Jatimpedia

Tag: #jawa timur

  • Bupati Ipuk Kembali Ingatkan Masalah Kesehatan Lansia dan Balita Stunting

    Bupati Ipuk Kembali Ingatkan Masalah Kesehatan Lansia dan Balita Stunting

    JATIMPEDIA, Banyuwangi – Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional di Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani mengingatkan seluruh warga Banyuwangi akan pentingnya merawat dan menjaga kesehatan para lansia. Pemkab telah memiliki program jemput bola perawatan ke rumah warga miskin oleh petugas kesehatan. Hal itu disampaikan Bupati Ipuk saat mengunjungi Ibu Sumini di rumahnya yang berlokasi di Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

    Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Selasa (26/11/2024), Nenek berusia 70 tahun itu menderita diabetes sehingga menghambat aktivitasnya. Kaki Sumini telah diamputasi akibat diabetesnya. Sebelumnya, sehari-hari ia bekerja mencari rongsokan dan berjualan krupuk. Petugas kesehatan telah rutin melakukan pemeriksaan kesehatan Sumini di rumahnya.

    “Saya ingin memastikan layanan jemput bola bagi mereka sudah berjalan dengan baik, terutama bagi warga miskin yang memang tidak bisa datang ke puskesmas untuk periksa atau kontrol rutin. Petugas lah yang rutin datang untuk memeriksa dan memberikan obat ke pasien. Seperti Ibu Sumini ini yang memang terkendala fisik,” kata Ipuk.

    Selain itu, Ipuk juga mengunjungi rumah Bapak Samsuri. Beliau tidak bisa bekerja di sawah karena kesulitan berjalan akibat cedera pada pinggulnya setelah terjatuh beberapa waktu lalu. “Sudah lebih dari 11 ribu warga yang mendapatkan layanan jemput bola dari petugas kesehatan ini. Semoga ini mampu meningkatkan derajat kesehatan warga Banyuwangi, khususnya para lansia,” kata Ipuk.

    “Kami juga telah ada program, lansia yang hidup sebatangkara juga mendapatkan bantuan rantang kasih. Setiap hari mereka dikirimkan makanan bergizi karena keterbatasan fisik mereka,” imbuhnya.

    Usai menjenguk lansia, Ipuk lalu mengunjungi salah seorang baduta (bayi di bawah dua tahun) stunting berusia 14 bulan. Terlahir prematur, baduta ini secara rutin dikirim makanan bergizi oleh petugas untuk membantu meningkatkan perkembangan kesehatannya. Juga rutin dicek kesehatannya oleh petugas Puskesmas Kedungrejo. “Stunting karena bukan hanya terkait masalah kesehatan, namun dampak jangka panjangnya pada pembangunan manusia dan ekonomi bangsa di masa depan,” kata Ipuk.

    Hari Kesehatan Nasional diperingati secara khusus di Banyuwangi dengan berbagai aktivitas. Salah satunya di Lapangan Tembokrejo, yang diikuti para tenaga kesehatan yang tergabung dalam berbagai profesi. Di kawasan tersebut digelar berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga sekitar.

    Plt. Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat, menjelaskan gebyar HKN dikemas dengan berbagai kegiatan mulai dari senam dan jalan sehat bersama, bakti sosial, pawai kampanye kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis. “Pemeriksaan kesehatan gratis mulai dari pemeriksaan jantung, mata, THT, kulit, kelamin, anak, kandungan, hingga paru-paru,” tutur Amir. (sat)

  • Peneliti Indef Indef Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Stagnan

    Peneliti Indef Indef Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Stagnan

    JATIMPEDIA, Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan perekonomian Indonesia akan stagnan pada 2025. Lembaga think-tank itu menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan kemungkinan belum beranjak dari kisaran 5 persen.

    Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, pada Seminar ‘Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025’ di Jakarta, Kamis (21/11/2024). “Pertumbuhan ekonomi tahun depan akan dipengaruhi faktor global maupun domestik,” katanya.

    Menurut Esther, kondisi global mendatang belum memberi kepastian setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Selain itu, tensi geopolitik juga bakal meningkat dan tren permintaan Tiongkok diprediksi masih melemah.

    Sementara di dalam negeri belum ada stimulus cepat maupun insentif untuk memperbaiki daya beli dan kondisi sektor industri. “Tahun 2025 masih menjadi tahun penyesuaian dan koordinasi lintas kementerian serta pemangku kebijakan terkait,” ucap Esther.

    Pertumbuhan ekonomi yang stagnan akan berdampak pada indikator perekonomian lainnya. Indef memperkirakan laju inflasi pada 2025 mencapai 2,8 persen dan tingkat kemiskinan sekitar 8,8 persen.

    Sedangkan tingkat pengangguran berkisar pada 4,75 persen dan nilai tukar rupiah sekitar Rp16.100 per dolar AS. “Ini yang menjadi proyeksi INDEF pada 2025 mendatang,” ujarnya.

    Sebaliknya, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih dapat tercapai. Hanya saja, menurut dia, dibutuhkan kerja keras dan langkah konkret untuk merealisasikannya.

    Misalnya, kemudahan perizinan serta iklim usaha yang kondusif dan menarik agar investasi besar masuk ke Indonesia. “Presiden berpesan agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen dikawal dengan baik,” ujarnya.

    Amalia juga menyampaikan syarat yang harus dipenuhi jika ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan. Di antaranya mendorong pertumbuhan sektor industri setidaknya pada level 28 persen, yang artinya harus terjadi industrialisasi. (raf)

  • BRIN Kembangkan Teknologi Ubah Minyak Kelapa jadi Bio-Jet Fuel

    BRIN Kembangkan Teknologi Ubah Minyak Kelapa jadi Bio-Jet Fuel

    JATIMPEDIA, Jakarta – Peneliti dari Pusat Riset Kimia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Deliana Dahnum mengembangkan katalis berbasis Metal-Organic Frameworks (MOFs) untuk mengubah minyak kelapa menjadi bio-jet fuel atau bahan bakar pesawat hayati.

    Dalam sebuah sesi diskusi di Jakarta, Kamis, Dahnum mengungkapkan bio-jet fuel merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang memanfaatkan minyak nabati sebagai bahan baku.

    “Indonesia memiliki potensi besar karena banyak sumber daya alam berupa minyak kelapa yang tumbuh subur di wilayah tropis,” katanya.

    Dalam proses pengembangan bio-jet fuel, jelas Dahnum, minyak kelapa menjadi bahan dasar yang efektif, dimana kelapa yang tidak layak konsumsi seperti kelapa tua, kecil, atau yang sudah berjamur, diolah menjadi bahan bakar pesawat alternatif.

    Untuk mengubah minyak kelapa menjadi bio-jet fuel, lanjut penerima Penghargaan L’Oréal-UNESCO For Women in Science 2024 itu, dibutuhkan proses katalisis dengan bantuan katalis yang efisien.

    Oleh karena itu Dahnum bersama BRIN mengembangkan katalis berbasis MOFs, sebuah material inovatif yang diharapkan mampu mengubah minyak kelapa menjadi bio-jet fuel secara produktif dan efektif.

    “Pengembangan ini telah mencapai tahap uji coba laboratorium dan menunjukkan potensi untuk dikembangkan pada skala lebih besar, termasuk pada kelapa yang tidak layak konsumsi, guna memaksimalkan keberlanjutan energi,” ujarnya.

    Dahnum optimistis inovasi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga mendukung pemanfaatan sumber daya lokal yang ramah lingkungan.

    Ia berharap riset bio-jet fuel dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, sehingga mempercepat realisasi penelitian ini ke tahap yang lebih maju.

    Dengan demikian pemanfaatan teknologi ini, kata dia, diharapkan dapat berkontribusi langsung sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang berkelanjutan. (cin)

  • Ini 6 Langkah yang Diusulkan Kadin Surabaya Hadapi Kenaikan PPN 12 Persen

    Ini 6 Langkah yang Diusulkan Kadin Surabaya Hadapi Kenaikan PPN 12 Persen

    JATIMPEDIA, Surabaya – Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada awal tahun 2025 mendapat perhatian dari banyak pihak, tidak terkecuali Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya.

    Sebagai organisasi yang mewakili kepentingan dunia usaha, Kadin Surabaya memandang kebijakan ini sebagai langkah yang strategis, namun memerlukan kehati-hatian dan pendekatan yang inklusif agar dapat membawa manfaat yang optimal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kenaikan PPN ini memiliki dua sisi yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Di satu sisi, potensi peningkatan penerimaan negara dan disisi lain kebijakan ini bakal menggerus daya beli masyarakat,” tegas Ketua Kadin Kota Surabaya H.M. Ali Affandi LNM di Surabaya,Kamis(21/11/2024).

    Lebih jauh ia mengungkapkan, kebijakan ini manh dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai program pembangunan, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. “Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat memperkuat daya saing Indonesia dalam jangka panjang. Harmonisasi tarif dengan negara-negara tetangga juga menjadi langkah positif dalam menciptakan kesetaraan kebijakan pajak di kawasan,” katanya.

    Selain itu, kenaikan harga barang impor akibat tarif yang lebih tinggi dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk lebih memilih produk dalam negeri, yang pada akhirnya akan mendukung penguatan industri lokal. “Namun, di sisi lain, kami juga memahami bahwa kenaikan PPN berpotensi memberikan tekanan langsung pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini dapat menurunkan konsumsi domestik, yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi,” terang mas Andi, panggilan akrab H.M. Ali Affandi LNM.

    Kadin Surabaya khawatir dengan dampak kebijakan ini terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), yang mungkin akan menghadapi tantangan berat dalam menjaga daya saing dan penyesuaian harga. Karena tanpa persiapan yang memadai, kebijakan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor ritel dan jasa, serta menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. “Oleh karena itu, kami dari Kadin Surabaya mengusulkan 6 langkah yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan ini, baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun daya saing dunia usaha,” urainya.

    Kedua, penerapan kenaikan secara bertahap, misalnya melalui kenaikan menjadi 11,5% pada tahun 2025 sebelum mencapai 12% di tahun berikutnya, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk beradaptasi. Ketiga, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa insentif atau subsidi kepada sektor-sektor yang paling terdampak, seperti UMKM dan sektor padat karya.

    Keempat, peningkatan efisiensi pengelolaan pajak dengan meminimalkan kebocoran dan memperluas basis pajak agar beban yang harus ditanggung masyarakat tidak semakin berat. Kelima, memastikan barang kebutuhan pokok serta layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan tetap mendapatkan pengecualian atau tarif rendah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Terakhir, kami mendorong adanya dialog yang intensif antara pemerintah dan dunia usaha agar kebijakan yang diterapkan benar-benar selaras dengan kondisi di lapangan. Kami mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara demi pembangunan yang lebih baik,” katanya.

    Ia berharap kebijakan ini diterapkan dengan penuh kehati-hatian dan pendekatan yang humanis, mengingat dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha. “Sebagai mitra pemerintah, kami siap untuk memberikan masukan dan berdialog secara terbuka agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas ekonomi,” tandas mas Andi.

    Kadin Surabaya berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah, mendorong terciptanya kebijakan yang tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. “Kami percaya bahwa dengan kerjasama yang baik, Indonesia dapat terus melangkah maju menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (eka)

  • Pemkot Terbitkan SE Libur Saat Coblosan Pilkada

    Pemkot Terbitkan SE Libur Saat Coblosan Pilkada

    JATIMPEDIA, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 100.1.4.1/25119/436.8.6/2024 tentang Penggunaan Hak Pilih. Dalam SE tersebut, pemkot mengimbau kepada pelaku usaha hingga instansi untuk memberikan kesempatan dan memastikan para karyawannya menggunakan hak pilih mereka, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 27 November 2024.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan, mengatakan, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, yang akan berlangsung tanggal 27 November 2024, pusat perbelanjaan dan destinasi wisata di Kota Surabaya diimbau mulai buka atau beroperasi pukul 11.00 WIB ketika hari pemungutan suara.

    “Pimpinan perusahaan agar memberikan kesempatan dan memastikan karyawan dan karyawati pada instansi atau pelaku usaha sesuai kewenangannya, telah menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tanggal 27 November 2024,” kata Ikhsan.

    Ikhsan menjelaskan, hal tersebut dipertegas dengan adanya SE Menteri Tenaga Kerja Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Serta, SE Gubernur Jawa Timur tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

    “Berdasarkan SE tersebut, para Kepala OPD atau Dirut (Direktur Utama) BUMD di lingkungan Pemkot Surabaya agar menyampaikan kepada karyawan dan karyawatinya,” jelasnya.

    Para camat juga diimbau agar menginformasikan hal itu kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu, sejumlah jajaran OPD di lingkungan Pemkot Surabaya diimbau untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada pelaku usaha, terhadap pelaksanaan hari libur bagi pekerja atau buruh saat hari pemilihan berlangsung.

    “Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudparporar), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) agar mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada pelaku usaha sesuai kewenangannya,” pungkasnya. (ind)

  • Unair Luncurkan Produk Inovasi, Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Masyarakat

    Unair Luncurkan Produk Inovasi, Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Masyarakat

    JATIMPEDIA, Surabaya – Dalam rangka mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Universitas Airlangga (Unair) meluncurkan produk inovasi unggulan pada Startup & Innovation Expo-01 (SINOX-01). Acara ini berlangsung pada hari Rabu-Sabtu (20-23/11/2024) di Grand City Mall, Surabaya.

    Acara ini merupakan bentuk kolaborasi dari Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BPBRIN) Unair dan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST) ITS. Kolaborasi tersebut dalam rangka menampilkan karya-karya inovasi teknologi dan perusahaan rintisan (start-up) milik Unair dan ITS.

    Wakil Rektor Bidang Akademik, Mahasiswa, dan Alumni Unair Prof Dr Bambang Sektiari Lukiswanto DEA DVM menegaskan bahwa acara ini merupakan bentuk komitmen Unair dan ITS dalam membangun produk inovasi yang berkelanjutan.

    “Kolaborasi ini mencerminkan kolaborasi yang substantif oleh kedua institusi. Tentunya kami memiliki harapan untuk bisa menghasilkan suatu satu produk inovatif yang dapat bermanfaat bagi industri,” ujarnya, di Surabaya, Kamis(21/11/2024).

    Gelaran ini juga menghadirkan investor yang akan menilai berbagai produk pada sesi business matching. Kegiatan business matching bertujuan untuk membantu para peneliti dalam hilirisasi produk risetnya. Dengan begitu, investor dapat mendukung pengembangan dan distribusi produk inovasi yang sesuai kebutuhan masyarakat.

    Melalui gelaran tersebut, Unair meluncurkan produk inovasi unggulannya. Peluncuran tersebut terlaksana secara simbolis melalui presentasi produk inovasi kepada khalayak umum. Dalam kegiatan tersebut, Prof Bambang menyampaikan bahwa peluncuran ini merupakan bentuk sinergi antar perguruan tinggi dalam mewujudkan kemandirian bangsa.

    Pada kegiatan ini, Unair juga meluncurkan sembilan produk inofasinya. Salah satunya adalah TOKOUA, yang merupakan platform promosi penjualan produk inovasi dan startup binaan milik Unair. Melalui TokoUA, produk-produk inovatif Unair dapat menjangkau pangsa pasar yang luas.

    Ketua BPBRIN Unair, Prof Muhammad Nafik Hadi Ryandono SE MSi menyampaikan bahwa TOKOUA hadir sebagai bentuk kemandirian Unair dalam pengembangan produk-produk inovasinya. “Awal mula kita menciptakan e-commerce karena berangkat dari mahalnya biaya sewa e-commerce, sehingga Unair meluncurkan TOKOUA agar dapat mandiri menjualkan produk inovasinya.” jelasnya.

    Selain TOKOUA, delapan produk inovasi lainnya yang Unair luncurkan pada acara SINOX-01 adalah Sativa, Meditea kapsul, Skinolaser, Prostamina, Diabetkol, Excelzyme (BleachZyme, AgroZyme, dan FeedZyme), MK 02 dan MK 03 (Airbilinest), dan BHA-GEL-CAS. (cin)

  • Raperda APBD Jatim 2025 Resmi Disetujui, Pj. Gubernur Adhy Pastikan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas

    Raperda APBD Jatim 2025 Resmi Disetujui, Pj. Gubernur Adhy Pastikan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas

    JATIMPEDIA, Surabaya – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2025 resmi disetujui menjadi Peranturan Daerah (Perda) APBD Tahun Anggaran 2025.

    Penetapan Perda ini ditandai dengan penandatanganan Persetujuan Bersama antara Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono dan Ketua DPRD Jatim Muhammad Musyafak Rouf, Wakil Ketua I Deni Wicaksono, Wakil Ketua III Blegur Prijanggono serta Wakil Ketua IV Sri Wahyuni pada Sidang Paripurna di DPRD Jatim, Surabaya, Kamis (21/11).

    Atas disetujuinya Raperda tersebut, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD Jatim mulai Pimpinan DPRD, Fraksi hingga Anggota Badan Anggaran (Banggar).

    “Kita bersyukur seluruh proses penyusunan Raperda APBD 2025 dari mulai awal hingga kesepakatan hari ini berjalan dengan _smooth_ dan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Bahkan ada beberapa pendapatan yang bertambah,” ujar Adhy.

    Adhy mengatakan, dalam Raperda APBD Jatim TA.2025 yang telah disetujui ini, pendidikan menjadi prioritas utama bahkan pembiayaannya melebihi dari aturan yang berlaku yakni 20 persen.

    “Pendidikan jadi prioritas utama bahkan melebihi mandatoris spendingnya yakni dari 20 persen menjadi 32 persen,” ucapnya.

    Selanjutnya adalah bidang kesehatan. Secara persentase, pembiayaan yang diberikan juga mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 19,4 persen.

    Anggaran kesehatan, lanjut Adhy, ditujukan untuk membiayai operasional rumah sakit, gaji para nakes, UHC BPJS Kesehatan serta pembangunan rumah sakit di beberapa wilayah seperti di Pamekasan dan Jember.

    “Infrastruktur yang kita kurangi dari 40 persen menjadi 33 persen, karena memang tersedot ke pendidikan. Namun demikian, kita masih bisa melakukan efisiensi dan optimalisasi,” katanya.

    Secara rinci, Pj. Gubernur Adhy menyebutkan, Pendapatan Daerah tahun 2025 yang disepakati adalah sebesar Rp28.448.212.471.048,67, Belanja Daerah sebesar Rp29.981.997.455.659,67 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp1.533.784.984.611.

    “Ini akan disesuaikan, karena dilihat dari usulan kita pendapatan naik menjadi Rp28,4 triliun, dan juga belanjanya naik menjadi Rp29,9 triliun dengan pembiayaan Rp1,5 triliun. Dan netto diproyeksikan Rp1,5 triliun serta penggunaan silpanya nol,” katanya.

    Perlu diketahui, sebelumnya dalam usulan Raperda APBD 2025, pendapatan yang diajukan oleh pemerintah adalah sebesar Rp26 triliun. Namun pada akhirnya disepakati menjadi Rp28,4 triliun.

    Dari segi pendapatan, APBD Jatim tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    “Adanya pemberlakuan UU HKPD potensi pendapatan kita dari pajak kendaraan bermotor berkurang. Namun demikian, kita sudah menyusun secara cermat, pengalokasian anggaran ini untuk kesejahtraan masyarakat,” terang Adhy.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Muhammad Musyafak Rouf selaku Pimpinan Paripurna menegaskan bahwa semua fraksi telah menyampaikan pendapat akhir terkait Raperda APBD TA 2025 dan pada akhirnya, semua menerima dan menyetujui Raperda tersebut.

    “Semua fraksi sudah menyampaikan pendapat akhirnya, menerima dan menyetujui Raperda APBD Jatim Tahun Anggaran 2025,” pungkasnya. (sat)

  • Pemprov Jatim Raih Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud RI

    Pemprov Jatim Raih Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud RI

    JATIMPEDIA, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh 13 sertifikasi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI) dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

    Penyerahan sertifikat WBTbI ini diberikan secara simbolis oleh Menteri dan Wamen Kebudayaan RI kepada perwakilan Provinsi Jawa Timur yang hadir dalam acara Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2024 di Kota Tua Jakarta pada tanggal 15-16 November 2024.

    Secara khusus, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia atas ditetapkannya 13 Warisan Budaya Tak benda Indonesia (WBTbI) bagi Pemprov Jatim.

    “Terima kasih kepada Kemenbud RI atas penetapan dan penyerahan sertifikat WBTbI ini,” ujarnya di Surabaya, Rabu (20/11/2024).

    Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy mengajak seluruh generasi bangsa untuk merawat dan melestarikan warisan budaya. Menurutnya, pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama.

    “Setelah penetapan dan penyerahan sertifikat, selanjutnya adalah tindak lanjut sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya memajukan kebudayaan bangsa yang dapat memberi manfaat untuk masyarakat luas,” katanya.

    Bentuk tanggung jawab ini, lanjut Adhy, tidak hanya melibatkan Kemenbud RI atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saja, melainkan juga peran para budayawan maupun pihak-pihak yang telah berkontribusi bagi kemajuan budaya Indonesia dan masyarakat.

    “Setiap unsur kebudayaan perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat oleh masyarakat sebagai penggerak kebudayaan nasional,” imbuhnya.

    Adhy melanjutkan, penetapan 13 WBTbI berasal dari unsur bahasa, makanan khas atau tradisional seperti kerupuk abang ijo, ampo tuban, pudak, juga bangunan tradisional, serta seni tradisional lainnya.

    “Kami optimistis ini akan memberikan semangat untuk melestarikan warisan budaya sebagai jati diri dan pilar kehidupan bangsa,” imbuhnya.

    Adhy menambahkan, semangat memajukan budaya ini selaras dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai budayanya”.

    Sebagai informasi, Pemerintah Jawa Timur mendapatkan 13 penetapan WBTbI yang terdiri dari Bahasa Madura (Provinsi Jawa Timur), Kerupuk Abang Ijo (Kab. Bojonegoro), Ampo Tuban (Kab. Tuban), Pudak (Kab. Gresik), Dhurung Bawean (Kab. Gresik), Krecek Bung (Kab. Lumajang), Jaranan Jur Ngasinan (Kab. Blitar), Tari Remo Boletan (Kab. Jombang), Penanggalan Tengger (Kab. Pasuruan), Roma Tabing Tongkok (Kab. Situbondo), Baritan (Kab. Trenggalek), Bersih Dam Bagong (Kab. Trenggalek) dan Kupatan Durenan (Kab. Trenggalek)

    Dalam kegiatan ini, terdapat 272 WBTbI yang ditetapkan Kementerian Kebudayaan Tahun 2024. Selain itu Provinsi Jawa Timur juga mengisi pameran Akasa dengan materi Penanggalan Tengger.

    Tidak hanya itu, dalam pameran kuliner, Provinsi Jawa Timur juga mengisi pameran yang terdiri dari Krecek Bung (Kab. Lumajang), Kerupuk Abang Ijo (Kab. Bojonegoro), Ampo (Kab. Tuban), Pudak (Kab. Gresik).

    Kegiatan ini pun berlangsung lancar dan kondusif, bahkan para pengunjung sangat antusias sehingga pada tiap sesi kuliner yang dibagikan habis dalam waktu kurang dari 1 jam. (sat)

  • Konsisten Upayakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Jatim Dianugerahi Penghargaan Pemda Peduli Konsumen Tahun 2024

    Konsisten Upayakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Jatim Dianugerahi Penghargaan Pemda Peduli Konsumen Tahun 2024

    JATIMPEDIA, Surabaya – Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Peduli Perlindungan Konsumen Tahun 2024 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

    Penghargaan ini diberikan langsung kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Jatim Adhy Karyono yang diwakilkan oleh kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Iwan dalam gelaran Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024 yang diselenggarakan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (18/11).

    Diketahui, penghargaan ini diberikan karena Jatim dinilai konsisten melakukan upaya-upaya strategis demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini tercermin pada Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Jawa Timur Tahun 2023 yang mencapai 59,17 dengan Kategori Mampu di atas rata-rata Nasional 57,04.

    Atas penghargaan tersebut, Adhy menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh stakeholders yang selama ini telah berkomitmen dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen di bumi Majapahit.

    “Alhamdulillah, Pemprov Jatim kembali menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen tahun ini. Tentunya, ini menjadi bukti komitmen kami untuk terus memberikan perlindungan kepada para konsumen di Jatim,” kata Adhy Karyono di sela-sela kegiatannya, Rabu (20/11).

    Di Jatim kata Adhy, komitmen perlindungan konsumen diejawantahkan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen (UPT PK) yang telah diatur pada Pergub No. 60 tahun 2018.

    Sejauh ini, UPT PK telah tersebar di 5 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Yaitu, Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro, dan Jember.

    Adapun tugas dari UPT PK tersebut adalah melakukan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

    “Komitmen kami adalah melayani masyarakat dan memberikan perlindungan kepada mereka. Bahkan kami juga membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugasnya untuk selesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha baik melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase,” jelasnya.

    Selain pembentukan organisasi, standarisasi dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) juga menjadi sasaran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

    Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jatim menjadi provinsi dengan jumlah permohonan KI tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 dengan total 36.812 permohonan KI.

    Tak hanya itu saja, dari segi standarisasi produk halal, Jatim terus mendorong keberadaan Juru Sembelih Halal (Juleha) dan rumah potong hewan (RPH) halal. Salah satunya, dengan aktif melakukan pelatihan bagi Juleha, dan melakukan pendampingan untuk pengajuan sertifikasi halal bagi RPH.

    “Kita berharap dengan apa yang telah dilakukan ini, bisa meningkatkan nilai Indeks Keberdayaan Konsumen. Sehingga, konsumen-konsumen di Jatim bisa semakin terlindungi,” pungkasnya.

    Selain provinsi Jatim, Pemda Kab/ Kota di Jatim yang juga menerima Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024. Diantaranya adalah Kab. Pasuruan dan koya Probolinggo dengan kategori penghargaan pasar tertib ukur, Kab Ponorogo kategori Penghargaan SNI Pasar Rakyat dan Kab Trenggalek kategori penghargaan daerah tertib ukur.

    Sementara itu, kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Iwan menyampaikan, dengan diraihnya penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap konsumen di Jatim.

    “Ini menjadi motivasi kami, untuk terus bersinergi dalam memastikan hak-hak konsumen terpenuhi melalui edukasi yang efektif serta menciptakan layanan yang transparan, menjadikan konsumen cerdas guna mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa khususnya di Jatim,” katanya. (sat)

  • Dukung Kerja Pengiat Lingkungan Eco Enzym, Smelting Wujudkan Sekretariat Bersama di Gresik

    Dukung Kerja Pengiat Lingkungan Eco Enzym, Smelting Wujudkan Sekretariat Bersama di Gresik

    JATIMPEDIA, Gresik – PT Smelting terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Gresik, hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi pembangunan sekretariat bersama komunitas peduli lingkungan yang terdiri dari Relawan Dunia Eco Enzym (RDEE), Koperasi Bumi Sehat Gresik (KSBG) dan Saka Kalpataru. Sekretariat bersama tersebut diresmikan pada Rabu 20 November 2024.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sri Subaidah usai meresmikan sekretariat bersama tersebut mengapresiasi PT Smelting, atas komitmennya mendukung gerakan pelestarian lingkungan.

    “Selama ini, banyak hal yang sudah dikerjakan PT Smelting selaku penyandang dana, mensupport komunitas peduli lingkungan, membantu pengadaan peralatan pemilahan sampah dan sebagainya,” ucap dia.

    Sri Subaidah bilang, problem sampah di Kabupaten Gresik perlu penanganan serius yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah. Saat ini, baru sedikit sampah yang terolah sebelum dibuang ke TPA.

    “Banyak upaya yang sudah kami lakukan dengan membentuk komunitas – komunitas sadar pengelolaan sampah, terutama sampah yang dihasilkan rumah tangga. Kami lakukan edukasi pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPA, sekaligus pemanfaatannya,” tutur Sri Subaidah.

    Komunitas sadar pengelolaan sampah ini melibatkan civil society seperti relawan RDEE dan KSBG serta Saka Kalpataru untuk mereduksi sampah masuk ke TPA.

    Sampah rumah tangga, menurut Sri, mendominasi sampah harian yang dihasilkan di Kabupaten Gresik, mencapai 60 persen.

    “Kami ajak untuk memilah sampah, memanfaatkan sampah menjadi produk bermanfaat seperti Eco Enzym ini, dan kompos. Sehingga residu yang masuk ke TPS tinggal sedikit,” kata Sri Subaidah.

    Section Manager General Affairs PT Smelting Indra SW Junor menyampaikan, Komitmen PT Smelting dalam mendukung reduksi sampah harian di Kabupaten Gresik dilandasi motivasi hidup bersih dan sehat sesuai visi PT Smelting, tentang pelestarian lingkungan hidup.

    “Motivasinya sederhana, hidup bersih, kita mensosialisasikan hidup bersih, kepada keluarga inti kita, lingkungan kita, dan komunitas kita,” papar Indra.

    Dijelaskan, dengan arahan Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Gresik, PT Smelting melakukan program – program multi years, membina masyarakat, seperti relawan RDEE ini.

    “RDEE dan komunitas lain ini berperan penting membangun kesadaran masyarakat agar kedepannya, Kabupaten Gresik semakin bersih, sehat lingkungannya dan masyarakat. Karena program – program pelestarian lingkungan kami bersifat jangka panjang (multi years),” sambung Indra.

    Indra mengatakan gedung sekretariat bersama ini, bagian dari upaya kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nantinya, lanjut dia, gedung ini bisa digunakan untuk kolaborasi antar komunitas dan pegiat lingkungan di Kabupaten Gresik.

    “Serta mengajak para komunitas lingkungan untuk lebih intens dan semangat dalam pemanfaatan sampah, yang bisa diolah menjadi Eco Enzyme,” jelasnya.

    Ketua Relawan Dunia Eco Enzym Kabupaten Gresik Tatik Ernawati menjelaskan, cairan Eco Enzym dibuat dari samapah rumah tangga, seperti kulit buah, potongan sayuran dan sebagainya. Hasilnya, cairan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai disinfektan alami.

    “Bisa dimanfaatkan cuci piring, pembersih lantai, dan peralatan rumah tangga lainnya,” papar Tatik.

    Diakuinya, sejak pertama kali relawan Eco Enzym di Kabupaten Gresik ini bergerak, PT Smelting sudah mensupport banyak, dari segi pendanaan, pengadaan peralatan hingga pembinaan atau sosialisasi kepada rumah tangga.

    “Ini tahun ke-3 RDEE bergerak di Kabupaten Gresik,” imbuh Tatik. (raf)