Jatimpedia

Tag: #jawa timur

  • Dorong Kepatuhan Pajak, Kanwil DJP Jatim I Gelar Edukasi Coretax

    Dorong Kepatuhan Pajak, Kanwil DJP Jatim I Gelar Edukasi Coretax

    JATIMPEDIA, Surabaya – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kementerian Keuangan Jawa Timur I berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (WP) melalui edukasi Coretax tahap pertama dan kedua.

    “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melalui edukasi yang komprehensif dan persuasif,” kata Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

    Kini edukasi Coretax telah memasuki tahap kedua untuk menyasar WP yang lebih luas sehingga bagi WP yang belum mengikuti dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Coretax.

    Sigit menuturkan, pihaknya akan membuat informasi kelas pajak yang diadakan di kantor pajak baik luring maupun daring sehingga wajib pajak dapat mendaftar di situ.

    “Kami juga telah merilis simulator Coretax di laman pajak.go.id yang dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk mengenal Coretax lebih dalam dengan mendaftar lebih dahulu,” ujarnya.

    Hingga 4 Oktober 2024, Kanwil DJP Jawa Timur I telah mengundang sebanyak 3.535 WP untuk mengikuti edukasi Coretax dengan 2.815 WP di antaranya hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini sehingga menunjukkan tingkat kehadiran sebesar 79,63 persen.

    Ia menjelaskan kegiatan edukasi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada WP mengenai sistem perpajakan terkini terutama terkait implementasi Coretax.

    Edukasi dilakukan meliputi berbagai topik penting termasuk pemanfaatan teknologi dalam proses pelaporan pajak, cara menghindari kesalahan umum dalam pengisian SPT, serta manfaat kepatuhan pajak bagi pembangunan nasional.

    Edukasi dan sosialisasi ini tidak hanya dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I namun juga didukung oleh 13 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tersebar di Kota Surabaya.

    Sigit berharap melalui kerja sama ini maka edukasi dapat menjangkau lebih banyak WP dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman mereka tentang pentingnya kepatuhan pajak.

    Kanwil DJP Jawa Timur I bersama 13 KPP di Kota Surabaya pun berkomitmen akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kegiatan edukasi yang dilaksanakan guna mencapai tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik di masa mendatang. (eka)

  • Pemkot Mojokerto gelar Gerakan Serentak OPD Peduli Stunting

    Pemkot Mojokerto gelar Gerakan Serentak OPD Peduli Stunting

    JATIMPEDIA, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, menggelar Gerakan Serentak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Peduli Stunting dalam rangka menyambut Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Timur.

    Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro bersama seluruh kepala OPD, kepala bagian, dan camat turun langsung ke lapangan untuk menyambangi 59 balita stunting dari keluarga kurang mampu dengan memberikan bantuan berupa paket nutrisi tambahan sebagai upaya mendukung perbaikan gizi anak-anak.

    “Hari ini sangat istimewa, dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Timur, kami bersama-sama melakukan gerakan untuk membantu 59 balita stunting di Kota Mojokerto dengan memberikan bantuan nutrisi tambahan,” ujarnya di Kota Mojokerto, Selasa.

    Ia mengemukakan, gerakan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkot Mojokerto dalam mempercepat penurunan angka stunting di kota setempat.

    “Gerakan ini juga sebagai wujud komitmen kami untuk memastikan setiap anak di Kota Mojokerto mendapatkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh sehat dan optimal,” katanya.

    Selain Gerakan Serentak OPD Peduli Stunting, dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Timur, Pemkot Mojokerto juga menggelar kegiatan kerja bakti serentak di seluruh lingkungan dan bakti sosial untuk penyandang disabilitas pada 11 Oktober 2024.

    Dilanjutkan dengan upacara bendera yang diikuti oleh jajaran pemerintahan Kota Mojokerto, serta menyaksikan upacara di Gedung Negara Grahadi Surabaya melalui siaran langsung pada 12 Oktober 2024.

    Selain itu, juga akan ada pemecahan rekor MURI dalam mewarnai batik terpanjang dengan panjang kain 5.053 meter, dan dengan jumlah peserta terbanyak yakni 10.106 orang yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober 2024.

    Rangkaian kegiatan ini akan ditutup dengan City Tour “Wisata Keliling Kota Mojokerto” (WIKA) yang dilaksanakan pada 19 Oktober 2024.

    Sebagaimana diketahui, Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jatim pada tahun ini mengangkat tema “Jawa Timur Bersatu, Bersama untuk Maju”. Ali Kuncoro berharap rangkaian kegiatan yang digelar Pemkot Mojokerto akan menambah semarak sekaligus memperkuat persatuan dan kebersamaan demi kemajuan Jawa Timur.

    “Kami berharap seluruh rangkaian acara ini dapat menambah semarak perayaan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Timur, sekaligus memperkuat kebersamaan serta kepedulian sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tuturnya. (sat)

  • Koleksi Majapahit Hingga Wali Songo Tersimpan di Disperpursip

    Koleksi Majapahit Hingga Wali Songo Tersimpan di Disperpursip

    JATIMPEDIA, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi (Disperpusip) Jatim memiliki koleksi lengkap terkait sejarah Majapahit hingga Wali Limo yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

    Asisten III Sekdaprov Jatim Akhmad Jazuli saat Puncak Acara Gebyar Literasi “Pesona Literasi Jawa Timur”, di Surabaya, Selasa mengatakan bahwa bagi masyarakat yang berminat mempelajari sejarah Majapahit dan Wali Limo, bisa berkunjung ke Disperpusip Jatim.

    “Karena ini tidak sekadar Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip, tetapi di sini banyak ilmu wisata sejarah, wisata kebudayaan yang mana ada replikasinya di sini tidak usah jauh-jauh di sini lengkap,” kata Jazuli.

    Pada kegiatan Pesona Literasi Jawa Timur yang digelar dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan dan Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur tersebut, ia mengatakan bahwa Disperpusip Jatim memiliki museum pustaka modern sejarah berbasis teknologi digital yang diberi nama Galeri Majapahit dan Wali Limo.

    “Saya bangga bersyukur menyaksikan galeri literasi hari ini, karena Gebyar Literasi ini merupakan acara puncak, berbagai macam keahlian ditampilkan. Banyak kemajuan Disperpusip Jatim, materi yang disuguhkan semakin lengkap, dari Majapahit sampai Wali Limo,” kata Jazuli.

    Ia berharap masyarakat semakin melek literasi dan dapat merasakan langsung suasana tur di tempat tersebut dan bisa memanfaatkan berbagai informasi yang ada sebaik mungkin.

    Dalam kesempatan itu, usai meresmikan museum, Kepala Disperpusip Jatim Ir Tiat Suwardi mengungkapkan, Gebyar Literasi bertujuan mengenalkan literasi khususnya terkait keberadaan perpustakaan kepada masyarakat luas.

    “Literasi artinya sangat luas, bukan hanya dengan membaca, tetapi semua kelima panca indera kita optimalkan, kita bisa melihat berbagai kegiatan di sini,” ujarnya.

    Ia juga mengenalkan Program Inovasi Perpustakaan, Moco, Mlebet Griyo atau yang disebut Percoyo. Sebuah literasi digital yang diberikan secara gratis kepada organisasi perangkat daerah maupun angkatan laut. Ia berharap, tingkat kegemaran membaca masyarakat Jatim semakin meningkat.

    Berdasarkan kajian Perpustakaan Nasional (Perpusnas RI), tingkat kegemaran membaca (TGM) masyarakat di Jatim pada 2024 mencapai 69,78 persen. Angka ini meningkat dari sebesar 68,54 persen pada 2022.

    Angka tersebut, di atas TGM Nasional yang tercatat sebesar 63 persen pada 2022 dan 66,77 persen pada tahun 2023, yang berarti TGM Jatim berada di atas rata-rata nasional.

    “Saat ini terjadi tren kenaikan minat baca,” tambahnya.

    Sejak 14 September, Disperpusip Jatim telah menggelar serangkaian acara peringatan Hari Kunjung Perpustakaan.

    Mulai Pembukaan Gebyar Literasi, pameran lukisan dan ilustrasi buku “Cilpasastra Akademi Literasi Ilustrasi Pustaka Jawa Timur” berkolaborasi bersama Zumen Art, lomba bertutur berbagai tingkatan pendidikan, lomba perpustakaan, bedah buku hingga Pucak Acara Gebyar Literasi.

    Sementara pada pertengahan Oktober hingga November mendatang, masih ada Diskusi Buku Inkubator Literasi Pustaka Nasional (LPN) Jawa Timur Tahun 2024, LARON (Librarian Consultation Online Jawa Timur), Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Jawa Timur 2024 di 10 titik, hingga Science Film Festival berkolaborasi dengan Wisma Jerman. (sat)

  • MenPAN-RB Beri Apresiasi Program SAS Banyuwangi

    MenPAN-RB Beri Apresiasi Program SAS Banyuwangi

    JATIMPEDIA, Banyuwangi – Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Abdul Hakim mengemukakan Program SAS Banyuwangi bukan hanya berhasil dipertahankan, namun juga terus dikembangkan hingga sekarang.

    “Ini yang penting, inovasi tidak hanya diciptakan, tapi juga harus dijaga keberlangsungannya. Ke depan adalah bagaimana untuk melembagakan inovasi ini supaya praktik baiknya bisa direplikasi daerah lain,” katanya dalam keterangan di Banyuwangi, Selasa.

    PKRI merupakan apresiasi bagi instansi pemerintah yang telah melakukan pembinaan inovasi dengan baik serta mampu menjaga keberlanjutannya dan melakukan replikasi inovasi pelayanan publik.

    Program SAS Banyuwangi terpilih setelah melalui serangkaian evaluasi terhadap 979 inovasi dari 631 instansi yang dinilai dari kurun 2014 hingga 2023.

    Adapun penilaian PKRI dilakukan pada dua kelompok yakni kelompok keberlanjutan inovasi dan kelompok replikasi inovasi, dan Program SAS Banyuwangi meraih penghargaan pada kelompok keberlanjutan inovasi untuk kategori kabupaten.

    Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Banyuwangi Sugirah mengaku bersyukur inovasi Banyuwangi kembali mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.

    “Alhamdulillah inovasi Banyuwangi terus mencatatkan prestasi. Penghargaan ini menjadi pelecut bagi kami untuk terus berinovasi lebih baik ke depan,” katanya.

    Sugirah mengungkapkan Program SAS adalah upaya pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong empati dan solidaritas di kalangan pelajar.

    Dalam program ini, pelajar dari keluarga mampu memberi dana sukarela ke teman sebayanya dari keluarga kurang mampu, dan pengelolaannya dilakukan dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa.

    Sejak diluncurkan pada 2011, kata dia, saat ini Program SAS berhasil mengumpulkan dana hingga Rp 27,71 miliar dengan menjangkau lebih dari 250 ribu siswa. Uang yang terkumpul, secara periodik dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder siswa setempat, seperti beli baju sekolah, sepatu, tas, alat tulis, atau bahkan uang saku bagi siswa yang kurang mampu, termasuk membelikan kacamata hingga sepeda mini agar tidak terlambat.

    “Tidak semua masalah pendidikan mampu ditangani pemerintah, Program SAS jadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan tangan pemerintah dalam membiayai pendidikan masyarakat,” kata Sugirah.

    Dalam perjalanannya Program SAS bertransformasi menjadi Program Sekolah Asuh Sekolah, Sekolah Asuh Stunting, Sekolah Asuh Sampah, dan Sekolah Asuh Sungai. (sat)

  • Pemprov Jatim Raih Dua Penghargaan Bergengsi Top Inovasi Pelayanan Publik 2024

    Pemprov Jatim Raih Dua Penghargaan Bergengsi Top Inovasi Pelayanan Publik 2024

    JATIMPEDIA, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih dua penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik pada acara Gebyar Pelayanan Prima tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (8/10).

    Kedua penghargaan yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono yang diwakilkan oleh Pj Sekdaprov Jatim Bobby Soemiarsono

    Dua pemghargaan yang diraih Jatim masing-masing kategori penyelenggara inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2024 dan Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Kategori Kelompok Keberlanjutan tahun 2024 melalui inovasi Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Jatim.

    Atas penghargaan yang diterima tersebut, Adhy mengatakan bahwa capaian ini adalah hasil yang dibangun pada pelayanan publik di Jawa Timur, dan ini juga menjadi bukti bahwa Jawa Timur adalah sebuah provinsi terbaik dalam melakukan inovasi untuk proses pelayanan publik.

    “Ini memberikan semangat bagi Pemprov Jatim, dua kategori ini sangat bergengsi untuk tingkat Provinsi, jadi kalau pembina inovasi terbaik artinya Provinsi Jawa Timur masih dipandang sebagai Provinsi yang berinovasi terbaik di Indonesia,” tuturnya di Surabaya, Selasa (8/10) sore.

    “Begitu juga dengan Inovasi yang berkelanjutan, artinya bahwa inovasi yang dilaksanakan itu tidak selesai setelah dapat penghargaan, tapi tetap dilanjutkan karena memberikan manfaat luar biasa untuk masyarakat,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Adhy menyampaikan bahwa Pemprov Jatim akan terus mendorong inovasi-inovasi baru untuk diciptakan, sehingga mampu berdampak positif terhadap keberlangsungan pelayanan di Jatim, khususnya bagi pelayanan publik

    “Kita akan tetap berupaya melalui Biro Organisasi untuk mengawal bagaimana perangkat-perangkat daerah itu _meng-create_ inovasi-inovasi baru. Ide serta gagasan itu akan diuji oleh Biro Organisasi,” ujarnya

    “Sehingga nanti yang muncul betul-betul ide yang baru dan bermanfaat untuk masyarakat, yang paling penting adalah dampaknya positif terhadap masyarakat,” tambah Adhy

    Terkait Klinik BUM Desa, Kata Pj Gubernur Adhy, Klinik Bumdesa didesain sebagai pendekatan paripurna dalam rangka pembinaan BUM Desa di Jatim dengan instrumen pendampingan, pelatihan, pembelajaran dan saran kepada BUM Desa agar menjadi aktif dan berkembang, serta mendatangkan keuntungan yang berujung pada berputarnya roda perekonomian suatu desa, yang dapat berkontribusi pada PADesa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

    Inovasi ini, lanjutnya, bertujuan untuk membangun kemandirian Bumdesa yang berkelanjutan, mengembangkan Bumdesa melalui kerjasama dan jejaring pemasaran, memberikan tutorial secara online, memetakan potensi dan jenis usaha meningkatkan kapasitas dan kewirausahaan, dan menumbuhkan ekonomi UMKM

    “Klinik Bumdesa hadir sebagai pusat konsultasi, pelatihan dan pengembangan, baik secara online maupun offline, sebagai bagian upaya pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Timur,” urainya.

    Selain itu juga, Pj Gubernur Adhy mengatakan Inovasi Klinik BUM Desa dilakukan dengan berbagai langkah, dimulai dengan pemetaan potensi usaha bUM Desa secara online.

    Selanjutnya, tutorial online dan offline bagi pengelola dengan materi pembelajaran sesuai kebutuhan. Selanjutnya memfasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga, evaluasi BUM Desa terbaik sebagai bentuk apresiasi keberhasilan pengelolaan

    “Klinik BUM Desa membangun database dari kerjasama pentahelix semua pihak, serta menciptakan kemandirian permodalan kuat dan SDM unggul dengan pelayanan paripurna,” pungkasnya. (raf)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Pengguna KA Blambangan Naik 107 Persen Sejak Perpanjangan Relasi

    Pengguna KA Blambangan Naik 107 Persen Sejak Perpanjangan Relasi

    JATIMPEDIA, Surabaya – Okupansi Kereta Api (KA) Blambangan Ekspres mengalami peningkatan saat rutenya diperpanjang dari relasi Ketapang – Semarang Tawang Bank Jateng PP menjadi relasi Ketapang – Pasar Senen PP sejak 26 Juli 2024.

    “Okupansi KA Blambangan Ekspres meningkat hingga 107 persen untuk penumpang di wilayah Daop 9 Jember setelah relasinya diperpanjang,” kata Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Cahyo Widiantoro di Jember, Jumat.

    Menurut dia, penumpang KA Blambangan Ekspres sejak diperpanjang rutenya pada 26 Juli hingga 30 September 2024 mencapai 50.724 orang, dimana 29.234 orang merupakan penumpang dengan keberangkatan dari Daop 9 Jember.

    Dari jumlah 29.234 penumpang KA Blambangan Ekspres dari Daop 9 Jember selama periode 2 bulan, rata-rata penumpang perhari mencapai 436 atau 107 persen dari kapasitas yang tersedia setiap harinya sebanyak 408 tempat duduk.

    Sedangkan rata-rata volume penumpang perhari secara keseluruhan mencapai 186 persen dari kapasitas atau 757 penumpang.

    “Tingginya minat penumpang pada KA dengan rute terjauh tersebut tidak terlepas dari jadwal perjalanan yang menarik, yaitu berangkat dari Stasiun Ketapang pukul 14.50 WIB dan tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta pukul 07.20 WIB” katanya.

    Sedangkan arah sebaliknya dari Stasiun Pasar Senen diberangkatkan pukul 12.15 WIB dan tiba di Stasiun Ketapang pada pukul 04.55 WIB.

    Tiket dari Banyuwangi ke Jakarta yang bersaing mulai dari Rp505 ribu ditunjang dengan kemudahan mengakses informasi jadwal dan tiket, perjalanan kereta api yang aman dan nyaman serta tepat waktu menjadikan kereta api sebagai salah satu transportasi yang diminati.

    Hal itu membuat banyak warga di wilayah tapal kuda yang memilih menggunakan KA Blambangan Ekspres untuk bepergian.

    “KAI mengucapkan terima kasih kepada para penumpang atas kepercayaan menggunakan KA Blambangan Ekspres. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi kereta api yang aman dan nyaman bagi para penumpang,” katanya. (eka)

  • BI dan BKKBN Jatim Gelar Edukasi Keuangan Inklusif Keluarga

    BI dan BKKBN Jatim Gelar Edukasi Keuangan Inklusif Keluarga

    JATIMPEDIA, Surabaya – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) bersama-sama berpartisipasi menyejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga.

    Hal tersebut terungkap dalam.gelaran Workshop Edukasi Keuangan Inklusif, Pelindungan Konsumen dan Pemasaran Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Kamis, (3/10/24).

    Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, Nopian Andusti, SE, MT. menuturkan, secara spesifik program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan BKKBN difokuskan pada keluarga akseptor dan akseptor yang tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

    “UPPKA belum banyak dikenal terutama pemerintah daerah, sehingga kurang disentuh oleh stakeholder terkait, padahal UPPKA ini juga bagian dari masyarakat. Kelompok UPPKA harapannya bisa setara dengan UMKM mendapat sentuhan dan pembinaan, dan ini salah satu bentuk pengakuan bahwa UPPKA adalah bagian dari UMKM dengan peran serta Bank Indonesia dalam pembinaan kelompok UPPKA,” katanya, seperti dalam rilis yang diterima RRI Surabaya, Jumat (4/10/2024).

    Menurutnya, potensi UPPKA sangat signifikan untuk menunjang perekonomian keluarga. Sedikitnya 3.600 Kelompok UPPKA ada di Jawa Timur.

    “UPPKA ini bila kita berdayakan kekuatannya luar biasa untuk mendorong perekonomian keluarga. Saat ini jumlah UPPKA kita ada 36 ribu lebih di seluruh Indonesia dan 10 persennya ada di Jawa Timur. Paling tidak 1 desa/ kelurahan ada UPPKA jadi nanti akan ada 83.000 dari desa keluarahan di Indonesia,” ucapnya.

    Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, Nopian Andusti, SE, MT (tengah) dalam acara Edukasi Keuangan Inklusif. (Foto: Tim Media BKKBN).

    Sementara Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Irene Heniwati, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi BI dan BKKBN dalam rangka memperkuat ekonomi keluarga dan pengembangan usaha yang dikelola perempuan.

    “71 persen masyarakat yang tidak bisa akses keuangan karena tidak punya uang. Bagaimana keuangan inklusif masyarakat bisa mengakses produk layanan keuangan formal apabila tidak ada pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

    Irene menjelaskan, BI punya program EKI (Edukasi Keuangan Inklusif) yang berbasis kelompok subsisten kapasitas usaha, peningkatan literasi dan akses keuangan dan penguatan kelembangaan.

    Program ini telah dikembangkan di 46 kantor perwakilan BI dari sabang sampai Merauke, menyasar masyarakat berpendapatan rendah dan penerima bansos.

    Irene menyebut hal ini dimaksudkan agar masyarakat tersebut bisa mandiri melalui pengembangan usaha dan potensinya.

    “Total kelompoknya 1.700-an, mayoritas masyarakat berpendapatan rendah dan penerima bansos. Ini sejalan dengan BKKBN bagaimana ingin meningkatkan ekonomi keluarga dan agar mandiri. Artinya, jangan sampai mereka hanya menerima bantuan, jangan hanya nunggu bansos tetapi supaya mereka bisa mengembangkan potensi usaha yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan atau memiliki penghasilan,” katanya.

    Kegiatan secara hybrid yang dilaksanakan di Hotel Sheraton Surabaya tersebut dihadiri sedikitnya 150 peserta, terdiri dari BPD AKU (Badan Pengurus Daerah Asosiasi Kelompok UPPKS), Ketua dan Kader Kelompok UPPKA, Pengelola Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Penyuluh KB dari 6 wilayah kab/ kota di Jawa Timur Sedangkan ratusan peserta lainnya mengikuti secara daring. (cin)

  • 27 Sekolah di Kota Madiun Raih Adiwiyata Mandiri dan Nasional

    27 Sekolah di Kota Madiun Raih Adiwiyata Mandiri dan Nasional

    JATIMPEDIA, Madiun – Sebanyak 27 sekolah di Kota Madiun, Jawa Timur berhasil meraih predikat sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

    “Tahun lalu kita daerah terbanyak yang mendapatkan Adiwiyata. Tahun ini terbanyak lagi dengan 27 sekolah. Penerimaan penghargaan berlangsung di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Rabu (2/10),” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati di Madiun, Kamis.

    Dari 27 sekolah tersebut, ada sebanyak sembilan sekolah yang mendapatkan Adiwiyata Mandiri. Selebihnya, merupakan sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata Nasional.

    Lismawati menyebut capaian baik tersebut merupakan hasil kolaborasi semua pihak di Kota Madiun. Baik warga sekolah masing-masing maupun OPD.

    “Apresiasi yang luar biasa kepada sekolah penerima Adiwiyata baik nasional maupun mandiri. Tentu saja terima kasih kepada OPD terkait yang bersinergi dan berkomitmen kuat serta saling mendukung sehingga tercapainya prestasi yang luar biasa untuk Kota Madiun,” katanya.

    Ia menjelaskan, Adiwiyata merupakan hasil kerja sama sejumlah OPD. Di antaranya, Dinas Pendidikan, Lingkungan Hidup, Perkim, Dinas Pertanian, Satpol PP dan Damkar, dan lain sebagainya termasuk masyarakat.

    Lismawati berharap kolaborasi baik tersebut bisa terus dipertahankan dan untuk ditingkatkan.

    “Untuk di Kota Madiun, semua sekolah sudah berstatus Adiwiyata, minimal tingkat provinsi. Ini merupakan capaian luar biasa dan belum ada di daerah lain,” katanya.

    Adiwiyata Mandiri merupakan penghargaan diberikan kepada sekolah yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional. Selain itu, juga telah membina minimal 10 sekolah imbas/binaan yang belum menjadi sekolah Adiwiyata sampai menjadi sekolah Adiwiyata kabupaten/kota dan pada saat penilaian tahun berjalan memiliki nilai minimal 72.

    Sementara Adiwiyata nasional merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang telah berhasil menerapkan program peduli lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Penghargaan ini diberikan kepada sekolah yang telah meraih penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten/Kota dan Adiwiyata Tingkat Provinsi. (sat)

  • Dinsos Jatim Latih Tuna Rungu Ketrampilan Menjahit

    Dinsos Jatim Latih Tuna Rungu Ketrampilan Menjahit

    JATIMPEDIA, Surabaya – Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Jatim) mencetak ratusan penjahit tuna rungu melalui program pelatihan keterampilan di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara (UPT RSBRW).

    “Kami mendatangkan pelatih dari Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau BLK Disnakertrans Jatim,” kata Kepala UPT RSBRW Dinsos Jatim Sri Mariyani saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat.

    UPT yang berpusat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ini sejak tahun 2009 memberikan pelayanan keterampilan pokok, antara lain penjahitan, bordir dan sulam bagi penyandang disabilitas tuna rungu wicara.

    Selain itu mendapatkan pelayanan keterampilan pendukung, seperti tata boga, salon, membatik dan kerajinan tangan.

    UPT RSBRW setiap tahun membuka kuota pelayanan tersebut untuk 60 orang penyandang disabilitas tuna rungu wicara, rentang usia mulai dari 15 hingga 30 tahun se- Jawa Timur, dengan masa pelatihan selama dua tahun.

    Tercatat hingga kini telah meluluskan sebanyak 384 penjahit yang mayoritas telah terserap di industri konveksi.

    Karya-karya konveksi dari para penyandang disabilitas tuna rungu wicara yang saat ini sedang mengikuti pelatihan, dipamerkan di Jatim Fest, yang berlangsung di Surabaya pada 2-6 Oktober 2024.

    Bagi Sri Mariyani, keikutsertaan anak-anak binaannya di Jatim Fest 2024, sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur, yang paling utama adalah untuk mengenalkan produk ke masyarakat.

    “Banyak yang pesan, tapi kalau dalam jumlah besar tentu kami masih belum bisa memenuhi. Karena anak-anak ini juga masih belajar dan masih banyak yang harus dipelajari untuk bekal setelah lulus nanti,” ujarnya.

    Sri Mariyani mengatakan kerja sama dengan Disnakertrans Jatim sekaligus untuk menjembatani dengan perusahaan-perusahaan konveksi yang membutuhkan.

    “Sehingga anak-anak binaan lulusan UPT RSBRW Dinsos Jatim dapat langsung terserap industri,” ucapnya. (cin)

  • BKSDA Jatim Akan Asuransikan Pengunjung Wisata Konservasi

    BKSDA Jatim Akan Asuransikan Pengunjung Wisata Konservasi

    JATIMPEDIA, Malang – Sebagai upaya meningkatkan perlindungan dan keamanan bagi pengunjung serta pelaku kegiatan di kawasan konservasi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Timur secara resmi akan menerapkan kebijakan asuransi jiwa untuk setiap aktivitas kunjungan wisata alam, penelitian, magang, dan kegiatan lainnya di kawasan tersebut. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

    Langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya minat kunjungan wisata alam di Jawa Timur, terutama di Taman Wisata Alam (TWA), Suaka Margasatwa (SM), dan Cagar Alam yang berada di bawah naungan Balai Besar KSDA.

    Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, Nur Patria Kurniawan, Selasa (1/10/2024) mengatakan, bahwa penerapan asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi setiap pengunjung, khususnya dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul selama beraktivitas di kawasan alam yang seringkali memiliki medan yang menantang.

    “Perlindungan melalui asuransi ini tidak hanya mencakup wisatawan, namun juga peneliti, mahasiswa magang, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan di dalam kawasan konservasi. Dengan penerapan ini, kami berharap dapat meminimalkan dampak dari potensi risiko yang ada, serta memastikan kenyamanan dan keamanan semua pihak yang berkegiatan di kawasan konservasi,” ujar Nur Patria.

    Rincian Premi Asuransi

    Adapun besaran premi asuransi yang dikenakan bervariasi tergantung status pengunjung serta jenis aktivitas yang dilakukan. Untuk kunjungan wisatawan nusantara (WNI) di dalam TWA dan SM, premi yang dikenakan sebesar Rp. 2.000,- per orang. Sementara itu, bagi wisatawan mancanegara (WNA), besaran premi asuransi jiwa ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- per orang.

    Untuk kegiatan lain seperti penelitian, magang, atau praktik kerja lapangan (PKL) di kawasan konservasi, premi asuransi akan disesuaikan berdasarkan durasi aktivitas yang dilakukan. Semakin lama durasi kegiatan, semakin besar nilai premi yang harus dibayarkan. Namun, premi ini terpisah dari tarif kunjungan atau biaya kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

    Nur Patria menambahkan bahwa kebijakan ini dirancang agar tidak membebani masyarakat, namun tetap memberikan jaminan perlindungan yang memadai. “Kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara upaya konservasi dan peningkatan pengalaman wisata yang aman dan nyaman,” tambahnya.

    Penerapan asuransi jiwa ini juga didorong oleh kebutuhan untuk memitigasi berbagai potensi risiko yang dihadapi pengunjung, terutama di kawasan konservasi yang memiliki medan dan kondisi alam yang cukup ekstrem. Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Jawa Timur, seperti TWA Gunung Baung dan SM Alas Purwo, terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga memiliki tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian lebih dari segi keselamatan.

    Dengan adanya asuransi jiwa ini, diharapkan jika terjadi insiden yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau kondisi darurat, pengunjung maupun pihak yang berkegiatan di kawasan konservasi dapat terlindungi secara finansial. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengunjung mengenai pentingnya keselamatan saat beraktivitas di alam liar.

    Selain itu, kebijakan asuransi jiwa ini juga merupakan bagian dari strategi Balai Besar KSDA Jawa Timur untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan alam tidak hanya bertujuan melestarikan sumber daya alam, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas wisata dan penelitian yang dilakukan di dalamnya tidak merusak keseimbangan ekosistem.

    “Kami berharap bahwa penerapan asuransi ini dapat menjadi salah satu langkah kecil yang memiliki dampak besar dalam memastikan kelangsungan konservasi di wilayah Jawa Timur. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin kawasan-kawasan ini dapat dikelola secara berkelanjutan untuk generasi mendatang,” tutur Nur Patria.

    Sebelum penerapan resmi pada 1 Oktober 2024, Balai Besar KSDA Jawa Timur telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku wisata, serta lembaga penelitian yang sering beraktivitas di kawasan konservasi. Informasi terkait besaran premi, prosedur pendaftaran asuransi, serta hak dan kewajiban para peserta asuransi telah disampaikan secara terbuka melalui berbagai media, termasuk website resmi Balai Besar KSDA Jawa Timur dan media sosial.

    Balai Besar KSDA juga bekerja sama dengan pihak asuransi untuk memastikan prosedur klaim yang mudah dan transparan, sehingga jika terjadi insiden, pengunjung atau pihak terkait dapat dengan cepat mendapatkan manfaat asuransi yang mereka miliki.

    Dengan adanya penerapan kebijakan asuransi jiwa ini, diharapkan para pengunjung kawasan konservasi di Jawa Timur dapat menikmati keindahan alam dengan rasa aman dan tenang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan menjadi model yang dapat diadopsi oleh daerah lain dalam pengelolaan kawasan konservasi yang ramah wisatawan namun tetap menjunjung tinggi aspek keselamatan dan perlindungan terhadap pengunjung. (sat)