalui fungsi Technical Management yang secara konsisten memerapkan aspek keselamatan kesehatan kerja dan kepedulian lingkungan atau HSSE sehingga mampu mencatat 26.464.735 jam kerja selamat pada berbagai proyek pembangunan infrastruktur gas dan minyak bumi yang dilaksanakan Pertagas sejak tahun 2014 hingga tahun 2022.

    Sementara Patra Karya Raksa Madya merupakan bentuk apreasi atas penerapan Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas yang telah diimplementasikan Pertagas pada periode yang sama.

    “Kami sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian ESDM RI. Kedua penghargaan ini menjadi pemicu semangat Pertagas untuk berupaya lebih baik lagi dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan Pemerintah dan tentunya mendukung transisi energi di Indonesia dengan mengedepankan keselamatan kerja,” Elok Riani Ariza, Manager Communication Relation & CSR Pertagas.

    Penghargaan Keselamatan Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan ajang bergengsi yang diselenggarakan Kementerian ESDM RI secara rutin untuk memberikan apresiasi kepada badan usaha/bentuk usaha tetap (BU/BUT) di subsektor migas, baik di kegiatan hulu maupun hilir yang telah melakukan upaya menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah kerja ataupun operasinya.

    Tahun 2022 ini Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu agenda Forum Komunikasi Keselamatan Migas yang disepenggarakan Kementerian ESDM selama 2 hari berturut-turut sejak 3 November 2022 dengan mengusung tema Peran Keselamatan Migas dalam Transisi Energi. (raf)

  • Pemerintah Siap Jalankan B40 dengan Alokasi 4 Juta KL

    Pemerintah Siap Jalankan B40 dengan Alokasi 4 Juta KL

    Jakarta, JP – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk segera menjalankan program B40 pada awal tahun 2023. Jika benar sudah ditetapkan maka akan ada penambahan biodiesel yang harus disiapkan.

    Menteri ESDM Arifin Tasrif, menyatakan salah satu yang harus diperhatikan dalam penerapan B40 selain teknis pada mesin kendaraan yang harus dipastikan keandalannya juga ketersediaan pasokan biodiesel. Dia menjelaskan kapasitas produksi biodiesel jika program ditingkatkan menjadi B40 masih cukup untuk memenuhi kebutuhan.

    “Ya akan ada tambahan pasokan. Kira-kira sekitar 3-4 juta Kiloliter (KL) tambahannya. Itu kita bisa,” kata Arifin ditemui usai melakukan peninjauan uji jalan B40 di Lembang, Selasa (1/11).

    Menurut Arifin, pasokan biodiesel tidak perlu dikhawatirkan karena saat ini bahan baku berupa kelapa sawit masih sangat berlimpah bahkan jika memang program tersebut ditingkatkan lebih dari B40.

    Peningkatan penggunaan biodiesel memang sangat dimungkinkan, termasuk jika harus menggunakan B100 yang bakal diproduksi di dalam negeri sehingga Indonesia bisa tidak lagi bergantung terhadap impor BBM solar.

    “Syukur-syukur kita bisa produksi B100. Kalau B100 sudah bagus tinggal sawit cukup atau nggak. Tapi sekarang sudah dikembangkan peremajaan perkebunan sawit rakyat jadi ekosistem di dunia sawit sudah jalan karena memabntu atasi ketergantungan energi,” ungkap Arifin.

    Sementara itu Dadan Kusdiana, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, menjelaskan saat ini kapasitas produksi serta blending biodiesel mencapai 16,3 juta KL. Sementara jika ditingkatkan program dari B30 menjadi B40 maka diperkirakan akan membutuhkan sekitar 15 juta KL. “Jadi masih ada (slot),” ungkap Dadan.

    Namun demikian dia mengakui fasilitas pabrik tidak akan bisa beroperasi secara maksimal 100%. Saat ini sudah direncanakan segera rampung pabrik biodiesel yang baru dengan kapasitas mencapai 1,5 juta KL sehingga bisa menutup selisih produksi apabila nanti program B40 mulai dijalankan.

    Untuk tahun ini sendiri alokasi biodiesel yang disiapkan adalah sekitar 11,01 juta KL. Jika memang ada tambahan maksimal sebesar 4 juta KL seperti yang diperkirakan menteri ESDM maka total kebutuhan biodiesel yang harus disiapkan mencapai 15 juta KL.

    “Biasanya pabrik itu berjalan diangka 80-85%. Tapi nggak perlu khawatir. Kita akan masuk pabrik baru di awal tahun depan. Pabrik biodiesel. (Kapasitas) hampir 1,5 juta ada dua perusahaan yang baru. Kalau sekarang belum, tapi kalau perlu B40 ya kita akan kondisikan supaya mereka bisa segera siap,” jelas Dadan. (raf)

  • Menteri Arifin Tasrif Minta Gasifikasi Pembangkit Listrik Dilanjutkan

    Menteri Arifin Tasrif Minta Gasifikasi Pembangkit Listrik Dilanjutkan

    Jakarta, JP – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, meminta agar konversi Pembangki Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar BBM menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) bertenaga gas dilanjutkan.

    Saat ini program gasifikasi pembangkit itu ditangani oleh PT PLN (Persero) dan PT Pertamina Gas Negara Tbk atau PGN.

    “Pokoknya terkait dengan energi terutama BBM ya, kalau bisa cepet konversi. listrik kemudian juga diesel, pembangkit diesel bisa (diganti) sama gas, LNG karena kita punya LNG kan,” kata Arifin ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/10).

    PGN mendapatkan penugasan untuk konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi menggunakan gas bumi di 33 titik. Hal itu merupakan pelaksanaan . Keputusan Menteri No 2.K/TL.01/MEM.L/2022 berisikan tentang penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk menyediakan pasokan gas maupun infrastrukturnya untuk kebutuhan pembangkit listrik yang menggantikan Kepmen No 13/13/MEM/2020.

    Terdapat 26 pembangkit baru yang akan dibangun dengan total kapasitas mencapai 1.018 MW dan alokasi gas yang dibutuhkan 72,32 BBTUD. Selanjutnya tujuh Pembangkit Listrik bertenaga gas yang baru dibangun. Seluruhnya berada di wilayah Indonesia bagian timur dengan kapasitas 180 MW dan gas yang dibutuhkan 11,42 BBTUD.

    Sehingga total keseluruhan pembangkit listrik yang masuk dalam penugasan Pertamina dan PLN untuk disediakan LNG dan menjadi berbahan bakar LNG atau gas di aturan baru ini berjumlah 33 pembangkit dengan kapasitas 1.198 MW dan kebutuhan gas 83,74 BBTUD.

    Proyek gasifikasi di 10 titik Cluster Nusa Tenggara (Nusra) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang saat ini telah memasuki tahap perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebutuhan gas bumi untuk Cluster Nusra dan Sultra direncanakan akan dipasok lewat moda LNG dari Bontang, dengan total kebutuhan gas di cluster Nusra sekitar 28 BBTUD dan Sultra sekitar 4 BBTUD.

    Ada beberapa lokasi regasifikasi PLTMG yang masuk ke dalam Zona Konservasi Laut yakni PLTMG Alor, PLTMG Waingapu dan PLTMG Kupang.

    Pengalihan alokasi gas dari PLN ke Pertamina juga dimungkinkan atas kesepakatan bersama kedua perusahaan. Hal itu tercantum dalam diktum ketiga huruf a yang bertuliskan, terhadap alokasi volume LNG yang berasal dari PLN yang peruntukannya untuk melaksanakan keputusan Menteri ini maka alokasi tersebut dapat dialihkan pada Pertamina atau afiliasinya atas kesepakatan para pihak. Diktum ketiga huruf b menyatakan kesepakatan atas pengalihan alokasi wajib diajukan ke Menteri.

    “Untuk pembangkit masih banyak terutama wilayah timur itu yang harus segara konversi dengan gas karena harga sekarang ini kan itu kan bisa US$25 sen bisa US$20 sen harga listrik per kWh, sedangkan kalau pakai LNG cuma US$10 sen kWh, maka dipercepat karena sudah proyek ini udah inisiatif ini udah 20 tahun lebih,” jelas Arifin.

    Pertamina maupun PLN sama-sama memiliki kesempatan untuk menunjuk anak usaha maupun afiliasinya guna menjalankan gasifikasi pembangkit listrik. Pada diktum kelima beleid ini dikatakan bahwa anak perusahaan atau afiliasi Pertamina tersebut harus memiliki pengalaman dalam perencanaan serta pembangunan infrastruktur untuk penerimaan, penyimpanan, pengangkutan dan/atau regasifikasi LNG. Ketentuan ini tidak dijelaskan secara gamblang seperti dalam aturan sebelumnya. (eka)

  • Tekan Impor LPG,Pemerintah Minta BUMN dan Swasta Perluas Jargas Skema KPBU

    Tekan Impor LPG,Pemerintah Minta BUMN dan Swasta Perluas Jargas Skema KPBU

    Jakarta, JP – Pemerintah mendorong peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk memperluas jaringan gas atau jargas bumi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu upaya untuk impor dan subsidi LPG.

    Tutuka Ariadji, Dirjen Migas Kementerian ESDM, mengatakan jargas yang telah dibangun sejak 2009 hingga 2021 dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai 662.431 Sambungan Rumah (SR) di 17 provinsi dan 57 kabupaten/kota. Sedangkan total keseluruhan jaringan gas APBN ditambah non APBN mencapai 840.875 SR. Untuk jargas APBN tahun 2022 terbangun sesuai target yaitu 40.777 SR.

    “Sebagian besar jargas dibangun dengan dana APBN. Memang ini program Pemerintah di mana pipa gas dibangun dan masuk hingga ke rumah, diberikan kompor juga. Untuk gasnya diupayakan oleh Ditjen Migas dan SKK Migas. Jargas tidak membutuhkan gas dalam jumlah besar. Untuk satu kecamatan, paling dibutuhkan gas nol koma sekian MMSCFD,” kata Tutuka, Jumat (14/10).

    Menurutnya, jaringan gas bumi untuk rumah tangga merupakan salah satu program Pemerintah yang manfaatnya langsung dapat dinikmati masyarakat. Selain murah, jargas lebih bersih, aman, efisien, serta tersedia 24 jam. Jaringan gas juga merupakan salah satu upaya pemerintah menekan subsidi dan impor LPG.

    “Masyarakat sangat terbantu dengan adanya jargas. Apalagi kalau bulan Ramadhan, tidak perlu lagi harus keluar malam-malam kehabisan gas karena tersedia 24 jam. Harga gasnya juga lebih murah daripada LPG non subsidi. Kemudahan lainnya, tidak perlu lagi angkat-angkat tabung. Kalau tinggal di rumah susun kan susah juga kalau harus angkat tabung,” jelas dia.

    Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan jaringan gas. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, sebab itu dibuka peluang pembangunan jargas dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

    “Mulai tahun mendatang Pemerintah mulai mengembangkan jargas melalui skema KPBU,” ungkap Tutuka.

    Dengan adanya skema KPBU pemerintah akan mendorong pihak BUMN dan swasta berinvestasi dalam pembangunan jargas ini.

    “Kalau KPBU anggarannya dilelang, jadi nanti kedepan swasta mungkin juga kita buka lembaga internasional,” ucapnya.

    Dalam pembangunan jargas skema KPBU ini, Pemda diharapkan membantu dalam hal perizinan, serta penyediaan lahan jika diperlukan. “Kami sangat mengharapkan pemda untuk membantu dalam di lapangan karena ada juga masalah dengan masyarakat setempat,” kata Tutuka.

    Tutuka mengungkapkan, tahun ini sedang dilakukan pilot project di dua kota yaitu Palembang dan Batam dari 13 lokasi yang diusulkan oleh Kementerian ESDM. Melalui skema ini, diharapkan jargas dapat dibangun dengan skala besar. Untuk satu SR, dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta.

    “Ke depan kita harapkan dapat dibangun 1 juta SR per tahun. Tapi saat ini pilot project dulu ratusan SR,” imbuh Tutuka.

    Skema KPBU dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mencukupi kebutuhan pendanaan yang berkesinambungan, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu, serta memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah.

    Meski menggandeng badan usaha, bukan berarti Pemerintah melepaskan kewajibannya. Tidak ada pengalihan aset yang dilakukan kepada badan usaha. Hanya saja, pemerintah mengharapkan dengan adanya keterlibatan badan usaha, pelayanan yang diberikan ke masyarakat lebih efisien dan terjaga kualitasnya. (raf)

  • Inovasi PHE Tingkatkan Produksi Sumur Lebih Optimal

    Inovasi PHE Tingkatkan Produksi Sumur Lebih Optimal

    Jakarta, JP – PT Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream Pertamina selalu berkomitmen meningkatkan mutu salah satunya melalui implementasi inovasi guna meningkatkan produksi migas.

    Beberapa inovasi telah diciptakan antara lain dari pekerja Pertamina EP Limau Field yang termasuk Regional Sumatera Subholding Upstream Pertamina. Inovasi dilakukan melalui penerapan metode identifikasi dan pengembangan potensi baru LQR (Low Quality Reservoir) serta akselerasi produksi, yaitu dengan melakukan screening potensi subsurface.

    Inovasi ini menggunakan pendekatan analisa petrofisika serta akselerasi fasilitas produksi yang memanfaatkan tanki produksi ex used dan rekolaksi separator dari stasiun pengumpul lain yang idle. “Inovasi yang dilakukan di Field Limau ini mampu membuka potensi unseen dari struktur idle, sehingga bisa produksi dari tidak ada produksi atau 0 Barel Per Hari (BPH) menjadi 270 BPH,” kata Arya Dwi Paramita, Sekretaris Perusahaan PHE, Selasa (11/10).

    Selain itu, inovasi dengan penerapan metode SUPARMAN dari Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera (PHE OSES) yang termasuk dalam Zona 6 Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina. Inovasi ini dilakukan dengan metode analisa integrasi subsurface yang akurat berupa pembuatan peta SOI (Simulation Opportunity Index) yang merupakan gabungan dari PPI (Pressure Potential Index), OFI (Oil Flow Index), MOI (Movable Oil Index) dan di integrasikan dengan pendekatan analitikal berupa distribusi facies dan well spacing analysis.

    Menurut Arya metode ini mampu meningkatkan produksi minyak sebesar 3078 BPH dan cadangan proven sebesar 2337 MBO di Lapangan Krisna, PHE OSES Zona 6.

    Terakhir, inovasi Cement Slurry Merah Putih merupakan hasil riset berkelanjutan berupa cement pemboran dengan formulasi yang khusus untuk cementing job yang didesain untuk dapat menutup atau memblok zona shallow gas dan mengontrol tekanan sumur, dimana produk ini adalah lightweight gas tight cement slurry. “Inovasi ini terbukti mampu menaikkan keunggulan bersaing PT Elnusa Tbk,” ungkap Arya.

    Ketiga inovasi ini juga telah menorehkan penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral kategori Muda dari Kementerian ESDM. Penghargaan diberikan dalam acara peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-77 di kantor sekretariat Kementrian ESDM (4/10).

    Dalam malam penghargaan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan dalam pembangunan nasional khususnya di sektor ESDM. “Harapannya setiap insan ESDM dapat meningkatkan kinerja melalui inovasi secara cepat, cermat dan produktif, sehingga sektor ESDM dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Oto Gurnita, Direktur SDM & Penunjang Bisnis Subholding Upstream Pertamina menyampaikan rasa bangga dan harapannya agar prestasi yang diterima bisa menular ke para pekerja di wilayah lain juga.
    “Pencapaian ini merupakan bukti kerja keras perwira Subholding Upstream Pertamina yang terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata di sektor ESDM. Harapan kedepannya semoga lebih banyak tim yang akan menyusul kesuksesan tiga tim peraih Dharma Karya Energi tahun ini dengan terus aktif melakukan program improvement dan inovasi yang memiliki dampak besar bagi pembangunan nasional,” tutup oto Gurita. (raf)

  • Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pengalihan Aset Saat Bangun Jargas Skema KPBU

    Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pengalihan Aset Saat Bangun Jargas Skema KPBU

    Jakarta, JP – Pemerintah terus mendorong pembangunan jargas yang ke depannya akan dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).  Jargas diyakini jadi salah satu program Pemerintah yang manfaatnya langsung dapat dinikmati masyarakat. Selain murah, jargas lebih bersih, aman, efisien, serta tersedia 24 jam.

    Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengungkapkan,  jargas dengan dana APBN telah dibangun sejak 2009. Hingga tahun 2021, jaringan gas APBN yang terbangun mencapai 662.431 Sambungan Rumah (SR) yang terdistribusi di 17 provinsi dan 57 kabupaten/kota.

    Sedangkan total keseluruhan jaringan gas APBN ditambah Non APBN mencapai 840.875 SR,  dengan catatan jargas APBN tahun 2022 terbangun  sesuai target yaitu 40.777 SR.

    “Sebagian besar jargas dibangun dengan dana APBN. Memang ini program Pemerintah di mana pipa gas dibangun dan masuk hingga ke rumah, diberikan kompor juga. Untuk gasnya diupayakan oleh Ditjen Migas dan SKK Migas. Jargas tidak membutuhkan gas dalam jumlah besar. Untuk satu kecamatan, paling dibutuhkan gas nol koma sekian MMSCFD,” jelas Tutuka, (12/10)

    Menurut dia masyarakat sangat gembira menggunakan jargas karena harganya lebih murah, bersih, tersedia 24 jam sehingga  tidak perlu takut kehabisan.

    “Masyarakat sangat terbantu dengan adanya jargas. Apalagi kalau bulan Ramadhan, tidak perlu lagi harus keluar malam-malam kehabisan gas karena tersedia 24 jam. Harga gasnya juga lebih murah daripada LPG non subsidi. Kemudahan lainnya, tidak perlu lagi angkat-angkat tabung. Kalau tinggal di rumah susun kan susah juga kalau harus angkat tabung,” ungkap Tutuka.

    Pemerintah sendiri mulai mengembangkan jargas melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tahun ini tengah dilakukan pilot project di dua kota yaitu Palembang dan Batam dari 13 lokasi yang diusulkan oleh Kementerian ESDM.  Melalui skema ini, diharapkan jaringan gas dapat dibangun dengan skala besar.  Untuk satu SR, dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta. “Ke depan kita harapkan dapat dibangun 1 juta SR  per tahun. Tapi saat ini pilot  project dulu ratusan SR,” ungkap Tutuka.

    Skema KPBU dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mencukupi kebutuhan pendanaan yang berkesinambungan, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu, serta memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah. Meski menggandeng badan usaha, bukan berarti Pemerintah melepaskan kewajibannya. Tidak ada pengalihan aset yang dilakukan kepada badan usaha. “Hanya saja, Pemerintah mengharapkan dengan adanya keterlibatan badan usaha, pelayanan yang diberikan ke masyarakat lebih efisien dan terjaga kualitasnya,” tegas Tutuka.

    Jargas skema KPBU merupakan salah satu upaya Pemerintah  menekan impor LPG. Dalam pembangunan jargas skema KPBU ini, Pemda diharapkan membantu dalam hal perizinan, serta penyediaan lahan jika diperlukan.  “Kami sangat mengharapkan pemda untuk membantu dalam di lapangan karena ada juga masalah dengan masyarakat  setempat,” tutup Tutuka. (raf)

  • SKK Migas Dorong Revisi PP Untuk Tarik Investasi Hulu Migas

    Jakarta, JP – Perbaikan iklim investasi masih menjadi fokus untuk bisa mengoptimalisasi potensi migas di tanah air yang diyakini masih berlimpah. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah merevisi aturan main agar iklik investasi lebih menarik bagi investor. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) menargetkan ada dua beleid yang bisa segera direvisi.

    Mohamad Kemal, Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, mengungkapkan perlu pemahaman yang sama dari semua stakeholder dalam upaya memperbaiki iklim investasi hulu migas.

    Untuk membangun pemahaman para pemangku kepentingan yang lebih mendalam tentang industri migas, SKK Migas terus melakukan koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan. Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait industri hulu-migas, serta bagaimana operasionalnya, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memfasilitasi kunjungan para pemangku kepentingan ke wilayah kerja KKKS, salah satunya blok Rokan.

    Saat ini Pemerintah sedang dalam tahap menyusun rancangan revisi PP 53 tahun 2017 tentang Perlakukan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan PP 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas.

    “Kunjungan ke wilayah kerja Rokan untuk mendapatkan Informasi penerapan skema production sharing contract (PSC) dengan skema Gross Split, setelah pada bulan September 2022 dilaksankaan kunjungan lapangan bersama lintas kementerian di wilayah kerja Mahakam yang menggunakan skema PSC Cost Recovery” kata Kemal di Jakarta, Senin (10/10).

    Lebih lanjut Kemal menambahkan dengan revisi atas kedua PP tersebut diharapkan akan meningkatkan daya tarik investasi hulu migas, sehingga mampu menggairahkan pelaku usaha hulu migas untuk terus mencari dan menghasilkan migas. “Dan dapat mendatangkan investor-investor baru untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi cadangan migas di Indonesia,” ungkap Kemal.

    Melalui kunjungan ke wilayah kerja KKKS secara langsung, diharapkan potret dan kondisi industri hulu migas serta kesulitan di lapangan secara nyata dapat lebih diketahui oleh para pemangku kepentingan. Langkah ini sangat penting, karena potensi hulu migas di Indonesia masih menarik, karena dari 128 cekungan migas, saat ini yang sudah diproduksi sejumlah 20 cekungan.

    Target peningkatan produksi minyak dan gas di tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan agar daya saing industri hulu migas nasional tetap menarik ditengah proses transisi energi dan persaingan memperebutkan investasi hulu migas antar negara.

    “Kunjungan lapangan ini diharapkan dapat mewujudkan persepsi yang sama akan pentingnya peran kegiatan hulu migas bagi perekonomian nasional. Hadirnya lintas kementerian diharapkan bisa meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk menciptakan iklim investasi hulu yang kondusif melalui perbaikan fiscal terms”, pungkas Kemal.

    SKK Migas bersama Lintas Kementerian melakukan kunjungan lapangan ke wilayah kerja Rokan yang dilaksanakan tiga hari dari tanggal 4 – 6 Oktober 2022 di Wilayah Kerja Rokan yang meliputi Dumai, Duri, Pekanbaru. Kunjungan lapangan tersebut diikuti oleh 58 Peserta, yang berasal dari Kantor Staff Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, Sub Holding Hulu Pertamina dan Pertamina Hulu Rokan. Turut hadir dalam kunjungan lapangan tersebut adalah Hageng Suryo Nugroho selaku Tenaga Ahli Utama KSP, Ridha Yasser selaku Asisten Deputi Energi Kementerian Korodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Andi Novianto selaku Asisten Deputi Pertambangan dan Petrokimia Kementerian Perekonomian, Arief Setiawan Handoko selaku Dpeuti Keuangan dan Monetisasi SKK Migas, Harry M. Zen selaku Direktur Keuangan Pertamina Hulu Energi, Jaffe Arizon Suardin selaku Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan. (raf)

  • Pemerintah Bakal Ganti PLTD Dengan Energi Terbarukan

    Pemerintah Bakal Ganti PLTD Dengan Energi Terbarukan

    Jakarta, JP –  Pemerintah memastikan bakal menghapus Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) paling lambat 2024. Rencana itu tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

    Dalam rancangan beleid itu, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) bakal digantikan oleh pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan (PLT EBT).

    Penghapusan PLTD diatur dalam Pasal 6 ayat (7). Namun, dalam Pasal 6 ayat (5) dijelaskan bahwa pembangkit tak terbarukan masih akan dipakai dalam masa transisi pengembangan EBT.

    “Pelaksanaan transisi pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap memanfaatkan pembangkit energi tak terbarukan yang ada sesuai dengan kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat,” bunyi Pasal 6 ayat (5), seperti dikutip, Senin (10/10/2022).

    Energi baru adalah semua jenis energi yang berasal dari atau dihasilkan dari teknologi baru pengolahan sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan.

    Contohnya adalah nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (coal liquefaction), batu bara tergaskan (coal gasification), dan sumber energi baru lain.

    Sementara, energi terbarukan adalah energi yang berasal atau dihasilkan dari sumber energi terbarukan.

    Contohnya adalah panas bumi, angin, biomassa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian dan perkebunan, limbah atau kotoran hewan ternak, hingga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

    Untuk memastikan ketersediaan energi primer dalam pemanfaatan pembangkit listrik energi tak terbarukan, penyediaan batubara bagi kebutuhan pembangkit listrik dilakukan dengan mekanisme penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation).

    Domestic market obligation diatur dengan ketentuan, minimal 30 persen dari rencana produksi batubara dan harga paling tinggi US$ 70 per ton dengan acuan batubara kalori 6.322 kcal per kg.

    Lebih lanjut, ketentuan tentang domestic market obligation bakal diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah . (raf)

  • Cadangan Gas Bumi Nasional Melimpah, Minyak Masih Impor

    Cadangan Gas Bumi Nasional Melimpah, Minyak Masih Impor

    Jakarta,JP – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan Indonesia bakal mempunyai prospek yang cukup cerah untuk gas bumi. Pasalnya, RI memiliki cadangan gas bumi yang melimpah. Sementara minyak bumi Indonesia masih kekurangan dan harus impor.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, berbeda dengan minyak yang saat ini terus mengalami penurunan produksi, gas justru diperkirakan akan menjadi energi andalan masa depan RI.

    “Kita sadari produksi minyak menurun dan kita mencoba untuk tidak menurunkan drastis tapi diupayakan flat dulu saat ini sekitar 610 ribu barel per hari (bph). Tapi untuk gas kita beruntung,” ungkap Tutuka dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (10/10).

    Menurut dia, Indonesia juga memiliki empat proyek gas yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional, di antaranya Jambaran Tiung Biru (JTB) yang dikelola oleh Pertamina EP Cepu dan diperkirakan akan beroperasi komersial pada bulan ini, lalu proyek Train-3 Kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat oleh BP dan diperkirakan akan beroperasi pada kuartal pertama 2023.

    Berikutnya, proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) yang dikelola Chevron Indonesia Company dan saat ini masih terus diskusi untuk pencarian operator baru untuk menggantikan Chevron. Kemudian, proyek Kilang LNG Abadi Masela yang dikelola oleh Inpex Corporation dan saat ini juga masih dalam proses divestasi oleh Shell.

    “Juga nanti dari lapangan lain seperti Husky. Jadi gas kita masa depannya cukup bagus, belum yang lain yang belum eksplorasi. Kurang lebih begitu,” ujarnya.

    Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sebelumnya mengatakan bahwa terdapat selisih antara produksi dan tingkat konsumsi minyak di dalam negeri. Ia menyadari Indonesia saat ini memang merupakan negara net importir untuk minyak.

    Adapun produksi minyak Indonesia saat ini di sekitar 650 ribu barel per hari (bph). Sementara kapasitas kilang yang ada hanya 1 juta bph, artinya sebesar 350 ribu bph masih dipenuhi dari impor.

    “Ada beberapa hal yang perlu kita pahami tadi, tetapi memang kondisinya demikian. Kita punya potensi di bidang migas. Tapi minyak kita sudah impor. Kira kira kalau produksi kita 650 ribu barel per hari dan kapasitas kilang 1 juta berarti kita impor 300′ an ribu bph,” ujar Dwi di Bandung.

    Namun demikian, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan cadangan gas yang dimiliki Indonesia. Untuk sumber gas, lanjutnya, RI malah justru mempunyai pasokan gas yang melimpah.

    Dwi pun menilai melimpahnya pasokan gas yang ada bisa menjadi andalan bagi pemerintah untuk melakukan transisi energi menuju netral karbon atau net zero emission.

    “Saat ini kita menghadapi transisi energi menuju net zero emission. Energi yang bisa diterima sampai EBT bisa suplai adalah gas. Indonesia beruntung karena potensi ke depan lebih banyak gas. Kita punya berlebih gas, kenapa kita gak gunakan,” ucapnya. (raf)

  • SIG Raih Lima Penghargaan Subroto dari Kementerian ESDM

    SIG Raih Lima Penghargaan Subroto dari Kementerian ESDM

    Jakarta, JP  – Komitmen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dalam pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan energi yang berkelanjutan kembali mendapat apresiasi dengan meraih lima Penghargaan Subroto dari Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Penghargaan yang diraih SIG, yakni Bidang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Mineral Terinovatif Kategori PPM Terinovatif Komoditas Mineral Bukan Logam, Subkategori Peningkatan Pendapatan Riil dan Pekerjaan, untuk SIG Pabrik Tuban.

    Bidang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Mineral Terinovatif Kategori PPM Terinovatif Komoditas Mineral Bukan Logam, Subkategori Kemandirian Ekonomi untuk PT Semen Gresik Pabrik Rembang, serta Bidang Inovasi Teknologi Pertambangan Mineral dan Batubara yang Efektif Menuju Net Zero Emission (NZE) kategori pada IUP dan IUPK Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk SIG Pabrik Rembang. Penghargaan diserahkan oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif kepada Direktur Utama SIG, Donny Arsal pada acara Penganugerahan Penghargaan Subroto 2022, secara virtual, pada Selasa (4/10) di Jakarta.

    Sedangkan dua penghargaan lainnya yaitu Kategori Manajemen Energi di Industri dan Gedung, Sub Kategori Industri Besar dan Sub Kategori Inovasi Khusus Manajemen Energi untuk PT Semen Tonasa. Penghargaan diserahkan pada acara prosesi penyerahan piala Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) Tahun 2022, di Gedung Chairul Saleh, Setjen Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/10).

    Penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada para pemangku kepentingan yang telah melakukan kinerja yang sangat baik dalam memajukan sektor ESDM di Indonesia.
    Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, keberhasilan dalam memperoleh penghargaan ini tidak lepas dari komitmen SIG untuk terus berinovasi dalam memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

    “Program Greenbelt yang berhasil membawa SIG meraih penghargaan kategori Bidang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Mineral Terinovatif, merupakan inovasi untuk peningkatan kapasitas teknis pengetahuan petani greenbelt agar lebih produktif, efektif, efisien dan ramah lingkungan, sehingga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani binaan”, ujar Vita Mahreyni.

    Penghargaan Bidang Inovasi Teknologi Pertambangan Mineral dan Batubara yang Efektif Menuju Net Zero Emission (NZE), diraih atas upaya konservasi air yang dilakukan melalui pemanfaatan embung berkapasitas 15.000 m3 di Kabupaten Rembang untuk menunjang pertanian, dan perkebunan holtikultura dan edupark PT Semen Gresik. Upaya konservasi air dilakukan dengan metode rain withdrawal dan ditampung pada embung yang terletak di elevasi tertinggi di kawasan edupark, kemudian diatribusikan menuju lahan pertanian sekitar.

    Sementara itu, penerapan sistem manajemen energi berbasis ISO 50001:2018 di PT Semen Tonasa juga berhasil mendapatkan Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi dan Energi (PSBE). Beberapa program efisiensi energi yang telah dilakukan antara lain, menurunkan temperatur top preheater, meningkatkan pemakaian alternative fuel, efisiensi pemakaian panas di area kiln dan cooler, penggunaan high momentum burner, pemasangan solar panel, coal unloading and mixing system, serta beberapa program lainnya.

    Secara kumulatif penghematan energi dari tahun 2019 hingga 2021 di PT Semen Tonasa adalah sebesar 3.801.598 GJ. Nilai ini setara dengan penghematan biaya sebesar Rp212 Miliar dan menurunkan emisi CO2 sebesar 379.088 ton CO2. (eka)