Jatimpedia

Tag: #jawa timur

  • BPBD Jatim Gandeng Pemkab Bersih-Bersih Kali Buntung Sidoarjo

    BPBD Jatim Gandeng Pemkab Bersih-Bersih Kali Buntung Sidoarjo

    JATIMPEDIA, Sidoarjo – Banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam dua pekan terakhir direspon cepat BPBD Jatim dengan melakukan pembersihan di aliran Sungai Kali Buntung.

    Berkolaborasi dengan Pemkab Sidoarjo, mulai Jumat (29/11/2024), BPBD Jatim mengerahkan tiga alat berat untuk membersihkan eceng gondok dan material sampah yang memenuhi aliran Sungai Kali Buntung.

    Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto meninjau langsung kegiatan yang diikuti sekitar 100 personel gabungan dari berbagai elemen ini.

    Di antaranya, dari Tim BPBD Jatim, Dinas PU SDA Jatim, PU Bina Marga Jatim, BPBD Kab. Sidoarjo, Dinas LH Sidoarjo, PU SDA Kab. Sidoarjo, Koramil dan Polsek Wilayah Taman, sejumlah relawan serta warga setempat.

    Hadir juga dalam aksi ini, Plt. Kalaksa BPBD Kabupaten Sidoarjo Mustain Baladan, Kadis PU SDA Kab. Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, Kabid KL BPBD Jatim Satriyo Nurseno dan Kades Tanjungsari, Abdul Rokhim.

    Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, aksi pembersihan Sungai Kali Buntung ini diperkirakan akan membutuhkan waktu selama sepekan.

    Sebab, tumpukan eceng gondok dan material sampah yang memenuhi permukaan sungai mencapai sekitar 1 kilometer, dari titik pertama di area Pabrik Rajawali Desa Tanjungsari hingga ke Jembatan Pabrik Abon yang juga di wilayah desa setempat.

    “Prioritas utama, pembersihan eceng gondok dan material sampah dulu. Untuk sedimentasi, akan kita lakukan berikutnya,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2024).

    Sekadar diketahui, dalam beberapa pekan ini, sejumlah desa di wilayah Kecamatan Taman memang mengalami banjir sekitar 5-10 cm.

    Sejumlah desa yang terdampak banjir tersebut, di antaranya, Desa Tanjungsari, Desa Trosobo, Desa Keramatjegu dan Desa Gilang.

    Kades Tanjungsari Abdul Rokhim, menyampaikan terima kasih atas dukungan BPBD Jatim dan Pemkab Sidoarjo dalam penanganan banjir di wilayahnya.

    “Kami memang berharap ada upaya dari pemerintah untuk melakukan penanganan banjir di desa kami. Semoga dengan pembersihan eceng gondok ini, banjirnya segera surut,” harapnya. (ind)

  • Wujud Syukur, BAZNAS dan Bupati Yani Gelar Santunan Akbar dan Penyerahan Bantuan Produktif

    Wujud Syukur, BAZNAS dan Bupati Yani Gelar Santunan Akbar dan Penyerahan Bantuan Produktif

    JATIMPEDIA, Gresik – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik menggelar kegiatan doa bersama dan santunan kepada anak yatim dan dhuafa. Acara merupakan wujud rasa syukur atas terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gresik, yang berlangsung dengan aman dan lancar.

    Acara ini juga menjadi momen syukur atas kepercayaan masyarakat yang kembali memilih Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, untuk memimpin Kabupaten Gresik pada periode 2024-2029.

    Berlangsung di Masjid Inabah Kantor Bupati Gresik, Rabu (29/11), acara ini semakin istimewa dengan penyaluran santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa. Keseluruhan, total yang diberikan kepada 500 anak yatim sebesar Rp100 juta dan beras sebanyak 2,5 ton kepada kaum dhuafa.

    Dana tersebut berasal dari Bupati Fandi Akhmad Yani, yang disalurkan melalui BAZNAS Gresik untuk kemudian diberikan kepada kelompok yang membutuhkan. Disamping itu, acara ini juga dirangkaikan dengan pendistribusian 14 rombong usaha kepada masyarakat kurang mampu, dengan total nilai bantuan sebesar Rp49 juta.

    Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, yang hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, Nurul Haromaini Ali Akhmad Yani. Dalam sambutannya, Bupati Yani menyampaikan rasa syukur atas dukungan masyarakat serta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Santunan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus bentuk kepedulian kepada anak-anak yatim. Sedangkan bantuan rombong dan modal usaha menjadi langkah nyata kita untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi _panjenengan_ semua,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Yani.

    Ketua BAZNAS Kabupaten Gresik, Muhammad Mujib, dalam laporannya, menjelaskan bahwa santunan dan bantuan rombong usaha tersebut telah melalui proses pendataan dan seleksi yang ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ia juga mengapresiasi kontribusi dari Bupati Gresik yang senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap program-program BAZNAS.

    Santunan kepada 500 anak yatim ini diberikan dalam bentuk uang tunai dan beras. Masing-masing anak menerima Rp200 ribu dan 5 kilogram beras bagi kaum dhuafa. Sementara itu, 14 rombong dan modal usaha produktif diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mendukung kemandirian ekonomi keluarga.

    Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh ulama setempat untuk keberkahan dan kemajuan Kabupaten Gresik. Anak-anak yatim dan penerima manfaat bantuan tampak bersyukur atas perhatian dan kepedulian yang diberikan. (raf)

  • Luncurkan Program GEMA, Pj. Gubernur Adhy Dorong Lahirnya Inovasi Pengembangan Tembakau, Kopi, dan Kakao Jawa Timur

    Luncurkan Program GEMA, Pj. Gubernur Adhy Dorong Lahirnya Inovasi Pengembangan Tembakau, Kopi, dan Kakao Jawa Timur

    JATIMPEDIA, Malang – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meluncurkan program Generasi Muda Agropreneurship Tembakau (GEMA) dalam acara Pertemuan Inovasi Pengembangan Tembakau, Kopi, dan Kakao Jawa Timur di Ijen Suites & Resort Convention Malang, Kamis (28/11) malam.

    Dengan diluncurkannya program ini, pihaknya mendorong agar inovasi demi pengembangan tembakau, kopi, dan kakao terus lahir dan dikembangkan di Jawa Timur. Tidak hanya itu, program ini juga diharapkan mendorong regenerasi dari petani tembakau, kopi dan juga kakao Jatim.

    “Petani pasti ada umurnya sehingga kita mengembangkan dan meningkatkan motivasi dan minat dari para petani muda untuk bisa melanjutkan. Kita ingin ada regenerasi. Dan ini potensinya sangat besar karena pasar dunia sudah mulai melirik langsung ke Jawa Timur. Dan ini memberikan PDRB yang cukup luar biasa untuk kita dan juga pendapatan negara untuk Indonesia,” jelasnya.

    Lebih lanjut Adhy menekankan pentingnya pengembangan kopi, tembakau dan juga kakao. Pasalnya, ketiga produk tersebut merupakan komoditi yang telah banyak dilirik di pasar global.

    “Tentunya kita bersyukur bahwa kita dianugerahi tanah yang subur untuk jenis tembakau. Kita produksinya lebih dari 50 persen dari produksi nasional dan ini menjadi tumpuan. Begitu pun dengan kopi dan kakao,” kata Adhy.

    “Maka dari itu, kita menginginkan proses bertanam yang tidak hanya konvensional tapi juga dengan teknologi,” imbuhnya.

    Pj. Gubernur Adhy menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya terus mengeluarkan inovasi-inovasi yang menjadi nilai tambah. Sehingga Jawa Timur dapat menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kendala teknologi, serta lemahnya posisi tawar petani.

    “Yang perlu kita pahami adalah inovasi itu tidak melulu sesuatu yang baru. Inovasi itu juga bisa berarti replikasi dan melanjutkan sesuatu yang sudah ada,” jelasnya.

    Untuk itu, pemerintah telah menginisiasi program pelatihan berbasis inovasi seperti Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP), serta memberikan dukungan berupa bibit bersertifikat.

    Lebih jauh, dirinya berharap akan ada kestabilan harga yang saat ini sangat tergantung dari musim panen petani. Di mana, panen yang bersamaan akan menimbulkan _over supply_ yang menurunkan nilai jual.

    “Maka ini sedang dipikirkan bagaimana supaya ada penyimpanan-penyimpanan yang akhirnya petani juga bisa diuntungkan dengan tidak mengganggu dari proses produksinya. Harus ada skema pembiayaan yang menguntungkan petani, itu yang paling penting,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Adhy turut menyerahkan berbagai macam penghargaan untuk kelompok tani dari segenap penjuru Jawa Timur. Di antaranya penghargaan Kelompok Tani Kopi Berprestasi serta Kelompok Tani Kakao Berprestasi.

    Tak hanya itu, diserahkan pula penghargaan perkebunan untuk berbagai kategori. Yakni kategori Verifikasi Usaha Tani Tembakau Dengan Bawang Merah, Inovasi Pengembangan Varietas Tembakau, juga Agropreneur Muda Tembakau.

    Masing-masing kategori dimenangkan oleh tiga Gapoktan. Di mana juara pertama mendapatkan 9 ekor kambing, juara kedua mendapatkan 7 ekor kambing, dan juara ketiga mendapatkan 5 ekor kambing.

    Sebagai informasi, pada tahun 2023, Jawa Timur memantapkan diri sebagai provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia, dengan luas areal 114 ribu ha dan produktivitas mencapai 1.371 kg/ha, atau sekitar 45,65 persen dari total produksi nasional. Capaian ini meningkat pada tahun 2024 yang ditunjukkan dengan luas areal penanaman tembakau yang meningkat pesat sebesar 170 ribu ha dengan produktivitas 1.500 kg/ha.

    Tak hanya itu, Jawa Timur berada di posisi 5 besar produsen kopi nasional, dengan luas areal mencapai 115.921 ha dan produksi mencapai 72.823 ton. Nilai ekspor untuk kopi Jawa Timur mencapai 68.904 ton. Sedangkan untuk nilai impor mencapai 2.678 ton.

    Sementara untuk komoditi tanaman kakao, Jawa Timur berada di posisi 10 besar kakao nasional dengan luas areal mencapai 53.523 ha dan produksi mencapai 33.512 ton. Untuk nilai ekspor kakao dengan berbagai bentuk produk mencapai 99,4 juta ton dan impor mencapai 37,4 juta ton. Hal ini menunjukkan potensi kebutuhan ekspor cukup besar dan terus meningkat.

    “Ke depannya kami berharap bahwa petani bersatu menjadi sebuah korporasi besar untuk bersama-sama menghadapi persoalan-persoalan dan juga untuk _bargaining position_ untuk harga tembakau. Begitu juga dengan kopi dan kakao. Dari petani untuk Indonesia sejahtera,” pungkas Pj. Gubernur Adhy. (raf)

  • Pj. Gubernur Jatim: KORPRI Motor Penggerak Pelayanan Publik Berkualitas

    Pj. Gubernur Jatim: KORPRI Motor Penggerak Pelayanan Publik Berkualitas

    JATIMPEDIA, Surabaya – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Ke-53 Tahun 2024 di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jum’at (29/11) pagi.

    Dihadiri 1.510 undangan, upacara ini tak hanya diikuti jajaran Forkopimda Jatim, Kepala Perangkat Daerah dan ASN di lingkungan Pemprov Jatim, tapi juga undangan dari masyarakat umum.

    Pj. Gubernur Adhy mengatakan, peringatan Hari Jadi KORPRI yang ke-53 ini merupakan momentum untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar KORPRI di Jawa Timur yang telah memberikan pengabdian terbaik, dengan loyalitas dan dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-53 KORPRI RI. Dimana lebih dari 5 dekade, KORPRI telah membuktikan diri sebagai pilar penting,” kata Adhy.

    “KOPRI juga menjaga roda pemerintahan tetap berjalan dan menjadi motor penggerak pelayanan publik berkualitas sekaligus sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

    Merujuk tema peringatan KORPRI tahun ini yang mengusung ‘KORPRI untuk Indonesia’ dinilai sangat tepat menggambarkan peran KORPRI dalam perjalanan bangsa Indonesia.

    “Dengan mengusung tema KORPRI untuk Indonesia, saya optimis bersama-sama kita mampu menjawab tantangan, terus melayani masyarakat, memperkuat profesionalisme dan menjaga integritas dalam setiap langkah pengabdian,” lanjutnya.

    Menurutnya, KORPRI merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus diperkuat. Sebagai komponen strategis bangsa, KORPRI berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

    “Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa KORPRI bukan hanya organisasi, melainkan semangat dan jiwa terekat persatuan dan kesatuan bangsa, pengabdian bagi negara dan rakyat Indonesia,” sambungnya.

    “KORPRI sebagai simbol persatuan dan kolaborasi melalui kerjasama dengan seluruh komponen bangsa guna mewujudkan Indonesia dan Jawa Timur yang maju, berkelanjutan dan mendunia,” tambahnya.

    Adhy kemudian melanjutkan, anggota KORPRI yang ada diseluruh Indonesia menjadi potensi bagi Pemerintah untuk mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Dengan diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN RI,” imbuhnya.

    “Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pengurus KORPRI untuk mengaktifkan kembali seluruh program dan kegiatan KORPRI. Mari kita dukung kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat” lanjutnya.

    Adhy menyebut, KORPRI mendukung semua kebijakan program, strategi, kegiatan yang nantinya akan menjadi hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak sehingga siapapun pemimpinnya, karena programnya akan selaras dengan program Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Selain itu juga diserahkan penghargaan berupa piagam oleh Pj. Gubernur Jawa Timur kepada 8 orang pemenang lomba secara simbolis. Lomba tersebut diantaranya adalah Turnamen Badminton HUT Ke 53 KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2024, KORPRI RUN dalam rangka HUT Ke 53 KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2024, dan MTQ VII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2024.

    Tak hanya itu, Adhy juga menyerahkan santunan kepada 10 Anak Yatim serta bantuan Tali Asih kepada Purna Tugas Korpri sejumlah 3 orang dan Yang Meninggal Dunia kepada Ahli Waris Anggota KORPRI Provinsi Jatim sejumlah 3 orang.

    Di akhir acara, turut diramaikan dengan penampilan Tarian Tamtama Jayaningrat. Dilanjutkan dengan penampilan Artis Happy Asmara. (raf)

  • Rapat Evaluasi PHMS Peternakan, Pj. Gubernur Adhy Jamin Status Kesehatan Hewan di Jatim

    Rapat Evaluasi PHMS Peternakan, Pj. Gubernur Adhy Jamin Status Kesehatan Hewan di Jatim

    JATIMPEDIA, Surabaya – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengingatkan soal pentingnya menjamin status kesehatan hewan dari penyakit menular melalui vaksinasi serta meningkatan produksi daging sapi dan susu demi mewujudkan program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah pusat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Pj. Gubernur Adhy setelah membuka Rapat Evaluasi Akhir Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Pembangunan Peternakan di Hotel Morazen pada Kamis, (28/11).

    Adhy menuturkan, dengan menjamin status kesehatan hewan ini menjadi salah satu upaya untuk membangun peternakan sekaligus mempertahankan status gudang ternak nasional. Menurutnya, sektor peternakan di Jawa Timur sangat baik.

    “Jatim sebagai gudang ternak atau pemasok daging dan susu surplus untuk nasional keberadaanya perlu diperhatikan. Jangan sampai status kita sebagai gudang ternak terganggu karena munculnya penyakit hewan menular,” ujarnya.

    Menurut Adhy, koordinasi dan komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota harus menemukan titik terang. Sebab, tahun 2025 terjadi perubahan kebijakan anggaran dari pusat atau _recofusing_. Ia pun meminta agar proses pengendalian penyakit menular terhadap hewan melalui vaksinasi tidak terhambat.

    “Harus menemukan solusi. Bersama-sama mengambil kebijakan serta memberi masukan antara Provinsi bersama Bupati dan walikota agar menemukan solusi,” ungkapnya.

    Pada tahun angaran 2025, Adhy pun mengimbau dinas yang membidangi mengalokasikan kebutuhan obat, vaksin, semen beku, N2 cair (untuk kawin suntik / IB). Ia menyebut, saat ini pemerintah pusat dan provinsi telah mengalokasikan anggaran fasilitasi vaksinasi, obat, fasilitasi IB namun masih belum mencukupi dari kebutuhan.

    Sementara terkait dengan vaksinasi PMK, Pj. Gubernur Adhy menyebut bahwa Dinas Peternakan (Disnak) Jatim telah memberikan sebanyak 14 juta dosis atau 90 persen dari target vaksinasi pusat sebanyak 15,4 juta dosis.

    “14 juta dosis vaksin sudah dilakukan Jatim sehingga Jatim mendapat acungan jempol karena kinerja yang luar biasa. Kerja keras dan sinergitas membuat kita semua mampu mengendalikan kejadian penyakit PMK dan LSD,” tegasnya.

    Lebih lanjut, perubahan anggaran tidak sekadar berdampak terhadap vaksinasi. Melainkan kinerja peningkatan produksi ternak sapi melalui IB tahun 2025 tidak terganggu.

    “Target Jawa Timur akseptor IB pada ternak sapi tahun 2024 sejumlah 1 juta ekor dan target kelahiran 800 ribu ekor,” ucapnya.

    Adhy mengajak seluruh pimpinan untuk tidak bergantung pada APBD. Artinya, pemimpin di masing-masing wilayah harus mandiri dan kerja cerdas demi mempertahankan swasembada pangan sekaligus gudangnya ternak di Jatim.

    “Jangan tergantung dengan APBD. Kalau dibebankan ke APBD tidak kreatif dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Harus berdaya. Bangun kemitraan dengan pihak swasta maupun negeri. Itu menjadi opsi agar mampu menghasilkan dan menjamin produksi ternak,” tegasnya.

    Terlebih, kata Adhy, populasi sapi potong dan sapi perah di Jatim menjadi salah satu yang terbesar. Disebutkan, populasi sapi perah berkontribusi terhadap nasional sebanyak 62 persen. Sedangkan sapi potong berkontribusi terhadap nasional sebanyak 28 persen.

    Adhy mengatakan, provinsi, kabupaten dan kota bisa menangkap peluang permintaan telur, daging dan susu melalui kehadiran program makan bergizi gratis. Program ini membutuhkan bahan baku berupa daging, susu dan telur yang memberikan kesempatan peternak lokal berperan melalui program tersebut.

    Untuk menangkap peluang tersebut, lanjutnya, dibutuhkan pendampingan aktif kepada peternak. Beberapa cara dapat dilakukan, yakni meningkatkan produkstivitas ternak, pengendalian Penyakit Hewan Strategis, mengembangkan kemitraan dan membangun kelembagaan profesional (Korporasi), meningkatkan nilai tambah.

    Selain itu, fasilitasi perbankan dengan bunga rendah, memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk, pengelolaan lingkungan, meningkatkan sumber daya lokal dan investasi bidang peternakan.

    Sementara itu, Kepala Disnak Jatim Indyah Aryani mengatakan, pihaknya akan terus evaluasi pengendalian penyakit PMK melalui vaksinasi, kinerja peningkatan populasi sapi melalui Inseminasi Buatan (IB) tahun 2024-2025 serta penyiapan Rumah Potong Hewan (RPH) agar memiliki sertifikat halal bagi pelaku UMKM.

    “Bersama-sama mencari formula bagaimana langkah teknis dan operasional yang harus dilakukan ke depan,” ungkapnya.

    Terkait penyakit _Lumpy Skin Disease_ (LSD), Indyah menegaskantelah terkendali dan sudah mengalokasikan vaksin ke beberapa Kabupaten / Kota. Namun masih membutuhkan pasokan lagi.

    “Sudah terkendali penyakit baru ini dan terbanyak ada di Tuban tetapi kita butuh _sharing_ anggaran dengan Kabupaten / Kota,” katanya.

    Dijelaskan Indyah, ciri-ciri penyakit LSD seperti cacar. Penyebaran melalui hewan menyerupai serangga. Harus dilakukan pembersihan utamanya tumpukan kotoran yang ada di belakang kandang.

    “Biasanya itu sumber dari hewan yang menyerupai serangga. Bisa menularkan dari satu ternak ke ternak yang lain,” tuturnya.

    Dalam acara ini, Pj. Gubernur Adhy didampingi Kepala Disnak Jatim Indyah menyerahkan beberapa penghargaan, di antaranya sertifikat ISO 370001-2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada UPT Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Malang.

    Kemudian Pemerintah Daerah dengan pelaporan kelahiran hasil Inseminasi Buatan (IB) terbanyak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, Petugas Inseminasi Buatan Berprestasi Kategori Wilayah Daratan Bayu Kusuma Wardhani asal Kabupaten Blitar dan Dani Eka Fernanda Kabupaten Lamongan.

    Lebih lanjut, penyerahan pengargaan Petugas Inseminasi Buatan Berprestasi Kategori Wilayah Kepulauan kepada Abd. Hayyi Kabupaten Sampang Dedy Sutrisno Kabupaten Pamekasan dan Marsuto asal Kabupaten Sumenep.

    Penyerahan Sertifikat Halal Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) kepada, Rumah Potong Hewan Ruminansia Kaliwates Kab. Jember, Rumah Potong Hewan Ruminansia Turen Kab. Malang, Rumah Potong Hewan Ruminansia Kab. Nganjuk, Rumah Potong Hewan Ruminansia Kab. Pamekasan, Rumah Potong Hewan Ruminansia Kab. Probolinggo, Rumah Potong Hewan Ruminansia Kab. Sampang serta Rumah Potong Hewan Ruminansia Kota Pasuruan. (raf)

  • Gapasdaf Keberatan PPN Naik 12 Persen

    Gapasdaf Keberatan PPN Naik 12 Persen

    JATIMPEDIA, Surabaya – Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyatakan bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 dinilai memberatkan bagi para pelaku usaha pada sektor tersebut.

    “Wacana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen pada awal 2025 justru semakin menambah berat beban usaha angkutan penyeberangan,” kata Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rachmatika Ardiyanto, dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

    Menurutnya, kondisi saat ini tarif yang diterapkan masih mengalami kekurangan 31,8 persen dibandingkan dengan perhitungan biaya pokok yang sudah dihitung bersama dengan Kementerian Perhubungan RI, PT ASDP, Gapasdap, Asuransi baik Jasa Raharja maupun Jasa Raharja Putera dan juga perwakilan konsumen.

    Perhitungan tersebut telah diketahui oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada 2019.

    “Dalam kurun waktu tersebut hingga saat ini telah terjadi banyak kenaikan biaya. Apalagi jika harus menghadapi kenaikan PPN 12 persen tahun depan,” kata Rachmat.

    Lanjutnya, rencana kenaikan PPN tersebut akan menimbulkan multiplayer efek terhadap kenaikan biaya lain seperti, kenaikan gaji karyawan karena meningkatnya biaya hidup, kenaikan biaya pengedokan, biaya suku cadang dan lainnya yang semua itu dalam pembeliannya dikenakan PPN.

    “Saat ini saja untuk tarif yang berlaku masih belum sesuai dengan perhitungan tarif,” ujarnya.

    Jika memang tarif penyeberangan belum bisa disesuaikan, maka lanjut Rahmat, pengusaha angkutan penyeberangan minta kompensasi berupa pengurangan biaya-biaya kepelabuhanan sebagaimana pengurangan beban biaya yang telah diberlakukan bagi angkutan udara.

    “Kita lihat seperti yang dilakukan pemerintah saat ini kepada angkutan udara, yang notabene adalah segmentasi pasarnya kelas atas. Sedangkan angkutan penyeberangan adalah kelas bawah,” tuturnya.

    Pengurangan biaya kepelabuhan atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut dikatakan Rachmat diperlukan guna menjaga kelangsungan pelayanan angkutan penyeberangan baik dari sisi keselamatan maupun kenyamanan saat tarif belum dilakukan penyesuaian, sementara untuk biaya operasional kapal terus mengalami peningkatan. (cin)

  • 23 Jurnal Unair Capai Akreditasi SINTA

    23 Jurnal Unair Capai Akreditasi SINTA

    JATIMPEDIA, Surabaya – Universitas Airlangga (Unair) kembali mencetak prestasi gemilang. Sebanyak 23 jurnal ilmiah Unair berhasil terakreditasi dan reakreditasi di SINTA 1 hingga SINTA 5, sebagaimana yang telah Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual (LIPJPHKI).

    Reakreditasi dan akreditasi jurnal di SINTA (Science and Technology Index) ialah bagian dari proses penilaian mutu dan pengakuan terhadap kualitas jurnal ilmiah di Indonesia, oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui ARJUNA (Akreditasi Jurnal Nasional).

    Ketua LIPJPHKI Unair, Prof H Hery Purnobasuki Drs M Si PhD menyebut bahwa capaian itu merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras civitas akademika Unair. Ia menjelaskan bahwa strategi utama keberhasilan itu adalah penerapan konsep “Super Tim” dan penyusunan peta jalan pengembangan jurnal yang sistematis. “Roadmap ini memudahkan kami untuk mengawal peningkatan kualitas dan status indeks jurnal,” ungkap Prof Hery dalam keterangan Unair, Selasa (26/11/2024).

    Setiap jurnal memiliki target indeksasi spesifik dengan pendampingan di tingkat universitas. Menurutnya, memiliki roadmap yang jelas akan memudahkan untuk mencapai indeksasi jurnal yang lebih tinggi dan berkualitas. Capaian itu berdampak terhadap kinerja Unair dalam bidang luaran riset pada skala nasional maupun internasional. “Dengan semakin berkualitasnya jurnal-jurnal yang Unair kelola, tentu saja akan dapat menjadi rujukan dan tujuan para peneliti nasional maupun internasional,” imbuhnya.

    Dengan meningkatnya kualitas jurnal, Unair diharapkan menjadi rujukan para peneliti dan berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) 5. Yaitu, menghasilkan karya dosen yang bermanfaat bagi masyarakat. “Hasil kerja bisa dalam beberapa kategori dan masing-masing memiliki kriteria. Misalnya, menerbitkan jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, menerbitkan buku seperti monograf maupun referensi, dan lain sebagainya,” jelasnya.

    Prof Hery menyampaikan bahwa kendala utama dalam pengelolaan jurnal adalah terbatasnya naskah berkualitas dengan diversitas tinggi. Oleh karena itu, Prof Hery menyampaikan untuk mengatasi hal ini, UNAIR berfokus pada peningkatan kualitas jurnal dan status indeksasi sebagai daya tarik bagi penulis bereputasi.

    “Kualitas jurnal salah satu penentu ketertarikan author untuk mengirimkan paper-nya. Sehingga adanya target masing-masing jurnal, dapat terus meningkat status indeks-nya,” sebut Prof Hery. Ia optimis, target yang jelas untuk masing-masing jurnal akan memperkuat kontribusi Unair dalam dunia akademik. (ind)

  • Pemkab Pasuruan dan OJK Imbau Masyarakat Waspadai Pinjol Ilegal

    Pemkab Pasuruan dan OJK Imbau Masyarakat Waspadai Pinjol Ilegal

    JATIMPEDIA, Pasuruan – Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Biger A. Maghribi bersama Pemkab Pasuruan dalam sosialisasi waspada pinjaman online illegal, investasi illegal dan judi online menghimbau kepada agar masyarakat semakin berhati-hati, waspada dan tidak menggunakan pinjol ilegal, karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

    “Harus betul-betul hati-hati dan waspada, karena ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Banyak data pribadi masyarakat yang disalahgunakan,” katanya.

    Begitu pun tentang investasi illegal, Biger juga mewanti-wanti. Untuk mewaspadainya, masyarakat perlu mengenali karakter dan modus investasi ilegal. Meliputi legalitas tidak jelas, keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, klaim tanpa risiko (free risk), pola member get member, dan seringkali memanfaatkan peran tokoh masyarakat, figur publik atau tokoh agama.

    “Bagi masyarakat yang mengetahui informasi tentang penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana yang mencurigakan atau diduga ilegal, seperti memberikan tawaran return tinggi yang tidak logis, segera laporkan ke Satgas PASTI melalui email satgaspasti@ojk.go.id,” ucapnya dalam kegiatan yang dilakukan di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Graha Maslahat, Senin (25/11/2024).

    Biger menegaskan bahwa Pemerintah sedang gencar memberangus Judi online di Indonesia. Apalagi kasusnya kini menyasar anak-anak muda yang berasal dari ekonomi kelas menengah ke bawah.

    Upaya OJK yang telah dilakukan antara lain memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online.

    OJK bersama Perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang(APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) serta mensosialisasikan bagaimana meningkatkan kesadaran akan bahaya judol yang berkamuflase seperti sebuah games alias permainan dalam handphone.

    Ke depan, OJK Malang akan sering hadir di Pasuruan, khususnya di dalam Mall Pelayanan Publik. agar masyarakat bisa langsung mengadu,” tutupnya. (sat)

  • Kemenkeu : Penerimaan APBN Regional Jatim Capai Rp211,64Triliun

    Kemenkeu : Penerimaan APBN Regional Jatim Capai Rp211,64Triliun

    JATIMPEDIA, Surabaya – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi penerimaan APBN regional hingga Oktober 2024 mencapai Rp211,64 triliun atau 73,58 persen dari target sebesar Rp287,6 triliun.

    “Realisasi pendapatan negara mencapai Rp211,64 triliun,” kata Kakanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo dalam keterangan di Surabaya, Selasa.

    Sigit menyebutkan realisasi itu berasal dari penerimaan perpajakan yang sebesar Rp204,88 triliun yakni 72,62 persen dari target dan PNBP mencapai Rp6,75 triliun yakni 122,63 persen dari target Rp5,5 triliun.

    Penerimaan perpajakan disumbang oleh penerimaan pajak sebesar Rp96,96 triliun yang merupakan 74,51 persen dari target dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp107,93 triliun yang merupakan 71,01 persen dari target.

    Penerimaan pajak Rp96,96 triliun yang tumbuh 7,79 persen tersebut salah satunya didorong oleh PPN dan PPnBM yang sudah menunjukkan tren pertumbuhan positif sejak 2022 sebagai pemulihan aktivitas ekonomi.

    Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik sampai Oktober 2024 turut dipengaruhi tren peningkatan harga komoditas, kenaikan tarif PPN, penundaan pembayaran PBB 2023 karena pengajuan pengurangan sanksi administrasi, dan kenaikan pada beberapa sektor pajak.

    Untuk penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp107,93 triliun tumbuh 2,21 persen (yoy) didorong pertumbuhan penerimaan Bea Masuk yang tumbuh 12,2 persen karena peningkatan impor dan
    kenaikan tarif efektif pada Oktober, serta penguatan nilai tukar dollar terhadap rupiah.

    “Penerimaan Cukai yang terealiasi sebesar Rp102,33 triliun juga tumbuh 1,77 persen (yoy),” kata Sigit.

    Di sisi lain, penerimaan bea keluar sebesar Rp99,24 miliar terkontraksi 28,3 persen (yoy) yakni dipengaruhi oleh harga referensi CPO yang masih rendah dan turunnya netto ekspor barang kena Bea Keluar.

    Selain penerimaan tersebut, DJBC Jatim juga memungut pajak rokok yang terealisasi sebesar Rp10,1 triliun dan dana sawit sebesar Rp597 miliar sampai akhir Oktober 2024.

    Sementara untuk realisasi PNBP sampai Oktober 2024 sebesar Rp6,75 triliun atau 122,63 persen dari target yaitu terdiri dari PNBP BLU sebesar Rp3,34 triliun atau 107,47 persen dari target dan PNBP Lainnya sebesar Rp3,4 triliun atau 142,35 persen dari target.

    Dari pengelolaan aset, realisasi dari lelang, PNBP Pengelolaan BMN, dan Piutang Negara sampai Oktober 2024 meliputi realisasi pokok lelang Rp4,13 triliun atau 96,55 persen dari target serta PNBP Lelang sebesar Rp94,87 miliar atau 84,18 persen dari target miliar.

    Kemudian, realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp391,37 juta atau 182,88 persen dari target Rp214 juta dan PNBP Aset sebesar Rp138 miliar atau 124,43 persen dari target Rp110,91 miliar. (cin)

  • Imigrasi Surabaya Raih Penghargaan Jagratara Awards 2024

    Imigrasi Surabaya Raih Penghargaan Jagratara Awards 2024

    JATIMPEDIA, Surabaya – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berhasil meraih Penganugerahan Jagratara Awards 2024 kategori penanganan perkara khusus yakni penangkapan buronan internasional.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto secara langsung memberikan penghargaan tersebut dan mengapresiasi dedikasi tim Imigrasi Surabaya

    “Selamat untuk Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya atas penghargaan ini. Semoga ini menjadi langkah awal dalam penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Serta mengembalikan jati diri Imigrasi yang sesungguhnya,” kata Agus dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Selasa.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Ramdhani mengatakan penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan tim Imigrasi Surabaya dalam menangkap buronan internasional berinisial HR terkait dengan kasus tindak pidana penyelundupan manusia lintas negara ini.

    “Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua. Ini adalah hasil kerja keras Kabid Inteldakim dan seluruh jajaran. Semoga membawa kebaikan bagi kita semua,” ujar Ramdhani.

    Dalam kegiatan ini juga menjadi momentum peluncuran tiga aplikasi digital baru, yakni Aplikasi Penegakan Hukum, Aplikasi Subject of Interest (SOI), dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (POA).

    Menurut Ramdhani, ketiga aplikasi ini dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Indonesia sekaligus mendukung tugas penegakan hukum imigrasi.

    Selain itu, sosialisasi kebijakan terbaru terkait visa turut disampaikan oleh Tim Visa, diikuti oleh penguatan kode etik dalam pelaksanaan tugas yang dipaparkan oleh Tim Kepatuhan Internal.

    “Jagratara Awards 2024 menjadi ajang untuk mengapresiasi kinerja terbaik unit-unit Imigrasi di seluruh Indonesia. Dengan prestasi ini, kami harapkan Imigrasi terus menjadi teladan dalam menjaga kedaulatan hukum Indonesia di bidang keimigrasian,” ujarnya. (cin)